JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menutup sekitar 240 Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) yang terus mengalami kerugian. Langkah pembubaran BUMN tidak produktif ini menurutnya telah menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah.

Pernyataan tersebut diungkapkan Prabowo saat pidato Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026). Presiden mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mereformasi tata kelola BUMN yang dinilai tidak produktif dan jumlahnya terlalu banyak.

“Waktu saya jadi presiden baru saya tahu. Jumlahnya seribu lebih. Sekarang kita sudah tutup kurang lebih 240. Tidak ada yang untung, rugi terus,” ujar Prabowo.

Menurut Presiden, keberadaan BUMN yang tidak produktif turut membebani keuangan negara karena tetap harus membayar gaji direksi dan komisaris dalam jumlah besar.

Prabowo menyebut seorang direksi atau komisaris dapat menerima gaji hingga Rp50 juta per bulan atau lebih. Mirisnya dalam BUMN, sejumlah direksi dan komisaris tetap menerima remunerasi meskipun perusahaan terus mengalami kerugian.

Perampingan BUMN Dikejar Selesai Tahun Ini, Danantara Ungkap Nasib Karyawan



Karena itu, Prabowo mengatakan langkah penataan BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan anggaran negara dalam jumlah yang sangat signifikan. “Sudah kita tutup, kita menghemat triliunan. Hanya dari nutup perusahaan-perusahaan yang tidak benar,” kata Prabowo.

Pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola BUMN melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, sehingga aset negara dapat dikelola secara optimal untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mematangkan proses restrukturisasi dan perampingan BUMN (Badan Usaha Milik negara) demi memperkokoh fondasi ekonomi nasional. Langkah taktis ini dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto guna memastikan seluruh proses integrasi keuangan dan bisnis berjalan sesuai tenggat waktu yang ditargetkan.

"Saya diterima bapak Presiden Prabowo Subianto di kediamannya untuk membahas percepatan transformasi BUMN dan penguatan sektor-sektor baru penggerak pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani dalam pertemuannya dengan Prabowo di kediaman presiden di Kertanegara, Jakarta, Senin (21/6) malam.

Pertemuan strategis yang berlangsung di kediaman Presiden tersebut digadang-gadan menjadi momentum penting untuk menyelaraskan visi perampingan gurita bisnis pelat merah. Pemerintah tidak ingin BUMN terus terbebani oleh struktur yang terlalu gemuk dan tidak efisien, sehingga integrasi keuangan di bawah payung Danantara menjadi prioritas utama.

Melalui konsolidasi satu pintu ini, Danantara memegang peran sentral sebagai sovereign wealth fund sekaligus pengelola investasi yang akan mengoordinasikan portofolio bisnis negara agar lebih bernilai komersial tinggi.

Pemerintah berkomitmen mereduksi tumpang tindih tata kelola dengan menyusutkan jumlah anak hingga cucu usaha pelat merah yang dinilai kurang produktif. Melalui strategi merger dan perampingan korporasi ini, struktur holding BUMN diharapkan menjadi jauh lebih sehat dan luwes dalam bersaing di kancah global.

"Dari total 1.077 entitas BUMN, sebanyak 258 entitas telah berhasil dikonsolidasikan, dan sekitar 300 entitas lainnya segera menyusul. Konsolidasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola, dan memperbesar daya saing," jelas Rosan.

Selain merapikan lini bisnis yang sudah ada, pertemuan tersebut juga mendiskusikan peta jalan pendanaan Danantara untuk sektor-sektor baru yang potensial. Telkom Mau Pangkas 60 Anak Usaha, Ada yang Ditutup hingga Dijual



Rosan memaparkan bahwa sektor pariwisata, penyelenggaraan ajang olahraga skala internasional, serta industri kreatif menjadi fokus bidikan baru yang akan didorong pembiayaannya. Kolaborasi sektor-sektor ini dinilai memiliki daya dobrak besar sebagai katalisator pertumbuhan yang mampu menyerap jutaan tenaga kerja baru.

"Kami juga membahas peluang pengembangan sektor yang dapat didukung Danantara, pariwisata, event olahraga, dan industri kreatif, untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan perputaran perekonomian nasional," kata Rosan.

Bisnis.com, JAKARTA — Proses transformasi dan penyederhanaan struktur korporasi negara terus dipacu Danantara Indonesia guna mengurangi tumpang tindih bisnis, sekaligus memastikan efisiensi dalam pengelolaan aset.

Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa hingga saat ini sebanyak 180 perusahaan di bawah payung BUMN telah berhasil ditata.

Penataan tersebut, lanjutnya, dieksekusi melalui berbagai skema strategis yang disesuaikan dengan kondisi dan arah bisnis masing-masing entitas.

“Penataan dilakukan mulai dari konsolidasi, restrukturisasi, divestasi, hingga pembubaran,” ujar Dony dalam rapat evaluasi bersama PT Danantara Asset Management di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Rapat koordinasi digelar sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan percepatan transformasi dan penataan BUMN agar bergerak lebih efektif, efisien, serta fokus pada lini bisnis inti.

Dony menyatakan bahwa akselerasi transformasi ini wajib bersandar pada penataan fundamental yang terukur, adaptif, dan berorientasi pada kinerja.

Menurutnya, proses streamlining atau perampingan harus menjamin setiap perusahaan memiliki tata kelola yang kuat serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi kas negara dan masyarakat luas.

Sejalan dengan cetak biru penataan tersebut, Dony menyampaikan bahwa fokus pembahasan dalam pertemuan kali ini mencakup percepatan penyelesaian struktur perusahaan yang dinilai belum optimal.

Adapun restrukturisasi juga akan berdampak luas pada sejumlah emiten kakap, salah satunya PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM).

Danantara berencana memangkas 66 anak perusahaan di bawah grup Telkom hingga menyisakan belasan entitas yang berfokus pada empat pilar bisnis utama yakni telekomunikasi, serat optik (InfraCo), menara (Mitratel), serta pusat data.

Dalam kesempatan sebelumnya, Dony menuturkan integrasi struktur organisasi akan dilakukan secara vertikal untuk mengeliminasi pemborosan operasional.

“Nah nantinya akan semua dari bawah akan tergabung ke atas. Nah ini akan memotong banyak daripada inefficiency yang terjadi selama ini,” tuturnya.

Kebijakan serupa turut menyasar sektor industri semen dan pupuk. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) dijadwalkan akan menutup 17 perusahaan di bawah naungannya sebagai bagian dari pembenahan tata kelola.

Sementara itu, di sektor pupuk, PT Pupuk Indonesia (Persero) akan melikuidasi hingga 47 anak perusahaan. Dony menyebutkan bahwa langkah tersebut akan menyisakan hanya beberapa entitas produksi inti.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan penghapusan pajak terkait transaksi merger dan akuisisi badan usaha milik negara (BUMN) hingga 2029 untuk mempercepat proses perampingan perusahaan pelat merah.

Kebijakan itu diberikan sebagai insentif bagi program streamlining BUMN yang ditargetkan memangkas jumlah perusahaan negara dari sekitar 1.000 menjadi 248 entitas.

"Untuk merger dan akuisisi kita nol kan. Kita kasih waktu tiga tahun sampai 2029, setelah itu kita terapkan pajak yang sama untuk semua perusahaan kalau dia masih melakukan merger dan akuisisi," ujar Purbaya usai konferensi pers hasil rapat berkala KSSK II Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (7/5).

Menurut Purbaya, pengenaan pajak dalam proses merger dan akuisisi justru membuat biaya restrukturisasi menjadi mahal, padahal tujuan utamanya untuk meningkatkan efisiensi perusahaan negara.

"Kalau kita pajakin pada waktu dia jual beli di situ, padahal itu untuk efisiensi, jadi mahal sekali cost-nya. Untuk saya juga enggak masuk akal karena tujuannya untuk efisiensi," katanya.

Ia menegaskan penghapusan pajak hanya berlaku untuk transaksi yang berkaitan dengan proses perampingan perusahaan, seperti merger dan akuisisi. Sementara itu, kewajiban pajak normal lainnya tetap berlaku.

"Pajak penghasilan itu segala macam biasa, normal," ujarnya.

Purbaya mengatakan insentif tersebut mulai berlaku saat ini untuk mempercepat target restrukturisasi BUMN yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Ini insentif supaya efisiensinya itu berlangsung dengan cepat dan enggak mahal," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria mengatakan penghapusan pajak mencakup seluruh transaksi yang berkaitan dengan streamlining perusahaan negara, termasuk merger, likuidasi (pembubaran), hingga konsolidasi.

"Seluruhnya. Semua pajak yang related dengan transaksi-transaksi streamlining ini, baik itu merger, likuidasi dan lain sebagainya, itu diberikan keringanan pajak," ujar Dony di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (6/5).

Ia menyebut kebijakan tersebut telah memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

[Gambas:Youtube]

Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) Dony Oskaria memastikan proses perampingan (streamlining) BUMN seperti merger hingga likuidasi (pembubaran) akan mendapatkan keringanan pajak berupa penghapusan. Kepastian ini didapat setelah pertemuan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Pria yang juga menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia menjelaskan perampingan mencakup likuidasi (pembubaran), divestasi, konsolidasi, hingga restrukturisasi perusahaan pelat merah.

"Kita membahas mengenai streamlining, sedang melakukan proses transformasi daripada BUMN kita. Jadi, dalam proses transformasi itu tentu ada beberapa component exchange yang kita lakukan," katanya ketika ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (6/5).

Dalam proses tersebut, BP BUMN mengajukan keringanan pajak kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menurut Dony, Purbaya mendukung langkah transformasi tersebut karena dinilai dapat memperkuat dan menyehatkan BUMN.

"Terima kasih kepada Pak Menkeu dan juga kepada semua dirjen (direktur jenderal Kementerian Keuangan) yang mendukung program pemerintah ini untuk melakukan proses restrukturisasi total dalam BUMN-BUMN kita," ujar Dony.

Dony mengatakan keringanan yang diberikan berupa penghapusan pajak yang berkaitan dengan transaksi selama proses perampingan, seperti merger, likuidasi, hingga konsolidasi.

Ia menyebut kebijakan ini telah memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

"Seluruhnya (dihapuskan). Semua pajak yang related dengan transaksi transaksi streamlining ini, baik itu merger, likuidasi dan lain sebagainya, itu penyatuan perusahaan dan lain sebagainya, itu diberikan keringanan pajak," ujar Dony.

Meski demikian, ia menegaskan penghapusan pajak hanya berlaku untuk transaksi dalam proses perampingan. Sementara kewajiban pajak masa lalu tetap harus dipenuhi seperti biasa.

Saat ini, pemerintah juga tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan terkait kebijakan tersebut.

Dony menambahkan proses perampingan BUMN terus berjalan dengan target pengurangan entitas dari sekitar 1.000 BUMN menjadi 250 perusahaan. Sejumlah langkah akan rampung dalam waktu dekat, termasuk merger aset manajemen dan penataan ulang Danareksa.

"Bulan ini kita akan selesai merger aset manajemen. Kemudian penataan ulang Danareksa juga akan selesai pada bulan ini. Jadi satu per satu terus aja, setiap hari akan berlanjut terus karena jumlahnya banyak kan," ujar Dony.

Januari lalu, Purbaya merevisi aturan perpajakan terkait restrukturisasi BUMN sehingga proses merger, peleburan, pemekaran hingga akuisisi lebih fleksibel untuk mendukung transformasi BUMN agar tidak terbebani pajak besar di awal.

Ketentuan perpajakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas PMK Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, yang diteken Purbaya pada 22 Januari lalu.

PMK 1/2026 tersebut memfokuskan perubahan pada kebijakan penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta BUMN dalam proses penggabungan, peleburan, pemekaran, maupun pengambilalihan usaha, usai mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak.

"Wajib Pajak menggunakan nilai pasar atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha," bunyi Pasal 392 ayat (1).

Namun, jika setelah mendapat persetujuan Dirjen Pajak tersebut wajib pajak tidak memenuhi persyaratan tujuan bisnis (business purpose test), maka maka nilai pengalihan harta akan dihitung ulang berdasarkan nilai pasar pada tanggal efektif transaksi.

Direktorat Jenderal Pajak juga berhak mencabut persetujuan penggunaan nilai buku dan menetapkan kembali Pajak Penghasilan (PPh) terutang berdasarkan nilai pasar. PPh itu akan menjadi tanggungan pihak penerima harta dalam proses restrukturisasi BUMN.

Perubahan krusial lain adalah perluasan definisi BUMN. Pasal 135 memuat BUMN diartikan badan usaha yang memenuhi salah satu kriteria, yakni seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara melalui penyertaan langsung, atau terdapat hak istimewa yang dimiliki negara.

Pada aturan sebelumnya, BUMN hanya ditekankan pada badan usaha dengan kepemilikan modal negara secara langsung.

Selanjutnya, Purbaya akan mengevaluasi ketentuan penggunaan nilai buku atas tranformasi BUMN ini paling lama 3 tahun sejak PMK diundangkan.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Chief Operational Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria menerangkan pemangkasan atau perampingan BUMN akan dirampungkan pada tahun 2026 ini. Dony menjelaskan, upaya yang akan ditempuh untuk melakukan perampingan jumlah perusahaan BUMN akan dilakukan dengan cara merger, hingha likuidasi sejumlah perusahaan.

"Kita sudah petakan. Pokoknya tahun ini kita harus selesai melakukan seluruh perampingan BUMN," ujar Dony usai menghadiri acara Indonesia Economic Outlook (IEO) 2026 di Auditorium Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2).

BUMN Bakal Dipangkas Jadi 200 Perusahaan, Ini Bocoran Pemerintah



Menurutnya, perampingan ratusan BUMN akan memberikan efisiensi lantaran adanya penyusutan jumlah direksi dan komisaris. Dony menegaskan, perampingan BUMN menjadi kesempatan dalam memperbaiki tata kelola BUMN menjadi lebih efisien dan berdaya saing.

"Supaya lebih efisien kan, kan banyak perusahaan kita yang tidak efisien, masih rugi, skalanya kecil-kecil," sambung Dony.

Menurutnya, transformasi dan reformasi ini merupakan strategi untuk meningkatkan kinerja BUMN ke depan. Ia optimistis pengusutan jumlah perusahaan BUMN akan meningkatkan kapitalisasi dan laba perseroan.

"(Kapitalisasi) tambah tinggi karena kan menjadi efisien, labanya meningkat, tentu kapitalisasinya menjadi lebih baik," lanjut Dony.

Telkom Mau Pangkas 60 Anak Usaha, Ada yang Ditutup hingga Dijual



Dony juga memastikan aksi konsolidasi maupun likuidasi BUMN tak akan berdampak terhadap para pekerja. Sebab perampingan para pekerja akan diserap oleh perusahaan yang melakukan merger atau spin off.

"Karyawannya tentu akan diabsorb di perusahaan-perusahaan hasil konsolidasi. Ini yang akan kita lakukan. Jangan tidak usah khawatir," sambung dia.

Diterangkan juga bahwa konsolidasi tak hanya dilakukan terhadap sektor asuransi, melainkan perusahaan reasuransi pelat merah seperti Nasional Reasuransi (NasRe), Tugu, Reasuransi Indonesia Utama (RIU). Dony menyampaikan perusahaan reasuransi BUMN pun tidak dalam kondisi dengan kinerja yang baik selama ini.

"Ini sedang kita tinjau, apakah likuidasi atau kita merger? Masih mampu atau tidak? Tapi kita ke depannya hanya punya satu perusahaan cukup, tapi kuat daripada kita punya banyak tapi kecil-kecil," pungkas Dony.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Kepala Badan Pengaturan (BP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Aminuddin Maruf, memastikan proses konsolidasi BUMN karya berjalan intensif dan sedang dalam tahap finalisasi. Aminuddin menyebut seluruh mekanisme restrukturisasi, mulai dari merger, holdingisasi, pembubaran hingga pembentukan BUMN baru, berada di bawah kewenangan BP BUMN.

“Memang proses merger, holdingisasi, pembubaran, dan pembentukan BUMN itu ada di kami tepatnya, sedang kami kaji bagaimana merger kelompok BUMN karya, tapi mudah-mudahan Desember ini selesai,” ujar Aminuddin usai menghadiri acara Antara Business Forum di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Dalam kesempatan itu, Aminuddin juga menanggapi pertanyaan mengenai potensi dampak konsolidasi terhadap status PT Waskita Karya Tbk di bursa. Ia menegaskan keputusan apa pun baru akan diumumkan setelah kajian menyeluruh rampung dan disepakati bersama pemangku kepentingan terkait.

“(Potensi delisting Waskita) ya nanti tunggu aja ya, nanti kita buat klaster beberapa BUMN untuk yang BUMN karya itu, harusnya, insya Allah, Desember sudah selesai,” sambung dia.

Aminuddin menyampaikan koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan untuk memastikan setiap langkah konsolidasi berjalan sesuai arah transformasi BUMN. Aminuddin menjelaskan BP BUMN saat ini bekerja erat dengan tim di Danantara dalam menyusun skema lanjutan restrukturisasi.

“Mudah-mudahan seperti itu, kami sedang bekerja dengan tim di Danantara juga untuk memastikan proses itu berjalan selanjutnya,” kata Aminuddin.