REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan wacana pemotongan gaji menteri hingga saat ini belum dibahas. Airlangga menyebutkan bahwa pembahasan terkait usulan tersebut belum dilakukan, seperti menyangkut gaji maupun tunjangan menteri.

"Belum pernah kita bahas," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Dia menyebutkan pembahasan tersebut sebelumnya sempat muncul, namun belum masuk dalam agenda pembahasan.

"Nanti kita lihat, waktu itu ada pembahasan, tapi kita monitor saja," ujarnya.

Airlangga lalu meminta wartawan untuk menanyakan kepada pihak yang pertama kali mengemukakannya wacana tersebut.

"Mungkin yang menyampaikan saja yang waktu itu kan, ditanyakan kepada yang bersangkutan," katanya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mengatakan wacana pemotongan gaji menteri masih belum dibahas. "Belum, belum," ujarnya.

Purbaya mengatakan hal tersebut akan diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Dari Pak Presiden nanti, bukan dari saya," kata dia.

Diketahui, Purbaya tidak mempermasalahkan wacana pemotongan gaji menteri. Namun, dia masih menunggu keputusan resmi dari Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau (pemotongan gaji) DPR saya enggak tahu. Kalau menteri sih nggak apa-apa, nanti kita lihat kebijakan Presiden seperti apa,” kata Purbaya di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Dalam kesempatan itu, Purbaya memperkirakan besaran pemotongan gaji menteri tersebut berkisar 25 persen.

“Kayaknya 25 persen deh,” ujar dia.

Dalam kesempatan berbeda, Purbaya mengatakan pihaknya akan menetapkan persentase pemotongan anggaran belanja kementerian dan lembaga secara langsung sebagai langkah efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

"Saya minta tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh gitu nggak mau memotong, dia naikkan semua malah. Kalau bisa saya tentukan, saya potong berapa persen, nanti mereka yang sesuaikan," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3).

Purbaya menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan akan menyisir komponen belanja yang dianggap bisa ditunda untuk sementara waktu. Fokus efisiensi menyasar pada program-program yang tidak memberikan dampak signifikan atau memiliki akselerasi yang lambat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain efisiensi pada tingkat program, wacana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri juga mencuat sebagai bagian dari penghematan anggaran negara. Purbaya menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut sebagai langkah nyata solidaritas pejabat negara dalam penghematan belanja.

"Setuju. Oh itu bagus. Kalau itu bagus," ucap Menkeu menanggapi pertanyaan mengenai rencana pemotongan gaji pejabat setingkat menteri.

Jakarta: Rencana pemangkasan gaji menteri masih belum diputuskan. Pemerintah akan lebih dulu membahas berbagai opsi dalam rapat yang dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, hingga saat ini konsep terkait kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian dan belum mengarah pada keputusan final.

"Jadi, intinya konsep-konsep itu akan dirapatkan dalam beberapa hari ini," ucap Seskab Teddy dikutip dari Antara.

Ia menegaskan belum ada kebijakan resmi yang diambil terkait pemotongan gaji menteri. Pemerintah masih menimbang berbagai aspek sebelum memutuskan langkah selanjutnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak keberatan jika wacana tersebut direalisasikan.

Namun, ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau untuk menteri, tidak masalah. Kita tunggu saja kebijakan Presiden seperti apa,” kata Purbaya.

Ia juga memperkirakan besaran pemotongan gaji yang tengah diwacanakan berada di kisaran 25 persen.

Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong efisiensi anggaran kementerian dan lembaga sebagai respons terhadap meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, termasuk dampak ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Kementerian Keuangan disebut akan melakukan penyesuaian langsung terhadap belanja kementerian, terutama pada program yang dinilai kurang prioritas atau belum memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Langkah efisiensi ini tidak hanya menyasar program kerja, tetapi juga membuka peluang pengurangan belanja di tingkat pejabat negara.

Wacana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri pun muncul sebagai simbol solidaritas dalam penghematan anggaran negara.

Purbaya menilai langkah tersebut sebagai sinyal positif bahwa pejabat negara turut berkontribusi dalam upaya menjaga kesehatan fiskal.

Meski demikian, kepastian kebijakan masih menunggu hasil pembahasan internal pemerintah dalam waktu dekat.

(SAW)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut wacana pemotongan gaji menteri masih akan dibahas dalam rapat yang akan digelar beberapa hari ke depan. Teddy, saat menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4/2026), menyampaikan berbagai konsep terkait wacana tersebut masih akan didiskusikan lebih lanjut.

"Jadi, intinya konsep-konsep itu akan dirapatkan dalam beberapa hari ini," ucap Seskab Teddy.

Dia menegaskan belum terdapat keputusan apa pun mengenai rencana pemotongan gaji menteri tersebut.

"Nanti kita lihat. Belum ada keputusan apa pun," kata Teddy.

Teddy lalu mengarahkan agar wartawan bertanya kepada pihak yang pertama kali mengemukakan wacana tersebut.

"Tanya yang menyampaikan, kemarin siapa itu?" kata Teddy.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak mempermasalahkan wacana pemotongan gaji menteri. Namun, dia masih menunggu keputusan resmi dari Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau (pemotongan gaji) DPR saya tidak tahu. Kalau menteri sih tidak apa-apa, nanti kita lihat kebijakan Presiden seperti apa," kata Purbaya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (6/4).

Dalam kesempatan itu, Purbaya memperkirakan besaran pemotongan gaji menteri tersebut berkisar 25 persen.

"Kayaknya 25 persen deh," ujar dia.

Dalam kesempatan berbeda, Purbaya mengatakan pihaknya akan menetapkan persentase pemotongan anggaran belanja kementerian dan lembaga secara langsung sebagai langkah efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.