Kami ingin memastikan nelayan memahami batas wilayah penangkapan ikan, mengetahui risiko hukum apabila melanggar....

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Australia Fisheries Management Authority (AFMA) memperkuat edukasi hukum bagi nelayan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, guna mencegah pelanggaran penangkapan ikan lintas batas.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan wilayah Merauke yang berbatasan langsung dengan Australia memerlukan perhatian khusus, agar nelayan memahami batas wilayah penangkapan ikan serta risiko hukum apabila memasuki perairan negara lain tanpa izin.

“Kami ingin memastikan nelayan memahami batas wilayah penangkapan ikan, mengetahui risiko hukum apabila melanggar, sekaligus mendorong praktik penangkapan ikan yang legal, aman, dan bertanggung jawab," ujar Latif dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Kegiatan yang berlangsung pada 25-27 Juni 2026 tersebut digelar di Desa Kumbe, Lampu Satu, dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Samkai, Merauke, dengan melibatkan nelayan, pelajar, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, serta masyarakat pesisir.

Menurut Latif, penguatan literasi hukum merupakan bagian dari program modernisasi perikanan tangkap yang tidak hanya berfokus pada peningkatan produktivitas dan pengembangan armada, tetapi juga peningkatan kapasitas nelayan dalam memahami regulasi, mematuhi batas wilayah penangkapan, serta menerapkan praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab.

Selama kegiatan, peserta memperoleh materi mengenai batas wilayah laut Indonesia dan Australia, risiko hukum dan keselamatan akibat penangkapan ikan lintas batas, perlindungan bagi WNI yang menghadapi proses hukum di luar negeri, hingga upaya pemberantasan praktik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing.

Langkah tersebut dilakukan di tengah masih tingginya kasus pelanggaran penangkapan ikan oleh kapal nelayan Indonesia di Australian Fishing Zone (AFZ), yakni wilayah perairan Australia yang membentang dari tiga hingga 200 mil laut dari garis pantai negara tersebut.

Berdasarkan studi "The Behavioral Drivers of Illegal Indonesian Small-Scale Transboundary Fishing in the Australian Fishing Zone" yang diterbitkan jurnal Maritime Studies pada Oktober 2025 menggunakan data AFMA, pelanggaran penangkapan ikan oleh nelayan skala kecil Indonesia di AFZ masih menjadi persoalan selama beberapa dekade.

Jumlah kapal nelayan Indonesia yang dicegat di AFZ, juga tercatat masih relatif tinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan studi tersebut, otoritas Australia mencegat 337 kapal Indonesia pada tahun fiskal 2021/2022. Angka itu sempat turun menjadi 125 kapal pada 2022/2023, namun kembali meningkat menjadi 237 kapal pada 2023/2024.

Sementara itu, hingga 7 Januari 2025, otoritas Australia telah mencegat 172 kapal Indonesia pada tahun fiskal 2024/2025, meski data tersebut masih bersifat sementara.

Latif berharap pemahaman terhadap batas wilayah dan aturan penangkapan ikan sejak dini mampu menekan pelanggaran lintas batas, sekaligus melindungi nelayan Indonesia dari risiko hukum saat melaut.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

IUU Fishing bukan pencurian ikan biasa, melainkan ancaman nyata bagi masa depan generasi bangsa

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menindak 1.210 kapal yang terlibat praktik Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing serta mencegah kerugian negara mencapai Rp16,6 triliun sepanjang periode 2021 hingga Mei 2026.

Dalam Webinar Nasional Pemberantasan IUU Fishing di Jakarta, Jumat, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho menyatakan pemberantasan praktik IUU Fishing bukan sekadar melindungi komoditas perikanan di perairan Indonesia, tetapi juga menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 demi mewujudkan kedaulatan bahari nasional.

"IUU Fishing bukan pencurian ikan biasa, melainkan ancaman nyata bagi masa depan generasi bangsa. Kami di PSDKP berdiri sebagai garda terdepan untuk memastikan seluruh kekayaan laut dikelola secara mandiri dan profesional demi kesejahteraan masyarakat," ujarnya dalam siaran pers KKP.

Sebagai contoh kasus terbaru, Ipunk menyebut KKP menggagalkan penyelundupan 1,2 ton ikan napoleon menuju Hong Kong pada 29 Mei 2026.

Aksi ilegal tersebut dilakukan oleh sebuah kapal asing berbendera Sao Tome and Principe— sebuah negara di kawasan Afrika Tengah—yang menyembunyikan komoditas laut tersebut di dalam palka rahasia.

Ia menjelaskan bahwa praktik ilegal ini terpantau telah berkembang dan kerap kali terintegrasi dengan berbagai tindak kejahatan serius lintas negara seperti penyelundupan manusia (people smuggling) hingga pencucian uang dari hasil perikanan (fish laundering).

Ia menambahkan modus operandi para pelaku di lapangan juga terus berevolusi demi menghindari petugas.

Menyikapi tantangan yang semakin kompleks tersebut, Ipunk menyatakan KKP berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pengawasan di laut.

Strategi yang diterapkan meliputi pemanfaatan teknologi pemantauan mutakhir, penerapan standar aturan internasional, serta penegakan hukum yang lebih tegas tanpa kompromi.

Ipunk juga mengaku telah menginstruksikan seluruh jajaran di lapangan untuk meningkatkan kewaspadaan dan ketelitian saat melakukan patroli.

Pengawasan ini juga mencakup memastikan bahwa nelayan di dalam negeri menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.

Ipunk menegaskan bahwa keberhasilan memberantas pencurian ikan secara tuntas membutuhkan kerja sama solid dari semua pihak. KKP mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi dan mengambil aksi nyata demi memutus rantai IUU Fishing dari hulu hingga hilir.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong negara-negara anggota Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing (RPOA-IUU) untuk memperkuat pengawasan perikanan lintas negara.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan penguatan pengawasan antarnegara menjadi krusial, mengingat kejahatan perikanan kerap melintasi batas yurisdiksi dan hanya dapat ditangani melalui kerja sama lintas negara.

Ia mencontohkan kasus kapal MV Run Zeng 03 berbendera Rusia yang ditangkap pada Mei 2024 karena melakukan penangkapan ikal ilegal di perairan Indonesia dan sejumlah negara lain, serta terindikasi pelanggaran tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Sebagai salah satu langkah memperkuat pengawasan, Indonesia bersama mitra internasional menggelar Regional Workshop on Crimes in the Fisheries Sector di Bali pada 14-16 April lalu.

“Forum tersebut sangat penting dalam penegakan hukum kejahatan perikanan yang sering kali bersifat lintas negara dan membutuhkan kerja sama antarnegara” kata Pung.

Forum itu diikuti oleh 28 peserta dari tujuh negara anggota RPOA-IUU, serta pakar dari Australian National Centre for Ocean Resources and Security, University of Wollongong, Australia; International Criminal Police Organization (Interpol); United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC); dan International Monitoring, Control and Surveillance Network.

Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP Saiful Umam selaku Direktur Eksekutif Sekretariat RPOA-IUU menambahkan pentingnya mekanisme kerja sama antarnegara, termasuk pengejaran seketika (hot pursuit), serta pertukaran informasi dan intelijen perikanan untuk mendukung penegakan hukum.

RPOA-IUU dibentuk pada 4 Mei 2007 di Bali, Indonesia sebagai komitmen regional untuk mempromosikan praktik perikanan yang bertanggung jawab dan memerangi praktik penangkapan ikan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, atau dilakukan tanpa aturan yang jelas (IUU Fishing).

RPOA-IUU terdiri atas 11 negara anggota, yakni Australia, Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Singapura, Timor Leste, Thailand, dan Vietnam. Indonesia berperan sebagai Sekretariat RPOA-IUU.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp20,2 miliar dengan menangkap tiga kapal ikan asing berbendera Malaysia yang diduga melakukan penangkapan ikan ilegal di Selat Malaka pada 10-11 April 2026.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono mengatakan ketiga kapal tersebut ditangkap saat beroperasi di wilayah perairan Indonesia menggunakan alat tangkap pukat tarik atau trawl yang dilarang.

Valuasi potensi kerugian akibat dugaan aktivitas ilegal tiga kapal asing tersebut sekitar Rp20,2 miliar, kata Pung dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan penangkapan dilakukan dalam operasi dua hari oleh Kapal Pengawas Barracuda 01 dan Hiu 01 di Selat Malaka yang mendeteksi keberadaan kapal asing di wilayah Indonesia.

“Dalam kurun waktu dua hari berturut-turut tanggal 10, 11 April, kapal armada kami, Barracuda 01 dan Hiu 01 beroperasi di Selat Malaka. Di Selat Malaka mendeteksi ada tiga kapal asing beroperasi di wilayah kita,” ujar dia.

Ketiga kapal yang diamankan masing-masing bernomor lambung PKFB 172, PKFB 1751, dan PKFB 4790.

Ia mengatakan dua kapal ditangkap pada 10 April 2026 dan dibawa ke Pangkalan PSDKP Batam, sedangkan satu kapal lainnya ditangkap pada 11 April 2026 dan dibawa ke Stasiun PSDKP Belawan untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan paparan KKP, PKFB 172 berukuran 64,46 gross ton (GT) dengan empat awak warga negara Indonesia (WNI), sedangkan PKFB 1751 berukuran 62,73 GT dengan lima awak WNI. Sementara itu, PKFB 4790 berukuran 55,02 GT dengan empat awak warga negara asing asal Myanmar.

Nakhoda Kapal Pengawas Barracuda 01 Capt. Aldi Firmansyah mengatakan dua kapal pertama terdeteksi di perairan teritori Indonesia pada Jumat, 10 April 2026, sekitar pukul 17.00 WIB.

“KP Barracuda 01 berhasil mendeteksi dua kapal ikan asing yang sedang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan teritori Indonesia dengan menggunakan alat tangkap trawl,” kata Aldi melalui siaran langsung dari Batam.

Sementara itu, Nakhoda Kapal Pengawas Hiu 01 Capt. Rusanto Mangopa mengatakan kapal ketiga terdeteksi pada Sabtu, 11 April 2026, pukul 12.15 WIB, di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 571.

Menurut dia, kapal tersebut sempat berupaya menghalangi petugas dengan melepaskan jaring saat pengejaran berlangsung.

“Pada saat dilakukan pengejaran, kapal ikan asing tersebut berusaha untuk menghalangi petugas dengan melepaskan jaring,” ujar Rusanto dalam konferensi pers melalui siaran langsung dari Belawan.

Lebih lanjut, Pung menegaskan pengawasan laut di wilayah-wilayah tersebut akan terus diperketat guna mencegah praktik penangkapan ikan ilegal yang berpotensi merugikan negara.

Ia menambahkan sepanjang Januari hingga April 2026, KKP telah memproses 39 kapal pelaku pelanggaran yang terdiri atas 36 kapal Indonesia dan tiga kapal Malaysia dengan total valuasi potensi kerugian negara yang diselamatkan sebesar Rp69,9 miliar.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Melalui kegiatan ini, kami berharap kesadaran nelayan semakin meningkat untuk tidak melintas batas negara saat melaut

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Australia Fisheries Management Authority (AFMA) menggelar kampanye edukasi publik di Buton dan Wakatobi, Sulawesi Tenggara, sebagai upaya mencegah nelayan Indonesia melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Australia.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif menjelaskan kampanye ini menyasar tidak hanya nelayan, tetapi juga istri nelayan, pemilik kapal, hingga siswa sekolah dasar.

Menurut dia, pendekatan ini dilakukan untuk membangun pemahaman yang lebih luas di masyarakat pesisir mengenai risiko dan dampak pelanggaran batas wilayah laut.

“Upaya ini menjadi langkah pemerintah untuk memperkuat sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional dalam menekan pelanggaran oleh nelayan di perairan negara lain yang berpotensi mengganggu hubungan baik Indonesia dengan negara tetangga,” ungkapnya dalam siaran pers resmi di Jakarta, Selasa.

Lotharia menyampaikan bahwa berdasarkan data AFMA, masih ada nelayan asal Buton dan Wakatobi yang ditangkap otoritas Australia karena melanggar batas wilayah.

Untuk itu, ia menyebut kampanye yang berlangsung 27–30 Maret ini memberikan materi tentang batas laut Indonesia-Australia, risiko hukum, aspek keselamatan melaut, serta pentingnya pengelolaan perikanan berkelanjutan.

Ia menambahkan nelayan juga dibekali peta tahan air berisi informasi batas wilayah laut dan tata kelola pemanfaatan sumber daya ikan di perbatasan.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap kesadaran nelayan semakin meningkat untuk tidak melintas batas negara saat melaut. Upaya ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam melindungi nelayan sekaligus menjaga hubungan baik dengan negara tetangga,” kata Lotharia.

Lebih lanjut, ia menyatakan pemerintah terus berkomitmen melindungi nelayan Indonesia melalui pendekatan preventif dan kolaboratif.

Edukasi, pengawasan, serta kerja sama internasional diyakini menjadi kunci untuk menekan praktik penangkapan ikan ilegal sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Selain KKP dan AFMA, kampanye edukasi ini melibatkan Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, aparat penegak hukum, serta pemerintah daerah.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Kapal patroli Angkatan Laut Thailand tenggelamkan kapal Malaysia yang melakukan penangkapan ikan ilegal.

Sebelumnya, kapal patroli telah melepaskan tembakan peringatan ke arah kapal pukat ikan Malaysia yang mencoba menabraknya.

Setelah kapal Malaysia ditenggelamkan, patroli Angkatan Laut Thailand menahan awak tersebut.

“Pada 20 Februari 2026, kapal-kapal nelayan Thailand melaporkan kepada Komando Wilayah Tiga Angkatan Laut Thailand tentang delapan hingga sepuluh kapal pukat kecil Malaysia yang melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan teritorial Thailand – delapan mil laut dari Pulau Lipe,” kata juru bicara Angkatan Laut, Laksamana Muda Parach Rattanachaiyapan, Minggu (22/2/2026), dikutip dari Antaranews.

Parach kemudian mengatakan bahwa kapal patroli Angkatan Laut yang dikerahkan terpaksa melepaskan tembakan peringatan ketika satu kapal pukat mencoba menabraknya.

Komandan kapal patroli yang mendapati sedikitnya 10 kapal Malaysia berada di perairan Thailand berdasarkan laporan nelayan setempat.

Kapal patroli Thailand kemudian menggunakan pengeras suara untuk memerintahkan mereka segera mematikan mesin dan bersiap menjalani pemeriksaan, kata juru bicara tersebut.

“Sebagian besar kapal pukat berusaha segera meninggalkan perairan Thailand, namun satu kapal bermanuver sangat dekat dengan kapal Angkatan Laut dengan indikasi jelas hendak menabrak,” ucap Parach

Awak patroli kemudian melepaskan tembakan peringatan yang mengakibatkan satu awak kapal pukat kecil itu terluka. Dua lainnya ditahan dan kapal tersebut tenggelam.

Parach menambahkan, ketiga awak kapal pukat Malaysia tersebut merupakan warga negara Thailand yang bekerja berdasarkan kontrak di negara tetangga itu.

Pria yang terluka telah mendapatkan perawatan di rumah sakit di Provinsi Satun, wilayah paling selatan Thailand yang berbatasan dengan Malaysia, sementara dua lainnya diserahkan kepada aparat penegak hukum setempat dan ditahan berdasarkan keputusan pengadilan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan, praktik penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing masih menjadi ancaman serius bagi kedaulatan dan ekonomi maritim Indonesia. Ia menyampaikan, dalam periode 2020 hingga 2025, sebanyak 1.149 kapal penangkap ikan ilegal ditindak, terdiri dari 957 kapal berbendera Indonesia, dan 192 kapal ikan asing.

Selain itu, pemerintah juga telah menertibkan 104 rumpon ilegal yang digunakan dalam aktivitas penangkapan ikan tanpa izin. Dari seluruh kasus tersebut, Trenggono menyebut potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai sekitar Rp16 triliun.

"Pada periode tahun 2020-2025 itu tercatat 1.149 kapal yang telah ditangkap. Ini kapal ilegal. Lalu kemudian ada 104 rumpon ilegal yang kita tertibkan. Potensi kerugiannya kira-kira sekitar Rp16 triliun," ungkap Trenggono dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

"Dan ini terus berlangsung terus, terutama di zona perbatasan Selat Malaka, Laut Natuna, lalu kemudian perbatasan dengan Filipina, lalu kemudian yang berbatasan dengan Papua New Guinea dan seterusnya," tambahnya,

Tambahan Kapal Pengawas Baru Mendesak

Menurutnya, aktivitas illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU fishing) masih marak terjadi lantaran terbatasnya armada pengawasan laut yang dimiliki pemerintah. Sementara, KKP hanya mengoperasikan 34 kapal pengawas aktif, dengan rata-rata usia kapal lebih dari 15 tahun.

"Kondisi jumlah kapal yang kami miliki saat ini terbatas hanya 34 unit, yang usia rata-rata sudah lebih dari 15 tahun, tapi itu masih beroperasi dengan baik," ujarnya.

Data KKP menunjukkan, 34 kapal pengawas yang ada terdiri dari berbagai jenis, antara lain 6 unit kapal Orca yang dibangun pada tahun 2016 dan 2023, 2 unit Barakuda yang baru beroperasi tahun 2023, serta kapal Hiu Macan, Paus, dan Akar Bahar yang dibangun pada rentang tahun 2001 hingga 2013. Material kapal pun beragam, mulai dari baja hingga aluminium dan fiberglass reinforced plastic (FRP).

Dengan kondisi tersebut, Trenggono menilai kemampuan pengawasan laut Indonesia masih jauh dari ideal. Untuk bisa mengamankan seluruh wilayah perairan nasional, yang membentang lebih dari 5,8 juta kilometer persegi dan terbagi ke dalam enam zona penangkapan, KKP setidaknya membutuhkan 70 kapal pengawas aktif.

"Idealnya kita memiliki 70 kapal untuk mengawasi seluruh luasan wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang kita bagi menjadi enam zona penangkapan," kata dia.

Aksi Ilegal Nelayan Dalam Negeri

Ia menjelaskan, keterbatasan kapal tidak hanya mempersulit pengawasan terhadap kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia, tetapi juga menyulitkan pemerintah dalam mengontrol aktivitas penangkapan ilegal oleh nelayan dalam negeri.

"Jadi kalau kita sekarang ini pengawasannya adalah IUU Fishing yang dari luar negeri, tapi sisi lain dari dalam negeri pun kita tidak punya kemampuan yang layak untuk mengantisipasi penangkapan-penangkapan yang sifatnya juga masuk dalam kategori IUU Fishing atau illegal unreported, unregulated fishing," jelasnya.

Trenggono menambahkan, pemerintah berkomitmen dalam memperkuat sistem pengawasan dengan menambah armada kapal, sehingga dapat menekan kerugian negara yang selama ini terus terjadi akibat praktik penangkapan ikan ilegal.

Foto: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Kapal Pengawas (KP) Orca 04, berhasil mengamankan 21 rumpon dan satu kapal ikan asing ilegal berbendera Filipina di perairan perbatasan Indonesia-Filipina pada Rabu, (14/5/2025). (Dok. Humas Ditjen PSDKP KKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Kapal Pengawas (KP) Orca 04, berhasil mengamankan 21 rumpon dan satu kapal ikan asing ilegal berbendera Filipina di perairan perbatasan Indonesia-Filipina pada Rabu, (14/5/2025). (Dok. Humas Ditjen PSDKP KKP)