Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menarik pembiayaan utang senilai Rp386 triliun per 31 Mei 2026, setara 46,4 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp832,2 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat, mengatakan pembiayaan anggaran dalam lima bulan pertama tetap berlangsung normal.

Pemerintah juga mencatatkan realisasi pembiayaan non utang sebesar Rp6,5 triliun, minus 4,4 persen dari target Rp143,1 triliun.

Dengan demikian, total pembiayaan anggaran APBN hingga akhir Mei tercatat sebesar Rp379,4 triliun. Nilai ini setara 55,1 persen terhadap target APBN Rp689,2 triliun.

“Karena keseimbangan primer Rp58,6 triliun, sampai sekarang pembiayaan anggarannya Rp379,4 triliun,” ujar Purbaya.

Keseimbangan primer mencetak surplus sebesar Rp58,6 triliun, yang mengindikasikan fiskal masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja dan utang.

Adapun defisit APBN per Mei 2026 tercatat sebesar Rp180,4 triliun atau 0,70 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Pendapatan negara terhimpun sebesar Rp1.185 triliun atau setara 37,6 persen target APBN senilai Rp3.153,6 triliun. Realisasi ini tumbuh sebesar 19,1 persen (year-on-year/yoy).

Komponen penerimaan perpajakan tercatat mencapai Rp958,2 triliun, yang ditopang oleh serapan pajak.

Penerimaan pajak terserap senilai Rp834,4 triliun atau tumbuh positif sebesar 22,1 persen (yoy). Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh moderat 0,7 persen (yoy) dengan nilai Rp123,8 triliun.

Adapun komponen penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terhimpun sebesar Rp226,4 triliun atau tumbuh 19,9 persen (yoy).

Dari sisi belanja negara, realisasi per Mei 2026 tercatat mencapai Rp1.365,4 triliun atau setara 35,5 persen dari target APBN Rp3.842,7 triliun, tumbuh sebesar 34,4 persen (yoy).

Pertumbuhan pesat terjadi pada belanja pemerintah pusat, dengan kenaikan 52, 6 persen (yoy) atau senilai Rp1.059,3 triliun.

Penyaluran belanja kementerian/lembaga (K/L) tercatat mencapai Rp517,7 triliun atau tumbuh signifikan 58,9 persen (yoy). Sedangkan belanja non-K/L tersalurkan Rp541,6 triliun atau tumbuh 47 persen (yoy).

Sementara penyaluran transfer ke daerah masih terkoreksi 4,9 persen (yoy), dengan realisasi senilai Rp306,1 triliun.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel – Kementerian Keuangan mencatat realisasi penarikan utang baru untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN 2026 telah menyentuh angka Rp305,5 triliun hingga akhir April 2026.

Jumlah tersebut setara dengan 36,7 persen dari total pagu target penarikan utang yang dipatok pemerintah sepanjang tahun ini sebesar Rp832,2 triliun. Jika disandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, realisasi penarikan utang kali ini tercatat sedikit lebih rendah dari posisi April 2025 yang saat itu mencapai Rp305,9 triliun.

"Ini sesuai dengan rencana, jadi pembiayaan terjaga dan terukur pembiayaan utangnya," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KITA, Selasa (19/5/2026).

Purbaya menambahkan, dari keseluruhan total pembiayaan utang yang telah diserap oleh kas negara tersebut, pemerintah juga menggelontorkan dana sekitar Rp7 triliun dialokasikan ke dalam bentuk pembiayaan non-utang.

Realisasi pembiayaan non-utang per akhir kuartal pertama ini setara dengan 4,9 persen dari keseluruhan target belanja pembiayaan non-utang setahun penuh yang ditetapkan sebesar Rp143,1 triliun.

Dengan mengkalkulasikan kedua instrumen fiskal tersebut, Kementerian Keuangan secara total telah merealisasikan pembiayaan anggaran bersih sebesar Rp298,5 triliun per April 2026. Angka bersih ini didapatkan dari akumulasi hasil penarikan utang baru setelah dikurangi dengan realisasi pembiayaan non-utang.

Realisasi pembiayaan anggaran bersih yang diproyeksikan untuk menutupi defisit APBN hingga April 2026 ini tercatat sudah memenuhi 43,3 persen dari total target tahunan yang sebesar Rp689,1 triliun.

Pencapaian pembiayaan anggaran untuk menambal defisit ini terpantau bergerak sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan performa pada periode yang sama di tahun lalu, di mana realisasi April 2025 berada pada posisi Rp281,2 triliun.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan realisasi penarikan utang baru oleh pemerintah sebesar Rp614,9 triliun per 30 November 2025 masih terjaga dalam desain atau “on-track.”

Nilai itu setara dengan 84,06 persen terhadap proyeksi yang ditetapkan dalam laporan semester (lapsem) 2025 sebesar Rp731,5 triliun.

“Jadi saat ini masih on-track menuju desain dari APBN,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2025 di Jakarta, Kamis.

Target penarikan utang sebesar Rp731,5 triliun sepanjang tahun ini digunakan untuk menutup defisit APBN yang berdasarkan proyeksi yang diperkirakan mencapai 2,78 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sementara saat ini, defisit APBN tercatat sebesar 2,35 persen PDB, masih di bawah target proyeksi defisit APBN 2025.

Selain mengandalkan pembiayaan utang, pemerintah juga memanfaatkan sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mengurangi kebutuhan penerbitan surat berharga negara (SBN).

“Pemenuhan pembiayaan ini terkendali melalui langkah antisipatif, seperti prefunding, ketersediaan kas yang memadai, serta active cash dan debt management, termasuk penempatan dana Rp200 triliun di perbankan umum,” jelas Suahasil.

Pengelolaan utang juga dilakukan dengan bersinergi bersama Bank Indonesia (BI), kata Suahasil. Sinergi ini berupa skema debt switch pada Surat Berharga Negara (SBN) pembiayaan COVID-19 yang jatuh tempo. Skema ini diambil untuk mengurangi risiko refinancing.

“SBN yang kami terbitkan pada COVID-19 lalu ada yang jatuh tempo pada 2025, 2026, 2027, dan 2028. Untuk jatuh tempo ini, kami bekerja sama dengan BI untuk melakukan debt switching,” tambahnya.

Wamenkeu menggarisbawahi skema debt switching yang diambil oleh Kemenkeu tidak hanya dilakukan bersama BI. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu aktif melakukan skema debt switching dengan lembaga multilateral maupun lembaga lainnya.

Suahasil pun menambahkan pasar keuangan dalam tren membaik, yang mampu mendukung pembiayaan yang makin efisien.

Di samping pembiayaan utang, pembiayaan non-utang tercatat sebesar Rp41,4 triliun. Dengan demikian, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp573,5 triliun atau 86,63 persen dari proyeksi laporan semester sebesar Rp662 triliun.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyampaikan telah menarik utang baru sebesar Rp570,1 triliun hingga Oktober 2025.

Realisasi tersebut setara 77,94 persen dari total target penarikan utang Rp731,5 triliun dalam laporan semester (lapsem) 2025.

"Pembiayaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2025 kita lakukan dengan terus menjaga prinsip kehati-hatian, fleksibilitas serta disiplin dalam batas yang aman," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi November 2025.

Penarikan utang sebesar Rp731,5 triliun sepanjang tahun ini digunakan untuk menutup defisit APBN yang berdasarkan outlook diperkirakan mencapai 2,78 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Selain mengandalkan pembiayaan utang, pemerintah juga memanfaatkan sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mengurangi kebutuhan penerbitan surat berharga negara (SBN).

"Kami juga telah melaporkan kepada DPR ketika laporan semester, dan pemerintah telah mendapat persetujuan DPR untuk menggunakan saldo anggaran lebih (SAL) Rp85,6 triliun untuk mengurangi penerbitan SBN di tahun 2025," tambahnya.

Kemudian, pemenuhan pembiayaan utang masih berjalan sesuai ontrack dan antisipatif dengan berbagai langkah mitigasi risiko, antara lain melalui prefunding, cash buffer yang memadai, serta active cash dan debt management.

Adapun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tercatat defisit sebesar Rp479,7 triliun atau 2,02 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per 31 Oktober 2025.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan telah merealisasikan penarikan utang senilai Rp570,1 triliun untuk pembiayaan APBN 2025 sepanjang 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2025.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan outlook penarikan utang Rp731,5 triliun sepanjang 2025. Artinya, realisasi penarikan utang sebesar Rp570,1 triliun tersebut setara 77,94% dari total target.

"Pembiayaan APBN 2025 kita lakukan dengan terus menjaga prinsip kehatian, fleksibilitas serta disiplin di dalam melakukan dalam batas yang aman," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Dia menjelaskan bahwa pembiayaan utang dengan total utang sebesar Rp731,5 triliun itu untuk menutup defisit APBN berdasarkan outlook 2,78% terhadap PDB.

Selain itu, sambungnya, pemerintah telah mendapatkan persetujuan DPR untuk menggunakan sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun guna mengurangi penerbitan surat berharga negara (SBN).

"Kita akan terus melakukan pemenuhan pembiayaan utang sesuai ontrack dengan berbagai macam langkah mitigasi risiko termasuk antara lain melakukan cash buffer, membuat prefunding jika diperlukan, serta active cash and debt management," jelasnya.

Lebih lanjut, Suahasil mengklaim bahwa pasar SBN membaik di tengah ketidakpastian pasar global. Dia mencatat spread yield SBN Valas terhadap US Treasury semakin mengecil dari 84 basis poin (bps) pada awal tahun menjadi 57 bps pada November 2025.

Begitu juga dengan spread yield SBN terhadap US Treasury 10 tahun juga lebih rendah dari sekitar 240 bps pada awal tahun menjadi 196 bps pada November 2025. Dia membandingkan dengan negara setara yaitu SBN Meksiko yang spread yield dengan US Treasury masih 478 bps.

"Ini mencerminkan kita mengelola hutang dengan sangat prudent," klaimnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan telah merealisasikan penarikan utang senilai Rp458 triliun untuk pembiayaan APBN 2025 sepanjang 1 Januari hingga 30 September 2025.

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan outlook penarikan utang Rp662 sepanjang 2025. Artinya, realisasi penarikan utang sebesar Rp458 triliun tersebut setara 69,2% dari total target.

"Kita terus melakukan pembiayaan yang sifatnya memitigasi risiko. Kita melakukan secara sangat-sangat terukur dan kita melakukan berbagai macam hubungan dengan investor untuk memastikan pembiayaan utang kita on track," ujar Thomas dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

Dia merincikan bahwa realisasi tersebut berasal dari surat berharga negara (SBN) dikurangi pinjaman. Hingga akhir September 2025, Kementerian Keuangan telah merealisasikan penerbitan SBN senilai Rp501,5 triliun dan pinjaman sebanyak Rp43,5 triliun.

Realisasi pembiayaan utang Rp458 triliun itu naik 31,7% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp347,9 triliun.

Lebih lanjut, Thomas menjelaskan bahwa belum lama ini Kementerian Keuangan menerbitkan SBN dua valuta asing (dolar AS dan euro), yaitu senilai US$1,85 miliar dan 600 juta euro (seri SGD Bond). Menurutnya, permintaan sangat tinggi didukung oleh investor institusi global dengan total mencapai lebih dari US$9,4 miliar untuk dolar Amerika Serikat dan US$1,2 miliar untuk SDG Bond.

"Kita sangat selektif dan juga bisa menekan harga dari yield ini," ungkapnya.