Tulus Abadi

Pegiat Perlindungan Konsumen, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI)

PELAKSANAAN Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2026, tengah di gelar di Kemayoran, Jakarta Pusat, terhitung sejak 22 Juni hingga 22 Juli 2026, sebulan penuh. Masyarakat Jakarta, dan sekitarnya, tampak antusias menyambutnya, senyampang liburan anak anak sekolah. Kendati PRJ menjadi hajatan tahunan dan sudah berlangsung lama, namun masih menyisakan beberapa persoalan.

Pertama, nuansa komersialistik makin kentara. Nuansa ini bukan hanya tampak dari gebyar fisiknya saja, tetapi juga bisa disorot dari tarif masuk ke area PRJ yang kian mahal. Dan banyak dikeluhkan oleh warga di akun medsos milik PRJ. Tarif masuk ke area PRJ mulai Rp40.000 (khusus Senin), Rp50.000 (Selasa-Jumat), dan Rp60.000 (Sabtu, minggu, hari libur).

Tarif tersebut tergolong mahal, sebab belum termasuk tarif parkir, untuk mobil Rp35.000 (flat), plus belum tarif konser musik. PRJ bukan lagi menjadi "pasar rakyat" tapi justru menjadi area pasar dan pesta eksploitatif rakyat/masyarakat sebagai pengunjung/konsumen PRJ 2026. Tarif parkir yang mahal itu, belum setara dengan upaya pengunjung "war area parkir", yang bisa mencapai 1-2 jam, khususnya saat peak time.

Kedua, gebyar dan nuansa komersialistiknya PRJ 2026 itu, ironisnya, tidak sejalan dengan aspek kenyamanan dan keamanan di area PRJ 2026 tersebut. Terbukti, sebagaimana dilaporkan media, di area PRJ masih banyak aksi copet, yang sangat merugikan pengunjung PRJ.

Aksi copet seolah menjadi "tradisi" pelaksanaan PRJ setiap tahun hajatan PRJ. Aksi copet sangat meresahkan pengunjung PRJ, dan di sisi lain terlihat belum ada aksi mitigasi yang signifikan, yang dilakukan oleh managemen PRJ, plus aparat penegak hukum untuk melindungi pengunjung dari aksi copet tersebut.

Ketiga, selaras dengan masalah aksi copet, managemen PRJ juga tampak gagal mewujudkan PRJ sebagai area KTR (Kawasan Tanpa Rokok). Terbukti di area PRJ justru terdapat stand produsen rokok dengan sales girl yang menawarkan produk rokok ke para pengunjung PRJ.

Dan juga banyak orang merokok di area PRJ, termasuk para petugas tenant di PRJ. Padahal area PRJ adalah area KTR (Kawasan Tanpa Rokok), sebagaimana mandat UU tentang Kesehatan, PP tentang Kesehatan dan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok di DKI Jakarta. Maka boleh jadi area PRJ menjadi area yang tidak ramah bagi keluarga, anak anak, dan remaja.

Merujuk pada fenomena itu, mendesak bagi managemen PRJ untuk mewujudkan pelayanan yang lebih manusiasi, lebih humanis, pada warga Jakarta dan sekitarnya sebagai pengunjung/konsumen PRJ. Keberadaan copet, produsen/promosi rokok, dan orang merokok di area PRN; menjadi indikator limbungnya managemen PRJ mewujudkan performa pelayanan PRJ yang humanis.

Managemen PRJ seharusnya jangan hanya mentargetkan nilai komersial dan ekonomi saja, tetapi harus mampu menjadikan area PRJ sebagai area healing bagi warga Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta juga harus turut aktif dan pro aktif untuk mewujudkan performa pelayanan PRJ yang yang nyaman, aman, dan jumanis untuk semua pengunjung PRJ, termasuk anak-anak dan remaja.

Warga dan pengunjung sebaiknya memitigasi diri agar tidak menjadi korban copet, plus korban asap rokok. Dan guna memitigasi kemacetan parah di area PRJ, sebaiknya warga Jakarta menggunakan transum masal untuk mengunjungi area PRJ.

JAKARTA - Undang-Undang Polri resmi disahkan DPR beberapa waktu lalu. Kehadiran UU tersebut dinilai mengakomodasi penyetaraan hak.

Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Sonny Warsito menegaskan Polri adalah milik masyarakat dan harus dijaga bersama. Dia juga menyoroti sejumlah poin dalam undang-undang baru, termasuk perpanjangan masa dinas, penguatan pengawasan internal dan eksternal, serta penugasan anggota Polri di luar struktur internal. Salah satu hal yang diapresiasi adalah penerapan penyetaraan hak.

Pemerhati Polri ini juga menyinggung pengalamannya dalam penanganan aksi demonstrasi pascaperistiwa September tahun lalu. Dia menilai Polri kerap berada dalam posisi sulit karena selalu menjadi pihak yang disalahkan saat terjadi kerusuhan.

Untuk itu, dia mengusulkan pendekatan yang lebih dialogis dan humanis terhadap peserta aksi, termasuk mengedepankan komunikasi serta pengawalan hingga titik tujuan demonstrasi.

“Demonstran seharusnya diajak dialog, bukan dilawan. Polri bisa mengawal agar situasi tetap terkendali,” ujarnya dalam diskusi bertema ‘Polri Pasca UU Baru’ di Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Dari sisi rekrutmen dan pendidikan, dia menyambut baik penguatan materi hak asasi manusia dalam kurikulum pendidikan Polri. Dia mendukung keterlibatan penyandang disabilitas dan masyarakat dengan keahlian khusus dalam rekrutmen anggota Polri.

Menurut Sonny, hal tersebut merupakan langkah signifikan yang perlu terus dikawal. Terkait pengawasan eksternal, dia menilai fungsi Kompolnas masih terbatas karena tidak memiliki kewenangan penyelidikan maupun penyidikan.

"Hal ini membuat fungsi pengawasan belum berjalan optimal. Banyak rekomendasi yang belum ditindaklanjuti secara maksimal,” katanya.

Sonny mengajak masyarakat tetap mencintai Polri dengan cara mengoreksi, mengkritisi, dan memberikan solusi secara proporsional, termasuk melalui media sosial.

"Saya berharap Polri tetap menjadi institusi profesional, tidak menjadi alat kekuasaan, serta tetap menghormati hak-hak sipil dan kebebasan berpendapat," ucapnya.

Bisnis.com, SURABAYA - ​Peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733 menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi arah pembangunan Kota Pahlawan.

Legislatif dan Eksekutif Kota Surabaya sepakat bahwa indikator kemajuan kota metropolitan ini harus bertumpu pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penguatan ekonomi sektor riil, bukan sekadar pembangunan infrastruktur fisik.

​Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri, mengingatkan agar pesatnya pembangunan fisik seperti gedung megah dan modernisasi fasilitas publik tidak mengaburkan fokus pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Menurutnya, output utama dari pembangunan adalah dampak riil yang dirasakan langsung oleh warga.

​"Pembangunan infrastruktur memang penting sebagai penopang pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Namun, pemenuhan kebutuhan dasar seperti akses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan merata, dan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus tetap menjadi prioritas utama," ujar Syaifuddin usai upacara peringatan HJKS ke-733 di Balai Kota Surabaya, Minggu (31/5/2026).

​Politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa Ipuk ini menegaskan, DPRD Surabaya berkomitmen untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan dan penganggaran. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap instrumen kebijakan dan APBD Surabaya memberikan stimulus yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

​Stimulus UMKM dan Digitalisasi

​Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Surabaya, Armuji, menekankan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah menyiapkan sejumlah terobosan strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik di tengah ketidakpastian kondisi global.

Fokus utama pemkot saat ini adalah melakukan akselerasi pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta industri kreatif.

​“Di usia ke-733 ini, Pemkot Surabaya berkomitmen mendukung penuh para pelaku UMKM agar semakin masif dan berdaya saing. Bentuk dukungan nyata kami adalah dengan mengoptimalkan platform digital e-Peken dan instrumen digital lainnya,” terang Armuji.

​Optimalisasi e-Peken, ia harapkan mampu menjaga konsistensi produksi dan memperluas akses pasar bagi komoditas lokal Surabaya, sekaligus mendorong perputaran ekonomi di tingkat akar rumput.

​Di sisi lain, perayaan HJKS tahun ini mengusung tema “Pancasila Kuat, Surabaya Hebat”. Tema tersebut dinilai merepresentasikan fondasi sosial yang kuat, di mana nilai gotong royong dan toleransi antar-warga menjadi modal sosial utama dalam menjaga iklim investasi dan kondusivitas pembangunan kota.

​"Dengan menjunjung tinggi nilai gotong royong dan integrasi sosial, Surabaya diproyeksikan mampu tumbuh menjadi kota metropolitan yang tidak hanya modern secara fisik, tetapi juga unggul, humanis, dan mampu meningkatkan taraf hidup seluruh warganya," pungkas Armuji.

JAKARTA - Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia (LPOI) melakukan konsolidasi untuk memperkuat visi Islam rohmatan lil aalamiin (blessing for all), merajut ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim) dan ukhuwah insaniyah (persaudaraan sesama manusia). LPOI memandang penting untuk melakukan konsolidasi dunia Islam ditengah pergolakan global yang semakin tidak menentu.

LPOI melakukan dialog publik dan menandatangani naskah kesepemahaman (MOU) dengan Muassasah Risalatussalam Al Alam dari Mesir,di Pesantren Al Tsaqofah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Jumat 1 Mei 2026. Kegiatan ini untuk menghadirkan Islam sebagai kekuatan peradaban global yang menjunjung tinggi nilai Islam rohmatan lil alamiin.

Kehadiran Delegasi Risalatussalam Al Alam dari Mesir yang di pimpin oleh Dr Majdy Thontowy bersilaturrahmi dengan Pimpinan LPOI Prof KH Said Aqil Siroj yang di Dampingi Sekjen LPOI Gus Imam Pituduh, Bendahara Umum LPOI dan sejumlah petinggi LPOI Lainnya, bersama para santri, berlangsung dengan khidmat.

Said Aqil dalam penjelasannya menyampaikan bahwa kini saatnya konsolidasi dunia Islam wajib untuk disegerakan. Perjuangan untuk menghadirkan Islam sebagai kekuatan peradaban global yang menjunjung tinggi nilai Islam rohmatan lil aalamiin (blessing for all) yang damai dan menyejukkan, serta memberi manfaat bagi kemanusiaan dan keberlangsungan kehidupan, harus terus digaungkan.

"Perdamaian dan peradaban humanis harus menjadi pilar utama perjuangan kaum muslimin sepanjang masa. Islam hadir di semua peradaban di dunia dengan misi salam (misi perdamaian) dan misi insan kamil mukamil (the perfect human being) misi kemanusiaan yang memanusiakan manusia," katanya, dikutip Sabtu (2/5/2026).

Oleh karena itu, dialog peradaban yang bernafaskan spirit perdamaian dan peradaban humanis harus segera digelar, agar ketegangan geopolitik tidak mengarah pada pecahnya perang dunia ke tiga yang lebih parah dan lebih menghancurkan”.

Said Aqil yang juga menjadi Ketua Umum Madjlis Islam Al’la Indonesia (MIAI) menegaskan, kesadaran global dan partisipasi lintas negara harus digalang, agar konflik global segera berakhir. Dibutuhkan terobosan strategis yang mampu mengkompromikan berbagai perbedaan kepentingan dan dibutuhkan pula juru damai terpercaya (trusted peacemaker) yang bisa di terima secara global.

State and Non State Actor harus bekerja bersama untuk menghimpun kekuatan strategis yang mampu mendamaikan atau setidaknya agar konflik tidak meluas dan mengarah pada kehancuran total. "Pararel dengan hal tersebut, Tidak dibenarkan atas nama apapun melakukan penjajahan diatas dunia dan tidak dibenarkan atasnama apapun menindas dan mendiskeditkan suatu negara dan suatu bangsa," tandasnya.

Oleh karenanya tindakan provokatif dan intimidasitif serta pelanggaran-pelanggaran hukum internasional yang berpotensi memicu meningkatnya eskalasi, harus segera di hentikan. Diruang ini Indonesia sangat berpotensi menjadi Konsolidator Perdamaian Dunia dan peran ini harus diambil dengan langkah-langkah strategis yang berdampak nyata.

Said Aqil sebagai sesepuh Nahdlatul Ulama dan Mustasyar PBNU menyampaikan; kerja bersama semua pihak, khususnya untuk mewariskan nilai-nilai perdamaian dan peradaban humanis kepada lintas generasi, harus terus dilakukan.

"Spirit Islam yang memihak pada perdamaian dan juga memihak kepada kaum tertindas harus disebar luaskan. Konsolidasi dunia Islam untuk perdamaian dan peradaban humanis harus dilihat sebagai langkah awal (starting point) untuk selanjutnya dilakukan konsolidasi lintas iman (interfaith consolidation), karena kerja-kerja perdamaian dan peradaban humanis adalah tanggung jawab Bersama warga dunia dan harus dilakukan oleh semua pihak dengan tanpa terkecuali.

Konsolidasi harus dilakukan secepatnya agar langkah untuk membangun peradaban masa depan (civilizational engineering) tidak terlambat. Sekali lagi kami tegaskan dunia Butuh pendekatan baru “Spritual and natural lifestyle”. Hal ini harus segera digerakkan oleh kaum agamawan. Kaum agamawan tidak boleh hanya menjadi penonton atas realitas global dan tidak boleh hanya bertopang dagu saja”.

Sementara itu, Sekjen LPOI Gus Imam Pituduh menambahkan; “Kerjasama LPOI dengan Risalatussalam Al Alam berfokus pada program (1) Diplomasi Budaya dan Peradaban Islam (2) Dakwah Transnasional berbasis narasi moderasi (3) Pengembangan Riset, Publikasi dan Pusat studi (4) Pertukaran Indonesia-Mesir (5) Pendidikan Formal dan Informal.

Visi kerjasama ini didedikasikan untuk membangun ekosistem global pemikiran islam moderat yang berpengaruh dan berkelanjutan dengan sasaran strategis untuk peningkatan sumberdaya manusia, penguatan jaringan internasional dan kontribusi nyata dalam perdamaian global," tandasnya.

Pada saat yang sama Majdy Thontowy, pimpinan Risalatussalam Al Alam menyampaikan bahwa sebagai langkah kongkrit dari kerjasama ini kami akan mengundang LPOI ke Mesir untuk melakukan dialog peradaban, memberikan beasiswa studi Kemesir untuk para santri. Melakukan publikasi karya Ilmiah bersama dan juga melakukan kerja kerja perdamaian yang diharapkan dapat berdampak nyata bagi kemaslahatan kehidupan global.

Di akhir penjelasannya, Majdy Thntowy menegaskan bahwa Indonesia dan Mesir akan menjadi episentrum peradaban Islam di masa depan. Peran serta keduanya dalam menjadi juru damai dan mendamaikan konflik global sangat dinantikan semua warga dunia.

Islam harus selalu hadir menjadi rohmat bagi semuanya dan saatnya tunjukkan kepada dunia bahwa cita diri Islam itu adalah citra diri yang humanis ramah damai dan toleran, seperti wajah Islam di Indonesia yang ramah damai dan toleran.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah adanya intimidasi terhadap vendor videografer sekaligus terdakwa Amsal Sitepu terkait dugaan korupsi dana desa.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan bantahan itu sebagamaina keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo.

"Bukan. Intimidasi kan ditekan, dibawah ancaman. Kalau dari versi pengakuan Kajari, tidak pernah melakukan intimidasi. Enggak ada," ujar Anang saat dikonfirmasi, Senin (30/3/2026).

Kemudian, Anang pun membenarkan soal adanya jaksa yang menemui terdakwa Amsal Sitepu. Namun, hal tersebut bertujuan untuk menjalankan program Jaksa Humanis.

Oleh sebab itu, program ini berlaku untuk semua tahanan yang ada di rutan. Salah satu implementasi program tersebut adalah dengan memberikan makanan kepada seluruh tahanan.

"Terkait adanya pemberian kue, hanya programnya dia katanya dalam rangka jaksa humanis, tidak hanya ybs beberapa pun ada dikasih kok," imbuhnya.

Lebih jauh, Anang meminta kepada pihak Amsal Sitepu agar melaporkan secara langsung apabila ada jaksa yang melakukan tugas secara tidak profesional. Pelaporan itu bisa dilakukan ke direktorat pengawasan di Kejaksaan RI.

"Tapi sepanjang ada buktinya aja ya. Itu aja. Kalau dilakukan tidak profesional, ada intimidasi secara baik itu dengan kekerasan atau apa, ibaratnya ada bukti ya silakan laporkan aja lah ke Jamwas, ke pengawasan," pungkasnya.

Sebelumnya, terdakwa kasus dugaan mark up pembuatan video profil sejumlah desa di Kabupaten Karo, Amsal Christy Sitepu mengaku mendapatkan intimidasi dari oknum jaksa dan menyebut ada pihak yang teganggu.

Dia menceritakan bahwa oknum jaksa tersebut menghampiri dirinya di Rutan dengan memberikan brownies cokelat. Jaksa itu, katanya, meminta Amsal mengikuti alur pengadilan dan tidak perlu ribut-ribut karena ada pihak yang terganggu.

"Saya pernah mendapatkan intimidasi oleh jaksa secara langsung yang memberikan saya sekotak bronis cokelat. Dengan pesan dia ngomong langsung dengan saya di rutan ini, 'Udah ikutin saja alurnya, gausah ribut-ribut tutup konten-konten itu. Ada yang teganggu'," katanya saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III, Senin (30/3/2026).

Jakarta (ANTARA) - Lebaran sebentar lagi, kata sebuah lagu lawas yang amat legendaris. Dan merayakan Lebaran tanpa mudik ke kampung halaman, rasanya "garing", meminjam istilah Generasi Z.

Mudik ke kampung halaman menjadi fenomena kultural sejak zaman baheula, dan mengalami penguatan signifikan sejak era 70-an. Masyarakat berjibaku untuk merayakan Idul Fitri dengan mudik ke kampung halaman, dengan segala daya dan upaya yang dimilikinya. Pemerintah pun tampak antusias untuk mengawal prosesi tahunan tersebut, khususnya dari sisi infrastruktur dan manajemen transportasi; mulai dari sektor darat, laut/penyeberangan, dan udara.

Di sektor darat, sejak lebih dari tujuh tahun terakhir, jalan tol punya peran vital, bahkan menjadi favorit bagi pemudik, terutama sejak jalan tol Trans-Jawa terintegrasi. Bahkan, termasuk jalan tol Trans-Sumatera. Menurut estimasi, pada mudik Lebaran 2026 ini 3,67 juta kendaraan akan mengaspal di ruas tol Jakarta-Cikampek, menuju arah timur, yakni Jateng, DIY, dan Jatim. Secara keseluruhan Kemenhub memprediksi terdapat 144 juta perjalanan yang akan meramaikan mudik Lebaran 2026, di seluruh Indonesia. Dahsyat sekali.

Khusus jalan tol, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT); ibarat main bola, menggunakan jurus total football ala Negeri Kincir Angin. Hal ini dilakukan agar fungsi dan peran jalan tol benar-benar andal, bahkan humanis, yakni mewujudkan standar pelayanan minimal (SPM) jalan tol.

Potret SPM dimaksud terelaborasi dalam aksi utama, misalnya, memastikan tidak ada jalan berlubang, membereskan/menghentikan seluruh pekerjaan perbaikan jalan tol pada H minus 10, menjamin keandalan saat transaksi di pintu tol, dengan menambah card reader. BUJT juga diminta untuk melakukan sosialisasi masif terhadap pengguna jalan tol terkait kecukupan saldo e-tol-nya.

Fenomena jalan berlubang harus menjadi perhatian khusus, di saat hantaman cuaca ekstrem. Jalan berlubang bukan hanya fenomena di jalan arteri saja, tetapi juga terjadi di jalan tol. Bahkan, pengelola jalan tol juga diminta membangun strategi komunikasi yang konstruktif, dan humanis, kepada masyarakat sebagai pengguna jalan tol.

Apakah prasyarat itu sudah cukup untuk mengakomodasi prosesi mudik Lebaran yang humanis? Oh, ternyata belum, masih ada upaya rekayasa trafik yang harus dilakukan, yang dalam hal ini lebih banyak dikendalikan oleh Kemenhub dan Korlantas Mabes Polri.

Terdapat beberapa upaya "ekstrem". Terbilang ekstrem, tersebab punya risiko tinggi dari sisi keselamatan, dan di negara lain tidak dilakukan, yaitu berupa contra flow, one way traffic, bahkan ganjil genap. Oleh sebab itu kebijakan contra flow dan one way traffic harus dilakukan dengan sangat hati-hati, tersebab merupakan high risk dari sisi keamanan dan keselamatan.

Aksi contra flow hanya terbatas pada kisaran 30-40 Km saja, guna memitigasi sisi keselamatan tersebut. Aksi contra flow dan one way traffic adalah pilihan sulit, mau tidak mau harus dilakukan. Sebab jika tanpa rekayasa yang "ekstrem", juga bisa memicu kejadian yang ekstrem pula, bahkan super ekstrem, yakni horrortraffic, seperti kejadian pada pintu tol Brebes Timur (Brexit), pada 2017. Prahara trafik di Brebes merenggut lebih dari 15 orang meninggal dunia.

Jika tak dilakukan jurus contra flow dan oneway traffic, potensi terjadinya horror traffic sangat tinggi, manakala 3,6 juta kendaraan "menggerojog" dari arah Jabodetabek, dalam waktu yang nyaris bersamaan.

Bahkan, pemerintah masih menggebrak dengan instrumen rekayasa yang lain, yakni pembatasan angkutan barang sumbu tiga ke atas, selama 16 hari. Pembatasan ini tak pelak membuat para pengusaha truk meradang karena dinilai terlalu lama. Namun pembatasan angkutan barang secara empirik bisa dimengerti, walau mungkin terasa pahit.

Sejatinya, pengusaha angkutan barang tak perlu meradang, sebab ini hajatan tahunan, sehingga pengusaha angkutan mestinya sudah mengantisipasi dan memitigasi, terkait potensi dampak yang akan ditimbulkan. Masyarakat pun tak perlu risau sebab angkutan logistik dan BBM dikecualikan dari pembatasan angkutan barang. Sehingga praktis tidak ada dampak terhadap kenaikan harga logistik, khususnya komoditas bahan pangan.

Untuk mewujudkan jalan tol yang andal dan humanis juga tidak terlepas adanya tempat istirahat dan pelayanan (TIP), atau dalam bahasa keseharian disebut dengan rest area. Keberadaan rest area saat mudik Lebaran sangat urgent dan strategis, mengingat fenomena kemacetan panjang kerap menyandera pemudik. Apalagi, setelah terdapat akses jalan tol dari arah Palembang-Lampung, yang terkoneksi dengan tol Trans-Jawa, banyak pemudik dari arah Pelembang dan sekitarnya yang menggunakan kendaraan pribadi roda empat.

Oleh sebab itu keandalan restarea di jalan tol menjadi prasyarat yang tidak boleh dinegasikan untuk menopang keandalan tol, dan terutama aspek keselamatan. Pengelola rest area harus memastikan kecukupan area parkir, kecukupan toilet, tempat ibadah, SPBU, retail modern, plus warung penjaja makanan dan minuman.

Bahkan, seiring dengan tren penggunaan mobil listrik, di restarea pun harus tersedia SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum), khususnya untuk rest area tipe A. Saat ini total sudah terpasang 1.515 SPKLU di seluruh rest area di Indonesia. Masyarakat mesti mengoptimalkan fungsi rest area, demi aspek keamanan dan keselamatan saat berkendara di jalan tol.

Namun, di sisi lain, manajemen waktu saat di restarea juga harus menjadi perhatian pemudik, agar bisa bergantian dengan pemudik lain. Hal ini sangat penting menjadi perhatian tersebab sering terjadi penumpukan pemudik di rest area, sehingga berdampak serius (kemacetan) pada trafik di jalan tolnya.

Di sektor darat, saat ini jalan tol bagaimanapun menjadi tulang punggung untuk menghantarkan prosesi mudik Lebaran. Berbagai upaya, jurus, dan kebijakan sudah dilakukan oleh pemerintah, kepolisian, dan operator jalan tol; agar jalan tol menjadi infrastruktur yang andal dan humanis saat prosesi mudik Lebaran.

Namun kebijakan yang sudah on the track ini harus dibarengi dengan konsistensi dalam implementasi, dan sikap kolaboratif masyarakat. Misalnya, terkait larangan angkutan barang bersumbu tiga ke atas tersebut, dalam praktik masih sering ditemukan pelanggaran. Ini artinya masih ada inkonsistensi dalam penegakan hukum oleh kepolisian dan pengawasan di lapangan oleh Pemda/Dishub setempat. Bahkan masih sering ditemukan kasus munculnya truk ODOL saat mudik Lebaran, yang nyelonong masuk ke jalan tol dan bahkan masuk ke dalam kapal di pelabuhan.

Pada akhirnya, puncak terwujudnya prosesi mudik Lebaran yang andal dan humanis, baik via jalan tol, jalan arteri plus moda transportasi umum lainnya adalah spirit keamanan dan keselamatan yang tidak boleh dikompromikan. Spirit semacam ini harus terpatri dan terinternalisasi secara kuat pada semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Selamat mudik, mudik selamat.

*) Tulus Abadi, pegiat perlindungan konsumen, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), dan anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) unsur Masyarakat-Kementerian Pekerjaan Umum

Copyright © ANTARA 2026

BANDA ACEH - Sejak dilantik sebagai Kapolda Aceh pada 19 Agustus 2025, Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menempatkan kehadiran nyata aparat kepolisian di tengah masyarakat sebagai prioritas utama. Penunjukan putra daerah Pidie itu memunculkan harapan baru untuk memperkuat hubungan institusi Polri dengan masyarakat Aceh.

Berbekal pengalaman di sejumlah posisi strategis, Marzuki membawa konsep Polda Meutuah dan Green Policing dalam kepemimpinannya. Sejak awal menjabat, dia aktif melakukan kunjungan kerja dan patroli lapangan, tidak hanya menghadiri forum formal, tetapi juga meninjau langsung situasi keamanan, memantau arus lalu lintas, serta mendampingi kegiatan sosial masyarakat.

Keterlibatan tersebut juga terlihat dalam penanganan bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Aceh. Personel kepolisian membantu evakuasi warga, mengamankan distribusi logistik, serta menjaga stabilitas keamanan di kawasan terdampak. “Sinergi adalah kunci utama dalam setiap upaya pengabdian kita kepada masyarakat,” ujarnya.

Pendekatan humanis itu mendapat apresiasi dari Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tgk Faisal Ali. Dia menilai kepemimpinan Kapolda Aceh selaras dengan nilai-nilai sosial keislaman yang menjadi karakter masyarakat Aceh.

“Pendekatan yang mengedepankan dialog, perlindungan masyarakat, serta kepedulian terhadap kondisi sosial merupakan cerminan kepemimpinan yang bijaksana. Kami melihat ada upaya membangun kedekatan emosional antara aparat dan masyarakat, ini penting untuk menjaga harmoni di Aceh,” ungkap Faisal Ali.

Dia juga mengusulkan agar pengenalan kearifan lokal dan keistimewaan Aceh diperkuat dalam pendidikan polisi baru di SPN Seulawah, termasuk melalui keterlibatan ulama dalam memberikan tausiah kepada calon anggota Polri.

Dalam upaya memperkuat kepercayaan publik, Polda Aceh memaksimalkan komunikasi terbuka melalui kanal digital dan media sosial untuk menyampaikan informasi serta imbauan kamtibmas. Langkah ini dinilai efektif mencegah kekosongan informasi dan meminimalkan penyebaran kabar yang tidak terverifikasi.

Direktur Eksekutif Jaringan Survei Inisiatif (JSI) Ratnalia Indriasari menilai pola komunikasi yang terbuka dan responsif berkontribusi terhadap peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap institusi kepolisian.

“Berdasarkan pemantauan dan tren opini publik yang kami himpun, ada kecenderungan meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polda Aceh dalam beberapa bulan terakhir. Faktor kehadiran langsung pimpinan di lapangan dan transparansi informasi menjadi variabel yang cukup signifikan,” kata Ratnalia.

Hasil monitoring media JSI juga menunjukkan bahwa kepemimpinan Marzuki dalam penanganan pascabencana dinilai memperkuat kedekatan emosional antara masyarakat dan kepolisian. Selain itu, pembaruan pelayanan internal di lingkungan Polda Aceh turut dinilai membawa sejumlah perubahan positif.

Di bidang pendidikan, Marzuki aktif menjadi narasumber dalam kuliah umum dan forum akademik di sejumlah perguruan tinggi di Aceh seperti Universitas Syiah Kuala (USK) dan Universitas Teuku Umar (UTU). Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat edukasi hukum, mendorong riset, serta membangun kesadaran mahasiswa mengenai peran generasi muda dalam menjaga stabilitas dan kemajuan daerah.

Dalam pelaksanaan tugas kepolisian, Marzuki menekankan keseimbangan antara penegakan hukum dan pendekatan preventif-edukatif. Penindakan terhadap peredaran narkotika dan tindak kriminal lainnya dilakukan beriringan dengan kampanye kesadaran hukum di masyarakat.

Sementara, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan pandangan positif terhadap sinergi antara Pemerintah Aceh dan Polda Aceh. Stabilitas keamanan merupakan fondasi utama dalam menjalankan program pembangunan daerah.

“Kami menyambut baik kolaborasi yang semakin solid antara Pemerintah Aceh dan Polda Aceh. Keamanan yang kondusif menjadi prasyarat penting bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sinergi ini harus terus kita jaga,” ujar Muzakir.

REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) menggunakan mobil listrik untuk berpatroli dalam memberikan layanan kepolisian secara dialogis dan humanis.

Mobil listrik patroli ini digunakan khusus untuk polisi wanita (Polwan) melakukan patroli setiap harinya ke sejumlah lokasi tempat beraktivitas warga, seperti sekolah, kampus, pusat olahraga, taman dan komunitas.

“Total ada dua unit mobil listrik yang diserahkan Kapolda Kepri kepada Ditsamapta, kami maksimalkan untuk kendaraan patroli Polwan Samapta,” kata Direktur Samapta Polda Kepri Kombes Pol. Joko Adi Nugroho di Batam, Selasa (20/1/2026).

Dia menjelaskan dua unit mobil listrik BYD Atto 1 tersebut diserahkan Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin untuk Ditsamapta merupakan hibah dari PT PLN Batam yang jumlahnya sebanyak empat unit.

Hibah mobil listrik tersebut untuk mendukung operasional kepolisian dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Perwira menengah Polri itu memaparkan Patroli Polwan Samapta ini merupakan penjabaran dari instruksi Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin kepada jajaran agar tugas kepolisian tahun 2026 ini mengedepan soft approach, yakni polisi yang humanis, melayani, melindungi dan mengayomi.

Menindaklanjuti instruksi tersebut, Ditsamapta Polda Kepri mengerahkan satu regu Polwan yang berjumlah 10 orang untuk melakukan patroli setiap harinya.

Dia mengatakan, Patroli Polwan Samapta Polda Kepri ini menyasar kepada masyarakat pada umumnya, namun lebih khusus mengarah kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan pendekatan secara humanis.

“Pastinya patroli ini diarahkan kepada kegiatan kemasyarakatan lainnya. Jadi bukan patroli yang sifatnya untuk ke tempat-tempat rawan kejahatan atau rawan kamtibmas, tapi patroli Polwan ini diarahkan kepada tindakan patroli untuk pendekatan kepolisian secara soft approach,” jelasnya.

Untuk patroli tempat rawan, lanjut dia, sudah dilaksanakan oleh Polki yakni Patroli Perintis Presisi menggunakan kendaraan roda dua, Patroli Kota Presisi menggunakan kendaraan roda empat.

Joko menekankan, Patroli Polwan Samapta Polda Kepri ini melakukan pendekatan kepada masyarakat secara komunikasi efektif, edukasi, penyuluhan, sosialisasi, kolaborasi dan kemitraan.

Dalam patroli tersebut, Polwan memberikan layanan kepolisian yang humanis, mengutamakan pelayanan, perlindungan, pengayoman.

“Yang paling penting adalah kami siap menolong masyarakat, siap untuk terlihat dan bermanfaat untuk masyarakat,” kata Joko.

Penggunaan mobil listrik oleh institusi Polri ini untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi polusi udara.

Mabes Polri mengoptimalkan penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan operasional patroli sejak pengamanan KTT G20 dan KTT ASEAN yang berlangsung 2022.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya mengerahkan 2.617 personel untuk mengawal aksi demo buruh di sekitar Monumen Nasional (Monas) Jakarta hari ini Selasa (30/12/2025).

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan ribuan personel itu terdiri dari gabungan Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek jajaran.

"Sebanyak 2.617 personel gabungan dikerahkan untuk memberikan pelayanan dalam aksi unjuk rasa," ujar Susatyo dalam keterangan tertulis, Selasa (30/12/2025).

Dia menambahkan kelompok buruh yang melakukan demo hari ini adalah Pengurus Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Perda KSPI) Provinsi Jawa Barat bersama sejumlah elemen massa lainnya.

Sebelum demo digelar, Susatyo menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan persiapan dengan apel pasukan sejak 07.00 WIB.

Dalam arahannya, dia menegaskan Polri bertujuan untuk melayani masyarakat yang akan menyampaikan pendapat dengan mengedepankan pendekatan humanis dan profesional. Dia memastikan juga seluruh personel yang terlibat tidak dibekali senjata api.

“Kita hadir untuk melayani saudara-saudara kita yang akan menyampaikan aspirasinya. Laksanakan tugas dengan humanis, profesional, dan sesuai aturan. Tidak ada anggota yang membawa senjata api,” imbuhnya.

Kemudian, Susatyo mengingatkan para orator dan peserta aksi agar menyampaikan aspirasi secara tertib serta tidak melakukan provokasi hingga merusak fasilitas umum.

Selain itu, dia mengimbau seluruh massa agar tidak mudah terpancing provokasi dan tetap menjaga situasi kondusif selama aksi berlangsung.

Adapun, Polri juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional jika terjadi peningkatan eskalasi massa di lokasi. Oleh sebab itu, masyarakat diimbau untuk mencari jalur alternatif menghindari potensi kemacetan lalu lintas selama aksi unjuk rasa berlangsung.

“Pengaturan arus lalu lintas bersifat situasional, melihat eskalasi jumlah massa di lapangan. Kita imbau masyarakat untuk mencari jalan alternatif agar aktivitas tetap berjalan lancar,” pungkas Susatyo.

Bisnis.com, MATARAM – Jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) Pelindo Multi Terminal Lembar melakukan peningkatan fasilitas di ruang tunggu seperti memperkuat jaringan internet agar para penumpang tetap bisa terhubung dengan keluarga selama menunggu keberangkatan.

Branch Manager Pelindo Multi Terminal Lembar, Kunto Wibisono menjelaskan menambah kapasitas dari 100 Mbps menjadi 200 Mbps. Langkah ini dilakukan karena 85% penumpang saat di ruang tunggu membutuhkan wifi. Dengan menambah kapasitas bandwidth internet di seluruh area terminal penumpang..

“Kami memahami, bagi banyak penumpang, koneksi internet bukan hanya soal hiburan, tapi soal kebersamaan. Mereka ingin tetap berkomunikasi dengan keluarga, menelepon anak di rumah, atau sekadar berbagi kabar lewat pesan singkat,” jelas Kunto dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/12/2025).

Menurut Kunto, peningkatan kapasitas internet ini menjadi bagian dari komitmen Pelindo untuk menghadirkan layanan yang humanis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Menurutnya Pelindo Multi Terminal tidak hanya fokus pada efisiensi operasional, tapi juga kenyamanan emosional penumpang.

Selain memperkuat layanan digital, Pelindo Lembar juga memastikan fasilitas lain tetap berjalan optimal. Ruang tunggu yang lega, kursi pijat penumpang, serta petugas pelayanan yang siaga menambah suasana ramah di area terminal. Semua kesiapan ini berpadu untuk memastikan pengalaman penumpang saat Nataru terasa aman, nyaman, dan berkesan.

Kunto menegaskan bahwa langkah kecil seperti menghadirkan jaringan internet berkualitas adalah wujud nyata kepedulian Pelindo terhadap kenyamanan publik.

“Kami ingin setiap penumpang merasa diperhatikan. Ketika seseorang bisa tetap terhubung dengan orang-orang yang mereka sayangi, perjalanan apa pun akan terasa lebih dekat dan menyenangkan,” pumgkasnya.

Kehadiran jaringan internet yang kencang pun disambut positif para pengguna jasa. Rani (26), penumpang tujuan Surabaya, mengaku senang dengan layanan tersebut.

“Biasanya kalau nunggu kapal agak lama, sinyal susah dan bosan. Sekarang saya bisa video call sama orang tua di rumah sambil nunggu boarding. Rasanya seperti nggak jauh dari keluarga,” ujar Rani.

Bisnis.com, JAKARTA - Memulai bisnis tidak melulu harus bermodal besar atau memiliki perangkat bisnis yang memadai. Lebih penting dari itu semua adalah semangat untuk terus belajar dan berani mencoba hal-hal baru.

Hal inilah yang dialami oleh Almasya Denta pendiri Bhumii Galaxy Florist yang mulai menjalankan bisnis dari garasi rumahnya di Bekasi pada 2017 lalu. Denta sebetulnya tidak memiliki keahlian merangkai bunga, tetapi dia tumbuh dalam keluarga yang dekat dengan seni.

“Ibu saya seorang seniman bunga yang suka merangkai bunga di rumah. Karena sering melihat itu maka saya pun mulai mengenal dan mempelajarinya,” tuturnya di sela acara Perbanas Student Entrepreneurship Expo 2025.

Bisnis yang dijalankannya ini sempat terhenti saat pandemi. Namun, pada 2022 dia memutuskan untuk kembali bangkit, memanfaatkan momentum ekonomi yang mulai pulih. “Saya merasa ini saatnya menunjukkan produk dan brand kami lagi,” ujarnya.

Berbekal ilmu yang dia dapatkan selama menempuh Pendidikan di S1 Manajemen dari Perbanas Institute, Denta tak sekadar mengandalkan kreativitas merangkai bunga. Dia menata tiga fondasi utama usaha mulai dari keuangan dengan mengontrol cashflow dan biaya bahan baku, termasuk ketika mulai melakukan impor bunga.

Selain itu dia juga mempelajari dari sisi marketing dengan mengoptimalkan Instagram, TikTok, website, hingga Google Ads. “Hal yang tidak kalah penting dari bisnis ini adalah Memanage SDM. Bagaimana melatih tim untuk merangkai bunga, memetakan kebutuhan produksi, dan menjaga standar kualitas,” jelasnya.

Strategi itu terbukti efektif. Pada momen ramai seperti Desember, hari ibu, Natal, hingga bulan puasa omzet bulanan Bhumii bisa menembus hingga Rp300 juta per bulan.

Bhumii Galaxy Florist sendiri dikenal dengan berbagai gaya buket mulai dari Korean style, rounded, Russian, hingga bloombox. Namun salah satu produk yang paling viral adalah Thumbelina, buket berwarna-warni dengan bentuk memanjang ala Russian style.

Di tengah banyaknya florist baru, Bhumii memilih diferensiasi melalui pendekatan yang tidak hanya mengandalkan estetika tetapi juga pelayanan. Denta menyebut Bhumii sebagai “florist yang humanis”.

“Kalau ada customer yang budget-nya terbatas, kita tetap bantu. Kita konsultasikan komposisinya sampai ketemu yang cocok,” katanya. Pendekatan itu membuat Bhumii punya pelanggan loyal, dari individu hingga korporasi, bahkan kementerian seperti Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kelautan.

Kini pelanggan Bhumii tidak hanya dari Bekasi, tetapi juga pesanan diaspora Indonesia di Spanyol, Amerika, hingga Kanada. Denta juga sedang membangun relasi di Belanda untuk membuka kebun tulip dan peony sebagai langkah menuju ekspor.

“Saat ini kami sudah memiliki kebun mawar di Bandung. Harapan saya setahun ke depan kami sudah punya kebun sendiri di Belanda. Itu jadi langkah besar agar produk kami semakin unggul,” ungkapnya.

Kesuksesan Dena menjadi gambaran bagaimana keberanian, ilmu, dan ketekunan dapat mengubah usaha kecil menjadi bisnis bernilai besar. Semangat inilah yang juga tengah ditumbuhkan Perbanas Institute melalui Student Entrepreneurship Expo 2025, sebuah program yang memadukan pembelajaran kewirausahaan dengan praktik langsung.

“Expo ini bukan sekadar event komersial, tetapi laboratorium belajar. Mahasiswa harus memahami pasar, strategi jualan, hingga nilai tambah produk,” ujar Rizki Yuniarti, Ketua Pelaksana Expo 2025.

Selain meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam pemasaran langsung (direct selling), kegiatan ini juga memberikan dampak positif terhadap budaya inovasi kampus serta mendorong munculnya ide bisnis potensial yang dapat dikembangkan lebih lanjut melalui inkubasi bisnis Perbanas Institute ke tahap komersialisasi yang lebih luas.

Turah Slamet sebagai Wakil Ketua Pelaksana menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi panggung nyata bagi mahasiswa untuk menunjukkan potensi terbaik mereka sebagai calon pelaku usaha.

“Kompetisi ini bukan tentang siapa yang paling besar, tetapi tentang keberanian untuk melangkah, mencoba, dan belajar dari setiap proses bisnis yang mereka jalankan,” tuturnya.