REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan wacana pemotongan gaji menteri hingga saat ini belum dibahas. Airlangga menyebutkan bahwa pembahasan terkait usulan tersebut belum dilakukan, seperti menyangkut gaji maupun tunjangan menteri.

"Belum pernah kita bahas," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Dia menyebutkan pembahasan tersebut sebelumnya sempat muncul, namun belum masuk dalam agenda pembahasan.

"Nanti kita lihat, waktu itu ada pembahasan, tapi kita monitor saja," ujarnya.

Airlangga lalu meminta wartawan untuk menanyakan kepada pihak yang pertama kali mengemukakannya wacana tersebut.

"Mungkin yang menyampaikan saja yang waktu itu kan, ditanyakan kepada yang bersangkutan," katanya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mengatakan wacana pemotongan gaji menteri masih belum dibahas. "Belum, belum," ujarnya.

Purbaya mengatakan hal tersebut akan diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Dari Pak Presiden nanti, bukan dari saya," kata dia.

Diketahui, Purbaya tidak mempermasalahkan wacana pemotongan gaji menteri. Namun, dia masih menunggu keputusan resmi dari Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau (pemotongan gaji) DPR saya enggak tahu. Kalau menteri sih nggak apa-apa, nanti kita lihat kebijakan Presiden seperti apa,” kata Purbaya di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Dalam kesempatan itu, Purbaya memperkirakan besaran pemotongan gaji menteri tersebut berkisar 25 persen.

“Kayaknya 25 persen deh,” ujar dia.

Dalam kesempatan berbeda, Purbaya mengatakan pihaknya akan menetapkan persentase pemotongan anggaran belanja kementerian dan lembaga secara langsung sebagai langkah efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

"Saya minta tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh gitu nggak mau memotong, dia naikkan semua malah. Kalau bisa saya tentukan, saya potong berapa persen, nanti mereka yang sesuaikan," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3).

Purbaya menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan akan menyisir komponen belanja yang dianggap bisa ditunda untuk sementara waktu. Fokus efisiensi menyasar pada program-program yang tidak memberikan dampak signifikan atau memiliki akselerasi yang lambat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain efisiensi pada tingkat program, wacana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri juga mencuat sebagai bagian dari penghematan anggaran negara. Purbaya menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut sebagai langkah nyata solidaritas pejabat negara dalam penghematan belanja.

"Setuju. Oh itu bagus. Kalau itu bagus," ucap Menkeu menanggapi pertanyaan mengenai rencana pemotongan gaji pejabat setingkat menteri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons wacana pemotongan gaji menteri dan anggota DPR RI sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran pemerintah.

Purbaya menyatakan tidak keberatan jika kebijakan tersebut diterapkan, khususnya bagi kalangan menteri.

Namun, ia menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau (potong gaji) DPR saya enggak tahu. Kalau menteri sihenggak apa-apa, tapi nanti kita lihat kebijakan Presiden seperti apa,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).

Ia bahkan mengaku siap jika gajinya sebagai Menteri Keuangan turut dipangkas.

Dengan nada santai, Purbaya menyebut dirinya tidak mempermasalahkan rencana tersebut.

“Enggak apa-apa (kalau gaji dipotong), kan banyak duitnya. Potong berapa misalnya?” kata dia.

Purbaya memperkirakan besaran pemotongan gaji menteri dapat mencapai sekitar 25 persen.

Meski begitu, ia menekankan angka tersebut masih sebatas perkiraan pribadi dan belum menjadi kebijakan resmi.

“Kayaknya 25 persen, mungkin. Belum, belum (belum ada pembicaraan resmi). Saya tebak kira-kira 25 persen,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bendahara Negara itu mengakui bahwa wacana pemotongan gaji memang sempat dibahas di internal pemerintah.

Namun hingga kini, belum ada keputusan final yang ditetapkan.

“Ada pembicaraan seperti itu, tapi keputusan terakhirnya masih belum jelas,” kata Purbaya.

Wacana ini mencuat di tengah upaya pemerintah menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sejumlah langkah efisiensi tengah dikaji pemerintah untuk menjaga kesehatan fiskal, termasuk penghematan belanja di berbagai sektor.

Kebijakan tersebut juga dilakukan di tengah tekanan global, seperti kenaikan harga energi yang berpotensi membebani anggaran negara.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta: Rencana pemangkasan gaji menteri masih belum diputuskan. Pemerintah akan lebih dulu membahas berbagai opsi dalam rapat yang dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, hingga saat ini konsep terkait kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian dan belum mengarah pada keputusan final.

"Jadi, intinya konsep-konsep itu akan dirapatkan dalam beberapa hari ini," ucap Seskab Teddy dikutip dari Antara.

Ia menegaskan belum ada kebijakan resmi yang diambil terkait pemotongan gaji menteri. Pemerintah masih menimbang berbagai aspek sebelum memutuskan langkah selanjutnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak keberatan jika wacana tersebut direalisasikan.

Namun, ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau untuk menteri, tidak masalah. Kita tunggu saja kebijakan Presiden seperti apa,” kata Purbaya.

Ia juga memperkirakan besaran pemotongan gaji yang tengah diwacanakan berada di kisaran 25 persen.

Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong efisiensi anggaran kementerian dan lembaga sebagai respons terhadap meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, termasuk dampak ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Kementerian Keuangan disebut akan melakukan penyesuaian langsung terhadap belanja kementerian, terutama pada program yang dinilai kurang prioritas atau belum memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Langkah efisiensi ini tidak hanya menyasar program kerja, tetapi juga membuka peluang pengurangan belanja di tingkat pejabat negara.

Wacana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri pun muncul sebagai simbol solidaritas dalam penghematan anggaran negara.

Purbaya menilai langkah tersebut sebagai sinyal positif bahwa pejabat negara turut berkontribusi dalam upaya menjaga kesehatan fiskal.

Meski demikian, kepastian kebijakan masih menunggu hasil pembahasan internal pemerintah dalam waktu dekat.

(SAW)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut wacana pemotongan gaji menteri masih akan dibahas dalam rapat yang akan digelar beberapa hari ke depan. Teddy, saat menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4/2026), menyampaikan berbagai konsep terkait wacana tersebut masih akan didiskusikan lebih lanjut.

"Jadi, intinya konsep-konsep itu akan dirapatkan dalam beberapa hari ini," ucap Seskab Teddy.

Dia menegaskan belum terdapat keputusan apa pun mengenai rencana pemotongan gaji menteri tersebut.

"Nanti kita lihat. Belum ada keputusan apa pun," kata Teddy.

Teddy lalu mengarahkan agar wartawan bertanya kepada pihak yang pertama kali mengemukakan wacana tersebut.

"Tanya yang menyampaikan, kemarin siapa itu?" kata Teddy.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak mempermasalahkan wacana pemotongan gaji menteri. Namun, dia masih menunggu keputusan resmi dari Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau (pemotongan gaji) DPR saya tidak tahu. Kalau menteri sih tidak apa-apa, nanti kita lihat kebijakan Presiden seperti apa," kata Purbaya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (6/4).

Dalam kesempatan itu, Purbaya memperkirakan besaran pemotongan gaji menteri tersebut berkisar 25 persen.

"Kayaknya 25 persen deh," ujar dia.

Dalam kesempatan berbeda, Purbaya mengatakan pihaknya akan menetapkan persentase pemotongan anggaran belanja kementerian dan lembaga secara langsung sebagai langkah efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

JAKARTA - Istana Kepresidenan menanggapi terkait isu pemotongan gaji pejabat negara, termasuk menteri dan anggota DPR RI, yang belakangan menjadi sorotan publik. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa wacana tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum menghasilkan keputusan final.

"Tanya yang menyampaikan kemarin, siapa itu?" kata Teddy kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026).

Teddy menambahkan, konsep pemotongan gaji masih akan dibahas lebih lanjut dalam rapat-rapat pemerintah dalam beberapa hari ke depan.

"Tanya kepada yang menyampaikan kemarin. Jadi intinya untuk konsep-konsep itu akan dirapatkan dalam beberapa hari ini. Nanti kita lihat, belum ada keputusan apa pun," ujar dia.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa wacana tersebut memang tengah dikaji sebagai bagian dari strategi menjaga efisiensi fiskal di tengah tantangan ekonomi global. Namun, ia menekankan seluruh keputusan tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Purbaya, pemerintah masih menunggu arahan langsung dari Prabowo Subianto sebelum mengambil langkah konkret. "Kalau DPR saya enggak tahu, kalau menteri saya enggak apa-apa, kita lihat kebijakan Presiden seperti apa," kata Purbaya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Purbaya secara pribadi mengaku tidak mempermasalahkan jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan, bahkan menyebut pemotongan gaji bukan persoalan besar bagi dirinya. "Enggak apa-apa, kan banyak duitnya," ujar dia.

Meski belum ada kepastian, Purbaya memperkirakan skenario pemotongan gaji bisa mencapai sekitar 25 persen. Namun, ia menegaskan angka tersebut masih sebatas asumsi pribadi dan belum menjadi keputusan resmi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan opsi untuk memangkas gaji menteri dan Anggota DPR RI, sekitar 25 persen. Opsi tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi dan menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah 3 persen.

Purbaya memprediksi jumlah gaji menteri yang dipangkas mencapai 25 persen. Namun, angka tersebut belum final dan baru sebatas prediksi pribadi Bendahara RI tersebut.

"Kayaknya 25 persen, mungkin. Belum, belum (pembicaraan resmi). Saaya tebak, kira-kira 25 persen," ujar Purbaya mengutip Detikfinance, Selasa (7/4).

Bendahara RI tersebut mengaku tak masalah jika gaji menteri dipotong. Sambil bergurau, Purbaya menyebut dirinya sudah memiliki banyak uang.

"Ngga apa-apa (kalau gaji dipotong), kan banyak duitnya. Potong berapa misalnya?" candanya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sedangkan untuk gaji DPR RI, Purbaya mengatakan belum mengetahui pasti apakah opsi tersebut akan diberlakukan juga kepada wakil rakyat tersebut.

[Gambas:Youtube]

"Kalau (potong gaji) DPR saya nggak tahu. Kalau menteri sih ngga apa-apa, tapi nanti kita lihat kebijakan presiden seperti apa," ungkapnya.

Purbaya menekankan keputusan untuk memangkas gaji menteri dan Anggota DPR nantinya ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Meskipun begitu, pembicaraan mengarah pada kebijakan pangkas gaji menteri sudah ada.

"Ada pembicaraan seperti itu, tapi keputusan terakhirnya masih belum clear ya," ujar Purbaya.

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menyinggung gaji pegawai badan usaha milik negara (BUMN) lebih tinggi dibandingkan gaji menteri yang cuma Rp19 juta per bulan.

JK pun menyoroti perlunya mempertimbangkan aspek proporsionalitas dalam kebijakan efisiensi anggaran, termasuk wacana pemotongan gaji menteri. Besaran gaji menteri saat ini tidak sebanding dengan pendapatan pegawai BUMN maupun anggota DPR.

"Jauh lebih tinggi gaji di BUMN dibandingkan menteri. DPR juga jauh lebih tinggi. Ini hanya untuk diketahui saja," ujar JK usai salat Idulfitri di Lapangan Masjid Agung Al Azhar, Sabtu (22/3).

"Gaji menteri itu cuma sekitar Rp19 juta. Kalau dipotong lagi, tinggal berapa yang diterima?" imbuhnya.

Mengacu pada pernyataan JK tersebut, besaran gaji karyawan BUMN memang bervariasi tergantung posisi dan perusahaan, bahkan mencapai ratusan juta rupiah untuk jabatan tertentu.

Mengutip data dari situs pencari kerja dan gaji pada 2022, di Pertamina Retail, gaji posisi Accounting berada di kisaran Rp4,2 juta per bulan dan Business Staff Rp4 juta. Posisi Legal Officer dan Technical Staff masing-masing sekitar Rp6 juta.

Sementara itu, Supervisor memperoleh sekitar Rp8,6 juta, Assistant Manager Rp10 juta, dan Manager mencapai Rp22,5 juta per bulan.

Di PT PLN (Persero), gaji Account Executive berkisar Rp7 juta hingga Rp9 juta per bulan, sedangkan Supervisor Keuangan Rp9 juta hingga Rp11 juta.

Untuk posisi Engineering IT, gaji berada di kisaran Rp11 juta hingga Rp13 juta, Asisten Analisis Akuntansi Rp7 juta hingga Rp9 juta, serta Manager antara Rp8,5 juta hingga Rp25 juta per bulan.

Adapun di sektor perbankan, gaji karyawan Bank Mandiri lebih beragam dan dapat mencapai ratusan juta rupiah.

Untuk posisi awal, Marketing Staff menerima sekitar Rp2,5 juta per bulan, Teller Rp2,8 juta, Engineer Team Coordinator Rp4 juta, dan Office Development Program Rp5,1 juta. Pada level menengah, Accounting Staff dan Administrative masing-masing sekitar Rp6 juta, serta Senior Software Developer Rp6,3 juta.

Sementara itu, pada level manajemen atas, Compliance Senior Manager memperoleh sekitar Rp19,5 juta dan Vice President Human Capital Group Rp37,5 juta per bulan. Bahkan, Senior Vice President menerima sekitar Rp100,3 juta dan Managing Director mencapai Rp112,5 juta per bulan.

Wacana pemotongan gaji menteri mencuat di tengah upaya pemerintah melakukan penghematan belanja negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut.

"Setuju. Oh, itu bagus. Kalau itu bagus," ujar Purbaya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000, gaji pokok menteri negara sebesar Rp5.040.000 per bulan, dengan tunjangan jabatan Rp13.608.000 per bulan sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86 Tahun 2001.

Total gaji dan tunjangan menteri mencapai Rp18.648.000 per bulan, belum termasuk tunjangan operasional.

Mantan Wakil Presiden ke 10 dan 12 Jusuf Kalla menyinggung soal perlunya mempertimbangkan aspek proporsionalitas dalam kebijakan efisiensi anggaran dan wacana pemotongan gaji menteri.

Pria yang akrab disapa JK ini menilai besaran gaji menteri tak sebanding dengan gaji pegawai BUMN dan anggota DPR.

"Jauh lebih tinggi gaji di BUMN dibandingkan menteri. DPR juga jauh lebih tinggi. Ini hanya untuk diketahui saja," ujar JK usai mengikuti salat Idulfitri di Lapangan Masjid Agung Al Azhar, Sabtu (22/3) lalu.

Lantas berapa besaran gaji menteri yang disinggung JK?

JK menyebut besaran gaji menteri hanya berkisar Rp19 juta per bulan.

"Gaji menteri itu cuma sekitar Rp19 juta. Kalau dipotong lagi, tinggal berapa yang diterima?" ujar JK.

Nominal gaji menteri sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya.

Selain gaji pokok, menteri-menteri yang mengisi kabinet pemerintahan dan membantu presiden di berbagai bidang juga mendapatkan tunjangan.

Besaran tunjangan menteri diatur melalui Keputusan presiden (Keppres) Nomor 86 Tahun 2001 tentang perubahan Keppres Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu.

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2000, menteri negara mendapat gaji pokok sebesar Rp5.040.000 per bulan. Merujuk Pasal 1 ayat (2) huruf e, besaran tunjangan jabatan menteri negara adalah Rp13.608.00 setiap bulan.

Apabila ditotal, seorang menteri negara akan menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp18.648.000 per bulannya. Besaran tersebut belum termasuk tunjangan operasional.

Besaran tunjangan operasional disesuaikan dengan kemampuan anggaran kementerian atau lembaga masing-masing. Tunjangan ini hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan menteri dan bukan untuk kepentingan pribadi.

Selain gaji dan tunjangan, seorang menteri negara juga akan mendapatkan fasilitas lain, seperti kendaraan dinas, rumah jabatan, dan pelayanan kesehatan melalui mekanisme asuransi kesehatan.

Wacana pemotongan gaji menteri mencuat setelah pemerintah mengungkapkan rencana penghematan belanja negara di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut sebagai langkah nyata solidaritas pejabat negara dalam penghematan belanja.

"Setuju. Oh, itu bagus. Kalau itu bagus," ucap Purbaya menanggapi pertanyaan mengenai rencana pemotongan gaji pejabat setingkat menteri beberapa waktu lalu.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dukungannya terhadap wacana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran pemerintah.

Ia menilai besaran gaji pejabat saat ini sudah cukup tinggi sehingga penyesuaian menjadi langkah progresif dalam mendukung penghematan fiskal. “Setuju, itu bagus, gajinya sudah kegedean,” kata Purbaya di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (19/3).

Meski begitu, Purbaya menyatakan hingga saat ini pemerintah belum menetapkan angka pasti terkait besaran nominal pemangkasan gaji pejabat tinggi negara.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan 2020-2025 menjelaskan, pemerintah telah meminta kementerian dan lembaga untuk mengidentifikasi pos anggaran yang dapat ditunda sementara.

Langkah tersebut difokuskan pada pengeluaran yang dinilai tidak mendesak, seperti kegiatan rapat yang tidak memiliki urgensi, serta program atau kebijakan yang dampaknya relatif kecil atau lambat terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Kami minta mereka memotong anggaran-anggaran yang dianggap bisa ditunda untuk sementara,” kata Purbaya.

Purbaya mengatakan pemerintah sempat meminta masing-masing kementerian dan lembaga untuk melakukan pemangkasan anggaran secara mandiri. Namun, pendekatan tersebut dinilai tidak efektif karena sejumlah kementerian justru tidak melakukan pengurangan.

“Kalau bisa saya putuskan potong berapa, nanti mereka yang sesuaikan. Nanti saya akan kasih tahu ke mereka,” ujarnya.

Istana Kepresidenan sebelumnya tengah menyusun kajian terkait rencana pemotongan gaji pejabat Kabinet Merah Putih dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tengah tekanan krisis global karena perang Iran. Langkah ini menjadi bagian dari upaya efisiensi anggaran untuk menjaga defisit tetap berada pada batas maksimal 3% dari produk domestik bruto (PDB).

“(Pemotongan gaji) sedang kami detailkan kajiannya,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada wartawan setelah mengikuti mengikuti Rapat Koordinasi Program Strategis Presiden di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta pada Selasa (17/3).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku setuju jika gaji menteri dan wakil menteri dipotong demi menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini.

Menurutnya, kalau itu dilakukan adalah kebijakan yang tepat. Sebab, ia menilai gaji menteri dan wamen sudah terlalu besar.

"(Potong gaji menteri-wamen?) Setuju, itu kan bagus, gajinya sudah kegedean," kata Purbaya ditemui di Istana Negara, Kamis (19/3).

Purbaya sore ini mendatangi Istana Negara untuk melaporkan hasil rapat koordinasi (rakor) efesiensi anggaran yang telah dilakukan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menurut Purbaya, besaran pemotongan anggaran akan ditetapkan oleh pemerintah setelah disetujui oleh Presiden Prabowo, termasuk untuk kementerian-lembaga. Sebab, ia tidak yakin pemangkasan anggaran bisa berjalan baik jika tidak langsung dari pemerintah pusat.

"Saya minta tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh gitu nggak mau memotong, dia naikin semua malah. Kalau bisa saya tentuin saya potong berapa, saya nanti mereka yang sesuaikan. Nanti kita akan kasi tau ke mereka," jelasnya.

Beberapa komponen anggaran yang akan dipotong adalah pengadaan rapat-rapat di hotel mewah dan tidak penting, hingga program yang tidak berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.

"Macem-macem. Rapat nggak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertembuhan ekonomi, itu kan bisa dipilih," pungkasnya.