Bisnis.com, JAKARTA — Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) memastikan jumlah tenaga ahli gizi di Indonesia mencukupi untuk memenuhi setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua Umum Persagi Doddy Izwardy menegaskan isu kelangkaan ahli gizi tidak benar.

Doddy mengakui beberapa pengelola SPPG sebelumnya mengeluhkan sulitnya merekrut ahli gizi, sehingga muncul persepsi seolah jumlahnya tidak memadai.

Adapun, Persagi telah menandatangani nota kesepahaman (MOU) dengan Badan Gizi Nasional (BGN) pada 11 November 2025 sebagai langkah awal memperkuat penyaluran tenaga ahli gizi.

Dia menambahkan 35 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) serta lebih dari 500 DPC Persagi di seluruh Indonesia telah dikonsolidasikan untuk memetakan ketersediaan tenaga ahli gizi secara lebih akurat.

Menurut Doddy, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga telah melakukan pemetaan tenaga ahli gizi, termasuk yang masih bertugas sebagai relawan. Namun, mutasi atau pemindahan ke SPPG memerlukan keputusan pemerintah daerah.

Meski begitu, dia memastikan kebutuhan secara nasional untuk jumlah ahli gizi di setiap dapur SPPG dapat terpenuhi.

“Cukup seluruh Indonesia. Kami akan membantu itu,” kata Doddy saat ditemui seusai konferensi pers perkembangan MBG di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Dalam hal jumlah tenaga ahli gizi yang akan diserap per provinsi, Doddy menuturkan hal itu masih dibahas dalam penyusunan perjanjian kerja sama (PKS). Persagi juga tengah membangun komunikasi dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Gizi dan Politeknik Kesehatan (Poltekkes) untuk menjembatani lulusan baru dengan kebutuhan tenaga di SPPG.

Sebab, ungkap dia, para lulusan kerap ragu karena mempertimbangkan jam kerja yang panjang, sehingga Persagi memberikan pembekalan untuk meningkatkan kesiapan mereka.

Sementara itu, Kepala Divisi Ilmiah, Kebijakan, Penelitian dan Inovasi Persagi Marudut Sitompul menuturkan, idealnya setiap SPPG membutuhkan dua ahli gizi.

“Setiap SPPG itu penerima manfaatnya 3.000, bahkan ada yang lebih dari 3.000. Selama ini yang direkrut negara itu satu orang. Satu orang ini karena dia load kerjanya sangat banyak dan perlu tidur juga,” ujar Marudut.

Pasalnya, Marudut menilai pengecekan bahan makanan yang datang—terutama di luar jam kerja—harus dilakukan oleh tenaga yang memahami standar mutu pangan.

Jika ketersediaan SDM atau anggaran belum memungkinkan penempatan dua ahli gizi, Marudut menyarankan adanya peningkatan kompetensi tenaga dapur yang dinilai cakap membantu.