Kota Padang (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengucurkan anggaran sebesar Rp1,1 triliun untuk memulihkan sejumlah infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat di akhir November 2025.

"Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah mengucurkan dana APBN sebesar Rp1,1 triliun untuk pemulihan infrastruktur di Kota Padang," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang Reski Wahyudi di Padang, Rabu.

Untuk tahap awal, pekerjaan akan difokuskan pada rehabilitasi irigasi Bendung Koto Tuo dan Bendung Gunung Nago, serta penanganan sejumlah titik kritis pengendali banjir.

Pekerjaan teknis ini meliputi pembangunan dinding penahan tanah, penguatan tebing dan pembangunan cekdam untuk mengendalikan sedimen di sepanjang aliran Batang Kuranji maupun Air Dingin.

Namun, kata dia, meskipun pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,1 triliun, pengerjaan atau pemulihan infrastruktur hanya bisa dilakukan dengan maksimal setelah Pemerintah Kota Padang menyelesaikan persoalan lahan.

"Kami berharap Pemkot Padang dapat mempercepat prosesnya sehingga target pelaksanaan di Agustus dapat terealisasi," harap dia.

Dalam skemanya, Kementerian PU melalui BWS V Padang memperkirakan dan menargetkan pengerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Padang dapat dituntaskan selama tiga tahun ke depan.

Sementara itu Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan pemulihan infrastruktur pascabencana dilakukan secara komprehensif, mulai dari penyelesaian pembebasan lahan, normalisasi sungai, pengendalian sedimentasi, pembangunan infrastruktur pengendali banjir hingga penguatan tata ruang sebagai langkah mitigasi jangka panjang mengurangi risiko bencana di masa datang.

"Pemkot Padang siap memberikan dukungan penuh penyelesaian persoalan lahan," ujarnya.

Bahkan, opsi relokasi warga siap dilakukan jika hal tersebut menjadi jalan terbaik untuk menyelamatkan masyarakat yang berada di kawasan berisiko tinggi, kata eks Wali Kota Padang Panjang tersebut.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Penurunan harga gas industri merupakan salah satu langkah konkret pemerintah untuk mencegah gelombang PHK

Jakarta (ANTARA) - Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengatakan pemerintah telah melakukan langkah mitigasi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya melalui penurunan harga gas industri nonsubsidi.

Said Iqbal dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan langkah ini dilakukan agar sektor padat karya seperti industri keramik, granit, dan tekstil dapat tetap kompetitif dan mampu mempertahankan lapangan kerja.

“Penurunan harga gas industri merupakan salah satu langkah konkret pemerintah untuk mencegah gelombang PHK. Dengan biaya produksi yang lebih kompetitif, perusahaan memiliki ruang untuk mempertahankan pekerjanya," ujar Said Iqbal.

Hal ini menyusul laporan Ketua Umum KSPSI Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea pada Selasa (23/6) yang mengatakan bahwa ada potensi PHK terhadap lebih dari 50 ribu orang di salah satu pabrik keramik terbesar di Bekasi, Jawa Barat.

Selain industri keramik, Said Iqbal mengatakan pemerintah bersama serikat buruh/pekerja juga melakukan mitigasi pencegahan relokasi produksi dua perusahaan komponen otomotif PT JAI Pasuruan dan PT SAI Mojokerto, Jawa Timur, yang merupakan bagian dari Grup Yazaki.

Ia mengatakan, melalui dialog antara manajemen dan serikat pekerja, rencana pemindahan sekitar 50 persen lini produksi ke Vietnam berhasil ditekan menjadi hanya sekitar tiga hingga lima lini produksi.

“Berdasarkan business plan perusahaan hingga tahun 2030, pengurangan tenaga kerja nantinya dilakukan secara alamiah melalui tidak diperpanjangnya sebagian kontrak kerja yang berakhir, bukan melalui PHK massal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Said Iqbal mengatakan pihaknya juga aktif memastikan pembayaran hak-hak pekerja yang terkena PHK dapat terlaksana dengan tepat sesuai regulasi yang berlaku.

“Kami memilih turun langsung ke lapangan untuk melakukan mitigasi agar PHK dapat dicegah. Kalau pun PHK tidak bisa dihindari, maka hak-hak pekerja harus dipastikan dibayar sesuai ketentuan,” kata Said Iqbal.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang juga Ketua Satgas Mitigasi PHK Prasetyo Hadi mengungkapkan sejumlah faktor maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh suatu perusahaan di Indonesia. Satgas Mitigasi PHK telah membahas beragam kasus PHK yang terjadi belakangan ini. Bahkan, kasus-kasus yang terjadi sejak tahun lalu juga turut dibahas.

"Sudah banyak sekali yang kita bahas, perusahaan-perusahaan yang sudah apa namanya, kejadian (PHK) sekian tahun lalu juga sudah ada PHK tapi belum terselesaikan apa yang menjadi kewajiban perusahaan," ujar Prasetyo di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Berdasarkan temuan Satgas, PHK tak selalu berkaitan dengan suplai bahan baku melainkan konflik di manajemen perusahaan terkait. Kendati demikian, apa pun faktor pemicunya, pemerintah akan mencarikan solusi sehingga ancaman PHK dapat dimitigasi.

"Ada juga yang berpotensi terjadi PHK dan kita mitigasi satu per satu karena permasalahan PHK tidak selalu berkenaan dengan masalah, misalnya tadi suplai bahan baku. Misalnya gas atau batu bara. Kadang-kadang juga ada permasalahan yakni konflik internal manajemen perusahaan. Apa pun itu penyebabnya, maka menjadi tugas kita untuk bersama-sama melakukan mitigasi," ungkapnya.

Tak hanya itu, Pras juga mengungkapkan ancaman PHK banyak dipengaruhi persoalan modal perusahaan yang disimpan di perbankan. Menurut dia, ketika perbankan tersebut bermasalah, maka bisa memicu likuiditas modal perusahaan.

"Ada juga tadi bermasalah terhadap modal, modal disimpan di sebuah institusi perbankan yang institusi perbankannya bermasalah," ucapnya.

Satgas Mitigasi PHK telah memetakan sejumlah perusahaan yang terancam akan melakukan PHK. Sebab, ada juga perusahaan yang secara fundamental keuangannya sehat, tapi bisa terancam karena bermasalah dengan institusi eksternal.

"Padahal sebetulnya perusahaannya sangat sehat. Hanya karena bermasalah dengan pihak institusi lain di perbankan ini juga ikut bermasalah. Jadi satu-satu memang secara detail kita petakan," kata Prasetyo. Mensesneg Ungkap Pemicu Maraknya PHK di Indonesia

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang juga Ketua Satgas Mitigasi PHK Prasetyo Hadi mengungkapkan sejumlah faktor maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh suatu perusahaan di Indonesia. Satgas Mitigasi PHK telah membahas beragam kasus PHK yang terjadi belakangan ini. Bahkan, kasus-kasus yang terjadi sejak tahun lalu juga turut dibahas.

"Sudah banyak sekali yang kita bahas, perusahaan-perusahaan yang sudah apa namanya, kejadian (PHK) sekian tahun lalu juga sudah ada PHK tapi belum terselesaikan apa yang menjadi kewajiban perusahaan," ujar Prasetyo di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Berdasarkan temuan Satgas, PHK tak selalu berkaitan dengan suplai bahan baku melainkan konflik di manajemen perusahaan terkait. Kendati demikian, apa pun faktor pemicunya, pemerintah akan mencarikan solusi sehingga ancaman PHK dapat dimitigasi.

"Ada juga yang berpotensi terjadi PHK dan kita mitigasi satu per satu karena permasalahan PHK tidak selalu berkenaan dengan masalah, misalnya tadi suplai bahan baku. Misalnya gas atau batu bara. Kadang-kadang juga ada permasalahan yakni konflik internal manajemen perusahaan. Apa pun itu penyebabnya, maka menjadi tugas kita untuk bersama-sama melakukan mitigasi," ungkapnya.

Tak hanya itu, Pras juga mengungkapkan ancaman PHK banyak dipengaruhi persoalan modal perusahaan yang disimpan di perbankan. Menurut dia, ketika perbankan tersebut bermasalah, maka bisa memicu likuiditas modal perusahaan.

"Ada juga tadi bermasalah terhadap modal, modal disimpan di sebuah institusi perbankan yang institusi perbankannya bermasalah," ucapnya.

Satgas Mitigasi PHK telah memetakan sejumlah perusahaan yang terancam akan melakukan PHK. Sebab, ada juga perusahaan yang secara fundamental keuangannya sehat, tapi bisa terancam karena bermasalah dengan institusi eksternal.

"Padahal sebetulnya perusahaannya sangat sehat. Hanya karena bermasalah dengan pihak institusi lain di perbankan ini juga ikut bermasalah. Jadi satu-satu memang secara detail kita petakan," kata Prasetyo.

Jakarta (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatat sebanyak 418.600 pengguna memanfaatkan program diskon tarif penyeberangan hingga pekan ketiga pelaksanaan program stimulus pemerintah selama libur sekolah 2026.

"Sejak program stimulus diskon tarif penyeberangan dibuka, tercatat 418.600 pengguna jasa telah memanfaatkan program tersebut atau mencapai 34,69 persen dari target 1,2 juta penerima manfaat," kata Direktur Utama ASDP Heru Widodo dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat.

Dengan periode program yang masih berlangsung hingga 5 Juli 2026, masyarakat masih memiliki kesempatan untuk menikmati tarif penyeberangan yang lebih ekonomis. Hingga 25 Juni 2026, realisasi penyerapan subsidi tercatat mencapai sekitar Rp7 miliar dari total alokasi anggaran sekitar Rp26 miliar.

Heru mengatakan tingginya minat masyarakat menunjukkan program stimulus pemerintah memberikan manfaat nyata, tidak hanya dalam mendukung mobilitas masyarakat selama libur sekolah, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi di berbagai daerah.

"Kami mengajak masyarakat yang akan melakukan perjalanan antarpulau untuk segera membeli tiket agar memperoleh jadwal keberangkatan yang diinginkan sekaligus menikmati tarif penyeberangan yang lebih terjangkau," kata Heru.

Melalui program itu, pengguna jasa memperoleh diskon 100 persen tarif jasa kepelabuhanan yang secara rata-rata setara dengan potongan sekitar 21,9 persen dari total tarif tiket penyeberangan.

Program berlaku untuk perjalanan dengan jadwal keberangkatan mulai 20 Juni hingga 5 Juli 2026, sedangkan pemesanan tiket telah dibuka sejak 6 Juni 2026.

Stimulus tarif diterapkan di 14 pelabuhan yang melayani tujuh lintasan strategis nasional, yakni Merak–Bakauheni, Ketapang–Gilimanuk, Lembar–Padangbai, Kayangan–Poto Tano, Tanjung Uban–Telaga Punggur, Ajibata–Ambarita, serta Sape–Labuan Bajo.

Program ini berlaku bagi penumpang pejalan kaki serta kendaraan Golongan II dan Golongan IVA, sehingga dapat dimanfaatkan oleh lebih banyak masyarakat yang melakukan perjalanan antarpulau.

Corporate Secretary ASDP Windy Andale menjelaskan sebagai lintasan penyeberangan tersibuk di Indonesia, Merak–Bakauheni menerapkan program diskon pada layanan Reguler maupun Express.

Pada layanan Reguler, tarif penumpang pejalan kaki menjadi sekitar Rp18.100, kendaraan Golongan II sebesar Rp46.400, dan kendaraan Golongan IVA sebesar Rp431.200.

Sementara pada layanan Express, tarif penumpang jalan kaki menjadi sekitar Rp44.000, kendaraan Golongan II sebesar Rp83.616, dan kendaraan Golongan IVA sebesar Rp550.937.

Dia mengimbau masyarakat untuk segera melakukan pembelian tiket melalui aplikasi Ferizy maupun situs resmi trip.ferizy.com.

Selain membantu pengguna memperoleh jadwal perjalanan sesuai kebutuhan, pemesanan sejak jauh hari juga mendukung kelancaran operasional pelabuhan melalui sistem layanan yang lebih tertib dan efisien.

Masyarakat yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai program diskon, mekanisme pembelian tiket, maupun ketentuan program dapat mengakses kanal resmi ASDP melalui Instagram @asdp191.

Melalui program stimulus itu, ASDP berkomitmen menghadirkan layanan penyeberangan yang semakin aman, nyaman, lancar, dan terjangkau, sekaligus memperkuat konektivitas nasional dan mendukung pergerakan masyarakat selama momentum libur sekolah.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat koordinasi (Rakor) bersama pemerintah dan perwakilan pimpinan serikat buruh di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat ini membahas langkah antisipasi potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sejumlah perusahaan.

"Pada hari ini kami sudah mengadakan rapat koordinasi tentang satgas mitigasi PHK dari pihak pemerintah dan DPR," kata Dasco usai pertemuan tertutup, Jumat (26/6/2026).

Selain Dasco turut hadir Wakil Ketua DPR RI, Cucun Syamsurijal. Sementara, dari pihak pemerintah hadir Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

Sementara, dari perwakilan Serikat buruh turut dihadiri Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Dalam kesempatan yang sama, Mensesneg menyampaikan terima kasih terhadap DPR yang telah memfasilitasi diskusi tersebut. Pemerintah, telah memetakan perusahaan yang berpotensi melakukan PHK terhadap pegawai dan menyiapkan langkah strategis menyikapi hal itu.

Lihat video: MIRIS! Ichsanuddin Noorsy Ungkap Akar Masalah Badai PHK dan Maraknya Begal



"Baik, hari ini kamu difasilitasi oleh Pak Dasco berdiskusi tentang beberapa hal, terutama berkenaan dengan adanya informasi beberapa perusahaan yang berpotensi terjadi PHK. Oleh karena itu, hari ini kita berkoordinasi untuk memetakan perusahaan apa saja dan permasalahannya apa saja sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi," ujarnya

Jakarta (ANTARA) - Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengatakan pemerintah bersama serikat buruh atau pekerja melakukan penguatan upaya mitigasi pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, Said Iqbal mengatakan langkah mitigasi PHK sangat diperlukan di tengah ancaman ketidakpastian ekonomi global akibat perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel dan Iran.

“Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Presiden Prabowo Subianto agar dilakukan mitigasi terhadap berbagai persoalan yang berpotensi timbul di perusahaan-perusahaan sebagai dampak situasi global yang terus memburuk,” katanya.

Terdapat sejumlah kasus yang harus segera diantisipasi oleh pemerintah bersama serikat buruh untuk menghindari PHK massal, katanya menjelaskan.

“Amanat Presiden kepada saya adalah memitigasi persoalan yang mungkin timbul di perusahaan. Karena itu, saya bergerak cepat turun ke lapangan,” kata Said.

“Mitigasi yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Saya tidak bisa mengambil eksekusi, tetapi melakukan analisis dan memberikan saran,” ujar dia menambahkan.

Selain itu, Said menegaskan bahwa pemerintah dapat bersinergi dengan serikat buruh dan juga akan menjalin komunikasi dengan kalangan pengusaha.

Sementara itu, ia mengatakan terdapat sejumlah temuan PHK di sejumlah wilayah seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta.

Beberapa di antaranya adalah 2.500 pekerja terancam PHK di PT Pakerin di Mojokerto, dan 4.000 pekerja terancam PHK di PT Fengtai Bandung.

“Hasil temuan tersebut memang benar. Akibat perang Iran melawan Amerika dan Israel yang menimbulkan ketidakpastian ekonomi dunia, sangat memengaruhi perusahaan yang berorientasi ekspor dan perusahaan yang bahan bakunya berasal dari impor. Permintaan barang dari luar negeri menurun sehingga produksi perusahaan ikut menurun,” katanya menjelaskan.

Di Jawa Timur, tepatnya di Pasuruan dan Mojokerto, Said juga menemukan potensi ancaman terhadap dua perusahaan komponen otomotif yang mempekerjakan ribuan pekerja.

"Informasi awal menunjukkan situasi perang yang berkepanjangan membuat prinsipal dari Jepang berencana memindahkan investasinya ke negara lain dan lebih berfokus pada pengembangan mobil listrik di Vietnam," ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) melakukan percepatan pemulihan pembangkit guna mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain, serta melakukan pengaturan operasi sistem guna menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan listrik.

“PLN terus bekerja sama melakukan percepatan pemulihan,” ujar Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto dalam keterangannya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

PLN menyampaikan bahwa sistem kelistrikan Jawa saat ini beroperasi dan terkendali secara baik.

Namun demikian, ia mengatakan untuk menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah.

Langkah tersebut dilakukan karena terdapat kendala teknis operasional pembangkit serta ada dua unit pembangkit besar yang mengalami gangguan sehingga tidak beroperasi sementara dan menurunkan kemampuan sistem pasokan listrik.

“PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan. Manajemen beban ini bersifat sementara dan akan segera dihentikan secara bertahap seiring dengan membaiknya kondisi pasokan sistem,” kata Greg.

Berdasarkan pantauan ANTARA, sejumlah wilayah di Jawa Timur khususnya Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik seringkali mengalami mati listrik sejak pekan lalu dengan waktu berbeda-beda.

Beberapa wilayah tersebut mengalami mati listrik secara tiba-tiba selama dua hingga lima jam dalam sehari. Bahkan pekan lalu beberapa jalan protokol di Surabaya juga mengalami mati listrik berjam-jam sampai malam hari sehingga cukup berbahaya bagi pengendara.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta PT PLN (persero) memastikan proses pemulihan pasokan listrik dilakukan secara maksimal dan cepat agar aktivitas masyarakat dapat segera kembali normal.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Sumedang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat, Jawa Barat, menghapus sanksi administrasi pajak daerah melalui program pemutihan denda guna mendorong kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail di Bandung Barat, Kamis, mengatakan bahwa masyarakat yang memiliki tunggakan pajak cukup membayar pokok pajak tanpa dikenakan denda, bunga, maupun kenaikan pajak selama periode program berlangsung.

"Untuk menuju ulang tahun Bandung Barat kita membuat program penghapusan denda pajak, hanya bayar pokoknya saja, manfaatkan kesempatan ini, karena waktunya tidak lama," ujarnya.

Dirinya menyebut program penghapusan sanksi administrasi tersebut sudah berlaku mulai 9 Juni hingga 31 Agustus 2026 dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-19 Kabupaten Bandung Barat.

Program tersebut mencakup pembebasan sanksi administrasi untuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan.

Selain itu, kebijakan tersebut juga berlaku untuk pajak air tanah, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Bupati Jeje menjelaskan terdapat sejumlah jenis pajak yang tidak termasuk dalam program tersebut, yakni PBJT atas tenaga listrik, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

“Jenis pajak yang tidak termasuk dalam program pembebasan sanksi administratif pajak daerah PBJT atas tenaga listrik, bea perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB), opsen PKB dan opsen BBNKB,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Rina Marlina mengimbau masyarakat memanfaatkan program penghapusan sanksi pajak tersebut sebelum berakhir pada 31 Agustus 2026 guna meringankan kewajiban perpajakan sekaligus mendukung peningkatan PAD.

“Kami mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program ini sebaik-baiknya karena waktunya terbatas dan hanya berlangsung sampai 31 Agustus 2026,” katanya.

Dirinya juga menyebut bahwa pajak daerah menjadi salah satu sumber utama pendapatan dengan PAD pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 menembus Rp1,033 triliun atau meningkat Rp81 miliar dari target awal Rp952,02 miliar dengan ditopang oleh pajak serta retribusi daerah.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengelola 12 jenis pajak daerah yang menjadi salah satu penopang pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat

Pemkab Bandung Barat berharap program penghapusan sanksi administrasi pajak daerah tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah, serta mendukung pembiayaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

TEL AVIV - Pemerintah Israel dilaporkan telah menguraikan rencana memberikan pendanaan negara kepada anggota kelompok pemukim ekstremis Hilltop Youth. Mereka mengalokasikan sekitar 5,5 juta shekel (USD1,9 juta atau Rp34 miliar) untuk tunjangan bulanan bagi para anggotanya.

Didirikan pada akhir tahun 1990-an, kelompok ini telah beroperasi di Tepi Barat dan mempertahankan jaringan pos-pos ilegal di wilayah Palestina yang diduduki.

Selama bertahun-tahun, Hilltop Youth telah terlibat dalam berbagai insiden kekerasan terhadap warga Palestina, termasuk pembakaran dan pembunuhan, dengan hampir tanpa hukuman.

Kelompok tersebut, yang diyakini memiliki kurang dari 1.000 anggota aktif, diakui sebagai entitas ekstremis dan dikenai sanksi oleh Uni Eropa dan Kantor Pengawasan Aset Asing AS pada tahun 2024.

Pemerintah Israel kini berupaya memberikan tunjangan kepada anggota kelompok tersebut untuk menutupi kebutuhan makanan, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya.

Laporan itu diungkap harian Yedioth Ahronoth pada hari Senin, mengutip dokumen yang dikeluarkan Menteri Permukiman dan Misi Nasional sayap kanan, Orit Strock.

Kementerian telah mengidentifikasi lebih dari 650 pemuda yang tinggal di pos-pos terpencil di puncak bukit di seluruh Tepi Barat yang memenuhi syarat untuk program tersebut.

Anggota kelompok tersebut akan menerima sekitar USD550 per bulan di bawah program tersebut mulai Juni, menurut surat kabar tersebut. Rencana tersebut melibatkan alokasi hampir USD2 juta untuk membiayai program tersebut hingga akhir tahun.

Dana tersebut merupakan bagian dari program yang lebih luas senilai sekitar 120 juta shekel (USD41,3 juta), yang dimaksudkan untuk mengatasi kekerasan terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim, seperti yang dicatat oleh harian tersebut.

Program ini menggabungkan sarana pendidikan dengan kerja sosial, termasuk menempatkan mediator antara Pemuda Bukit dan otoritas lokal, serta mendorong wajib militer.

Gerakan ini, yang berakar pada Zionisme, sebagian besar terdiri dari pemukim Israel berusia antara 16 dan 26 tahun.

Anggota kelompok ini memilih meninggalkan rumah mereka, meninggalkan pendidikan atau pekerjaan mereka, untuk tinggal di pos-pos terpencil di puncak bukit yang menghadap komunitas Palestina sambil mengganggu penduduk setempat.

Kekerasan pemukim telah meningkat di Tepi Barat sejak serangan mendadak Hamas terhadap Israel pada Oktober 2023.

Siapa yang merugikan negara, sampai kapan pun akan kita kejar

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hasil pemulihan aset senilai Rp1,02 triliun mendukung pembiayaan pembangunan.

Purbaya mengatakan pemulihan aset yang dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung mencerminkan penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku tindak pidana, tetapi juga memastikan pemulihan kerugian negara melalui optimalisasi pengembalian aset.

“Pemulihan aset merupakan bagian penting dari upaya menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan penerimaan negara yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Menkeu di Jakarta, Senin.

PNBP yang diterima Kementerian Keuangan terdiri atas hasil lelang BPA Fair 2026 sebesar Rp978,1 miliar, hasil penelusuran aset tanah dan bangunan senilai Rp30,9 miliar, serta hasil penelusuran aset terpidana kasus korupsi Edi Tansil berupa uang sebesar Rp51,6 miliar.

Selain itu, turut diserahkan hasil lelang kepada korban sebesar Rp19,1 miliar.

Bendahara negara menyoroti keberhasilan pengembalian aset dalam perkara korupsi Edi Tansil yang telah berlangsung selama puluhan tahun menunjukkan bahwa hak negara atas aset yang berasal dari tindak pidana tidak akan hilang oleh berjalannya waktu.

“Kasus Edi Tansil mengingatkan bahwa kerugian negara tidak boleh menjadi masa lalu tanpa penyelesaian. Siapa yang merugikan negara, sampai kapan pun akan kita kejar. Waktu boleh berjalan, tetapi hak negara tidak boleh hilang,” tambahnya.

Dia pun menyatakan pihaknya berkomitmen untuk mengelola seluruh penerimaan negara, termasuk yang berasal dari pemulihan aset, secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan yang baik diharapkan semakin memperkuat kapasitas fiskal negara dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ke depan, Kemenkeu akan terus memperkuat sinergi dengan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung serta seluruh pemangku kepentingan guna mengoptimalkan pemulihan aset dan penyelamatan keuangan negara,” tutur Purbaya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Pemusnahan ini menjadi bukti nyata bahwa pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal terus diperkuat

Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jawa Timur I memusnahkan 13.227.800 batang rokok ilegal hasil penindakan periode Januari hingga awal Juni 2026 dengan nilai barang mencapai Rp19,64 miliar.

Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur I Rusman Hadi di Sidoarjo, Kamis, mengatakan pemusnahan barang hasil penindakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menekan peredaran rokok ilegal sekaligus menjaga penerimaan negara dari sektor cukai.

"Pemusnahan ini menjadi bukti nyata bahwa pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal terus diperkuat. Kami akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk menekan peredaran rokok ilegal di Jawa Timur," kata Rusman.

Dalam kegiatan yang digelar secara simbolis di halaman Pasar Baru Porong, Sidoarjo, Rusman menyatakan rokok ilegal tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi industri hasil tembakau yang mematuhi ketentuan perundang-undangan.

Ia menegaskan hal tersebut dinilainya berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp12,8 miliar dari sektor penerimaan cukai.

Dalam kegiatan yang sama, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo Arie Fianto Syofian menjelaskan sebagian pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang didapat dari cukai rokok resmi juga diarahkan untuk memperkuat jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan buruh industri hasil tembakau.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah, Kanwil Bea Cukai, dan BPJS Ketenagakerjaan mampu memastikan manfaat DBHCHT dapat dirasakan langsung oleh para pekerja sehingga perlindungan sosial semakin kuat.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

BOYOLALI - Di tengah tantangan pemulihan ekonomi dan krisis iklim yang kian nyata, ChildFund Internasional di Indonesia bersama Yayasan Keluarga Sejahtera Boyolali (YKSB) meluncurkan Green Recovery Initiative (GRI). Sebuah program yang mengubah peternakan domba dan kambing di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, menjadi model bisnis hijau modern yang digerakkan oleh orang muda.

"Pemulihan ekonomi dan pemulihan lingkungan perlu berjalan seiring. Melalui GRI, ChildFund Internasional di Indonesia mendorong kewirausahaan anak muda, penurunan emisi, dan penguatan rantai nilai ekonomi hijau secara terpadu," ujar Meinrad Indra Cahya, Senior Specialist-Livelihood ChildFund Internasional di Indonesia.

Program Manager YKSB Ahmad Luthfy Mubarok mengatakan, GRI dirancang sebagai proses jangka menengah–panjang yang menempatkan masyarakat, termasuk pemuda, sebagai bagian penting dari perubahan. “Kami percaya dengan semangat kebersamaan, GRI tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi, tetapi juga menumbuhkan harapan baru bagi generasi mendatang," ungkapnya.

Wujud konkret dari GRI di tingkat komunitas adalah Agro Lestari Muda, kelompok ternak yang didirikan pada tahun 2024 dan dikelola orang muda Desa Suroteleng. Kelompok ini menjalankan sistem peternakan terintegrasi yang mencakup produksi pakan konsentrat mandiri, manajemen kandang panggung higienis, pengelolaan limbah menjadi pupuk organik bernilai ekonomi, serta penerapan sistem rainwater harvesting untuk efisiensi penggunaan air.

"Green business bagi kami berarti tidak ada limbah yang dibuang. Semua harus kembali menjadi nilai ekonomi," ujar Rinto, Direktur Agro Lestari Muda.

Program ini menjadi bukti bahwa desa dapat tumbuh menjadi pusat ekonomi baru apabila potensi lokalnya dikelola dengan strategi yang tepat.

Program GRI telah memberikan dampak yang dirasakan di berbagai lapisan. Di tingkat individu, orang muda seperti mahasiswi bernama Hanum memperoleh keterampilan teknis beternak, memahami pengelolaan limbah sebagai peluang bisnis, dan meningkatkan kesadaran terhadap isu perubahan iklim.

"Program ini membuat saya jauh lebih disiplin dan membuka wawasan saya bahwa peternakan modern bisa dikelola secara bersih, teratur, dan ramah lingkungan," ucapnya.

Di tingkat komunitas, Karang Taruna Desa Suroteleng dilibatkan aktif dalam pembuatan pakan ternak, studi banding ke peternakan modern, serta pengelolaan limbah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan.

Peternak konvensional seperti Ari Nugroho pun bertransformasi. Kini dia mampu memproduksi pakan konsentrat dan mengelola limbah menjadi pupuk organik bernilai jual. "Rasanya bangga bisa bekerja profesional di desa sendiri sambil menjaga lingkungan," katanya.

Keberhasilan GRI didukung oleh kolaborasi erat antara ChildFund Internasional di Indonesia, YKSB, Karang Taruna Desa Suroteleng, Dinas Peternakan Kabupaten Boyolali (Disnakkan), serta komunitas lokal. Kunjungan Disnakkan ke Kandang Agro Lestari Muda membuka peluang jejaring antara praktik baik di tingkat desa dengan sistem pendukung di tingkat kabupaten, termasuk akses pasar dan layanan kesehatan hewan melalui UPT Puskeswan.

Pemerintah daerah melalui Bapperida Boyolali turut menyambut program ini. "Kami sangat mendukung kegiatan ini karena tujuannya menyejahterakan masyarakat dan menambah perekonomian. Ke depan sosialisasi kepada anak-anak muda perlu diperkuat karena peluangnya sangat besar," ujar Arif, perwakilan Bapperida Boyolali.

GRI juga membuktikan bahwa pemulihan ekonomi pascapandemi tidak harus mengorbankan lingkungan. Dengan memadukan penguatan kapasitas teknis, pengembangan model bisnis berkelanjutan, dan pemberdayaan orang muda sebagai aktor utama, program ini meletakkan fondasi bagi ekonomi desa yang lebih tangguh dan inklusif.

Ke depan, ChildFund Internasional di Indonesia bersama YKSB berharap model Agro Lestari Muda dapat menjadi rujukan dan direplikasi di wilayah lain sekaligus terus berkembang sebagai pusat pembelajaran, ekowisata berbasis peternakan, serta motor penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan.