BOGOR - Bupati Bogor, Rudy Susmanto, melakukan pendataan perdana Sensus Ekonomi 2026 bersama Kepala BPS Kabupaten Bogor di kediamannya, Senin (15/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Bogor.

Dalam kesempatan itu, Rudy Susmanto menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan langkah penting untuk memperoleh data yang akurat dan komprehensif mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Data tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan yang tepat sasaran di Kabupaten Bogor.

“Alhamdulillah, pagi ini saya melakukan pendataan perdana Sensus Ekonomi 2026 bersama Kepala BPS Kabupaten Bogor. Saat ini Pemerintah Daerah melalui BPS sedang melaksanakan Sensus Ekonomi 2026,” ujar Rudy Susmanto.

Ia mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bogor untuk mendukung dan menyukseskan pelaksanaan sensus dengan memberikan data yang benar, lengkap, dan sesuai kondisi sebenarnya.

Menurutnya, data yang akurat menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan publik, program pembangunan, serta berbagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Mari dukung dan sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar dan lengkap. Data akurat menjadi fondasi penting sebagai dasar penyusunan kebijakan dan pembangunan Kabupaten Bogor yang lebih baik,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Bogor berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan lancar dengan partisipasi aktif seluruh masyarakat.

Hasil sensus nantinya akan menjadi rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan Disway Top Regional Leader Awards 2026 untuk Klaster Kesejahteraan Publik Kategori Pengembangan Infrastruktur dan Konektivitas Daerah Terbaik.

Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, yang mewakili Bupati Bogor dalam acara yang berlangsung di JW Marriott Hotel Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor di bawah kepemimpinan Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam mempercepat pembangunan infrastruktur serta meningkatkan konektivitas wilayah guna mendukung kesejahteraan masyarakat.

Berbagai program pembangunan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dinilai mampu meningkatkan aksesibilitas antarwilayah, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menghadirkan pembangunan yang merata dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Bogor untuk terus memberikan pelayanan dan pembangunan terbaik bagi masyarakat.

Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Bapak Bupati Bogor dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor untuk terus memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Khususnya dalam menghadirkan percepatan pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga.

"Ini merupakan bukti bahwa pemerintah hadir untuk menjawab aspirasi masyarakat dan terus berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Founder, Dahlan Iskan, menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengoptimalkan efektivitas anggaran pembangunan.

Menurut Dahlan, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh sinergi yang kuat antarlevel pemerintahan.

Ia mencontohkan pembangunan sistem irigasi yang membutuhkan peran pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Melalui ajang Disway Top Regional Leader Awards 2026, Dahlan berharap para kepala daerah yang berhasil meraih penghargaan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mempercepat pembangunan dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Penghargaan yang diraih Kabupaten Bogor ini semakin memperkuat komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor untuk terus menghadirkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, memperluas konektivitas wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif demi terwujudnya Kabupaten Bogor yang maju, aman, adil, dan makmur.

BOGOR - Di bawah kepemimpinan Bupati Bogor, Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Jaro Ade, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Predikat opini WTP tersebut diterima langsung oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Rabu (10/6).

Capaian ini menjadi opini WTP kedua yang berhasil diraih Pemerintah Kabupaten Bogor pada era kepemimpinan Rudy Susmanto. Setelah sebelumnya berhasil mengembalikan predikat WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2024, kini Pemkab Bogor kembali mampu mempertahankan opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah tersebut.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut yang diraih pada tahun kedua masa kepemimpinannya. Menurutnya, opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Meski demikian, Rudy menegaskan bahwa predikat WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan menjadi bahan evaluasi dan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Ia menilai masih banyak hal yang harus dibenahi agar pelayanan kepada masyarakat dapat semakin optimal.

"Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Bogor kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Namun capaian ini harus menjadi momentum bagi kami untuk terus berbenah dan melakukan perbaikan di berbagai sektor," ujar Rudy.

Rudy menambahkan, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor harus terus bergerak maju dengan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP harus sejalan dengan meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Karena itu, seluruh aparatur pemerintah dituntut untuk bekerja lebih profesional, transparan, dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran daerah.

"Bogor harus terus melangkah maju menjadi lebih baik. Yang terpenting, seluruh jajaran pemerintah harus semakin sayang dan cinta kepada masyarakat Kabupaten Bogor dengan menghadirkan pelayanan yang terbaik," tegas Rudy.

Apresiasi juga disampaikannya kepada seluruh aparatur Pemkab Bogor yang telah bekerja secara profesional dalam menyusun dan mengelola laporan keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang diberikan BPK RI akan menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola pemerintahan.

Raihan opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025 semakin memperkuat komitmen Pemkab Bogor di bawah kepemimpinan Rudy Susmanto untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Prestasi tersebut sekaligus menjadi indikator bahwa reformasi tata kelola keuangan daerah terus berjalan dan memberikan hasil positif bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bogor.

Dengan keberhasilan mempertahankan opini WTP dua tahun berturut-turut pada era kepemimpinan Rudy Susmanto, Pemkab Bogor semakin optimistis dalam mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat menuju Kabupaten Bogor yang istimewa dan gemilang.

BOGOR - Serahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, PT Sentul City Tbk berkomitmen menciptakan rasa aman dan nyaman bagi penghuni dan masyarakat. Langkah itu juga merupakan upaya mendukung Pemkab Bogor dalam menjalankan proses penyerahan PSU sebagaimana amanat putusan PTUN Bandung Nomor 51/G/TF/PTUN.Bdg.

Public Relations PT Sentul City Tbk, Maesa Putri mengatakan sebagian aset PSU telah diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai mekanisme yang berlaku. Proses tersebut, masih terus berjalan melalui koordinasi bersama instansi terkait di bawah pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten Bogor.

“Sebagian aset PSU telah diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai mekanisme yang berlaku, dan proses tersebut terus berjalan melalui koordinasi dengan instansi terkait yang terus dilakukan pembinaan serta pengawasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sebagaimana dalam amar putusan PTUN No.51/G/TF/PTUN.Bdg. Kami mendukung Pemkab Bogor,” ujar Maesa, Selasa (12/5/2026).

Bagi pengembang kawasan terpadu seperti Sentul City, proses penyerahan PSU bukan hanya persoalan administratif. Di baliknya, terdapat tanggung jawab panjang terhadap kawasan yang telah berkembang selama puluhan tahun dan masih terus bertumbuh hingga kini.

Maesa menyebut pihaknya memahami aspirasi yang disampaikan sebagian warga terkait pengelolaan PSU di kawasan tersebut. Menurut dia, Sentul City pada prinsipnya mendukung proses penyerahan PSU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lihat video: Situasi Terkini Kondisi Lalu Lintas di Kawasan Sentul Ramai Lancar



“Sebagai pengembang kawasan terpadu yang telah berkembang selama puluhan tahun dan masih terus melaksanakan pengembangan di berbagai area, kami ingin menegaskan bahwa Sentul City pada prinsipnya mendukung proses penyerahan PSU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memahami aspirasi yang disampaikan sebagian masyarakat,” katanya.

Maesa menjelaskan hingga kini PT Sentul City Tbk masih memiliki sejumlah kawasan pengembangan yang belum selesai dibangun serta landbank yang akan terus dikembangkan di masa mendatang. Karena itu, perusahaan merasa memiliki tanggung jawab untuk memastikan kualitas lingkungan tetap terjaga bagi seluruh penghuni.

“Oleh karena itu, kami memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa kualitas lingkungan kawasan tetap terjaga, infrastruktur tetap berfungsi dengan baik, ruang terbuka tetap lestari, serta kawasan tetap nyaman, aman, dan memiliki nilai tambah bagi seluruh penghuni,” katanya.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bogor juga menegaskan langkah-langkah pelaksanaan putusan PTUN telah dan sedang dijalankan. Salah satunya melalui pengelolaan PSU khusus pada site plan Taman Victoria.

Dalam keterangan resmi Tim Komunikasi Publik/Diskominfo Kabupaten Bogor disebutkan telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 38 atas nama Pemerintah Kabupaten Bogor dengan luas 34.160 meter persegi.

“Pelaksanaan putusan PTUN telah dan sedang dilakukan. Di antaranya melalui tindakan pemerintahan dalam pengelolaan PSU khusus pada site plan Taman Victoria. Telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 38 atas nama Pemerintah Kabupaten Bogor seluas 34.160 meter persegi,” tulis Tim Komunikasi Publik/Diskominfo Kabupaten Bogor dalam rilisnya.

Pemerintah Kabupaten Bogor juga menyampaikan telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap proses penyerahan PSU di 14 site plan kawasan perumahan Sentul City sebagaimana diperintahkan dalam putusan pengadilan.

“Kami telah melakukan pembinaan dan pengawasan penyerahan PSU. Seluruh progres dan langkah pelaksanaan eksekusi putusan tersebut akan disampaikan secara resmi oleh Bagian Kerjasama dan Bantuan Hukum selaku kuasa Bupati Bogor dalam persidangan lanjutan pada tanggal 20 Mei 2026 di PTUN Bandung sesuai arahan Ketua PTUN Bandung,” demikian pernyataan dalam rilis tersebut.

Baik pihak pengembang maupun pemerintah daerah sama-sama menegaskan komitmen untuk menghormati proses hukum yang berjalan. Sentul City juga membuka ruang dialog dengan warga, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan agar penyelesaian persoalan ini dapat berjalan secara konstruktif.

Di tengah berkembangnya sebuah kota mandiri, harapan terbesar sesungguhnya tetap sama: terciptanya lingkungan yang nyaman, tertata, dan mampu menjadi rumah yang baik bagi seluruh warganya.

BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melakukan penataan pedagang di wilayah Sentul City, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Para pedagang tersebut selanjutnya akan menempati lokasi yang lebih nyaman.

Bupati Bogor Rudy Susmanto memaparkan, penataan itu bukan bertujuan untuk menggusur para pedagang yang sudah ada, namun menata agar para pedagang lebih nyaman menjajakan jualan mereka.

“Penataan ini bukan untuk menggusur pedagang, tetapi untuk menata agar lebih rapi dan tertib. Di beberapa lokasi, pedagang tetap berada di tempat yang sudah ada dengan perbaikan fasilitas," katanya, Senin (20/4/2026).

Rudy mengaku, penataan itu juga dilakukan tidak hanya di Sentul, tapi juga di beberapa wilayah. Namun, dirinya meminta masyarakat untuk bersabar dalam menunggu bagian penataan.

"Kami memahami harapan masyarakat akan infrastruktur yang memadai. Perbaikan terus kami lakukan secara bertahap, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Bogor yang terdiri dari 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan, serta jumlah penduduk yang sangat besar,” katanya.

Lihat video: Pemkab Bogor Razia PKL Liar di Puncak, Pedagang Menolak Digusur



Kendati demikian, Rudy Susmanto meminta agar masyarakat Kabupaten Bogor sama-sama ikut mendukung penataan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bogor. “Kami mohon dukungan dari semua pihak. Tantangan yang dihadapi cukup besar, namun dengan kebersamaan, kita bisa mewujudkan Kabupaten Bogor yang lebih baik,” ucapnya.

Penataan itu dilakukan oleh sejumlah organisasi pemerintah daerah (OPD) dan dibantu puluhan personel dari PT Sentul City Tbk. Publik Relations PT Sentul City Tbk, Maesa Putri menjelaskan, setidaknya ada sebanyak 70 personel yang turut membantu penataan di wilayahnya.

"Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk sinergi kami dengan pemerintah untuk menciptakan kawasan yang bersih, tertib, rapi, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Harapannya kegiatan ini bisa berjalan terus dan berkelanjutan," kata dia.

BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung pembangunan Puncak II. Pembangunan akses jalan alternatif dari Taman Budaya menuju Puncak 2 dinilai sebagai solusi jangka panjang dalam mengurai kemacetan, sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi warga di sekitar kawasan tersebut.

Ajakan ini muncul setelah adanya protes dari sejumlah warga Perumahan Vepasamo terkait penggunaan lahan cadangan efektif Sentul City yang digunakan untuk pembangunan jalan alternatif tersebut.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Bogor Eko Mujiarto menegaskan seluruh proses pembangunan telah berjalan sesuai aturan. Eko menjelaskan, penggunaan lahan cadangan efektif di Vepasamo mengacu pada Site Plan 2023 yang telah disahkan.

Menurut Eko, langkah yang ditempuh pemerintah bersama pihak Sentul City tidak lepas dari prinsip kepentingan publik. Eko juga menegaskan perubahan site plan merupakan bagian dari mekanisme perizinan resmi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Eko juga menyoroti perubahan posisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) adalah hal yang dimungkinkan, selama telah melalui kajian dan tetap memenuhi rasio yang dipersyaratkan oleh regulasi.

“PSU termasuk RTH bukan berarti harus berada di satu titik selamanya. Yang diatur pemerintah adalah total luasnya tetap terpenuhi. Lokasinya bisa saja bergeser, tetapi fungsinya tetap ada bahkan dapat ditingkatkan kualitasnya,” ujarnya, Senin (13/4/2026).

Di sisi lain, harapan terhadap pembangunan jalan ini juga datang dari warga yang merasakan langsung dampak kemacetan. Bagi mereka, akses alternatif bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi kebutuhan sehari-hari.

Lihat video: Tanah Longsor dan Retakan Jalan Rusak Akses Utama Puncak 2



Eko menekankan pembangunan ini diharapkan segera terealisasi, bukan sekadar wacana. Selain membantu mengurai kepadatan di ruas Jalan Siliwangi–MH Thamrin Sentul City, jalan ini juga diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa sekitar. “Ini untuk memudahkan masyarakat, mempercepat akses untuk kepentingan umum, sekaligus mengurangi kemacetan,” jelasnya.

Eko mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung program pembangunan yang bertujuan bagi kepentingan luas.

Respons masyarakat sendiri beragam. Sejumlah warga Cluster Venesia sempat menyampaikan keberatan karena menganggap lahan yang digunakan merupakan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Namun di sisi lain, dukungan justru mengalir dari banyak warga, termasuk dari wilayah sekitar seperti Sumur Batu dan Babakan Madang.

Ketua RT Cluster Venesia, Tata Djuarsa, menggambarkan bagaimana kondisi lalu lintas saat akhir pekan menjadi pertimbangan utama. Ia menyebut mayoritas warga menyambut baik rencana pembangunan jalan tersebut.

“Kami sebagian besar menyambut baik pembangunan jalan ini. Mobilitas semakin tinggi, apalagi saat weekend jalan MH Thamrin macet. Ini jelas membantu warga,” ujarnya.

Senada Debby, warga lainnya, yang melihat proyek ini sebagai langkah maju. “Ada kemajuan, apalagi ini sudah melalui perizinan dan kajian pemerintah. Bagi warga, ini jelas untuk mengatasi kemacetan, jadi sangat positif,” ungkapnya.

Sementara itu, pihak Sentul City memastikan komitmennya dalam mendukung program pemerintah daerah, termasuk penggunaan lahan cadangan efektif untuk pembangunan akses jalan menuju Puncak II.

PR PT Sentul City Tbk, Maesa Putri, menegaskan seluruh proses telah mengikuti koridor hukum yang berlaku serta melalui kajian yang diminta pemerintah.

“Pemanfaatan lahan cadangan efektif untuk akses jalan alternatif sudah sesuai koridor hukum. Itu bukan RTH. Penetapan RTH dan lahan cadangan efektif ditentukan oleh dokumen tata ruang dan perizinan yang sah, bukan berdasarkan persepsi atau kondisi awal saat pembelian,” jelasnya.

Pihak Sentul City juga menyampaikan komunikasi dengan warga terus dilakukan secara terbuka, guna menampung ide dan masukan dalam suasana yang kondusif. “Kami tetap terbuka untuk komunikasi yang konstruktif, dengan menjaga suasana yang saling menghormati dan kondusif,” ucapnya.

Di tengah dinamika yang ada, pembangunan jalan ini kini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang bagaimana kepentingan bersama dapat berjalan seiring dengan aspirasi warga.

BOGOR - Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (DPTR) bersama Dinas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melakukan inspeksi ke Sentul City, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Kamis 12 Februari 2026. Langkah itu dilakukan pascaperistiwa banjir yang menerjang daerah tersebut pada Rabu, 11 Februari 2026.

Plt DPTR Kabupaten Bogor Eko Mujianto menjelaskan, sidak yang dilakukan oleh dua dinas terkait ke Sentul City, menindaklanjuti pasca banjir.

"Kami telah melakukan pemeriksaan lapangan akibat banjir kemarin, yang terjadi di perumahan Sentul City di ER 13, langkah- langkah yang dilakukan oleh pemda, kami melakukan penutupan sementara terhadap kegiatan di perumahan tersebut, " katanya, Jumat (13/2/2026).

Menurut Eko, penutupan sementara yang dilakukan oleh DPTR, hal ini guna mencegah bencana banjir susulan sehingga tidak ingin terjadi hal- hal yang diinginkan. maka dari itu pihaknya menutup area pembangun perumahan sampai clear and clean.

"Selain melakukan penutupan kita akan melakukan evaluasi terhadap perizinan dan kekuatan lahan pembangunan perumahan tersebut, apakah masih layak digunakan untuk sebagai perumahan," jelasnya.

Eko menyebut, apabila secara teknis Clear and clean masih layak untuk perumahan, pihak pengembang bisa melanjutkan sesuai prosedur yang diberikan oleh pemda. Namun dari hasil evaluasi ini tidak memungkinkan, kita meminta pemda Kepada pengembang perumahan untuk menyesuaikan terhadap situasi alam yang ada di lokasi perumahan," ucapnya.

Lihat video: Kondisi Terkini Sentul Bogor Usai Banjir Bandang



Sementara itu, Manajemen PT Sentul City Tbk menyambut inspeksi tersebut dengan sikap terbuka, kooperatif, dan penuh tanggung jawab. Perseroan memberikan akses penuh kepada tim Pemerintah Kabupaten Bogor untuk melakukan peninjauan langsung di titik lokasi terdampak, termasuk area saluran air dan sistem drainase.

Direktur PT Sentul City Tbk Jeyson Pribadi menyampaikan akan mengikuti seluruh arahan Pemkab Bogor. “Kami menerima inspeksi ini sebagai bentuk pengawasan yang konstruktif. Perseroan berkomitmen penuh untuk mengikuti seluruh arahan Pemerintah Kabupaten Bogor dan memastikan setiap langkah mitigasi dilaksanakan secara terukur, bertanggung jawab, serta sesuai regulasi yang berlaku. Keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan tetap menjadi prioritas utama kami.”

Jeyson mengatakan Perseroan menegaskan seluruh pengembangan kawasan Sentul City dilaksanakan dengan prinsip kepatuhan terhadap regulasi pemerintah serta pendekatan pembangunan berkelanjutan.

“Pengembangan kawasan Sentul City dilaksanakan dengan prinsip kepatuhan. Program penghijauan dan penguatan fungsi resapan air terus dijalankan, termasuk optimalisasi penanaman pohon pada lahan-lahan yang belum terbangun sebagai langkah mitigasi jangka panjang,” ujarnya.

PT Sentul City Tbk memastikan kejadian limpasan air kemarin tidak memasuki area hunian dalam cluster dan telah tertangani secara cepat. Ke depan, evaluasi berkala terhadap sistem drainase dan titik-titik aliran air akan semakin diperkuat guna meningkatkan ketahanan kawasan terhadap cuaca ekstrem.

“Kejadian limpasan air kemarin tidak memasuki perumahan yah, pokoknya kedepan kita akan evaluasi,” katanya.

BOGOR - Kondisi Jalan Bali Raya yang terdampak banjir di Kawasan Sentul City, Bogor, Jawa Barat sudah dibersihkan. Sejak Kamis pagi (12/2/2026) Petugas Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Bogor dan petugas kebersihan perumahan Sentul City membersihkan jalan yang sempat dipenuhi material lumpur.

Seluruh jalan disiram hingga bersih oleh mobil pemadam. Jalan pun sudah bisa kembali normal berkat bantuan Pemkab Bogor yang menurunkan mobil pemadam kebakaran. Tidak ada aktivitas warga yang terganggu akibat banjir pada Rabu sore, 11 Februari 2026 yang sempat ramai di media sosial.

Koordinator Lapangan Sentul City Aryo Hardjoenanto mengatakan sudah mengevaluasi dan memperbaiki drainase yang sempat tersumbat saat banjir. Pihak Sentul City juga bersama Pemkab Bogor akan mengevaluasi untuk antisipasi apabila volume air hujan terjadi lagi.

"Kami bersama Pemkab Bogor sudah berdiskusi untuk mengantisipasi apabila hujam deras datang lagi," ujarnya.

Menurut Aryo, kemarin volume air hujan sangat besar dan membawa material batu dan tanah dari atas sehingga menyumbat saluran drainase perumahan. Hingga Kamis siang jalan sudah bersih seperti semula.

"Alhamdulillah jalan sudah bersih pembersihan juga dibantu Pemkab Bogor, kebetulan kami berkoordinasi dan mobil Pemadam Kebakaran membantu mempercepat pembersihan jalan," katanya.

Aryo juga menambahkan banjir yang meluap ke jalan tidak menyebabkan kerusakan atau berdampak ke rumah warga.

"Alhamdulillah tidak ada rumah warga yang terkena atau tersentuh luapan air kemarin," pungkasnya.

Bandung (ANTARA) - Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (Bank BJB) dan Pemerintah Kabupaten Bogor bersinergi guna memperluas akses hunian terjangkau bagi masyarakat, sebagai komitmen dalam mendukung program pemerintah di sektor perumahan, kata Corporate Secretary Bank BJB Herfinia di Bandung, Selasa.

Hal ini ditegaskan melalui partisipasi aktif pihaknya bersama Pemkab Bogor pada kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kabupaten Bogor, Senin (3/11), sebagai upaya memperluas akses pembiayaan rumah layak huni bagi masyarakat, khususnya di daerah dengan kebutuhan hunian tinggi seperti Kabupaten Bogor.

Herfinia mengatakan partisipasi Bank BJB dalam kegiatan ini merupakan wujud nyata dukungan terhadap program pemerintah dalam menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Melalui produk seperti BJB KPR Sejahtera FLPP dan BJB KUR Perumahan, kami ingin memastikan semakin banyak masyarakat memiliki kesempatan untuk memiliki rumah dengan cicilan ringan dan bunga rendah," ujar Herfinia.

Dalam kegiatan tersebut, dijelaskan Herfinia, Bank BJB tampil sebagai salah satu panelis utama dan membuka booth informasi untuk memberikan edukasi keuangan serta memperkenalkan produk pembiayaan sektor perumahan.

Sosialisasi ini sendiri, dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Bupati Bogor Rudi Susmanto, Direktur Konsumer dan Ritel Nunung Suhartini, Direktur Operasional dan Informasi Teknologi Bank BJB Ayi Subarna, serta perwakilan dari BP Tapera dan lembaga keuangan lainnya.

Maruarar Sirait menyampaikan apresiasinya terhadap tingginya penyerapan rumah subsidi di Jawa Barat. Ia menyebut Kabupaten Bogor sebagai daerah dengan kegiatan sosialisasi terbanyak di Indonesia.

"Saya senang karena serapan rumah subsidi tertinggi ada di Jawa Barat, dan Kabupaten Bogor menjadi yang terbanyak melaksanakan sosialisasi. Penyerapan KUR dan rumah subsidi juga harus paling banyak di sini, karena angka kemiskinan terbesar di Jawa Barat masih berada di Kabupaten Bogor," kata Maruarar.

Berdasarkan data BPS per Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bogor tercatat sebanyak 234.709 jiwa. Dengan demikian, perluasan akses pembiayaan rumah di wilayah tersebut menjadi langkah strategis dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Herfinia menambahkan dukungan Bank BJB terhadap program KPP sejalan dengan visi perusahaan untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperluas inklusi keuangan di sektor riil.

"Kami percaya bahwa akses perumahan yang merata adalah fondasi kesejahteraan masyarakat. Melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah, kami ingin memperkuat ekosistem pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan," ujarnya.

Kabupaten Bogor dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor perumahan karena posisinya yang strategis sebagai penyangga Jakarta, serta didukung pertumbuhan infrastruktur yang pesat.

Sosialisasi KPP ini juga melibatkan pelaku usaha dari sektor pengembang, kontraktor, UMKM, dan pedagang bahan bangunan, yang mencerminkan ekosistem pembangunan perumahan yang saling terintegrasi di tingkat daerah.

Bank BJB menilai, sektor perumahan berperan penting dalam menggerakkan perekonomian daerah melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan permintaan bahan bangunan.

Kegiatan di Kabupaten Bogor ini sekaligus menjadi tindak lanjut komitmen Bank BJB terhadap Program Satu Juta Rumah, sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pembangunan nasional di bidang perumahan rakyat.

"Sebagai lembaga keuangan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) serta peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank BJB berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi keuangan yang relevan dan inklusif bagi masyarakat," tutur Herfinia.

Informasi lebih lanjut mengenai produk BJB KUR Perumahan, masyarakat dapat memperolehnya di kantor cabang Bank BJB terdekat, melalui BJB Call 14049, atau situs resmi infobjb.id/KUR.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Kolaborasi bank bjb, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian terjangkau dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP). Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Tegar Beriman, Cibinong, pada Senin (3/11).

Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan rumah layak huni, khususnya di wilayah dengan kebutuhan hunian yang terus meningkat seperti Kabupaten Bogor. 

Dalam kegiatan tersebut, bank bjb turut hadir sebagai panelis dan membuka booth informasi untuk memperkenalkan berbagai produk pembiayaan sektor perumahan, termasuk kredit rumah bersubsidi dan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Acara ini dihadiri oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Bupati Bogor Rudi Susmanto, Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Nunung Suhartini, Direktur Operasional dan Informasi Teknologi Ayi Subarna, serta perwakilan BP Tapera dan lembaga keuangan lainnya. 

Kehadiran berbagai pihak tersebut menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor perbankan dalam mempercepat pemerataan akses perumahan di Indonesia.

Pada sambutannya, Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi atas capaian penyerapan rumah subsidi tertinggi di Jawa Barat serta tingginya pelaksanaan sosialisasi program perumahan di Kabupaten Bogor. 

“Saya senang serapan rumah subsidi tertinggi itu di Jawa Barat, dan acara sosialisasi dari segi jumlah juga terbanyak di Kabupaten Bogor,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (4/11).

Ia menekankan pentingnya menjadikan daerah tersebut sebagai contoh dalam penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan rumah subsidi, mengingat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bogor masih tertinggi di Jawa Barat berdasarkan data BPS per Maret 2024.

Dalam kesempatan itu, bank bjb memaparkan produk unggulan seperti bjb KPR Sejahtera FLPP dan bjb KUR Perumahan. Kedua program ini ditujukan untuk membantu masyarakat memiliki rumah dengan skema cicilan ringan, bunga rendah, dan proses pengajuan yang sederhana.

Kabupaten Bogor dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor perumahan karena letaknya yang strategis, dukungan infrastruktur yang terus berkembang, serta fungsinya sebagai wilayah penyangga Ibu Kota. 

Melalui sosialisasi ini, masyarakat juga mendapat edukasi keuangan agar dapat memanfaatkan program pembiayaan rumah secara bijak dan sesuai kebutuhan.

Kegiatan ini turut melibatkan pengembang, kontraktor, pelaku UMKM, serta pedagang bahan bangunan, mencerminkan terbentuknya ekosistem pembangunan perumahan yang saling mendukung di tingkat daerah. 

Sektor perumahan dinilai memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan permintaan bahan bangunan, penyerapan tenaga kerja, dan aktivitas ekonomi lainnya.

Dukungan terhadap program KPP sejalan dengan komitmen bank bjb untuk memperluas inklusi keuangan di sektor riil dan mendukung pemerataan kepemilikan rumah. 

Melalui kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keuangan, diharapkan masyarakat dari berbagai lapisan dapat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan hunian layak dan terjangkau.

Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan bank bjb diharapkan dapat mempercepat pencapaian target penyediaan rumah rakyat, sekaligus memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat. 

Kolaborasi ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pembangunan perumahan yang berkelanjutan dan inklusif di wilayah Jawa Barat.

Sebagai informasi, bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

Informasi lebih lanjut mengenai produk pembiayaan rumah dapat diperoleh di kantor cabang bank bjb terdekat, melalui bjb Call 14049, atau di situs resmi berikut.