Bisnis.com, BATAM – Realisasi program Satuan Pengolahan Pangan dan Gizi (SPPG) aglomerasi di Provinsi Kepulauan Riau hingga 2 Februari 2026 telah mencapai 199 unit dari total target 303 SPPG. Namun, dari jumlah tersebut, baru 83 SPPG yang memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS).

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Kepri, Rika Azmi, menekankan pentingnya SLHS karena berkaitan langsung dengan keamanan pangan yang dikonsumsi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“SLHS menjadi aspek krusial agar menu yang disajikan aman, higienis, dan sesuai standar,” ujar Rika belum lama ini.

Rika menjelaskan kendala utama pengurusan SLHS adalah proses pengujian sampel makanan dan air yang saat ini hanya bisa dilakukan di Balai Pelayanan Kesehatan Batam, sehingga memperpanjang waktu sertifikasi. Selain itu, sebagian SPPG masih menghadapi masalah dapur yang belum memenuhi standar sanitasi dan operasional yang belum sesuai SOP.

“Kami juga menemukan keterbatasan tenaga ahli gizi di dapur SPPG serta lambatnya beberapa mitra pengelola dalam mengurus SLHS,” tambahnya.

Rika menegaskan percepatan SLHS menjadi prioritas agar pelayanan MBG di wilayah terpencil tidak tertinggal. Saat ini, 15 SPPG telah menjalani appraisal, sementara 46 SPPG lainnya akan mengikuti tahap berikutnya.

“Evaluasi ini diharapkan menjadi dasar perbaikan pelaksanaan MBG agar program benar-benar berjalan aman, berkualitas, dan tepat sasaran,” kata Rika.

Dukungan juga datang dari Kepala KPPG Wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau, Syarti Widya, yang memastikan komitmen untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mempercepat proses sertifikasi.

“Kami berharap seluruh SPPG di Kepri dapat memenuhi standar SLHS, baik dari sarana, higienitas, maupun kualitas menu, sehingga program MBG memberikan dampak nyata bagi peningkatan gizi masyarakat,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) memastikan jumlah tenaga ahli gizi di Indonesia mencukupi untuk memenuhi setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua Umum Persagi Doddy Izwardy menegaskan isu kelangkaan ahli gizi tidak benar.

Doddy mengakui beberapa pengelola SPPG sebelumnya mengeluhkan sulitnya merekrut ahli gizi, sehingga muncul persepsi seolah jumlahnya tidak memadai.

Adapun, Persagi telah menandatangani nota kesepahaman (MOU) dengan Badan Gizi Nasional (BGN) pada 11 November 2025 sebagai langkah awal memperkuat penyaluran tenaga ahli gizi.

Dia menambahkan 35 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) serta lebih dari 500 DPC Persagi di seluruh Indonesia telah dikonsolidasikan untuk memetakan ketersediaan tenaga ahli gizi secara lebih akurat.

Menurut Doddy, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga telah melakukan pemetaan tenaga ahli gizi, termasuk yang masih bertugas sebagai relawan. Namun, mutasi atau pemindahan ke SPPG memerlukan keputusan pemerintah daerah.

Meski begitu, dia memastikan kebutuhan secara nasional untuk jumlah ahli gizi di setiap dapur SPPG dapat terpenuhi.

“Cukup seluruh Indonesia. Kami akan membantu itu,” kata Doddy saat ditemui seusai konferensi pers perkembangan MBG di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Dalam hal jumlah tenaga ahli gizi yang akan diserap per provinsi, Doddy menuturkan hal itu masih dibahas dalam penyusunan perjanjian kerja sama (PKS). Persagi juga tengah membangun komunikasi dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Gizi dan Politeknik Kesehatan (Poltekkes) untuk menjembatani lulusan baru dengan kebutuhan tenaga di SPPG.

Sebab, ungkap dia, para lulusan kerap ragu karena mempertimbangkan jam kerja yang panjang, sehingga Persagi memberikan pembekalan untuk meningkatkan kesiapan mereka.

Sementara itu, Kepala Divisi Ilmiah, Kebijakan, Penelitian dan Inovasi Persagi Marudut Sitompul menuturkan, idealnya setiap SPPG membutuhkan dua ahli gizi.

“Setiap SPPG itu penerima manfaatnya 3.000, bahkan ada yang lebih dari 3.000. Selama ini yang direkrut negara itu satu orang. Satu orang ini karena dia load kerjanya sangat banyak dan perlu tidur juga,” ujar Marudut.

Pasalnya, Marudut menilai pengecekan bahan makanan yang datang—terutama di luar jam kerja—harus dilakukan oleh tenaga yang memahami standar mutu pangan.

Jika ketersediaan SDM atau anggaran belum memungkinkan penempatan dua ahli gizi, Marudut menyarankan adanya peningkatan kompetensi tenaga dapur yang dinilai cakap membantu.