JAKARTA - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal menyebut keputusan pemerintah menurunkan harga gas industri menjadi USD13 per MMBTU menurunkan ancaman Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK yang sebelumnya muncul. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu menyebut kebijakan ini membantu meredakan ancaman PHK , khususnya di sektor granit, keramik, dan tekstil.

Said mengatakan, penurunan harga gas merupakan hasil pembahasan dalam Satuan Tugas (Satgas) PHK yang dipimpin Menteri Sekretaris Negara bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Usulan dari pelaku usaha semula meminta harga gas diturunkan dari sekitar USD23 per MMBTU menjadi USD15 per MMBtu.

"Yang diminta oleh dunia usaha sebenarnya dari 23 US Dollar per MMBTU turun menjadi USD15 Dollar. Ternyata Presiden menurunkan lagi menjadi 13 US Dollar per MMBTU," ujar Said saat ditemui di Wisma Danantara, Rabu (1/7/2026).

Menurutnya, laporan yang diterima Satgas PHK menunjukkan perusahaan-perusahaan di sektor granit dan keramik mulai memperoleh ruang untuk memperbaiki struktur biaya setelah harga gas diturunkan. Kondisi tersebut membuat perusahaan memilih menahan rencana PHK.

"Laporan terakhir dua hari yang lalu, perusahaan-perusahaan granit dan keramik sementara ini lega di struktur biayanya dan tidak melakukan PHK," katanya.

Meski demikian, Said mengakui masih terdapat perusahaan yang melakukan efisiensi, salah satunya PT Granito. Namun, ia menegaskan jumlah pekerja yang terdampak jauh lebih kecil dibandingkan angka yang sempat beredar.

"Granito memang melakukan PHK, tetapi hanya ratusan pekerja. Itu pun karena perusahaan melakukan diversifikasi usaha ke produk asbes, bukan lagi berfokus pada granit," ujarnya.

Blok Masela Jadi Solusi, Purbaya Dorong Gas Murah buat Industri



Said menilai tantangan industri kini bergeser dari persoalan biaya energi menjadi persaingan dengan produk impor, terutama granit dan keramik asal China yang dijual dengan harga jauh lebih murah.

"Sekarang tantangannya setelah harga gas turun adalah menghadapi impor granit dan keramik yang harganya sekitar 50 persen lebih murah. Itu yang sedang didiskusikan oleh Satgas PHK," katanya.

Ia menambahkan, industri yang paling banyak memanfaatkan gas bumi non-subsidi berada di wilayah Jawa, terutama di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Karena itu, kebijakan harga gas dinilai sangat menentukan keberlangsungan sektor manufaktur di wilayah tersebut.

Menanggapi informasi bahwa tarif gas USD13 per MMBTU hanya berlaku untuk wilayah Jawa Barat, Said mengatakan pemahaman yang diperoleh Satgas PHK adalah kebijakan tersebut berlaku secara nasional.

"Kalau Satgas PHK menjelaskan seluruh Indonesia. Kalau nanti ada perbedaan tafsir, kami akan menanyakan langsung kepada Menteri ESDM," pungkas Said Iqbal.

Penurunan harga gas industri merupakan salah satu langkah konkret pemerintah untuk mencegah gelombang PHK

Jakarta (ANTARA) - Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengatakan pemerintah telah melakukan langkah mitigasi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya melalui penurunan harga gas industri nonsubsidi.

Said Iqbal dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan langkah ini dilakukan agar sektor padat karya seperti industri keramik, granit, dan tekstil dapat tetap kompetitif dan mampu mempertahankan lapangan kerja.

“Penurunan harga gas industri merupakan salah satu langkah konkret pemerintah untuk mencegah gelombang PHK. Dengan biaya produksi yang lebih kompetitif, perusahaan memiliki ruang untuk mempertahankan pekerjanya," ujar Said Iqbal.

Hal ini menyusul laporan Ketua Umum KSPSI Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea pada Selasa (23/6) yang mengatakan bahwa ada potensi PHK terhadap lebih dari 50 ribu orang di salah satu pabrik keramik terbesar di Bekasi, Jawa Barat.

Selain industri keramik, Said Iqbal mengatakan pemerintah bersama serikat buruh/pekerja juga melakukan mitigasi pencegahan relokasi produksi dua perusahaan komponen otomotif PT JAI Pasuruan dan PT SAI Mojokerto, Jawa Timur, yang merupakan bagian dari Grup Yazaki.

Ia mengatakan, melalui dialog antara manajemen dan serikat pekerja, rencana pemindahan sekitar 50 persen lini produksi ke Vietnam berhasil ditekan menjadi hanya sekitar tiga hingga lima lini produksi.

“Berdasarkan business plan perusahaan hingga tahun 2030, pengurangan tenaga kerja nantinya dilakukan secara alamiah melalui tidak diperpanjangnya sebagian kontrak kerja yang berakhir, bukan melalui PHK massal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Said Iqbal mengatakan pihaknya juga aktif memastikan pembayaran hak-hak pekerja yang terkena PHK dapat terlaksana dengan tepat sesuai regulasi yang berlaku.

“Kami memilih turun langsung ke lapangan untuk melakukan mitigasi agar PHK dapat dicegah. Kalau pun PHK tidak bisa dihindari, maka hak-hak pekerja harus dipastikan dibayar sesuai ketentuan,” kata Said Iqbal.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, memastikan tidak akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di dua pabrik Jepang di Jawa Timur (Jatim), yaitu PT JAI Pasuruan dan PT SAI Mojokerto hingga 2030.

Menurut Iqbal, serangkaian upaya mitigasi yang dilakukan melalui dialog antara serikat pekerja dan manajemen perusahaan telah berhasil mengubah keputusan prinsipal Grup Yazaki yang semula berencana memindahkan sebagian besar produksi ke Vietnam.

"Karena hubungan industrial yang baik dengan pasar yang tetap terbuka di Indonesia, terutama untuk pasar ekspor, itu membuat prinsipal akan berubah pikiran. Akhirnya membuat prinsipal menunda memindahkan sebagian produksinya ke Vietnam," ungkapnya, Minggu (28/6/2026).

Iqbal menjelaskan, PT SAI yang memiliki 45 lini produksi wiring harness, hanya sekitar tiga hingga lima lini produksi yang akhirnya dipindahkan ke Vietnam. Kondisi serupa juga terjadi di PT JAI yang berada dalam grup usaha yang sama.

"Yang rencananya besar-besaran akhirnya hanya tiga sampai lima line produksi saja yang dipindahkan ke Vietnam. Itu juga yang terjadi di PT JAI," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan hasil pembahasan dengan manajemen menunjukkan perusahaan telah menyusun rencana bisnis hingga 2030 tanpa PHK massal. Pengurangan jumlah pekerja, jika terjadi, akan dilakukan secara alamiah melalui tidak diperpanjangnya kontrak kerja yang telah berakhir.

"Kalaulah terjadi perampingan jumlah karyawan sampai 2030, itu lebih, apa namanya, secara alamiah, yaitu karyawan-karyawan kontrak yang habis kontraknya, maka mereka tidak memperpanjang kontraknya. Tetapi bila ada permintaan pasar yang meningkat, maka bisa saja perpanjangan karyawan kontrak tetap dilakukan" ujarnya.

Iqbal memperkirakan jumlah tenaga kerja di kedua perusahaan akan berkurang sekitar 20-30 persen hingga 2030 melalui mekanisme alami tersebut. Saat ini PT SAI memperkerjakan sekitar 4.300 karyawan, sedangkan PT JAI memiliki lebih dari 2.500 pekerja.

"Jadi sekali lagi sampai 2030 pengurangannya adalah secara alamiah. Ini akibat diskusi yang lebih tajam antara manajemen Jepang di Indonesia dengan serikat pekerja," tuturnya.

(Febrina Ratna Iskana)

JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengungkapkan, ancaman pemutusan hubungan kerja ( PHK ) masih membayangi sejumlah sektor industri di Indonesia. Menurutnya, kondisi tersebut dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari kenaikan biaya energi, pelemahan daya beli masyarakat, hingga relokasi produksi oleh perusahaan multinasional.

Iqbal mengatakan, kesimpulan tersebut diperoleh setelah dilakukan kunjungan kerja dan inspeksi mendadak ke sejumlah perusahaan yang berada di Jawa Barat, Jawa Timur, serta DKI Jakarta. "Memang potensi PHK itu tidak bisa dihindari akibat adanya impact dari perang Amerika Serikat-Israel melawan Iran, yang mengakibatkan harga BBM industri, termasuk gas itu melambung tinggi," ungkapnya, Minggu (28/6/2026).

Selain kenaikan harga bahan bakar dan gas industri, Iqbal menilai melemahnya daya beli masyarakat turut memperburuk kondisi dunia usaha. Penurunan konsumsi menyebabkan produksi perusahaan ikut berkurang, sehingga mendorong langkah efisiensi yang berujung pada PHK.

"Faktor lain adalah melemahnya daya beli masyarakat sehingga masyarakat membeli barang itu menurun, ya, dan akibatnya produksi juga menurun, dan produksi yang menurun itu mengakibatkan terjadinya efisiensi dan ujung-ujungnya adalah PHK," lanjutnya.

Ia juga menyoroti kecenderungan perusahaan asing memindahkan sebagian kapasitas produksinya ke negara lain atau kembali ke negara asal. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko PHK di Indonesia.

"Faktor lainnya adalah karena prinsipal dari perusahaan, misal perusahaan Jepang yang ada di Indonesia atau perusahaan Korea, China, dan perusahaan-perusahaan dari investor asing lainnya, prinsipalnya di negara asalnya itu ingin menarik kembali beberapa bagian produksinya dipindahkan ke negara lain atau dikembalikan ke negara asal prinsipal seperti Jepang, Korea, Cina, dan lain-lain," kata Iqbal.

Said Iqbal Blak-blakan 2.500 Buruh Pabrik Terancam PHK



Di sisi lain, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga dinilai menambah beban biaya produksi, khususnya bagi industri yang masih bergantung pada bahan baku impor.

"Fluktuasi terhadap mata uang rupiah terhadap dolar juga adalah penyebab menaikkan ongkos produksi, terutama perusahaan-perusahaan yang bahan bakunya berasal dari impor. Ya, jadi beli bahan baku dengan dolar, tapi setelah diproduksi, jualnya adalah rupiah. Tentu ini sangat merugikan perusahaan-perusahaan tersebut," paparnya.

Iqbal menegaskan pemerintah bersama serikat pekerja terus berupaya menekan potensi PHK melalui berbagai langkah mitigasi, termasuk penyelesaian hubungan industrial di tingkat perusahaan.

"Memang ancaman PHK dengan beberapa alasan tadi masih ada di depan mata. Tapi sebagai pimpinan serikat buruh yang kebetulan saya juga adalah Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh mewakili pemerintah, tetap melakukan upaya-upaya mitigasi," sebutnya.

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang juga Ketua Satgas Mitigasi PHK Prasetyo Hadi mengungkapkan sejumlah faktor maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh suatu perusahaan di Indonesia. Satgas Mitigasi PHK telah membahas beragam kasus PHK yang terjadi belakangan ini. Bahkan, kasus-kasus yang terjadi sejak tahun lalu juga turut dibahas.

"Sudah banyak sekali yang kita bahas, perusahaan-perusahaan yang sudah apa namanya, kejadian (PHK) sekian tahun lalu juga sudah ada PHK tapi belum terselesaikan apa yang menjadi kewajiban perusahaan," ujar Prasetyo di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Berdasarkan temuan Satgas, PHK tak selalu berkaitan dengan suplai bahan baku melainkan konflik di manajemen perusahaan terkait. Kendati demikian, apa pun faktor pemicunya, pemerintah akan mencarikan solusi sehingga ancaman PHK dapat dimitigasi.

"Ada juga yang berpotensi terjadi PHK dan kita mitigasi satu per satu karena permasalahan PHK tidak selalu berkenaan dengan masalah, misalnya tadi suplai bahan baku. Misalnya gas atau batu bara. Kadang-kadang juga ada permasalahan yakni konflik internal manajemen perusahaan. Apa pun itu penyebabnya, maka menjadi tugas kita untuk bersama-sama melakukan mitigasi," ungkapnya.

Tak hanya itu, Pras juga mengungkapkan ancaman PHK banyak dipengaruhi persoalan modal perusahaan yang disimpan di perbankan. Menurut dia, ketika perbankan tersebut bermasalah, maka bisa memicu likuiditas modal perusahaan.

"Ada juga tadi bermasalah terhadap modal, modal disimpan di sebuah institusi perbankan yang institusi perbankannya bermasalah," ucapnya.

Satgas Mitigasi PHK telah memetakan sejumlah perusahaan yang terancam akan melakukan PHK. Sebab, ada juga perusahaan yang secara fundamental keuangannya sehat, tapi bisa terancam karena bermasalah dengan institusi eksternal.

"Padahal sebetulnya perusahaannya sangat sehat. Hanya karena bermasalah dengan pihak institusi lain di perbankan ini juga ikut bermasalah. Jadi satu-satu memang secara detail kita petakan," kata Prasetyo. Mensesneg Ungkap Pemicu Maraknya PHK di Indonesia

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang juga Ketua Satgas Mitigasi PHK Prasetyo Hadi mengungkapkan sejumlah faktor maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh suatu perusahaan di Indonesia. Satgas Mitigasi PHK telah membahas beragam kasus PHK yang terjadi belakangan ini. Bahkan, kasus-kasus yang terjadi sejak tahun lalu juga turut dibahas.

"Sudah banyak sekali yang kita bahas, perusahaan-perusahaan yang sudah apa namanya, kejadian (PHK) sekian tahun lalu juga sudah ada PHK tapi belum terselesaikan apa yang menjadi kewajiban perusahaan," ujar Prasetyo di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Berdasarkan temuan Satgas, PHK tak selalu berkaitan dengan suplai bahan baku melainkan konflik di manajemen perusahaan terkait. Kendati demikian, apa pun faktor pemicunya, pemerintah akan mencarikan solusi sehingga ancaman PHK dapat dimitigasi.

"Ada juga yang berpotensi terjadi PHK dan kita mitigasi satu per satu karena permasalahan PHK tidak selalu berkenaan dengan masalah, misalnya tadi suplai bahan baku. Misalnya gas atau batu bara. Kadang-kadang juga ada permasalahan yakni konflik internal manajemen perusahaan. Apa pun itu penyebabnya, maka menjadi tugas kita untuk bersama-sama melakukan mitigasi," ungkapnya.

Tak hanya itu, Pras juga mengungkapkan ancaman PHK banyak dipengaruhi persoalan modal perusahaan yang disimpan di perbankan. Menurut dia, ketika perbankan tersebut bermasalah, maka bisa memicu likuiditas modal perusahaan.

"Ada juga tadi bermasalah terhadap modal, modal disimpan di sebuah institusi perbankan yang institusi perbankannya bermasalah," ucapnya.

Satgas Mitigasi PHK telah memetakan sejumlah perusahaan yang terancam akan melakukan PHK. Sebab, ada juga perusahaan yang secara fundamental keuangannya sehat, tapi bisa terancam karena bermasalah dengan institusi eksternal.

"Padahal sebetulnya perusahaannya sangat sehat. Hanya karena bermasalah dengan pihak institusi lain di perbankan ini juga ikut bermasalah. Jadi satu-satu memang secara detail kita petakan," kata Prasetyo.

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat koordinasi (Rakor) bersama pemerintah dan perwakilan pimpinan serikat buruh di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat ini membahas langkah antisipasi potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sejumlah perusahaan.

"Pada hari ini kami sudah mengadakan rapat koordinasi tentang satgas mitigasi PHK dari pihak pemerintah dan DPR," kata Dasco usai pertemuan tertutup, Jumat (26/6/2026).

Selain Dasco turut hadir Wakil Ketua DPR RI, Cucun Syamsurijal. Sementara, dari pihak pemerintah hadir Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

Sementara, dari perwakilan Serikat buruh turut dihadiri Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Dalam kesempatan yang sama, Mensesneg menyampaikan terima kasih terhadap DPR yang telah memfasilitasi diskusi tersebut. Pemerintah, telah memetakan perusahaan yang berpotensi melakukan PHK terhadap pegawai dan menyiapkan langkah strategis menyikapi hal itu.

Lihat video: MIRIS! Ichsanuddin Noorsy Ungkap Akar Masalah Badai PHK dan Maraknya Begal



"Baik, hari ini kamu difasilitasi oleh Pak Dasco berdiskusi tentang beberapa hal, terutama berkenaan dengan adanya informasi beberapa perusahaan yang berpotensi terjadi PHK. Oleh karena itu, hari ini kita berkoordinasi untuk memetakan perusahaan apa saja dan permasalahannya apa saja sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi," ujarnya

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab kenaikan harga gas industri yang dikeluhkan oleh para buruh.

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sempat menyebut setidaknya 55 ribu orang terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) gara-gara harga gas industri naik.

Bahlil mengatakan pasokan gas industri secara nasional aman. Namun, ia tidak menepis adanya kenaikan harga untuk sektor non-HGBT (Harga Gas Bumi Tertentu).

"Kalau gas secara keseluruhan, stok kita tidak ada masalah. Yang ada itu adalah ada kenaikan harga gas di beberapa industri non-HGBT," ujar Bahlil usai acara Energy Forum di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (25/6).

Bahlil menyebut kenaikan harga gas industri disebabkan sumur-sumur gas di wilayah Jawa Barat saat ini produksinya turun. Kemudian, pemerintah beralih menggunakan gas alam cair (LNG) yang didatangkan dari timur Indonesia.

"Untuk menutupi itu pakai LNG. Yang namanya LNG itu kan bawa dari Papua, Sulawesi, Kalimantan dan itu ada penambahan cost. Nah, itu yang kita lagi mencari untuk menengahi agar jangan juga industrinya ditaruh diberikan beban harga yang tinggi," ungkapnya.

Bahlil telah bertemu dengan asosiasi serta buruh terkait ini. Ia juga sedang mencari formula harga yang ideal bersama PT Pertamina (Persero).

"Sekarang saya lagi rapat teknis dengan Pertamina untuk mencari angka yang ideal agar industri kita tetap bisa bertahan harga," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyebut 55 ribu buruh berpotensi terkena PHK imbas kenaikan harga gas industri.

Hal tersebut disampaikan Andi Gani di hadapan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad dalam acara Rakernas KSPI di Jakarta Pusat, pada Selasa (23/6).

Dalam paparannya, Andi Gani mengatakan industri keramik sedang mengalami kesulitan imbas kenaikan harga gas tersebut. Setidaknya ada 55 ribu buruh dari Pabrik Milenium Keramik dan Mulia Keramik terancam diberhentikan.

"Minggu depan, maksimal sepuluh hari ke depan, 55 ribu orang ter-PHK. Ini menjadi kekhawatiran kita semua karena gas industri," tuturnya.

KOMPAS.com - Pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang semakin masif di lingkungan kerja diperkirakan akan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam beberapa bulan mendatang.

Pendiri sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Cloudflare, Matthew Prince, memperingatkan bahwa dampak AI terhadap pasar tenaga kerja kemungkinan akan semakin terasa dalam enam hingga 12 bulan ke depan.

Dilansir dari Yahoo Finance, Kamis (25/6/2026), Prince mengatakan banyak pemimpin perusahaan saat ini telah mempertimbangkan pengurangan jumlah karyawan seiring meningkatnya kemampuan AI dalam mengerjakan berbagai tugas yang sebelumnya dilakukan manusia.

"Saat saya berbicara dengan rekan-rekan sesama pemimpin perusahaan, hampir semuanya mengatakan, 'Ya, saya akan melakukan itu (PHK massal).' Namun mereka juga mengatakan akan melakukannya ketika perusahaan lain mulai melakukannya," kata Prince, Rabu (24/6/2026).

Menurut dia, pendekatan tersebut justru menunjukkan kepemimpinan yang kurang baik. Karena semakin lama perusahaan menunda keputusan, semakin sulit bagi pekerja yang terkena PHK untuk mendapatkan pekerjaan baru ketika gelombang pemangkasan tenaga kerja terjadi secara bersamaan.

"Dalam enam hingga 12 bulan ke depan, ketika kita mulai melihat lebih banyak PHK seperti ini, akan jauh lebih sulit bagi mereka yang kehilangan pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan baru," ujar Prince.

Cloudflare Pangkas 20 Persen Karyawan

Pernyataan Prince muncul tidak lama setelah Cloudflare melakukan restrukturisasi besar-besaran.

Pada Mei 2026, perusahaan penyedia layanan keamanan dan infrastruktur internet tersebut mengumumkan pengurangan sekitar 20 persen tenaga kerjanya secara global. Langkah itu berdampak pada lebih dari 1.100 karyawan dan menjadi PHK terbesar dalam sejarah perusahaan.

Saat itu, Cloudflare menyebut kebijakan tersebut sebagai bagian dari transformasi menuju era "agentic AI", yaitu penggunaan sistem AI yang mampu menjalankan tugas dan mengambil keputusan secara lebih mandiri.

Perusahaan juga mengungkapkan penggunaan alat AI secara internal melonjak hingga 600 persen, yang menjadi salah satu faktor pendorong perubahan struktur organisasi.

Prince mengatakan keputusan tersebut diambil lebih awal karena dianggap sebagai langkah yang paling adil bagi karyawan.

"Begitu kami menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang harus dilakukan, kami memutuskan bahwa tindakan paling baik bagi tim adalah melakukannya secepat mungkin," kata dia.

Sejumlah Raksasa Teknologi Ikut Pangkas Karyawan

Cloudflare bukan satu-satunya perusahaan teknologi yang melakukan pengurangan tenaga kerja di tengah meningkatnya produktivitas berbasis AI.

Sejumlah perusahaan besar lainnya seperti Amazon, Oracle, Coinbase, Robinhood, Salesforce, Meta, dan Microsoft juga dilaporkan melakukan PHK dengan alasan peningkatan efisiensi yang didukung teknologi AI.

Fenomena tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa otomatisasi berbasis AI akan mengurangi kebutuhan tenaga kerja di sejumlah fungsi pekerjaan, terutama pekerjaan administratif dan operasional yang bersifat rutin.

Kinerja Cloudflare Tetap Tumbuh

Meski melakukan PHK dalam jumlah besar, Cloudflare menegaskan langkah tersebut bukan disebabkan oleh tekanan keuangan perusahaan.

Pada laporan kuartalan terbarunya, Cloudflare mencatat pendapatan sebesar 639,8 juta dollar AS, naik 34 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh meningkatnya investasi perusahaan-perusahaan pada infrastruktur keamanan digital di tengah perkembangan teknologi AI.

Selain itu, jumlah kontrak bernilai lebih dari 1 juta dollar AS meningkat 73 persen secara tahunan. Sementara itu, jumlah pelanggan korporasi besar yang membayar lebih dari 100.000 dollar AS per tahun bertambah 25 persen.

Laba per saham Cloudflare juga melampaui perkiraan para analis pasar.

Sejalan dengan kinerja tersebut, harga saham Cloudflare telah menguat sekitar 13 persen sejak awal tahun hingga saat ini.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memetakan penyerapan jutaan lapangan kerja melalui mesin-mesin baru seperti hilirisasi industri hingga transisi menuju ekonomi hijau pada 2026. Optimisme tersebut dibayang-bayangi oleh meluasnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) ke berbagai sektor.

Dalam dokumen Outlook Ketenagakerjaan 2026, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan bahwa salah satu peluang serapan tenaga kerja terbesar berasal dari kebijakan hilirisasi sumber daya alam. Transisi menuju ekonomi hijau juga diyakini akan menjadi sumber pertumbuhan lapangan kerja baru.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Ketenagakerjaan Kemnaker Anwar Sanusi menyampaikan bahwa berdasarkanoutlooktersebut, jumlahgreen jobsdiproyeksikan mencapai 3,88 juta orang pada 2026. Hal ini seiring dengan berkembangnya energi baru terbarukan, ekonomi sirkular, elektrifikasi transportasi, dan modernisasi industri.

“Peluang kerja yang tercipta dari hilirisasi dan ekonomi hijau harus diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri,” kata Anwar dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Untuk mewujudkan hal tersebut, dia menilai pengembangan keterampilan menjadi faktor yang penting. Pasalnya, perubahan lanskap ketenagakerjaan juga mencakup perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), otomatisasi, digitalisasi, hingga tuntutan pembangunan berkelanjutan.

Anwar berpandangan bahwa Indonesia berada pada momentum penting untuk melakukan transformasi pasar kerja menuju struktur yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan, meskipun terdapat sejumlah tantangan. Sejumlah tantangan pasar kerja di Tanah Air berdasarkan kajian tersebut mencakup tingginya pekerja informal, kesenjangan kompetensi, hingga kebutuhan adaptasi terhadap transformasi digital.

Menurutnya, sebanyak 58% tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal. Kondisi ini dinilai menunjukkan bahwa transformasi pasar kerja menuju pekerjaan yang lebih produktif dan berkualitas masih perlu terus diperkuat.

Sementara itu, kesenjangan kompetensi tecermin dari data bahwa hanya sekitar 50% tenaga kerja memiliki literasi digital dasar hingga menengah, lebih rendah dari kebutuhan industri pada angka 80%. Berikutnya, terdapat tantangan peningkatan daya saing tenaga kerja nasional lantaran fenomenaskill mismatchalias ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan pendidikan dan kebutuhan dunia kerja.

Terkait transformasi digital, Anwar menyebut peluang pekerjaan berbasis platform digital terus berkembang. Namun demikian, aspek pengaturan hubungan kerja, perlindungan sosial, dan adaptasi regulasi ketenagakerjaan terhadap dinamika ekonomi digital dinilai masih menjadi tantangan.

Oleh karena itu, dia menyebut bahwa Kemnaker terus mendorong penguatan sistem pengembangan kompetensi nasional melalui strategilink and matchantara pelatihan vokasi dan kebutuhan dunia usaha serta industri. Upaya tersebut dilakukan melalui revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), penguatan pelatihan berbasis teknologi, pengembangan kompetensi digital dan energi hijau, serta harmonisasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan kebutuhan industri.

“Penguatan kompetensi tenaga kerja, peningkatan relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan menjadi kunci untuk memanfaatkan berbagai peluang yang muncul dari transformasi ekonomi dan teknologi,” ujar Anwar.

Ancaman Gelombang PHK

Di sisi lain, kalangan buruh memperingatkan bahwa potensi PHK meluas ke berbagai sektor sebagai dampak dari gejolak global dan masalah struktural industri dalam negeri. Pemerintah didorong lebih gesit dalam merumuskan kebijakan yang tepat, termasuk dalam memetakan serapan tenaga kerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyampaikan bahwa sedikitnya 50.000 buruh terancam PHK akibat kenaikan harga gas industri. Menurutnya, kenaikan harga industri saat ini sudah tak terjangkau oleh pelaku usaha.

Sejak geopolitik global bergejolak tahun ini, harga gas industri disebutnya telah merangkak naik dari US$8 per MMBtu (satuan standar internasional untuk mengukur jumlah energi panas dari gas bumi) menjadi US$22 per MMBtu.

“Ketika pengusaha tidak dapat membeli lagi gas industri, yang terjadi adalah berhenti produksi. Ketika berhenti produksi, pasti berpengaruh terhadap pekerja,” kata Andi Gani kepadaBisnismelalui sambungan telepon.

Dia menyatakan bahwa puluhan ribu buruh yang terancam PHK tersebut merupakan pekerja pabrik keramik. Menurutnya, salah satu pabrik produsen keramik terbesar yang terletak di Bekasi, Jawa Barat juga terancam tutup dan mem-PHK seluruh karyawan imbas harga gas industri yang berada di luar kemampuan perusahaan.

Andi Gani menyampaikan bahwa ancaman PHK ini menjadi cerminan sulitnya mempertahankan investasi yang stabil di Tanah Air. Dia mengaku bahwa hal ini turut menjadi kekhawatiran besar kalangan buruh, lebih lagi dalam mendatangkan investasi baru.

Menurutnya, pemerintah perlu tetap mengoptimalkan serapan tenaga kerja di sektor manufaktur padat karya, seperti tekstil hingga alas kaki. Kapasitas penyerapan tenaga kerja yang dapat menjangkau puluhan ribu orang dinilai menjadi alasan utama.

Pihaknya juga menggarisbawahi alur administratif sebagai aspek yang berdampak terhadap arus investasi. Andi Gani membandingkan perbedaan alur investasi di Vietnam dengan di Indonesia.

“Kita harus bisa bersaing dengan Vietnam. Sekarang Vietnam perizinan cepat, lalu birokrasinya sangat-sangat pendek. Jadi tidak rumit,” ujarnya.

Pelemahan Sektor Manufaktur

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai proyeksi Outlook Ketenagakerjaan 2026 terbilang ambisius, lantaran tidak menggambarkan penuh kondisi industri saat ini. Menurutnya, ada jarak yang cukup lebar antara optimisme makro yang disampaikan pemerintah dan kondisi sektor riil yang justru menunjukkan tanda-tanda pelemahan.

Dia menyoroti stagnansi aktivitas manufaktur yang tecermin dari indeks PMI manufaktur pada level 50,0 per Mei 2026. Di samping itu, pasar tenaga kerja juga belum mendukung lantaran lebih dari 23.000 pekerja terdampak PHK pada lima bulan pertama tahun ini, hingga adanya dampak berantai dari ketergantungan industri Tanah Air terhadap impor bahan baku.

Terkaitgreen jobs, dia menilai optimisme serapan jutaan lapangan kerja perlu dibaca secara lebih hati-hati. Porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional yang telah melampaui target 2026 belum diiringi kapasitas penciptaan pekerjaan yang besar.

“Struktur energinya masih didominasi sumber yang relatif mapan, sedangkan sektor yang biasanya menjadi penyerapgreen jobsdalam jumlah besar seperti tenaga surya, kendaraan listrik, dan ekonomi sirkular masih memiliki skala yang terbatas,” terang Yusuf kepadaBisnis.

Menurutnya, penciptaangreen jobstidak hanya bergantung pada investasi dan proyek baru, tetapi juga pada keberhasilan program reskilling, pendidikan vokasi, dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Yusuf menyebut angka 3,88 jutagreen jobslebih tepat dipandang sebagai potensi maksimum dalam skenario yang sangat ideal.

Dia berpendapat, untuk menilai apakah target tersebut benar-benar berada di jalur yang tepat, indikator yang digunakan semestinya mengarah ke statistik konkret seperti pergerakan PMI manufaktur, tren PHK bulanan, hingga realisasi kapasitas energi terbarukan non-PLTA. Dari sisi tenaga kerja, tingkat penyerapan lulusan vokasi di sektor prioritas serta peningkatan proporsi tenaga kerja formal juga dinilai perlu menjadi perhatian.

“Selama indikator-indikator tersebut belum menunjukkan perbaikan yang konsisten, proyeksi 3,88 jutagreen jobsmasih lebih dekat pada aspirasi kebijakan daripada realitas ekonomi yang sudah terbentuk,” tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani angkat bicara mengenai wacana relokasi sebagian produksi industri komponen otomotif dari Indonesia ke Vietnam. Ia menilai informasi tersebut perlu diverifikasi lebih lanjut.

"Keputusan relokasi produksi biasanya sangat spesifik dan bergantung pada kondisi masing-masing perusahaan, strategi prinsipal global, jenis industri, struktur biaya, hingga tuntutan pasar," ujar Shinta saat dihubungi Republika di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Namun, secara umum di luar wacana tersebut, Apindo melihat persaingan antarnegara dalam menarik dan mempertahankan investasi manufaktur semakin ketat. Jika melihat tren dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan-perusahaan global juga semakin banyak melakukan konsolidasi jaringan produksi, termasuk mengurangi atau merampingkan kapasitas produksi di sejumlah negara dan memusatkannya di lokasi yang paling efisien, produktif, dan strategis untuk melayani pasar regional maupun global.

Oleh karena itu, sambung Shinta, keputusan relokasi atau konsolidasi produksi tidak selalu berdiri sendiri, tetapi sering kali merupakan bagian dari penataan ulang rantai pasok global dan strategi prinsipal untuk menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi, biaya produksi, pasar, serta arah kebijakan industri di berbagai negara.

Ia menyampaikan, perusahaan global tidak hanya mempertimbangkan satu aspek biaya, tetapi juga kesiapan ekosistem industri secara keseluruhan, mulai dari kepastian regulasi, insentif investasi, rantai pasok lokal, produktivitas tenaga kerja, efisiensi logistik, ketersediaan lahan industri, kemudahan perizinan, hingga dukungan otoritas dalam menyelesaikan hambatan operasional.

"Indonesia sebenarnya memiliki fondasi manufaktur yang cukup kuat. Salah satu indikatornya adalah Manufacturing Value Added (MVA)," lanjut Shinta.

Pada 2024, nilai MVA Indonesia mencapai sekitar 265,07 miliar dolar AS dan menempatkan Indonesia di posisi ke-12 dunia serta peringkat kelima di Asia setelah China, Jepang, Korea Selatan, dan India. Artinya, dari sisi skala industri, Indonesia bukan pemain kecil dan menjadi salah satu basis manufaktur penting di kawasan.

"Namun, tantangan utama Indonesia saat ini bukan hanya soal ukuran industri, melainkan kecepatan transformasi industrinya," ungkap dia.

Dalam periode 2020–2024, lanjut dia, MVA Indonesia tumbuh sekitar 16,1 persen atau masih lebih rendah dibandingkan India yang tumbuh sekitar 29,2 persen dan Vietnam yang tumbuh sekitar 46,3 persen pada periode yang sama.

Shinta menyampaikan hal ini menunjukkan bahwa meskipun skala manufaktur Indonesia saat ini masih lebih besar dibandingkan Vietnam, negara kompetitor di kawasan bergerak lebih agresif dalam memperkuat kapasitas produksi, rantai pasok, ekspor manufaktur, serta ekosistem industrinya.

"Kita terus mencermati pergerakan negara kompetitor di kawasan, seperti Vietnam yang cukup agresif membangun ekosistem industri yang terintegrasi, memperkuat klaster manufaktur, memperluas akses pasar melalui free trade agreement (FTA), kepastian dan dukungan regulasi, hingga memperbaiki layanan investor," lanjut Shinta.

Dengan kata lain, sambung dia, Indonesia memiliki modal besar, tetapi keunggulan tersebut harus terus diperkuat melalui kepastian kebijakan, insentif yang konsisten dan berdampak, perizinan yang cepat, efisiensi logistik, penguatan vokasi, dan berbagai aspek lainnya.

Tanpa transformasi tersebut, lanjut Shinta, Indonesia berisiko kalah cepat dari negara-negara yang lebih agresif dalam membangun ekosistem manufaktur yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan investor global.

"Karena itu, langkah yang perlu dilakukan pemerintah bukan hanya merespons apabila sudah ada rencana relokasi, tetapi juga memperkuat mekanisme early warning dan investor aftercare," ungkap dia.

Shinta mengatakan dialog secara proaktif perlu terus dilakukan dengan perusahaan-perusahaan yang telah beroperasi (existing companies), termasuk prinsipal globalnya, untuk memahami kendala yang mereka hadapi dan mencari solusi sebelum keputusan relokasi benar-benar diambil.

Shinta menilai Indonesia perlu menciptakan momentum untuk meningkatkan kembali daya saing ekosistem manufaktur nasional.

Shinta mengajak seluruh pihak tidak hanya melihat relokasi sebagai keputusan individual perusahaan, tetapi juga sebagai sinyal bahwa Indonesia perlu bergerak lebih cepat dalam memperkuat kepastian investasi, produktivitas, logistik, perizinan, rantai pasok, serta roadmap industri agar tetap menjadi basis produksi yang kompetitif di kawasan.

"Dalam semangat Indonesia Incorporated, Apindo siap menjadi mitra pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut," kata Shinta.

Jakarta (ANTARA) - Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengatakan pemerintah bersama serikat buruh atau pekerja melakukan penguatan upaya mitigasi pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, Said Iqbal mengatakan langkah mitigasi PHK sangat diperlukan di tengah ancaman ketidakpastian ekonomi global akibat perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel dan Iran.

“Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Presiden Prabowo Subianto agar dilakukan mitigasi terhadap berbagai persoalan yang berpotensi timbul di perusahaan-perusahaan sebagai dampak situasi global yang terus memburuk,” katanya.

Terdapat sejumlah kasus yang harus segera diantisipasi oleh pemerintah bersama serikat buruh untuk menghindari PHK massal, katanya menjelaskan.

“Amanat Presiden kepada saya adalah memitigasi persoalan yang mungkin timbul di perusahaan. Karena itu, saya bergerak cepat turun ke lapangan,” kata Said.

“Mitigasi yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Saya tidak bisa mengambil eksekusi, tetapi melakukan analisis dan memberikan saran,” ujar dia menambahkan.

Selain itu, Said menegaskan bahwa pemerintah dapat bersinergi dengan serikat buruh dan juga akan menjalin komunikasi dengan kalangan pengusaha.

Sementara itu, ia mengatakan terdapat sejumlah temuan PHK di sejumlah wilayah seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta.

Beberapa di antaranya adalah 2.500 pekerja terancam PHK di PT Pakerin di Mojokerto, dan 4.000 pekerja terancam PHK di PT Fengtai Bandung.

“Hasil temuan tersebut memang benar. Akibat perang Iran melawan Amerika dan Israel yang menimbulkan ketidakpastian ekonomi dunia, sangat memengaruhi perusahaan yang berorientasi ekspor dan perusahaan yang bahan bakunya berasal dari impor. Permintaan barang dari luar negeri menurun sehingga produksi perusahaan ikut menurun,” katanya menjelaskan.

Di Jawa Timur, tepatnya di Pasuruan dan Mojokerto, Said juga menemukan potensi ancaman terhadap dua perusahaan komponen otomotif yang mempekerjakan ribuan pekerja.

"Informasi awal menunjukkan situasi perang yang berkepanjangan membuat prinsipal dari Jepang berencana memindahkan investasinya ke negara lain dan lebih berfokus pada pengembangan mobil listrik di Vietnam," ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menanggapi adanya laporan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 133 buruh pabrik garmen PT Amos Indah Indonesia (AII).

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyampaikan telah melakukan inspeksi dan memediasi kasus PHK di perusahaan yang menempati Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Jakarta Utara pada Kamis (18/6/2026).

“Tadi perusahaan menawarkan perbaikan perhitungan hak-hak pekerja sebesar satu kali ketentuan yang berlaku dari yang sebelumnya 0,5 kali,” kata Afriansyah dalam keterangan resmi, Jumat (19/6/2026).

Menurutnya, langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas audiensi yang diterima Kemnaker dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) pada 4 Juni 2026 lalu.

Dalam mediasi yang mempertemukan serikat pekerja dan manajemen perusahaan, Afriansyah mendorong kedua belah pihak untuk mengedepankan dialog guna mencapai penyelesaian yang terbaik bagi semua pihak.

Dia lantas menjelaskan bahwa manajemen PT AII menyampaikan peningkatan tawaran kompensasi kepada para pekerja. Tawaran tersebut menjadi salah satu poin yang dibahas dalam upaya mendorong tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Afriansyah pun mengimbau agar 133 buruh yang terdampak PHK dapat mempertimbangkan secara saksama tawaran yang telah disampaikan perusahaan.

Apabila kesepakatan tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dapat dilanjutkan melalui mekanisme hubungan industrial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Jika belum tercapai kesepakatan, masih tersedia mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Menurut Afriansyah, pihaknya akan terus mengawal proses penyelesaian kasus PHK tersebut.

Dia juga menyampaikan bahwa Kemnaker akan memfasilitasi komunikasi antara pekerja dan perusahaan, agar hak-hak pekerja dapat terpenuhi sesuai ketentuan.