Kami ingin memastikan nelayan memahami batas wilayah penangkapan ikan, mengetahui risiko hukum apabila melanggar....

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Australia Fisheries Management Authority (AFMA) memperkuat edukasi hukum bagi nelayan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, guna mencegah pelanggaran penangkapan ikan lintas batas.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan wilayah Merauke yang berbatasan langsung dengan Australia memerlukan perhatian khusus, agar nelayan memahami batas wilayah penangkapan ikan serta risiko hukum apabila memasuki perairan negara lain tanpa izin.

“Kami ingin memastikan nelayan memahami batas wilayah penangkapan ikan, mengetahui risiko hukum apabila melanggar, sekaligus mendorong praktik penangkapan ikan yang legal, aman, dan bertanggung jawab," ujar Latif dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Kegiatan yang berlangsung pada 25-27 Juni 2026 tersebut digelar di Desa Kumbe, Lampu Satu, dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Samkai, Merauke, dengan melibatkan nelayan, pelajar, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, serta masyarakat pesisir.

Menurut Latif, penguatan literasi hukum merupakan bagian dari program modernisasi perikanan tangkap yang tidak hanya berfokus pada peningkatan produktivitas dan pengembangan armada, tetapi juga peningkatan kapasitas nelayan dalam memahami regulasi, mematuhi batas wilayah penangkapan, serta menerapkan praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab.

Selama kegiatan, peserta memperoleh materi mengenai batas wilayah laut Indonesia dan Australia, risiko hukum dan keselamatan akibat penangkapan ikan lintas batas, perlindungan bagi WNI yang menghadapi proses hukum di luar negeri, hingga upaya pemberantasan praktik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing.

Langkah tersebut dilakukan di tengah masih tingginya kasus pelanggaran penangkapan ikan oleh kapal nelayan Indonesia di Australian Fishing Zone (AFZ), yakni wilayah perairan Australia yang membentang dari tiga hingga 200 mil laut dari garis pantai negara tersebut.

Berdasarkan studi "The Behavioral Drivers of Illegal Indonesian Small-Scale Transboundary Fishing in the Australian Fishing Zone" yang diterbitkan jurnal Maritime Studies pada Oktober 2025 menggunakan data AFMA, pelanggaran penangkapan ikan oleh nelayan skala kecil Indonesia di AFZ masih menjadi persoalan selama beberapa dekade.

Jumlah kapal nelayan Indonesia yang dicegat di AFZ, juga tercatat masih relatif tinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan studi tersebut, otoritas Australia mencegat 337 kapal Indonesia pada tahun fiskal 2021/2022. Angka itu sempat turun menjadi 125 kapal pada 2022/2023, namun kembali meningkat menjadi 237 kapal pada 2023/2024.

Sementara itu, hingga 7 Januari 2025, otoritas Australia telah mencegat 172 kapal Indonesia pada tahun fiskal 2024/2025, meski data tersebut masih bersifat sementara.

Latif berharap pemahaman terhadap batas wilayah dan aturan penangkapan ikan sejak dini mampu menekan pelanggaran lintas batas, sekaligus melindungi nelayan Indonesia dari risiko hukum saat melaut.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) dan PT Pupuk Indonesia (Persero) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di Jakarta pada Rabu, 1 Juli 2026. Kerja sama ini dilakukan untuk menjajaki berbagai peluang kolaborasi strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung keberlanjutan pasokan bahan baku bagi industri pupuk demi pangan nasional.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menyatakan bahwa sinergi ini merupakan wujud nyata dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam membangun kemandirian bangsa melalui swasembada energi dan pangan.

“Tidak ada bangsa yang benar-benar berdaulat tanpa energi, dan tidak ada bangsa yang benar-benar kuat tanpa pangan. Karena itu, sinergi Pertamina dan Pupuk Indonesia merupakan perpaduan dua fondasi utama kedaulatan Indonesia, yakni energi dan pangan,” terang Simon pada kegiatan penandatanganan MoU tersebut.

Simon melanjutkan, kolaborasi ini telah menjadi kebutuhan strategis. Pertamina terus menjalankan transformasi melalui Dual Growth Strategy dengan memperkuat bisnis inti untuk menjaga ketahanan energi nasional, sekaligus membangun bisnis rendah karbon melalui berbagai inovasi menuju Net Zero Emission. Di sisi lain, Pupuk Indonesia memegang peran strategis dalam menjaga produktivitas pertanian nasional serta memperkuat industri petrokimia Indonesia.

“Ketika dua kekuatan ini dipadukan, saya percaya kita tidak hanya menciptakan efisiensi, tetapi juga membangun sebuah ekosistem strategis yang memperkuat fondasi industri dan ekonomi bangsa Indonesia,” jelas Simon.

Membangun Ekosistem Industri Nasional yang Berdaya Saing

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan sektor energi yang kuat untuk menggerakkan roda industri, serta industri yang tangguh untuk mendukung ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Pertamina dan Pupuk Indonesia mengemban mandat yang saling melengkapi. Ketika kedua mandat tersebut dipadukan, yang kita bangun bukan sekadar hubungan antarperusahaan, melainkan kemitraan yang memperkuat ekosistem industri nasional, meningkatkan daya saing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” terang Rahmad.

Rahmad menambahkan, perpaduan antara kompetensi Pertamina di sektor energi dan pengalaman Pupuk Indonesia di sektor pupuk serta petrokimia akan menghasilkan nilai tambah yang jauh lebih besar, baik bagi kedua perusahaan maupun bagi Indonesia secara luas.

“Oleh karena itu, sinergi antara Pertamina dan Pupuk Indonesia merupakan langkah penting untuk mengintegrasikan kekuatan kedua perusahaan dalam menjawab tantangan sekaligus menangkap peluang pertumbuhan di masa depan,” tambah Rahmad.

Nota Kesepahaman ini nantinya akan menjadi landasan bagi Pertamina dan Pupuk Indonesia untuk mengeksplorasi berbagai peluang kerja sama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan kompetensi, aset strategis, dan kapabilitas masing-masing.

Kolaborasi ini juga diharapkan mampu memperkuat ekosistem industri nasional, mendorong program hilirisasi, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia, serta memperkuat daya saing industri dalam negeri di kancah global.

JAKARTA - Tim pengacara memutar video penangkapan yang dialami Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya di sidang praperadilan, hari ini. Video tersebut diputar saat tim pengacara tengah menanyai para saksi, salah satunya sopir Roy Suryo, M Khoiri.

Khoiri merupakan salah satu orang yang juga memvideokan penangkapan kliennya tersebut. Di persidangan, Khoiri menyebutkan, polisi saat mendatangi rumah Roy Suryo tidak menunjukkan dokumen atau kertas penangkapan dan penggeledahan.

Adapun dalam video yang diputar, tampak istri Roy Suryo menolak suaminya itu ditangkap dan dibawa oleh polisi. Sebab polisi seharusnya berhadapan dahulu dengan pengacaranya. "Anda tidak boleh begitu. Anda lewat kuasa hukum saya dulu, saya tidak menghalangi. Anda membawa suami saya itu adalah hal yang ilegal," kata istri Roy dalam video.

Petugas kepolisian menyebutkan jika mereka melakukan penangkapan tersebut berdasarkan surat perintah penangkapan dan penggeledahan. Polisi juga menyerahkan surat penangkapan tersebut pada istri Roy Suryo, tapi sang istri menolak.

"Ibu, kami berhak, ini kami serahkan surat penangkapan kepada Ibu. Ini surat penangkapannya kami serahkan kepada Ibu. Tapi saya harus menunggu kuasa hukum saya. Pak Roy selama ini kooperatif," jelas istri Roy.

Dalam rekaman, istri Roy Suryo tampak geram dengan penangkapan terhadap suaminya itu karena dianggap ilegal. Petugas juga sempat menenangkan istri Roy Suryo atas penangkapan tersebut.

"Kami minta maaf kalau ibu tidak nyaman, ini emang kondisinya tidak menyenangkan," kata petugas.

MEDAN - Yayasan Sihatihat Sanjaya Center (YSSC) menegaskan komitmennya dalam mendukung pemulihan lingkungan melalui gerakan penghijauan. Hal itu, sebagai langkah nyata mengurangi emisi karbon sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim .

Ketua Yayasan Sihatihat Sanjaya Center, Hari S Siregar, mengatakan banjir Sumatera , khususnya Kabupaten Tapanuli Utara, menjadi pengingat bahwa kerusakan lingkungan telah meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi yang semakin sering terjadi. Menurutnya, berkurangnya tutupan hutan, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, serta perubahan iklim harus dijawab dengan aksi nyata melalui rehabilitasi lingkungan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pemulihan Bencana Sumatera Butuh Dana Rp130 Triliun

"Menjaga keseimbangan alam bukan lagi sekadar pilihan, tetapi tanggung jawab kita bersama. Penanaman pohon merupakan langkah sederhana yang memberikan dampak besar bagi keberlangsungan lingkungan dan keselamatan masyarakat di masa depan," katanya wartawan, Rabu (1/7/2026).

Melalui gerakan Spirit Green, YSSC mengajak pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, komunitas, serta generasi muda untuk bersama-sama melakukan penanaman pohon di berbagai wilayah yang membutuhkan rehabilitasi lingkungan.

Penanaman pohon tidak hanya bertujuan menghijaukan kembali kawasan yang mengalami degradasi juga meningkatkan daya serap tanah terhadap air, mengurangi potensi banjir, mencegah erosi, menjaga sumber mata air, serta melindungi keanekaragaman hayati.

Selain manfaat ekologis tersebut, pohon juga berperan sebagai penyerap karbon dioksida (CO2) yang efektif sehingga mampu membantu menekan laju pemanasan global. "Setiap pohon yang kita tanam adalah investasi bagi masa depan. Semakin luas ruang hijau yang kita bangun, semakin besar pula kontribusi Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dan menghadapi perubahan iklim global," tegasnya.

Hari menilai penyelesaian persoalan lingkungan tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, akademisi, hingga organisasi masyarakat agar gerakan penghijauan menjadi program berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial.

"Kami ingin gerakan menanam pohon menjadi budaya bersama. Lingkungan yang sehat hanya dapat terwujud apabila seluruh pihak memiliki komitmen yang sama untuk merawat dan melestarikannya," lanjutnya. BNPB Ungkap Indonesia Peringkat Ketiga Negara dengan Risiko Bencana Tertinggi di Dunia

YSSC, lanjut Hari, akan terus mengembangkan berbagai program pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satu aksi nyatanya juga dibuktikan dengan menanam pohon di Desa Lae Monong, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

"Kami mengajak seluruh masyarakat menjadikan setiap pohon yang ditanam sebagai warisan untuk generasi mendatang. Bersama-sama kita wujudkan Sumatera Utara dan Indonesia yang lebih hijau, lebih tangguh menghadapi perubahan iklim, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengurangan emisi karbon demi masa depan yang lestari dan berkeadilan," tuturnya.

Semarang (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan iklim investasi di wilayahnya tetap kondusif meski dunia tengah dihadapkan pada berbagai tantangan geopolitik global dan tekanan fiskal.

"Jawa Tengah masih menjadi kawasan yang menarik untuk mengembangkan investasi, terutama industri padat karya, tetapi tidak menutup kemungkinan industri padat modal," katanya di Semarang, Selasa malam.

Bahkan, Jateng dinilai masih menjadi magnet bagi investor berkat berbagai kemudahan dan dukungan yang disiapkan pemerintah daerah.

Ahmad Luthfi menyampaikan pernyataan itu dalam acara Business Dinner bersama pelaku usaha dan stakeholders perekonomian se-Jateng yang dihadiri oleh sebanyak 105 investor dan pelaku usaha.

Mulai dari investor penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN), pengelola kawasan industri, hingga jajaran Bank Jateng

Karena itu, Pemerintah Provinsi Jateng terus memperkuat daya saing investasi melalui penyederhanaan perizinan, jaminan keamanan, hingga penyediaan tenaga kerja yang siap pakai melalui balai latihan kerja, pendidikan vokasi, dan perguruan tinggi.

Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil. Pada periode Januari-Maret 2026, dengan realisasi investasi di Jateng mencapai Rp23,02 triliun atau 23,23 persen dari target investasi tahun ini sebesar Rp99,09 triliun.

Investasi tersebut, terdiri atas PMA sebesar Rp12,98 triliun dan PMDN Rp10,04 triliun, dengan penyerapan sekitar 92 ribu tenaga kerja dari 24.957 proyek.

Sementara itu sepanjang 2025, realisasi investasi Jateng mencapai Rp110,64 triliun dengan penyerapan 418.138 tenaga kerja.

Selain memperkuat pelayanan investasi, Pemprov Jateng juga menyiapkan pengembangan 12 kawasan industri baru yang tersebar di Kabupaten Rembang, Demak, Kendal, Batang, Brebes, Cilacap, Banyumas, Kebumen, Semarang, Boyolali, Grobogan, dan Kota Semarang.

Infrastruktur logistik diperkuat melalui pengembangan pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan dry port (tempat bongkar muat) di Kawasan Industri Batang dan Kendal, guna mendukung aktivitas industri.

Dalam kesempatan itu, Luthfi juga mendorong investor memanfaatkan layanan Bank Jateng sebagai bagian dari ekosistem investasi daerah.

Menurut dia, penggunaan bank tersebut akan memperkuat perputaran ekonomi di Jateng karena mayoritas saham Bank Jateng dimiliki pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Jateng Bambang Widyatmoko menyatakan pihaknya siap menjadi mitra strategis investor melalui layanan pembiayaan investasi, modal kerja, hingga transaksi perbankan.

Bank Jateng juga membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan pelaku usaha untuk mendukung pertumbuhan investasi di Jateng.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kubu Roy Suryo baru saja membacakan replik menanggapi jawaban dari Polda Metro Jaya atas penangkapannya di kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Roy tetap meminta hakim terkait penangkapan dan penahanannya dinyatakan tidak sah.

"Demi tegaknya hukum di negara kita tercinta ini, kami memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal untuk mengabulkan permohonan praperadilan dari pemohon untuk seluruhnya," ujar pengacara Roy Suryo, Refly Harun saat membacakan replik persidangan, Selasa (30/6/2026).

Dalam repliknya itu, kubu Roy Suryo menilai serangkaian tindakan kepolisian, mulai dari penggeledahan, penangkapan, hingga penahanan cacat hukum dan melanggar hak konstitusional. Dalam replik itu, intinya kubu Roy Suryo mempersoalkan sah tidaknya penggeledahan rumah yang dilakukan tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat yang berwenang.

Kedua, terkait sah atau tidaknya Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/703/VI/Res.1.14/2026/Ditreskrimm/Polda Metro Jaya tertanggal 19 Juni 2026. Ketiga, terkait Surat Perintah Penahanan Nomor:SP.Han/458/VI/Res.1.14.1/2026/Ditreskrimum/Polda Metro Jaya dengan tanggal yang sama.

Menurut tim kuasa hukum, tindakan kepolisian tersebut tidak bersesuaian dengan Pasal 1 ayat 3 juncto Pasal 28D ayat 1 dan Pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, serta melanggar asas kepastian hukum.

Selain meminta pembatalan surat perintah penangkapan dan penahanan, kubu Roy Suryo mendesak agar berkas penyidikan yang telah atau akan dilimpahkan ke pihak Kejaksaan (Turut Termohon) dinyatakan tidak sah dan melawan hukum.

Bahkan, tim kuasa hukum Roy Suryo meminta agar pihak Kejaksaan tidak membacakan surat dakwaan sebelum putusan praperadilan ini diputus. Lebih lanjut, tim kuasa hukum memohon agar harkat, martabat, dan nama baik Roy Suryo dipulihkan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Memerintahkan Turut Termohon (Kejaksaan Jaksel) untuk tidak membacakan surat dakwaan sebelum adanya putusan praperadilan a quo selesai dan diputus. Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Hakim yang menerima dan memeriksa permohonan praperadilan perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya," kata Refly.

Sidang Roy Suryo ditunda lantaran pihak Polda Metro Jaya selaku Termohon dan Kejari Jakarta Selatan selaku Turut Termohon mengajukan Duplik. Sidang kembali digelar pukul 18.30 WIB di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan beragendakan pembacaan Duplik.

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat menerima kunjungan Menteri Suistanable dan Lingkungan Singapura Grace Fu di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Plaza Kuningan, Jakarta, Senin (29/6/2026). Dalam pertemuan itu, keduanya menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU).

“Kami menandatangani MoU yang akan ditindaklanjuti dengan kerja sama-kerja sama operasional. MoU itu jadi payung tapi nanti yang dikerjakan ada banyak hal. Antara lain soal climate change, manajemen sampah, kesiapan menghadapi el nino. Kita tidak hanya memikirkan mengatasi api kebakaran tapi yang kita kerjakan adalah supaya api itu tidak ada, jadi memitigasi. Mitigasi itu akan kita kerjakan terus," kata Jumhur usai penandatangan MoU Indonesia dan Singapura.

Jumhur mengaku bersyukur ada komitmen dari Singapura untuk ikut membantu bersama-sama Indonesia upaya pencegahan kebakaran lahan dan hutan dijadikan sebagai program regional, bukan hanya program nasional. Jadi, kalau ada asap akibat kebakaran lahan, maka Singapura akan ikut membantu Indonesia dalam penanganannya.



“Kita akan bekerja keras, kita sudah kerjakan seperti misalnya membuat bloking kanal-kanal sehingga air yang tersisa yang ada bisa ditampung. Dari BNPB kerja sama membuat hujan buatan, airnya tertampung dan tidak mengalir lagi ke sungai tapi ke kanal-kanal. Sehingga air tanah gambut terus teraliri air jadi basah dan itu akan jadi penangkal kebakaran lahan dan hutan," kata Jumhur.

Jumhur berharap semakin banyak pihak yang mau terlibat dalam upaya membantu memitigasi sebelum terjadinya bencana kebakaran lahan atau hutan. Indonesia juga bisa banyak belajar dari Singapura soal berbagai hal termasuk teknologi ramah lingkungan.

Saat ditanya apakah dalam MoU itu termasuk kerja sama perdagangan karbon, Jumhur mengaku mendengar sudah banyak investor dari Singapura yang stand by dan bersiap-siap untu berinvestasi ikut serta dalam perdagangan karbon Indonesia. “Kita akan launch pada 9 Juli Jam 3 sore untuk memulai penerapan Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK). Sehingga sejak itu kita sudah bisa mulai memperdagangkan karbon," ungkap Jumhur.

Khusus soal perdagangan karbon, Jumhur mewanti-wanti agar benefit atau keuntungan dari perdagangan karbon yang paling penting adalah untuk warga lokal. "KLH akan memastikan ada regulasi yang mengatur bahwa perdagangan karbon bukan permainan spekulan. Tapi kita pastikan punya manfaat bagi local people. Hasil dari hutan atau sumber oksigen itu adalah untuk mereka yang ada di sana. Sehingga dengan begitu mereka bisa menjaga lingkungannya," kata Jumhur.

Sebab, kata Jumhur, kalau warga lokal tidak mendapatkan pembagian yang adil dari perdagangan karbon, maka mereka tidak akan mau ikut menjaga lingkungannya. Akibatnya akan membuat harga karbon jadi murah. "Kita ingin menjaga agar orang di bawah sejahtera, menjaga lingkungan. Lagi pula biasanya komunitas internasional akan menghargai apabila perdagangan karbon itu menghargai penduduk lokal," tutur Jumhur.

Selain kesepakatan perdagangan karbon, dalam MoU tersebut juga membahas kerja sama waste management. Dimulai dengan studi kasus. Kemudian juga kerja sama recycling dan farming water. "Singapura sudah punya pengalaman yang luar biasa, memanfaatkan energi baru terbarukan. Indonesia bisa mendapatkan pengetahuan soal itu," ungkap Jumhur.

Jumhur mengungkapkan, dalam kesempatan itu juga turut dibahas soal kemungkinan produksi gas metan berasal dari kelapa sawit yang akan dibuat jadi metan capture. Jadi dari beberapa banyak metan capture itu dikumpulkan jadi gas yang dipooling kemudian bisa dialirkan ke Singapura jadi bio energi.

"Barusan kami bertemu dengan PGN dan sudah mulai menyiapkan. Artinya emisi dari gas metan yang lebih jahat 30 kali dari Co2 itu bisa direduce jadi sesuatu yang bermanfaat menghasilkan gas yang baik, bersih untuk pembakaran. Kalau itu terjadi maka mungkin Singapura akan menjadi penerima manfaat proses ini," ujar Jumhur.

Sementara itu, Menteri Suistanable dan Lingkungan Singapura Grace Fu mengaku senang dengan pertemuan Menteri LH Moh Jumhur Hidayat yang menghasikan sesuatu yang positif berupa nota kesepahaman di bidang suistanable dan lingkungan hidup bagi kedua negara, Indonesia dan Singapura.

"Tadi kami dijelaskan secara komprensif dengan banyak hal positif yang telah dilakukan dan rencana ke depan Indonesia seperti menghadapi el nino, termasuk managemen sampah, dan climate change. MoU ini adalah langkah besar sebagai tanda awal untuk keberlanjutan pembicaraan dan event yang dilakukan berikutnya," kata Grace Fu.

Beberapa area yang difokuskan dalam MoU ini meliputi ekonomi sirkular, manajemen lingkungan, climate change, dampak polusi, dan pekerjaan hijau atau Green Jobs.

Banyuwangi (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, mengoperasikan sebanyak 28 hingga 30 armada kapal feri setiap hari untuk mempercepat penanganan kepadatan dan mengurai antrean kendaraan.

General Manajer PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang Arief Eko Kurniansjah di Banyuwangi, Minggu, menyampaikan sebagai langkah percepatan layanan ASDP mengoperasikan 28 hingga 30 kapal setiap hari termasuk dukungan kapal pada Dermaga Bulusan, Dermaga LCM dan Dermaga Ponton guna meningkatkan kapasitas angkut.

"Seluruh sumber daya operasional di lapangan telah kami optimalkan untuk mempercepat penguraian antrean kendaraan di Pelabuhan Ketapang," kata dia.

Menurut Arief, pengaturan dermaga juga disesuaikan berdasarkan karakteristik kendaraan, dan untuk Kendaraan pribadi diprioritaskan melalui Dermaga MB I, MB II, MB III dan Dermaga Ponton.

Sedangkan kendaraan logistik besar atau angkutan barang, lanjut dia, dilayani melalui Dermaga MB IV dan Dermaga LCM, untuk meminimalkan benturan dan mempercepat proses bongkar muat.

"Selain itu, kami juga menerapkan pola tiba-bongkar-berangkat (TBB) untuk mempercepat siklus pelayaran. Bersama seluruh pemangku kepentingan kami juga melakukan pengaturan lalu lintas, pengelompokan kendaraan dan pemanfaatan kantong parkir Dermaga Bulusan agar antrean dapat terurai secara bertahap," kata Arief.

Sementara di sisi darat, kata Arief, ASDP bersama Satlantas Polresta Banyuwangi mengaktifkan kantong parkir Bulusan sebagai buffer zone yang mampu menampung sekitar 400 kendaraan logistik, truk golongan VI ke atas diarahkan memasuki area tersebut sebagai bagian dari delaying system hingga dermaga siap menerima muatan baru.

"Kendaraan kecil dan kendaraan pribadi dari arah selatan Banyuwangi dialihkan melalui jalan lingkar Pelabuhan Ketapang guna mengurangi kepadatan pada ruas arteri menuju pelabuhan," kata dia.

Arief menambahkan, ASDP juga terus berkoordinasi dengan BMKG dan otoritas terkait untuk memantau perkembangan cuaca dan menyesuaikan pola operasi apabila diperlukan.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Pegadaian (Persero) dan PT Pupuk Kalimantan Timur resmi menyatukan langkah strategis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman tentang sinergi bisnis lintas industri. Bertempat di Kantor Pusat Pegadaian, Jakarta, pada Selasa (24/6).

Dengan mengusung tema besar "Sinergi untuk Mengemaskan Indonesia”, kemitraan yang dirancang untuk memperkuat fondasi ekonomi kedua belah pihak ini akan berlangsung dalam jangka waktu tiga tahun, hingga 24 Juni 2029. Prosesi penandatanganan perjanjian kemitraan ini dilakukan langsung oleh Direktur Pemasaran, Penjualan dan Pengembangan Produk PT Pegadaian (Persero), Selfie Dewiyanti, bersama Direktur Keuangan & Umum PT Pupuk Kaltim, Qomaruzzaman. Langkah kolaboratif ini didasari oleh visi bersama untuk mewujudkan ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan berorientasi pada masa depan.

Melalui integrasi kekuatan masing-masing korporasi, kerja sama ini secara khusus ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus tingkat literasi keuangan karyawan Pupuk Kaltim, serta membangun budaya investasi yang sehat guna mendukung program inklusi keuangan nasional yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Selfie Dewiyanti, mengungkapkan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian penting dari komitmen berkelanjutan Pegadaian untuk memperluas pemanfaatan instrumen investasi aman ke sektor industri manufaktur dan petrokimia nasional. Menurutnya, Pegadaian ingin hadir mendampingi seluruh elemen pekerja di Indonesia agar memiliki ketahanan finansial yang kokoh melalui manajemen aset yang cerdas dan likuid.

"Kami sangat menyambut baik kemitraan strategis dengan Pupuk Kaltim ini sebagai wujud nyata dari misi besar kami dalam mengEMASkan Indonesia. Melalui program literasi keuangan terstruktur dan penyediaan berbagai pilihan fasilitas pengelolaan keuangan pribadi, kami berharap seluruh karyawan Pupuk Kaltim dapat merencanakan masa depan finansial mereka secara lebih bijak. Kami telah menyiapkan berbagai skema yang sangat kompetitif, mulai dari produk investasi Tabungan Emas hingga ragam fasilitas pembiayaan produktif yang dapat diakses dengan mudah oleh para karyawan," ujar Selfie.

Kolaborasi komprehensif ini akan diwujudkan melalui serangkaian program edukasi finansial yang terencana serta penyediaan akses langsung terhadap platform pengelolaan keuangan milik Pegadaian bagi internal Pupuk Kaltim. Para karyawan Pupuk Kaltim akan mendapatkan keuntungan berupa kemudahan kepemilikan aset investasi, perlindungan nilai keuangan dari inflasi melalui emas, hingga fasilitas pembiayaan dengan skema khusus yang dirancang ramah bagi kesejahteraan pekerja. Sinergi ini juga membuka peluang integrasi layanan yang lebih fleksibel di antara kedua entitas besar tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, Qomaruzzaman menegaskan bahwa peningkatan literasi dan kesejahteraan finansial karyawan merupakan pilar krusial dalam menjaga produktivitas serta pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Kemitraan dengan Pegadaian dipandang sebagai solusi cerdas untuk mengedukasi seluruh jajaran karyawan agar terhindar dari jeratan instrumen keuangan ilegal yang tidak sehat di era digital.

Kedepannya Pegadaian dan Pupuk Kaltim berkomitmen untuk terus menggali berbagai potensi perluasan kerja sama lainnya. Langkah proaktif ini diharapkan tidak hanya memberikan dampak keuntungan ekonomi bagi kedua perusahaan, melainkan mampu menjadi contoh nyata sinergi korporasi nasional dalam menggerakkan roda inklusi keuangan yang merata dan berkelanjutan di Indonesia.

SEMARANG - PAMA Group (PT Pamapersada Nusantara) bersama jurnalis berbagai media akan melakukan penanaman 2.000 bibit mangrove di kawasan pesisir Mangunharjo, Semarang, pada Kamis (25/6/2026). Kegiatan pelestarian lingkungan ini menjadi puncak Media Gathering PAMA Group 2026 yang dipusatkan di Gumaya Hotel Semarang.

Aksi tanam ribuan bibit mangrove ini telah menjadi agenda tahunan PAMA Group. Mengusung semangat kolaborasi untuk berkelanjutan, manajemen perusahaan tersebut bersama para jurnalis menjadikan kegiatan ini sebagai simbol komitmen bersama dalam mendukung upaya rehabilitasi kawasan pesisir.

Ini sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem pantai yang memiliki peran strategis sebagai pelindung alami dari abrasi, habitat berbagai biota, serta penyerap karbon yang efektif.

"Ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan," kata Abdul Nasir Maksum, Director of Human Capital, Corporate Culture, General Service & Social Responsibility PT Pamapersada Nusantara dalam diskusi pada Rabu malam.

"Pesisir tidak hanya menjadi tempat hidup bagi spesies flora dan fauna, tapi juga menjadi benteng alami yang melindungi masyarakat dari abrasi atau gelombang pasang serta dampak perubahan iklim," paparnya.

Dia menekankan bahwa ini bukan sekadar tanam bibit pohon semata, melainkan upaya yang berkelanjutan. "Jadi, kita ingin membuat mangrove yang ada di sana bisa mencegah abrasi dan kerusakan lingkungan. Ini relevan dalam pelestarian lingkungan," terangnya.

Sebelum kegiatan penanaman dilakukan, para peserta mendapatkan pembekalan mengenai pentingnya konservasi ekosistem pesisir dan mangrove melalui sesi berbagi ilmu yang menghadirkan Prefesor Nana Kariada Tri Martuti; Kepala Sub Direktorat Konservasi Universitas Negeri Semarang (UNNES), dan Vania F Herlambang; environmental enthusiast yang juga dikenal sebagai Puteri Indonesia Lingkungan 2018.

"Yang menarik dan penting dari upaya PAMA Group ini adalah berkelanjutan, tidak tanam terus selesai," kata Profesor Nana.

Menurut akademisi UNNES tersebut, upaya pelestarian lingkungan oleh PAMA Group di pesisir Semarang ini juga relevan dengan program Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. "Jadi, gubernur ini mempunyai program 'Mageri Segoro'," ujarnya.

"Keberhasilan konservasi mangrove tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi antara akademisi, dunia usaha, pemerintah, media, dan masyarakat agar upaya pelestarian dapat berjalan secara berkelanjutan," paparnya.

Perwakilan Manajemen PAMA menyampaikan bahwa Media Gathering bukan sekadar agenda tahunan perusahaan, tetapi menjadi ruang untuk membangun komunikasi yang lebih erat, terbuka, dan kolaboratif dengan insan media yang selama ini menjadi mitra strategis perusahaan.

"Media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang edukatif kepada masyarakat. Melalui Media Gathering PAMA Group 2026, kami ingin memperkuat hubungan baik yang telah terjalin sekaligus menghadirkan pengalaman bersama yang memberikan manfaat nyata bagi lingkungan," kata perwakilan Manajemen PAMA.

Sementara itu, Vania menilai bahwa aksi penanaman mangrove memiliki makna yang lebih besar daripada sekadar menanaman pohon. Menurutnya, setiap bibit yang ditanam merupakan bentuk investasi untuk masa depan lingkungan dan generasi mendatang.

"Menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Melalui kegiatan seperti ini, kita tidak hanya menciptakan perubahan secara fisik di kawasan pesisir, tetapi juga menumbuhkan kesadaran setiap individu memiliki peran dalam menjaga bumi," ujarnya.

PT Pegadaian (Persero) Area Samarinda menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan dengan ikut ambil bagian dalam Program 2.000 Pohon untuk Kalimantan Timur yang digelar di Desa Budaya Pampang, Samarinda. Kegiatan ini menjadi bagian dari implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang terus dijalankan perusahaan.

Program penghijauan yang berlangsung pada 7 Juni 2026 itu melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, dunia usaha, komunitas, akademisi hingga generasi muda yang memiliki kepedulian terhadap isu lingkungan.

Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Gerbangtara, Enable Project, World Cleanup Day (WCD) Kalimantan Timur, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat.

Hadir pula Staf Khusus Presiden Bidang UMKM dan Teknologi Digital, Tiar Nabilla Karbala, sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Deputi Bisnis PT Pegadaian Area Samarinda, Andika Dwi Prastyo, mengatakan penanaman pohon merupakan langkah sederhana namun memiliki dampak besar bagi keberlangsungan lingkungan di masa depan.

"Melalui kegiatan ini, kami bersama berbagai pihak melakukan aksi nyata untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup," kata Andika saat ditemuo, Rabu (24/6/2026).

Menurut dia, upaya menjaga lingkungan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor agar dampaknya lebih luas dan berkelanjutan.

"Program ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, komunitas, dan generasi muda mampu menghasilkan dampak positif bagi lingkungan," ujarnya.

Andika juga memberikan apresiasi kepada para anak muda Kalimantan Timur yang menjadi penggerak utama kegiatan penghijauan tersebut.

"Kami mengapresiasi semangat anak-anak muda Kalimantan Timur yang menjadi motor penggerak kegiatan ini," tuturnya.

Ia berharap gerakan penanaman pohon tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan menjadi budaya yang terus berkembang di tengah masyarakat.

"Kami berharap gerakan penanaman pohon ini menjadi langkah nyata dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan," ucapnya.

Lebih lanjut, Andika menegaskan partisipasi Pegadaian dalam program tersebut sejalan dengan komitmen perusahaan dalam menjalankan prinsip ESG melalui berbagai program yang memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Selain menghadirkan layanan keuangan yang inklusif, Pegadaian juga aktif menjalankan berbagai program sosial, pemberdayaan masyarakat, peningkatan literasi keuangan, hingga dukungan terhadap kegiatan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

Melalui Program 2.000 Pohon untuk Kalimantan Timur, Pegadaian berharap dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ekosistem.

"Kolaborasi yang terbangun dalam kegiatan ini diharapkan dapat menginspirasi lebih banyak pihak untuk ikut mengambil peran dalam menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan generasi mendatang," pungkas Andika.

Sementara itu, Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kanwil IV Balikpapan, Rinaldi Lubis, menyampaikan bahwa keterlibatan Pegadaian dalam Program 2.000 Pohon untuk Kalimantan Timur merupakan wujud nyata komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui penerapan prinsip ESG.

"Pegadaian tidak hanya berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui layanan keuangan yang inklusif, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan. Partisipasi dalam Program 2.000 Pohon ini merupakan bagian dari upaya kami menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan," ujar Rinaldi.

Menurutnya, isu lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi dari berbagai pihak agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.

"Kami percaya bahwa kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, akademisi, dan masyarakat merupakan kunci dalam menghadapi tantangan lingkungan saat ini. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa setiap langkah kecil, seperti menanam pohon, memiliki kontribusi besar bagi masa depan bumi yang lebih hijau dan lestari," tambahnya.

Rinaldi menegaskan bahwa Pegadaian akan terus mendukung berbagai program yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan serta memberikan nilai tambah bagi lingkungan dan masyarakat di seluruh wilayah kerja Kanwil IV Balikpapan.

SOLO - Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons penangguhan penahanan dua tersangka kasus tudingan ijazah palsu, Roy Suryo dan Tiffauzia Tyassuma atau dokter Tifa. Jokowi menyatakan hal itu merupakan kewenangan kejaksaan.

"Itu kewenangan penuh dari kejaksaan, kita harus menghargai itu," ujar Jokowi di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Selasa (23/6/2026).

Yang terpenting mengikuti proses hukum yang ada sampai di persidangan. Saat ditanya apakah kecewa dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan karena Roy Suryo dan Tifa tidak ditahan, Jokowi kembali menegaskan bahwa hal itu merupakan kewenangan kejaksaan.

Diketahui, Kejari Jakarta Selatan memutuskan tidak menahan Roy Suryo dan Tifa dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu Jokowi. Keduanya tidak ditahan setelah Polda Metro Jaya resmi menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan.