JAKARTA - Hasil Survei Nasional Pusat Polling Indonesia atau Puspoll Indonesia periode 18-26 Mei 2026 menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung masih sangat kuat. Sebanyak 82,2 persen responden menyatakan setuju gubernur dan wakil gubernur dipilih langsung oleh rakyat.

Dukungan terhadap pemilihan langsung bupati dan wali kota bahkan mencapai sekitar 84,0 persen. Temuan tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026.

Meskipun permohonan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum, MK menegaskan dalam pertimbangannya bahwa mekanisme pilkada yang berlaku saat ini dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.

Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia Chamad Hojin mengatakan kesesuaian antara putusan MK dan hasil survei memperlihatkan bahwa pilkada langsung memiliki legitimasi hukum sekaligus legitimasi sosial yang kuat.

“Lebih dari delapan dari setiap sepuluh masyarakat masih menghendaki gubernur, bupati, dan wali kota dipilih langsung. Bagi publik, pilkada bukan sekadar prosedur administratif, tetapi wujud hak rakyat untuk menentukan siapa yang akan memimpin dan mengelola daerahnya,” kata Chamad Hojin di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Menurut Chamad, putusan tersebut perlu dibaca secara proporsional. MK memberikan penegasan terhadap mekanisme yang berlaku saat ini, tetapi putusan itu tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pilkada langsung.

“Tugas berikutnya bukan sekadar mempertahankan pilkada langsung. Pemerintah, DPR, partai politik, KPU, Bawaslu, dan masyarakat sipil harus memastikan pilkada berlangsung lebih bersih, murah, adil, kompetitif, dan mampu menghasilkan kepala daerah yang berkualitas,” ujarnya.

Survei Puspoll Indonesia menemukan bahwa alasan utama masyarakat mendukung pilkada langsung adalah karena rakyat memiliki hak menentukan pemimpinnya sendiri.

Sebanyak 55,4 persen responden menyatakan rakyat berhak menentukan kepala daerah secara langsung. Sebanyak 22,8 persen menilai pemilihan langsung memungkinkan masyarakat lebih mengenal calon dan pemimpin daerahnya.

Alasan lainnya adalah mencegah politik uang di DPRD sebesar 6,1 persen, mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi 5,0 persen, serta mencegah permainan elite partai 3,2 persen.

“Dukungan tersebut terutama lahir dari kesadaran mengenai kedaulatan rakyat. Masyarakat tidak ingin keputusan mengenai kepala daerah hanya ditentukan melalui kompromi elite politik,” kata Chamad.

Menurut Puspoll, kuatnya dukungan tersebut harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap pembahasan perubahan Undang-Undang Pilkada. Perubahan sistem yang mengurangi keterlibatan langsung masyarakat berpotensi dipandang sebagai pengambilan kembali hak politik yang sudah dinikmati rakyat.

Selain ituSurvei juga menguji pandangan masyarakat mengenai wacana gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat tanpa pemilihan oleh rakyat.

Sebanyak 50,4 persen responden menyatakan kurang setuju atau tidak setuju sama sekali. Sementara itu, 42,3 persen menyatakan setuju dan 7,4 persen tidak menjawab.

Chamad menilai angka tersebut memperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat tetap menghendaki keterlibatan langsung dalam pemilihan gubernur. Namun, besarnya kelompok yang dapat menerima penunjukan pemerintah pusat juga tidak boleh diabaikan.

“Angka 42,3 persen menunjukkan masih terdapat ketidakpuasan atau keraguan terhadap kualitas pilkada yang berjalan saat ini. Dukungan terhadap prinsip pemilihan langsung sangat tinggi, tetapi sebagian masyarakat dapat menerima alternatif lain apabila pilkada dianggap mahal, penuh politik uang, atau tidak menghasilkan kepala daerah yang berkualitas,” jelasnya.

Karena itu, mempertahankan pilkada langsung harus diikuti dengan pembenahan serius. Tanpa perbaikan, dukungan yang saat ini kuat dapat perlahan melemah.

Puspoll juga menegaskan bahwa pertanyaan survei tersebut secara khusus membahas penunjukan gubernur oleh pemerintah pusat, bukan pemilihan gubernur oleh DPRD. Angka itu tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan sikap masyarakat terhadap mekanisme pemilihan melalui DPRD.

Puspoll Indonesia menilai berbagai kritik terhadap pilkada langsung tidak dapat diabaikan. Penyelenggaraan pilkada masih menghadapi biaya pencalonan yang tinggi, politik uang, mahar politik, dominasi elite partai, dinasti politik, lemahnya transparansi dana kampanye, dan penyalahgunaan sumber daya kekuasaan.

Masalah lain adalah kualitas rekrutmen calon. Masyarakat memiliki hak memilih, tetapi pilihan yang tersedia sering kali telah disaring secara tertutup oleh elite partai.

“Hak memilih langsung akan kehilangan sebagian maknanya apabila proses pencalonannya tidak demokratis, biaya politiknya terlalu mahal, dan masyarakat hanya diberi pilihan di antara calon-calon yang ditentukan secara tertutup,” ujar Chamad.

Perbaikan pilkada karena itu harus dimulai sejak tahap pencalonan, bukan hanya pada hari pemungutan suara. Partai politik perlu membuka proses penjaringan calon, menggunakan ukuran integritas dan rekam kerja, serta mengurangi ketergantungan pada kemampuan finansial kandidat.

Calon kepala daerah harus dipilih berdasarkan kapasitas menyelesaikan persoalan daerah, bukan semata popularitas, kekuatan modal, atau kedekatan dengan elite.

BANDUNG - Jelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) pada Agustus 2026, sejumlah calon Ketua umum PBNU gencar melakukan silaturahmi untuk mendapat kepercayaan dari PWNU-PCNU se-Indonesia dan PCI NU di luar negeri. Mereka juga berusaha memenuhi syarat administrasi yang ditentukan ART maupun Perkum NU.

Di dalam ART-NU, Bab XIII, Pasal 39 disebutkan syarat menjadi PBNU harus berpengalaman dalam struktur NU, dan sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi Nahdlatul Ulama. Begitu juga dalam Perkum No. 3 Tahun 2025 tentang syarat menjadi fungsionaris pengurus Nahdlatul Ulama.

Atas dasar itui, beberapa kandidat calon ketua umum PBNU, terlihat mengikuti Pendidikan Menengah Kepemimpinan (PMKNU) di Cirebon Raya, 13-17 Mei 2026. Di antaranya, KH Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), KH Imam Jazuli, dan KH Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah) yang mengikuti PMKNU.

Sedangkan Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Maarif Denanyar Jombang, Jawa Timur, KH Abdussalam Shohib, dikenal Gus Salam terlihat mengikuti PMKNU Soloraya, 10-14 Juni 2026, bertempat di UIN Raden Mas Said, Surakarta. Di antara peserta lain, ada Rektorat UIN RM Said, Prof Toto Suharto dan Abdullah Faishol. Dan, KH Khomsun Nur Arif, Ketua PCNU Surakarta.

“Keikutsertaan Gus Salam dalam PMKNU Soloraya, menjadikan suasana pendidikan selama 5 hari tambah hidup dan bersemangat, baik didalam kelas, diskusi kelompok maupun saat rehat,” kata Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ittifaq Ciwedey, Bandung Syaifuloh Yusuf, Kamis (18/6/2026).

“Ia sangat akrab dengan peserta lainnya dan pandai menciptakan kehangatan kelas pendidikan dengan gaya humor dan celetukannya yang khas dan bikin geer, tertawa lepas para peserta PMKNU lainnya,” sambungnya.

Lihat video: Duduki Kursi Ketum PBNU Lagi, Gus Yahya Angkat Bicara



Syaifuloh Yusuf menyebut peserta PMKNU Soloraya yang lulus dengan syahadah No. 02260614143020003. Syaifuloh Yusuf menyebut, sejak awal pendidikan dimulai Gus Salam telah ditunjuk secara aklamasi oleh 83 peserta PMKNU sebagai ketua kelas. Setelah itu, Gus Salam menjadi peserta aktif di setiap sesi kegiatan dan disiplin datang sesuai waktu yang ditentukan.

“Gus Salam mengikuti semua sesi kegiatan, termasuk olah fisik setelah Salat Subuh. Gus Salam juga dikenal humble, tidak menampilkan sosok cucu pendiri NU. Cenderung seperti kebanyakan peserta yang lain. Ia menjadi ketua kelas pendidikan, memberi teladan datang tepat waktu sebelum dimulai. Dan ia open minded, bersikap terbuka dan tidak sungkan mimpin yel-yel dan menyanyikan mars kader PMKNU,” ucapnya.

Bagi Syaifuloh Yusuf, figur Gus Salam sangat tepat dan layak menjadi Ketua Umum PBNU, mendatang. Karena, Gus Salam telah memberi teladan yang baik dengan kedisiplinan dan tanggung jawab selama mnegikuti PMKNU. Bahkan, menjadi inspirasi bagi pengurus NU dengan sikap humble, terbuka dan penuh inspirasi.

“Bahkan, pada sambutan kelulusannya, Gus Salam sempat bernadzar kalau dipercaya dan ditakdirkan menjadi Ketua Umum PBNU, akan mengajak semua peserta, instruktur dan tim assistensi PMKNU untuk study tour ke PP Al-Ittifaq Ciwedey, Bandung,” ungkapnya.

PP Al-Ittifaq telah menjadi pesantren agribis percontohan di lingkungan NU. Tidak sebatas pesantren pada umumnya yang mengajarkan paham-paham keagamaan berbasis kitab kuning, tapi juga mengajarkan kemandirian kepada santri di bidang pertanian dan perdagangan. Bahkan, Al-Ittifaq membangun kemitraan agribis dengan 9 kelompok tani di beberapa kabupaten sekitar.

“Gus Salam ingin meneladankan pentingnya saling belajar untuk maju dan saling menguatkan kemandirian ekonomi, baik dilingkungan pesantren, jam’iyyah NU, santri dan para alumni serta kemandirian ekonomi umat,” ucapnya.

BANDUNG - Jelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) pada Agustus 2026, sejumlah calon Ketua umum PBNU gencar melakukan silaturahmi untuk mendapat kepercayaan dari PWNU-PCNU se-Indonesia dan PCI NU di luar negeri. Mereka juga berusaha memenuhi syarat administrasi yang ditentukan ART maupun Perkum NU.

Di dalam ART-NU, Bab XIII, Pasal 39 disebutkan syarat menjadi PBNU harus berpengalaman dalam struktur NU, dan sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi Nahdlatul Ulama. Begitu juga dalam Perkum No. 3 Tahun 2025 tentang syarat menjadi fungsionaris pengurus Nahdlatul Ulama.

Atas dasar itui, beberapa kandidat calon ketua umum PBNU, terlihat mengikuti Pendidikan Menengah Kepemimpinan (PMKNU) di Cirebon Raya, 13-17 Mei 2026. Di antaranya, KH Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), KH Imam Jazuli, dan KH Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah) yang mengikuti PMKNU.

Sedangkan Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Maarif Denanyar Jombang, Jawa Timur, KH Abdussalam Shohib, dikenal Gus Salam terlihat mengikuti PMKNU Soloraya, 10-14 Juni 2026, bertempat di UIN Raden Mas Said, Surakarta. Di antara peserta lain, ada Rektorat UIN RM Said, Prof Toto Suharto dan Abdullah Faishol. Dan, KH Khomsun Nur Arif, Ketua PCNU Surakarta.

“Keikutsertaan Gus Salam dalam PMKNU Soloraya, menjadikan suasana pendidikan selama 5 hari tambah hidup dan bersemangat, baik didalam kelas, diskusi kelompok maupun saat rehat,” kata Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ittifaq Ciwedey, Bandung Syaifuloh Yusuf, Kamis (18/6/2026).

“Ia sangat akrab dengan peserta lainnya dan pandai menciptakan kehangatan kelas pendidikan dengan gaya humor dan celetukannya yang khas dan bikin geer, tertawa lepas para peserta PMKNU lainnya,” sambungnya.

Lihat video: Duduki Kursi Ketum PBNU Lagi, Gus Yahya Angkat Bicara



Syaifuloh Yusuf menyebut peserta PMKNU Soloraya yang lulus dengan syahadah No. 02260614143020003. Syaifuloh Yusuf menyebut, sejak awal pendidikan dimulai Gus Salam telah ditunjuk secara aklamasi oleh 83 peserta PMKNU sebagai ketua kelas. Setelah itu, Gus Salam menjadi peserta aktif di setiap sesi kegiatan dan disiplin datang sesuai waktu yang ditentukan.

“Gus Salam mengikuti semua sesi kegiatan, termasuk olah fisik setelah Salat Subuh. Gus Salam juga dikenal humble, tidak menampilkan sosok cucu pendiri NU. Cenderung seperti kebanyakan peserta yang lain. Ia menjadi ketua kelas pendidikan, memberi teladan datang tepat waktu sebelum dimulai. Dan ia open minded, bersikap terbuka dan tidak sungkan mimpin yel-yel dan menyanyikan mars kader PMKNU,” ucapnya.

Bagi Syaifuloh Yusuf, figur Gus Salam sangat tepat dan layak menjadi Ketua Umum PBNU, mendatang. Karena, Gus Salam telah memberi teladan yang baik dengan kedisiplinan dan tanggung jawab selama mnegikuti PMKNU. Bahkan, menjadi inspirasi bagi pengurus NU dengan sikap humble, terbuka dan penuh inspirasi.

“Bahkan, pada sambutan kelulusannya, Gus Salam sempat bernadzar kalau dipercaya dan ditakdirkan menjadi Ketua Umum PBNU, akan mengajak semua peserta, instruktur dan tim assistensi PMKNU untuk study tour ke PP Al-Ittifaq Ciwedey, Bandung,” ungkapnya.

PP Al-Ittifaq telah menjadi pesantren agribis percontohan di lingkungan NU. Tidak sebatas pesantren pada umumnya yang mengajarkan paham-paham keagamaan berbasis kitab kuning, tapi juga mengajarkan kemandirian kepada santri di bidang pertanian dan perdagangan. Bahkan, Al-Ittifaq membangun kemitraan agribis dengan 9 kelompok tani di beberapa kabupaten sekitar.

“Gus Salam ingin meneladankan pentingnya saling belajar untuk maju dan saling menguatkan kemandirian ekonomi, baik dilingkungan pesantren, jam’iyyah NU, santri dan para alumni serta kemandirian ekonomi umat,” ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan sistem Pemilihan Toko Terbuka memperkuat tata kelola program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah.

Dia menegaskan bahwa sistem Pemilihan Toko Terbuka (PTT) merupakan inovasi yang tidak hanya mendorong efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga memperkuat tata kelola program yang bersih dan bebas korupsi.

"Sistem PTT dilakukan selain berguna untuk efisiensi anggaran, juga dapat digunakan kembali untuk kepentingan rakyat dengan cara yang transparan, baik, benar dan antikorupsi," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, setiap rupiah anggaran negara yang digunakan dalam Program BSPS harus dapat dipertanggungjawabkan dan diawasi secara terbuka oleh seluruh pihak terkait.

"Ini uang negara yang harus diawasi, harus transparan dan tidak boleh korupsi. Ada efisiensi sekitar Rp9 juta, saran saya berikan kepada yang paling miskin dan yang paling tua supaya kita bisa berkeadilan untuk rakyat," katanya.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan hal itu ketika bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026 untuk wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu.

Pada kesempatan yang sama, Kementerian PKP juga melaksanakan PTT sebagai bagian dari mekanisme pelaksanaan Program BSPS yang mengedepankan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara.

Pelaksanaan PTT di Kelurahan Kalianyar dilaksanakan di bawah koordinasi Kepala Pusat Pengembangan SDM, Iriyanto.

Dalam proses tersebut, masyarakat penerima bantuan memilih penyedia bahan bangunan secara terbuka, dengan toko yang mengikuti proses pemilihan antara lain Toko Hidup Makmur dan Toko Sinar Bangun Jaya. Melalui mekanisme tersebut, berhasil diperoleh efisiensi anggaran sekitar Rp9 juta.

Program BSPS Tahun 2026 di DKI Jakarta mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Total alokasi BSPS di DKI Jakarta mencapai 5.659 unit rumah, meningkat tajam dari 158 unit pada tahun sebelumnya.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.359 unit dialokasikan untuk wilayah perkotaan dan 300 unit untuk kawasan pesisir di Kepulauan Seribu.

Khusus untuk wilayah Jakarta Barat, alokasi Program BSPS mencapai 1.350 unit rumah.

Sementara hasil inventarisasi dan verifikasi menunjukkan terdapat 942 unit rumah yang menjadi sasaran program dan tersebar di enam kecamatan serta 22 kelurahan.

Adapun Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, memperoleh alokasi sebanyak 29 unit rumah penerima manfaat.

Ara juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Jawa I yang telah bekerja keras dalam proses inventarisasi, verifikasi, hingga pelaksanaan Program BSPS di lapangan.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Balai P3KP Jawa I yang telah bekerja dengan baik sehingga program ini dapat berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.

Melalui pelaksanaan Program BSPS dan sistem Pemilihan Toko Terbuka, Kementerian PKP berkomitmen memastikan bantuan perumahan tepat sasaran, meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah, serta mewujudkan tata kelola pembangunan perumahan yang transparan, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Isu tentang mekanisme pemilihan dan syarat menjadi calon pemimpin PBNU dalam Muktamar ke-35 NU mulai diperbincangkan. Rencananya, Konferensi Besar Konbes dan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) di PP Al-Falah Ploso, Kediri dan Bangkalan pada 20-23 Juni 2026.

Sebab dalam Konbes dan Munas NU nanti dibahas pengaturan terkait pemilihan, baik melalui perubahan norma dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) maupun Peraturan Perkumpulan (Perkum) NU. Terutama, syarat administratif dan moralitas para kandidat calon.

Salah satu syarat calon Ketua Umum PBNU yakni pernah mengikuti pendidikan kaderisasi. Sedangkan, dalam Perkum NU, disebutkan lulus pendidikan kaderisasi sesuai jenjang yang dipersyaratkan untuk tingkat kepengurusannya. Hal itu dibuktikan dengan sertifikat kaderisasi yang dilaksanakan dan diakui di lingkungan Nahdlatul Ulama dan telah diverifikasi keabsahannya.

“Gus Salam telah memenuhi syarat lulus pendidikan kaderisasi sesuai jenjang yang dipersyaratkan. Dan telah memperoleh sertifikasi yang terverifikasi dalam siskader,” kata Katib Syuriyah PCNU Jombang 2017-2022 Ahmad Samsul Rijal, Senin (15/6/2026).

Gus Rijal, panggilan Kiai Ahmad Samsul Rijal menjelaskan, syarat ketentuan calon ketua umum PBNU saat ini yakni, siapa pun yang maju sebagai kandidat calon ketua umum PBNU pada Muktamar ke-35 NU nanti dapat dicek di sistem informasi kaderisasi (siskader). Apakah yang bersangkutan telah lulus kaderisasi atau belum. Ketentuan itu mengikat bagi semua kandidat.

Lihat video: Gus Yahya Singgung Hujan Pagi Ini dan Dinamika di PBNU: Tak Kalah Lebatnya



Setidaknya untuk memastikan fungsionaris, terutama calon ketua umum PBNU secara formal memiliki kompetensi, militansi, komitmen, dan sikap bertanggung jawab. Di balik syarat lulus kaderisasi bagi mereka yang berada dan calon fungsionaris PBNU adalah rasional kelayakan dan kepatutan menjadi pengurus.

“Prosedurnya begitu. Walaupun saat ini ada upaya untuk merubah ketentuan normatif syarat lulus jenjang kaderisasi bagi calon ketua umum, melalui Konbes dan Munas di Ploso. Syarat lulus Akademi Kepemimpinan Nasional (AKN) bagi tanfidziyah PBNU diusulkan untuk direvisi dengan ketentuan lulus Pendidikan Menengah Kepemimpinan NU (PMKNU). Kan AKN perdana, Agustus 2025 lalu dibatalkan karena tragedi infiltrasi zionisme di PBNU,” katanya.

Dengan demikian, kata Gus Rijal, standar kaderisasi formal, syarat calon ketua umum PBNU pada Muktamar ke-35 Agustus 2026, melalui Konbes dan Munas di PP Al-Falah, Ploso Kediri akan diturunkan. Bila syarat kaderisasi diputuskan dan ditetapkan dalam Konbes dan Munas melalui perubahan Perkum NU atau draft tata tertib pemilihan, maka ketentuan itu yang akan digunakan dalam muktamar.

“Selanjutnya tinggal verifikasi, apakah kandidat calon ketua umum PBNU yang telah beredar seperti Gus Yahya, Gus Salam, Gus Yusuf, Gus Zulfa Musthofa, Kia Imam Jazuli, Prof Nasaruddin atau lainnya telah lulus PMKNU? Apakah kelulusannya terverifikasi dalam Siskader NU?” ujar Gus Rijal.

pengurus Korbid Pengkaderan PWNU Jawa Timur, 2018-2023 ini tidak menampik soal kemungkinan perubahan ketentuan-ketentuan lain dalam pemilihan AHWA, Rais Aam, dan Ketua Umum PBNU, melalui Konbes dan Munas 2026. Menurut Gus Rijal, dalam Konbes dan Munas yang kurang beberapa hari lagi, akan menjadi arena pertarungan krusial para pihak untuk membuka celah dan saling membatasi melalui ketentuan organisasi.

“Materi Konbes dan Munas sudah memuat draft perubahan-perubahan itu. Dan hal itu telah memantik perdebatan dan kecurigaan kalangan Nahdliyyin; siapa yang ingin mendapatkan keuntungan melalui Konbes dan Munas NU. Yang pasti, beberapa nama seperti Gus Salam, Gus Miftah, Gus Yusuf, Kiai Imam Jazuli dan beberapa lainnya telah mengikuti PMKNU dan dinyatakan lulus,” ucapnya.

JAKARTA - Masyarakat Bengkulu dikenal dengan masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi, kerukunan dan kebersamaan. Bahkan, prinsip hidup dengan penuh keluhuran itu di diabadikan dalam lirik lagu daerah Bengkulu Selatan, berjudul “Sekundang Setungguan”.

Hal itu terungkap dalam kunjungan Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Maarif Denanyar Jombang, Jawa Timur, KH Abdussalam Shohib (Gus Salam) di bumi Raflesia. Didampingi masyayikh PP Al-Falah Ploso dan PP Lirboyo, Kediri, Gus Salam besilaturahmi dengan PWNU dan PCNU se-Bengkulu.

Nahdlatul Ulama, ormas Islam terbesar di Indonesia ini telah menyatu di tengah masyarakat Bengkulu selama 63 tahun. Kunjungan diawali dengan bertemu Katib PWNU Bengkulu, KH. Aly Shodiq, kemudian bertemu Rais dan Ketua PWNU Bengkulu, KH. Hasbullah Achmad dan KH. Khairudin Wahid.

Gus Salam mengungkapkan rasa senang bisa berkunjung ke Bengkulu. Dia ingin merasakan kehangatan bertemu dengan saudara-saudara pengurus NU se-provinsi Bengkulu.

“Alhamdulillah, setelah dari Makasar kemarin, Salat Jumat di sana dan menikmati Coto Makasar, saat ini saya ingin merasakan nikmatnya lauk pendap dan kue lepek binti, khas Bengkulu. Tadi sudah dijamu makan KH Ali Shodiq Ahmad, Katib PWNU, di kediaman beliau. Luar biasa, kehormatan bagi kami bisa makan bersama keluarga beliau di pesantren Hidayatul Qomariyah,” katanya, Senin (8/6/2026).

Silaturahmi tersebut dihadiri ketua PWNU dan ketua beserta rais PCNU se-provinsi Bengkulu. Dalam paparan perkenalan, Gus Salam menyampaikan rasa kagum dan apresiasinya terhadap semangat pengurus NU se-Bengkulu. Antusias kehadiran dari pengurus terjauh seperti PCNU Mukomuko menunjukkan.perjuangan mengurus jam’iyyah NU disertai pengorbanan lahir-batin.

Lihat video: Gus Yahya Singgung Hujan Pagi Ini dan Dinamika di PBNU: Tak Kalah Lebatnya



“Kekompakan dan soliditas pengurus NU dari PWNU dan PCNU se-Bengkulu, bisa menjadi inspirasi sekaligus teladan bagi PBNU dan PWNU lain dalam mengelola organisasi. Semangat dan komitmen berkhidmah NU untuk memajukan pelayanan kepada nahdliyyin dan masyarakat, sangat tinggi. Disamping itu, Bengkulu secara geografis, berada di sepanjang bukit Barisan dan Samudera Hindia menjadi potensi yang sangat besar untuk dikelola,” ucapnya.

Kemajuan NU di Bengkulu membutuhkan keseriusan PBNU untuk memfasilitasi, mendampingi dan menguatkan seluruh inisiatif pengkhidmatan pengurus jam’iyyah kepada masyarakat berbasis kearifan dan potensi lokal.

Selama forum, beberapa PCNU menanggapi dan menyampaikan catatan terhadap dinamika organisasi, terutama PBNU selama ini. Mereka berharap, PBNU ke depan dikelola orang-orang yang memiliki jiwa-ruh pengkhidmatan; yang berkomitmen membesarkan jam’iyyah dan warga jama’ah. Jangan dipimpin oleh orang ‘sambilan’ (tidak total berkhidmah).

Disamping do’a dan memberikan apresiasi atas silaturahmi Gus Salam dengan pengurus NU di Bengkulu, beberapa diantaranya memberikan pendapat kritis. KH Mabrursyah dari Rejang Lebong, menyayangkan banyaknya pengurus karteker oleh PBNU. Kondisi seperti itu, menurutnya, tidak membawa keteduhan berorganisasi, dan membatasi nalar kritis berjam’iyyah.

Isu politik dan tambang oleh PBNU yang tidak membawa kemashlahatan umat, PCNU Kepahiyang KH Syafrullah menyoroti upaya pelemahan NU, terus terjadi. Untuk itu, ia berpandangan NU ke depan butuh pemimpin yang benar-benar tulus berkhidmah, bukan berorientasi dan terjebak pragmatisme politik.

Merespons tanggapan dari beberapa PCNU, Gus Salam memahami keresahan dan harapan mereka. Hal itu tidak hanya dirasakan dan menjadi harapan nahdliyyin di Bengkulu, tapi hampir semua nahdliyyin di berbagai daerah.

“Karenanya, kekompakan dan soliditas NU Bengkulu, bisa menjadi pelopor. Dari Bengkulu untuk PBNU baru yang solid, berintegritas dan tulus melayani demi kemashlahatan umat, masyarakat dan bernegara-bangsa,” ucapnya.

SULSEL - Perubahan performa dan kinerja jam’iyyah terutama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjadi harapan seluruh warga Nahdliyin. Dengan begitu bisa mengantarkan NU lebih manfaat di setiap daerah di Indonesia.

Hal itu mengemuka dalam silaturahmi Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur KH Abdussalam Shohib arau Gus Salam dengan jam’iyyah NU di Sulawesi Selatan. Termasuk dengan para dato’, tomakaka, dan gurutta yang menggerakkan Nahdlatul Ulama di wilayah agraris dan maritim komunitas suku Bugis.

Silaturahmi KH Abdussalam Shohib bersama PWNU dan PCNU se-Sulawesi Selatan yang digelar di Hotel UIN Alauddin, Makasar ini mengangkat tema “Menjaga Langit Pesantren, Menata Organisasi Serta Menggerakkan Inovasi Demi Melayani Umat Dengan Arif dan Hikmat”.

Ketua PWNU Sulsel KH Hamzah Harun Al-Rasyid meminta agar proses menuju Muktamar ke-35 NU dijalankan dengan keterbukaan dan menjaga persaudaraan. "Kepada para kandidat calon ketua umum beserta para pendukungnya agar fokus pada agenda kebaikan yang diperjuangkan dan tidak perlu saling menjelekkan atau merendahkan," ucapnya, Sabtu (6/6/2026).

Sedangkan, Rais Syuriyah PWNU Sulsel KH. Baharuddin berpesan kepada para kandidat calon Ketua Umum PBNU agar menata niat yang lurus, istiqomah dan ikhlas dalam berkhidmah. "Saya berharap para kandidat memiliki landasan ilmu yang mendalam serta memberi teladan nyata dan etika yang luhur," tegasnya.

Kiai Baharuddin juga mengingatkan pengurus tentang dinamika NU jelang Muktamar. Hal itu dikarenakan banyaknya kandidat yang maju sebagai ketua umum. Namun, ia berharap semua berjalan dan berakhir sejuk.

“Yang terpenting bagi kandidat ketua umum PBNU, ia muallim, berpengetahuan luas, zuhud; tidak ambisi duniawi, dan muharriq; muda, mau bergerak dan menjadi penggerak, serta ikhlas; berniat baik dan suci untuk khidmat. Dan, kriteria-kriteria itu juga dimiliki oleh Gus Salam,” tegasnya.

Lihat video: Satu Abad NU, PBNU Gelar Puncak Harlah di Istora Senayan



Sementara, Gus Salam sekaligus calon Ketum PBNU menyampaikan rasa hormat dan ta’dhimnya kepada Rais Syuriyah KH. Baharuddin dan Ketua Tanfidziyah PWNU Sulawesi Selatan KH Hamzah Harun Al-Rasyid. Keduanya berkenan untuk bertemu dan memfasilitasi silaturahmi dengan PCNU se-Sulawesi Selatan.

“Saya datang untuk silaturahmi karena para kiai sepuh di Jawa meminta agar saya sering silaturahmi ke semua elemen NU, terutama para sesepuh NU di daerah-daerah. Saya sowan ke Rais dan Ketua PWNU Sulsel. Beliau berdua ulama panutan di tanah Bugis, sekaligus akademisi hebat yang menjadi referensi generasi muda NU,” katanya.

Gus Salam juga menyampaikan pujiannya kepada pengurus dan penggerak NU Sulawesi Selatan. “Semangat keagamaan mewarisi dan bersanad pada pendahulu kesultanan-kesultanan Bugis. Berkarakter dengan etos tinggi untuk menjaga harmoni sosial. Apalagi, pimpinan dan pengurus NU Sulsel, dominan akademisi dengan keahlian dan spesifikasi yang bisa membawa jam’iyyah pada manfaat nyata bagi umat dan masyarakat,” tambahnya.

Gus Salam menyebut potensi agraris dan maritim Sulawesi Selatan perlu dikelola untuk kesejahteraan masyarakat berbasis pesantren atau jam’iyyah di tingkat MWC dan Ranting. Jaringan 24 PCNU se-Sulsel menjadi modal mengkonsolidasi keberdayaan umat, dan PBNU berperan sebagai konduktor yang mengorkestrasi berbagai inisiatif dan gerakan khidmah.

“PBNU bisa berperan untuk membuka jejaring ekonomi nasional, memfasilitasi lembaga keuangan syariah berbasis nahdliyyin dan off-taker; pengatur sirkulasi produksi ke jaringan pasar,” kata Gus Salam.

Beberapa PCNU yang hadir dalam forum silaturahmi menyatakan apresiasinya terhadap Gus Salam bersama masyayikh pesantren Ploso Kediri yang telah datang dari Jawa ke tanah Bugis. Terutama niatan ikhtiar menjadi Ketua Umum PBNU dengan mengedepankan rekonsiliasi nasional, membangun kebersamaan dan soliditas pengurus hingga tingkat MWC.

“Saya mengapresiasi silaturrohim Gus Salam yang tidak hanya di Jawa, juga luar Jawa. Dan, tentunya akan bermanfaat tidak hanya bagi pengurus, juga warga NU. Terutama untuk mengembalikan marwah NU,” kata H. Ahmad Jaelani dari Jeneponto.

“Saya turut apresiasi upaya Gus Salam untuk mensolidkan khidmah pengurus PCNU hingga MWC. Dan, saya berharap daerah-daerah yang memiliki lahan, bisa dibantu untuk pendirian dan pembangunan pesantren NU,” ungkap KH. Musram Mustafa dari Sinjai.

Silaturahmi Gus Salam bersama PWNU-PCNU se-Sulsel berjalan gayeng. Peserta forum antusias mengikuti awal hingga akhir. Bahkan usai forum, masing-masing peserta meminta photo bersama Gus Salam. Peristiwa dinamis seperti itu memicu tanggapan Rais PCNU Soppeng.

“Untuk pertama kalinya, ada kandidat calon Ketua Umum PBNU yang semua peserta antusias sampai akhir dan satu persatu minta photo bareng dengan Gus Salam,” ungkapnya kepada tim pendamping Gus Salam.

JAKARTA - Panitia Pendaftaran dan Verifikasi Calon Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 periode 2026–2031 resmi menutup tahapan pengembalian formulir pendaftaran pada hari ini, Jumat (5/6/2026) tepat pukul 11.00 WIB. Sebelumnya, tahapan pengambilan formulir telah berlangsung pada 25 hingga 30 Mei 2026.

Koordinator Bidang Pendaftaran dan Verifikasi Mascot Siregar mengonfirmasi hingga batas waktu yang telah ditentukan, panitia telah menerima berkas dari dua bakal calon ketua umum yaitu Sari Yuliati dan La Ode Safiul Akbar.

Terkait mekanisme pendaftaran dari kedua bakal calon, panitia menyampaikan beberapa poin penting sebagai bentuk transparansi publik.

Koordinator Bidang Pendaftaran dan Verifikasi Mascot Siregar menjelaskan, untuk bakal calon Sari Yuliati waktu penyerahan dilakukan Kamis, 4 Juni 2026, sekitar pukul 18.30 WIB di Sekretariat PPK Kosgoro 1957.

“Dokumen telah diterima untuk selanjutnya memasuki proses verifikasi dan validasi guna memastikan kelengkapan serta kebenaran data sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pada Mubes V Kosgoro 1957,” ujarnya, Jumat (5/6/2026).

Mascot Siregar mengonfirmasi hingga tenggat waktu penutupan, pihak Sari Yuliati belum menyerahkan biaya administrasi sebesar Rp100 juta sebagaimana yang dipersyaratkan. Selain itu, situasi saat penyerahan berkas kemarin malam terkesan terburu-buru, sehingga panitia tidak memiliki keleluasaan waktu untuk melakukan checklist administrasi secara langsung di tempat, termasuk pemenuhan syarat minimal dukungan 30% suara peserta Mubes V.

Lihat video: Buka Mubes Gakum Kosgoro 57, Agung Laksono Minta Hukum Tak Hanya Tajam ke Bawah Saja



“Saat ini, bundel berkas tersebut juga belum berada di bawah penguasaan penuh Koordinator Verifikasi,” ujarnya.

Sedangkan bakal calon La Ode Safiul Akbar menyerahkan pada hari ini Jumat (5/6/2026) sebelum batas akhir pukul 12.00 WIB. Status Dokumen diserahkan oleh tim pemenangan yang diwakili oleh H. Odink dan Yan Piter Pangaribuan.

“Proses penyerahan berlangsung secara kondusif, tenang, dan dalam suasana kekeluargaan yang erat (guyub). Panitia memiliki keleluasaan waktu yang cukup untuk melakukan checklist awal terhadap seluruh dokumen persyaratan. Kewajiban biaya administrasi sebesar Rp100 juta juga telah dipenuhi dan diterima dengan baik oleh panitia sejak pengambilan formulir pada 28 Mei 2026,” katanya.

Merespons dinamika dan pemberitaan yang beredar mengenai klaim dukungan 40 suara Peserta Mubes V kepada salah satu bakal calon, Mascot Siregar mengimbau semua pihak untuk tetap tenang dan objektif. Klaim dukungan tersebut belum bisa dijadikan sebuah kepastian hukum organisasi, karena seluruh berkas dukungan tertulis masih harus melalui proses verifikasi dan validasi yang ketat oleh panitia.

”Kami berharap seluruh kader dan pihak terkait dapat menahan diri serta tidak terjebak dalam opini yang menyesatkan, seolah-olah kemenangan sudah mutlak diraih. Faktanya, seluruh pemenuhan syarat administratif dari masing-masing bakal calon masih dalam proses pemeriksaan," tegas Mascot Siregar.

Panitia berkomitmen penuh untuk menjaga integritas, netralitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tahapan verifikasi ini demi melahirkan kepemimpinan PPK Kosgoro 1957 yang sah dan legitimate untuk lima tahun ke depan.

JAKARTA - Calon Ketua Umum (Caketum) Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Affandi Affan berkomitmen meningkatkan kapasitas intelektualnya dengan menyiapkan diri menempuh Program Doktor (S3). Hal itu sebagai langkah strategis menjelang Muktamar XIX Pemuda Muhammadiyah

Affandi Affan yang kini disebut sebagai salah satu figur potensial calon Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah menilai, tantangan kebangsaan dan perubahan global membutuhkan kepemimpinan muda Islam yang tidak hanya kuat secara organisatoris, tetapi juga matang secara intelektual, visioner, dan mampu membangun jejaring kolaborasi yang luas.

Langkah akademik tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari ikhtiar memperkuat kapasitas kepemimpinan dalam menghadirkan Pemuda Muhammadiyah yang adaptif terhadap perkembangan zaman namun tetap kokoh menjaga nilai dakwah, moralitas, dan semangat keumatan.

“Gagasan tentang pentingnya kualitas intelektual bagi calon Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah merupakan langkah maju untuk memperkuat tradisi keilmuan dan modernitas gerakan. Namun bagi saya, kepemimpinan Pemuda Muhammadiyah tidak boleh berhenti pada gelar akademik semata,” ujarnya, Senin (25/5/2026).

Selain dikenal aktif dalam gerakan kepemudaan Muhammadiyah, Affandi Affan juga memiliki rekam jejak sebagai lawyer nasional. Affandi pernah menjadi bagian dari tim kuasa hukum pengusaha nasional Bambang Trihatmodjo anak almarhum Presiden ke-2 RI Soeharto. Affandi juga pernah menjadi kuasa hukum sejumlah figur publik nasional, menjadi Staf Ahli Hukum AJB Bumiputera 1912 dan juga saat ini dipercaya sebagai Tenaga Ahli Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Lihat video: Dukungan Pemerintah untuk Muktamar Muhammadiyah dan Aisyiah pada 2027



Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting dalam membangun kepemimpinan Pemuda Muhammadiyah yang memiliki kapasitas advokasi kebangsaan, kemampuan membangun komunikasi lintas sektor, serta pengalaman menghadapi dinamika hukum, sosial, dan politik di tingkat nasional.

Menurut Affandi, Pemuda Muhammadiyah ke depan harus mampu menghadirkan kepemimpinan yang bukan hanya simbolik, tetapi benar-benar hadir memberikan solusi dan arah gerakan yang relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara.

“Yang lebih penting adalah kemampuan menghadirkan solusi, membangun jejaring kebangsaan, serta menjaga marwah dakwah dan perjuangan umat di tengah dinamika nasional,” lanjutnya.

Momentum Tanwir II Pemuda Muhammadiyah di Bali, menurut Affandi, harus menjadi titik awal penguatan Gerakan Konsolidasi Nasional kader muda Muhammadiyah menuju organisasi yang lebih solid, progresif, dan berpengaruh dalam ruang kebangsaan. Affandi juga menekankan pentingnya membangun arah gerakan melalui semangat Kolaborasi Mencerahkan dalam Semangat Wasathiyah, yakni gerakan yang menempatkan nilai moderasi, persatuan, keilmuan, dan kepemimpinan inklusif sebagai fondasi utama.

“Pemuda Muhammadiyah harus menjadi rumah besar kader kader terbaik bangsa, kuat secara pemikiran, matang dalam gerakan, luas dalam pengabdian, dan mampu memenangkan peradaban,” tegasnya.

Dengan kombinasi pengalaman organisasi, jejaring nasional, serta latar belakang profesional sebagai lawyer nasional, Affandi Affan dinilai menjadi salah satu representasi kader muda Muhammadiyah yang menawarkan perpaduan antara kapasitas intelektual, pengalaman lapangan, dan orientasi kebangsaan menuju kepemimpinan Pemuda Muhammadiyah yang berkemajuan.

JAKARTA - La Ode Safiul Akbar mendeklarasikan diri sebagai calon Ketua Umum Pimpinan Pusat PPK Kosgoro 1957 pada Minggu, 24 Mei 2026. Deklarasi tersebut dilakukan usai mendapatkan restu dari Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia untuk maju dalam pemilihan ketua umum Kosgoro 1957.

"Ketum Bahlil sudah merestui saya maju jadi Ketum Kosgoro," kata La Ode Senin (25/5/2026).

La Ode berkomitmen mengakarkan kembali Kosgoro 1957 sebagai organisasi karya sesuai tujuan sejarah dan nilai yang diwarisinya. Kosgoro 1957 adalah cara berpikir, bertindak mengisi kemerdekaan. Karena sejatinya kemerdekaan tak hanya untuk direbut tapi diisi dengan karya nyata mendaulatkan kesejahteraan bangsa, bersemangatkan pengabdian, kerakyatan, dan solidaritas.

Sebagai tokoh yang juga lahir dari dunia usaha, La Ode Safiul Akbar meyakini organisasi yang besar adalah institusi yang tidak pernah tercerabut dari akarnya. Akar itulah yang memberi kekuatan sekaligus menutrisi pohon organisasi hingga berbuah kemaslahatan bagi anggota dan ekosistemnya.

La Ode Safiul Akbar, merumuskan tantangan kompetisi global, disrupsi teknologi, ketimpangan ekonomi, krisis kaderisasi, dan perubahan sosial yang sangat cepat sebagai tantangan tatakelola sumber daya baik manusia dan alamnya. Hal ini sangat relevan untuk dikelola Kosgoro 1957, yang tujuan dasarnya adalah mengelola bangsa yang baru merdeka agar mampu mengentaskan tantangan republik yang masih belia.

Lihat video: Buka Mubes Gakum Kosgoro 57, Agung Laksono Minta Hukum Tak Hanya Tajam ke Bawah Saja



Untuk itu La Ode Safiul Akbar meletakan prinsip-prinsip dasar organisasi dalam peta tantangannya; di tengah individualisme yang menguat, hidupkan etos gotong royong. Di tengah fragmentasi sosial, rumuskan tantangan dan harapan bersama hingga terjalin kesatuan.

“Di tengah ketidakpastian ekonomi, berdayakan organisasi untuk melahirkan solusi. Dan di tengah tantangan bangsa yang semakin kompleks, bangun kader-kader yang serbaguna: adaptif, berintegritas, dan kompeten,” jelas La Ode Safiul.

Visi La Ode Safiul tidak melambungkan janji tapi membumikan organisasi untuk hadir dalam kehidupan: mengakarkan kembali nilai perjuangan Kosgoro 1957 sebagai kekuatan penggerak pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan lokomotif kebangkitan karya dalam tubuh Golkar. Visi yang mendasar ini selanjutnya akan diterjemahkan dalam agenda kerja atau misi, yaitu:

Pertama, menghadirkan masa lalu sebagai fondasi. Kosgoro 1957 harus kembali menjadi sekolah karakter untuk menyemai kembali falsafah dasar berdirinya agar nilainya tak hanya dikenang dalam seremoni, tetapi hidup dalam budaya organisasi: disiplin, loyalitas pada bangsa, keberanian berinovasi, dan keberpihakan pada rakyat.

Kedua, mengelola masa kini dengan solusi nyata Kosgoro 1957 harus hadir di tengah persoalan bangsa. Organisasi harus menjadi penggerak ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM, penguatan koperasi modern, literasi digital ekonomi, serta penciptaan ekosistem usaha yang berpihak pada rakyat kecil.

“Organisasi ini tidak boleh hanya hidup di ruang rapat. Ia harus hidup di pasar-pasar rakyat, di sentra usaha, di desa-desa produktif, dan di ruang-ruang inovasi anak muda Indonesia,” jelas La Ode Safiul.

Ketiga, menyiapkan masa depan melalui kaderisasi unggul. Kepemimpinan hari ini tidak boleh hanya sibuk mengelola hari ini. Ia harus melahirkan pemimpin untuk esok hari. Kosgoro 1957 harus mencetak kader-kader yang memiliki tiga kualitas utama yakni, kapasitas intelektual, integritas moral, dan kompetensi profesional. Kader yang mampu memimpin organisasi, menggerakkan ekonomi, dan mengawal masa depan Golkar.

Dalam orasinya yang penuh dengan semangat La Ode Safiul Akbar menegaskan bahwa kebesaran Golkar di masa depan sangat ditentukan oleh seberapa kuat akar organisasinya. Seberapa jauh akar itu menjangkau, seberapa dalam akar itu menyentuh lapisan-lapisan kehidupan rakyat. Dan salah satu akar terpenting itu adalah Kosgoro 1957.

“Sudah saatnya Kosgoro 1957 kembali mengambil peran historisnya: Menjadi akar pergerakan Golkar, menutrisi kekuatan sosial politik Golkar dengan gagasan, kaderisasi, dan karya nyata dalam pemberdayaan ekonomi rakyat,” tandas La Ode Safiul Akbar.

JAKARTA - Ketua Tim (Katim) Pemenangan Reynaldo Bryan for HIPMI One, Kaesang Pangarep hadiri acara Malam Kolaborasi Daerah. Kegiatan yang diadakan Tim Sukses (Timses) Reynaldo Bryan ini diselenggarakan di Plataran Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 15 Mei 2026.

Kehadiran putra bungsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di acara tersebut dengan kapasitas sebagai Ketua Tim (Katim) pemenangan, dinilai semakin memperkuat posisi Reynaldo sebagai Caketum terkuat yang paling diperhitungkan di musyawarah nasional (munas) HIPMI yang rencananya bakal berlangsung di Lampung pada 10 Juni 2026.

Sebagai Ketua Tim, Kaesang berkomitmen mengawal dan memperjuangkan Reynaldo agar bisa terpilih sebagai ketua umum di munas nanti. “Bersama teman-teman timses kita akan mengawal dan memperjuangkan saudara Reynaldo agar bisa terpilih di munas,” ujarnya, Sabtu (16/5/2026).

Selain Kaesang, hadir juga Ketua Umum HIPMI Masa Bakti 1992-1995, Adi Putra Darmawan Tahir. Menurutnya, Reynaldo memiliki tekad dan keberanian untuk maju sebagai Calon Ketua Umum.

“Saya kira keberanian itu modal penting bagi seorang kader untuk menjadi Ketua Umum BPP HIPMI, dan potensi itu ada dalam diri seorang Reynaldo Bryan,” tuturnya.

Apresiasi dan pujian juga datang dari Ketua Umum Akbar Himawan Buchari. Bagi Akbar, Reynaldo bukan hanya teman yang membersamainya dalam kepengurusan sebagai Bendahara Umum BPP HIPMI, tapi sudah seperti adik kandung yang telah menemaninya berkampanye saat dirinya maju sebagai caketum di Munas Solo pada tahun 2022.

Lihat video: Menteri Ara Ajak HIPMI Manfaatkan KUR Perumahan untuk Dorong Pengusaha Muda



“Reynaldo bagi saya sudah seperti adik kandung yang telah membersamai perjuangan saya sejak maju sebagai caketum pada Munas Solo Tahun 2022,” ujarnya.

Akbar juga mengajak seluruh kader HIPMI agar tetap menjaga semangat dan kekompakan sesama kader. “Organisasi ini bisa dianggap, bisa dilihat, bahkan diperhitungkan oleh organisasi-organisasi lainnya, karena kita solid dan kompak,” jelas dia.

Sebagai ketua umum yang sebentar lagi akan menyelesaikan masa jabatannya, Akbar hanya bisa menitipkan pesan kepada Caketum Reynaldo agar dalam melakukan kampanye di daerah-daerah supaya tetap mengedepankan tradisi dan cara-cara HIPMI.

“Pertarungan sekeras apa pun, sebagai kader HIPMI kita tahu dan mengerti cara menyelesaikan masalah kita dengan cara yang para senior-senior ajarkan, yakni bertanding untuk bersanding,” katanya.

JAKARTA - Steering Committee (SC) Musyawarah Nasional (Munas) VI KBPP Polri buka suara terkait dinamika pelaksanaan Sidang Paripurna Munas VI KBPP Polri. Sidang yang diselenggarakan di Hotel JW Luwansa, Jakarta pada Jumat, 15 Mei 2026 sempat diwarnai perdebatan panjang.

Dalam persidangan, khususnya pada agenda pembahasan Tata Tertib (Tatib) Munas yang menjadi dasar pelaksanaan seluruh tahapan persidangan berikutnya, terjadi perdebatan berkepanjangan dan tidak tercapai mufakat meskipun pimpinan sidang telah beberapa kali memberikan kesempatan musyawarah serta melakukan skors sidang selama kurang lebih 30 menit.

Ketua Steering Committee Munas VI KBPP Polri Enita Adyalaksmita menjelaskan, perdebatan terjadi terutama terkait adanya permintaan perubahan substansi Tatib oleh Pengurus Daerah Sulawesi Selatan.

"Steering Committee menyampaikan keberatan terhadap usulan perubahan tersebut karena substansi Tatib pada prinsipnya merupakan turunan langsung dari AD/ART dan Peraturan Organisasi KBPP Polri yang berlaku sehingga tidak dapat diubah secara sepihak di dalam forum sidang," ujarnya, Sabtu (16/5/2026).

Dalam perkembangan selanjutnya situasi persidangan semakin memanas dan tidak kondusif. Menurut Enita, terjadi tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban sidang,

Di antaranya aksi pelemparan botol minuman, perusakan properti persidangan, hingga tindakan pengambilan dan perebutan palu sidang dari meja pimpinan sidang yang dilakukan oleh peserta dari PD Sulawesi Selatan. "Kondisi tersebut menimbulkan chaos dan membahayakan keselamatan pimpinan maupun peserta sidang lainnya," ucapnya.

Lihat video: Peringati Ulang Tahun ke-21, PP KBPP Polri Gelar Upacara dan Ziarah di TMP Kalibata



Steering Committee menilai tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap tata tertib persidangan serta mencederai semangat musyawarah organisasi.

"Dengan mempertimbangkan situasi yang semakin tidak terkendali, serta memperhatikan arahan dan pesan dari unsur Pembina agar Munas berjalan aman, tertib, dan kondusif, Ketua Umum KBPP Polri selaku pimpinan organisasi yang saat itu masih memiliki kewenangan penuh dan belum demisioner, mengambil keputusan untuk menghentikan dan menunda pelaksanaan Munas VI KBPP Polri sampai waktu yang akan ditentukan kemudian," katanya.

Keputusan tersebut juga sekaligus mengakomodasi aspirasi sebagian dari Pengurus Daerah yang mengusulkan agar dilakukan kembali proses penjaringan bakal calon Ketua Umum dalam rentang waktu 3 sampai 6 bulan ke depan guna menciptakan proses organisasi yang lebih kondusif, demokratis, dan bermartabat.

Keputusan penghentian dan penundaan Munas tersebut diterima dan disepakati oleh peserta sidang yang hadir serta disahkan melalui pengetokan palu oleh Steering Committee. Dengan demikian, sidang Munas VI KBPP Polri secara resmi dinyatakan selesai dan ditutup.

Selanjutnya panitia melakukan proses pembongkaran ballroom, pembersihan ruangan, serta penyelesaian seluruh fasilitas kegiatan. Ballroom sidang telah dikosongkan dan dikunci oleh pihak hotel karena seluruh rangkaian Munas telah dinyatakan berakhir.

Namun demikian, pada malam harinya setelah waktu Isya, sebagian rombongan Pengurus Daerah kembali mendatangi Hotel JW Luwansa dan meminta agar ballroom dibuka kembali dengan maksud melanjutkan Munas.

Karena ballroom sudah tidak dapat digunakan lagi, kelompok tersebut kemudian berpindah ke area coffee shop hotel dan melakukan kegiatan penyerahan dukungan tertulis kepada Saudara Bimo sebanyak 24 Pengurus Daerah serta mendeklarasikan yang bersangkutan sebagai Ketua Umum KBPP Polri periode 2026–2031.

Steering Committee menegaskan seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilakukan setelah Munas VI KBPP Polri resmi ditutup dan berada di luar forum resmi persidangan Munas yang telah berakhir sebelumnya

Selama masa penundaan, kepemimpinan organisasi tetap berada di bawah kendali Pengurus Pusat KBPP Polri Masa Bakti 2021–2026 status quo sampai dengan terpilihnya Ketua Umum yang sah secara konstitusional sesuai AD/ART organisasi.

Steering Committee mengimbau seluruh kader KBPP Polri di seluruh Indonesia untuk tetap menjaga persatuan, soliditas, kehormatan organisasi, serta menahan diri dari tindakan-tindakan yang dapat memperkeruh situasi dan mencederai marwah KBPP Polri sebagai organisasi tunggal putra putri Polri.