Kami ingin memastikan nelayan memahami batas wilayah penangkapan ikan, mengetahui risiko hukum apabila melanggar....

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Australia Fisheries Management Authority (AFMA) memperkuat edukasi hukum bagi nelayan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, guna mencegah pelanggaran penangkapan ikan lintas batas.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan wilayah Merauke yang berbatasan langsung dengan Australia memerlukan perhatian khusus, agar nelayan memahami batas wilayah penangkapan ikan serta risiko hukum apabila memasuki perairan negara lain tanpa izin.

“Kami ingin memastikan nelayan memahami batas wilayah penangkapan ikan, mengetahui risiko hukum apabila melanggar, sekaligus mendorong praktik penangkapan ikan yang legal, aman, dan bertanggung jawab," ujar Latif dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Kegiatan yang berlangsung pada 25-27 Juni 2026 tersebut digelar di Desa Kumbe, Lampu Satu, dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Samkai, Merauke, dengan melibatkan nelayan, pelajar, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, serta masyarakat pesisir.

Menurut Latif, penguatan literasi hukum merupakan bagian dari program modernisasi perikanan tangkap yang tidak hanya berfokus pada peningkatan produktivitas dan pengembangan armada, tetapi juga peningkatan kapasitas nelayan dalam memahami regulasi, mematuhi batas wilayah penangkapan, serta menerapkan praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab.

Selama kegiatan, peserta memperoleh materi mengenai batas wilayah laut Indonesia dan Australia, risiko hukum dan keselamatan akibat penangkapan ikan lintas batas, perlindungan bagi WNI yang menghadapi proses hukum di luar negeri, hingga upaya pemberantasan praktik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing.

Langkah tersebut dilakukan di tengah masih tingginya kasus pelanggaran penangkapan ikan oleh kapal nelayan Indonesia di Australian Fishing Zone (AFZ), yakni wilayah perairan Australia yang membentang dari tiga hingga 200 mil laut dari garis pantai negara tersebut.

Berdasarkan studi "The Behavioral Drivers of Illegal Indonesian Small-Scale Transboundary Fishing in the Australian Fishing Zone" yang diterbitkan jurnal Maritime Studies pada Oktober 2025 menggunakan data AFMA, pelanggaran penangkapan ikan oleh nelayan skala kecil Indonesia di AFZ masih menjadi persoalan selama beberapa dekade.

Jumlah kapal nelayan Indonesia yang dicegat di AFZ, juga tercatat masih relatif tinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan studi tersebut, otoritas Australia mencegat 337 kapal Indonesia pada tahun fiskal 2021/2022. Angka itu sempat turun menjadi 125 kapal pada 2022/2023, namun kembali meningkat menjadi 237 kapal pada 2023/2024.

Sementara itu, hingga 7 Januari 2025, otoritas Australia telah mencegat 172 kapal Indonesia pada tahun fiskal 2024/2025, meski data tersebut masih bersifat sementara.

Latif berharap pemahaman terhadap batas wilayah dan aturan penangkapan ikan sejak dini mampu menekan pelanggaran lintas batas, sekaligus melindungi nelayan Indonesia dari risiko hukum saat melaut.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) memangkas waktu pelatihan Bela Negara menjadi dua minggu untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Pemangkasan ini setelah Kemhan melakukan evaluasi usai lima calon manajer meninggal dunia saat melakukan latihan dasar militer (Latsarmil). Sebagai informasi, Latsarmil adalah nomenklatur sebelumnya.

"Dari segi waktu juga berkurang juga yang tadinya Komponen Cadangan selama satu bulan, ini Bela Negara juga kami perpendek menjadi dua minggu," kata Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan di Kompleks Parlemen kepada awak media, Rabu (1/7/2026).

Dia menambahkan bahwa sisa waktu satu bulan diisi dengan kegiatan pelatihan dan pendidikan manajerial sesuai dengan penempatan, bagi calon manajer KDMP akan mengikuti pelatihan di bidang koperasi begitupun bagi calon manajer untuk KNMP.

Pelatihan tersebut melibatkan Kementerian Koperasi dan Kementerian KKP di mana masing-masing kementerian akan memberikan modul pelatihan dan pendidikan.

"Tentunya yang memberikan materi adalah dari kementerian masing-masing, dari Kementerian Koperasi sudah menyiapkan modul-modulnya demikian juga yang dari KKP juga sudah menyiapkan modul-modul pembelajaran," jelasnya.

Adapun untuk tempat pelatihan tetap dilakukan di masing-masing Satuan Pendidikan (Satdik) yang berjumlah 67. Lebih lanjut, dia menjelaskan tidak akan ada lagi pelatihan terkait dengan senjata maupun taktik militer yang sebelumnya diterapkan.

Menurutnya, para peserta hanya mendapatkan pelatihan mengenai nasionalisme, patriotisme, dan disiplin. Dia beranggapan bahwa hal ini relevan bagi calon manajer ketika nantinya memimpin.

"Kita memberikan pelajaran mereka terkait dengan kepemimpinan lapangan bagaimana mereka nantinya memimpin koperasi tersebut. Manajer tentunya mempunyai beberapa staf yang harus mereka pimpin. Bagaimana melatih kebersamaan dan kerja sama. Nah itulah nilai-nilai itu yang akan kami berikan," urainya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) pada Juni 2026 mencapai 127,65 atau turun 0,06 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, penurunan NTP terjadi karena harga hasil pertanian yang diterima petani meningkat lebih rendah dibandingkan pengeluaran yang harus mereka keluarkan.

"Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Juni 2026 tercatat sebesar 127,65 atau turun tipis 0,06 persen dibanding Mei 2026," ujarnya dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Menurutnya, peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani (IT) sebesar 0,49 persen, sementara Indeks Harga yang Dibayar Petani (IB) naik sedikit lebih tinggi yakni 0,55 persen.

Komoditas yang paling berpengaruh terhadap kenaikan harga yang diterima petani antara lain karet, gabah, bawang merah, dan jagung.

Secara subsektor, peternakan menjadi penyumbang terbesar penurunan NTP pada Mei 2026.

Nilai tukar petani subsektor peternakan menurun 1,85 persen.

Selain itu, penurunan juga terjadi pada subsektor hortikultura, tanaman perkebunan, dan perikanan juga mengalami penurunan NTP pada periode ini.

"Hanya subsektor tanaman pangan yang mengalami peningkatan NTP di bulan Juni," kata Ateng.

Di sisi lain, BPS mencatat penurunan juga pada sektor perikanan meski tipis.

Hal ini terlihat dari Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada Juni 2026 turun 0,01 persen dibandingkan Mei 2026.

Penurunan tersebut kata dia, terjadi karena kenaikan indeks harga yang diterima nelayan hanya sebesar 0,76 persen, lebih rendah dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar nelayan yang mencapai 0,77 persen.

Dengan kata lain, biaya yang harus dikeluarkan nelayan meningkat lebih cepat dibandingkan tambahan pendapatan yang mereka peroleh dari hasil tangkapan.

Dia menyebut komoditas yang mendorong kenaikan harga yang diterima nelayan antara lain ikan cakalang, layang, tongkol, dan juga ikan kembung.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalihkan pengurusan dokumen E-Pas Kecil dari yang semula bersifat personal menjadi tanggung jawab kolektif sebagai solusi atas kesulitan nelayan mengurus dokumen jika dilakukan sendiri.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim menjelaskan selama ini nelayan mengalami kesulitan dalam mengakses Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi akibat belum memiliki dokumen E-Pas Kecil. Prosedur penerbitan dokumen tersebut selama ini terhambat oleh proses pengukuran kapal yang menjadi wewenang Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di bawah Kementerian Perhubungan.

"Oleh karena itu, kami Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengingat jumlah nelayan kita hampir 60.000 lebih yang ada di NTB, kesulitan untuk menyelesaikan masalah E-Pas Kecil-nya itu, kami mulai tahun ini akan berkomitmen seluruh kabupaten/kota kita bergandengan tangan menyelesaikan masalah nelayan ini. Tidak lagi diurus secara personal oleh mereka, tapi akan dikoordinir oleh pemerintah provinsi bersama kabupaten menyelesaikan masalah ini," jelas Muslim, Selasa (30/6/2026).

Langkah koordinatif ini diambil karena dokumen E-Pas Kecil merupakan prasyarat mutlak yang mendasari nelayan untuk dapat mengakses aplikasi X-Star guna membeli BBM bersubsidi.

Melalui terobosan tersebut, Pemprov NTB berkomitmen penuh hadir di garda terdepan untuk memotong jalur birokrasi dan menyelesaikan hambatan administratif demi kesejahteraan masyarakat nelayan di NTB.

Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yaitu WPP 573 yang meliputi kawasan Samudra Hindia dan WPP 713 di kawasan Laut Flores. Dua WPP ini menempatkan NTB pada posisi yang sangat strategis dalam peta perikanan nasional.

Dengan posisi strategis tersebut, Muslim menyebut sudah sepatutnya tata kelola perikanan daerah diarahkan pada komoditas yang memiliki daya saing global.

Dalam kesempatan itu, ia juga memberikan apresiasi mendalam kepada Mitra Kelautan dan Perikanan Indonesia (MDPI) atas capaian sertifikasi internasional dari Marine Stewardship Council (MSC) yang berbasis di Inggris untuk pengelolaan tuna di WPP 713.

"Dua WPP ini telah memberikan posisi strategis bagi Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita di NTB memastikan tata kelola komoditas perikanan kita harus berbasis pada komoditas yang mampu bersaing secara internasional. Sehingga tidak heran, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada MDPI yang telah dinilai oleh MSC bahwa WPP 713 sudah mendapatkan sertifikat pengelolaan tuna di Nusa Tenggara Barat," ujar Muslim.

Selama mutu terus dijaga, standar internasional dipenuhi, dan kolaborasi antarlembaga semakin diperkuat, hasil laut Maluku akan terus mendapat tempat di pasar dunia.

Ambon (ANTARA) - Langit di atas Teluk Ambon masih diselimuti gelap ketika La Hamid perlahan mendorong perahu kayunya meninggalkan bibir pantai. Sebuah lampu kecil di buritan menjadi satu-satunya penerang yang menemaninya membelah laut yang tenang.

Gulungan tali, jaring, dan kotak penyimpanan ikan telah tersusun rapi di dalam perahu, menjadi penanda dimulainya rutinitas yang telah dijalani nelayan berusia 48 tahun itu selama puluhan tahun.

Bagi La Hamid, laut bukan sekadar tempat mencari nafkah. Laut adalah ruang kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap dini hari ia berlayar dengan harapan yang selalu sama: cuaca bersahabat, ikan melimpah, dan hasil tangkapan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Namun, La Hamid mungkin tak pernah membayangkan bahwa sebagian ikan yang ia tangkap akan menempuh perjalanan ribuan kilometer melintasi samudra.

Dari Teluk Ambon, hasil tangkapannya diproses di unit pengolahan, diperiksa mutunya, memperoleh sertifikat kesehatan, lalu dikemas dalam kontainer berpendingin sebelum diberangkatkan menuju Jepang, China, Amerika Serikat, Vietnam, dan berbagai negara lainnya. Perjalanan panjang itu menjadikan hasil tangkapan nelayan tradisional Maluku sebagai bagian dari rantai perdagangan global.

Di balik setiap kontainer yang meninggalkan Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, tersimpan kerja keras banyak tangan, mulai dari nelayan yang melaut sejak dini hari, pelaku usaha yang mengolah hasil tangkapan, pemerintah yang membina, hingga petugas karantina yang memastikan setiap produk perikanan Maluku memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang diakui dunia.

Peluang pasar global

Sebagai provinsi kepulauan yang sekitar 92 persen wilayahnya berupa lautan, Maluku menjadikan laut bukan hanya bentang alam, melainkan juga sumber kehidupan.

Bagi nelayan kecil seperti La Hamid, hamparan laut adalah ruang mencari nafkah sekaligus tempat menggantungkan harapan. Kekayaan sumber daya perikanan berkualitas tinggi menjadi modal utama yang dipertaruhkan setiap kali mereka berlayar.

Tuna sirip kuning, cakalang, tongkol, hingga berbagai jenis ikan pelagis menjadi komoditas unggulan yang selama ini menopang perekonomian nelayan dan masyarakat pesisir. Komoditas-komoditas tersebut juga menjadi tulang punggung ekspor Maluku ke pasar internasional.

Potensi itu kini mulai menunjukkan hasil yang semakin nyata. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku mencatat nilai ekspor daerah sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 16,54 juta dolar Amerika Serikat, meningkat 37,04 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 12,07 juta dolar AS.

Menurut BPS Maluku, peningkatan tersebut sepenuhnya ditopang oleh ekspor komoditas nonmigas, terutama ikan dan udang.

Selama periode itu, Tiongkok menjadi tujuan utama ekspor Maluku dengan nilai mencapai 15,33 juta dolar AS atau sekitar 92,69 persen dari total ekspor daerah. Sementara itu, sebagian lainnya dikirim ke Hong Kong melalui Pelabuhan Yos Sudarso Ambon dan Pelabuhan Tual.

Dominasi sektor perikanan menegaskan bahwa laut masih menjadi penggerak utama perekonomian Maluku. Namun, melimpahnya sumber daya laut saja tidak otomatis membuka akses ke pasar global. Agar dapat bersaing di tingkat internasional, setiap produk perikanan harus mampu memenuhi standar mutu, keamanan pangan, dan persyaratan karantina yang semakin ketat dari negara tujuan ekspor.

Mutu menjadi paspor ekspor

Angka ekspor yang dicatat Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku sedikit banyaknya terkalkulasi dari hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir, termasuk La Hamid dan rekan-rekannya.

Namun, sebelum tiba di meja makan konsumen di berbagai negara, ikan-ikan tersebut harus melalui perjalanan yang tak kalah panjang dibanding pelayaran para nelayan saat melaut.

Setiap hasil tangkapan harus melewati serangkaian tahapan yang ketat, mulai dari penanganan di unit pengolahan, penerapan standar keamanan pangan, pemeriksaan kesehatan ikan, hingga penerbitan berbagai sertifikat yang menjadi syarat wajib untuk memasuki pasar ekspor.

Di sinilah peran Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ambon menjadi sangat penting. Lembaga ini memastikan setiap produk perikanan yang meninggalkan Maluku telah memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang dipersyaratkan negara tujuan.

Upaya tersebut diperkuat melalui Tim Percepatan Ekspor Maluku yang melibatkan Badan Mutu KKP Ambon, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Bea Cukai Ambon, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku. Melalui kolaborasi lintas instansi ini, berbagai kendala ekspor diselesaikan secara terpadu sehingga proses pengiriman produk perikanan menjadi lebih efektif.

Sinergi tersebut membuahkan hasil. Pada awal 2026, tim berhasil mendorong ekspor 18 ton tuna beku dan ikan julung-julung beku ke Jepang dengan nilai mencapai 76.346,58 dolar AS atau sekitar Rp1,28 miliar.

Sekretaris Tim Percepatan Ekspor Maluku, Zainab Usemahu, mengatakan tren ekspor perikanan Maluku sejak 2025 hingga awal 2026 terus menunjukkan peningkatan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti bahwa kolaborasi lintas instansi mampu mempercepat peningkatan daya saing produk perikanan daerah di pasar internasional.

Pendampingan yang dilakukan Badan Mutu KKP pun tidak berhenti pada pemeriksaan administrasi. Layanan tersebut mencakup inspeksi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), pendampingan melalui aplikasi SIAP MUTU, hingga penerbitan Health Certificate sebagai jaminan bahwa produk perikanan telah memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang dipersyaratkan negara tujuan ekspor.

Menjaga kepercayaan pasar

Menembus pasar internasional tidak cukup hanya dengan menghasilkan ikan berkualitas. Kepercayaan pembeli juga harus dijaga melalui sistem pengawasan yang memastikan setiap produk aman dikonsumsi dan memenuhi standar negara tujuan. Peran tersebut dijalankan oleh Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku.

Kepala BKHIT Maluku, Willy Indra Yunan, mengatakan pihaknya secara rutin melakukan monitoring dan surveilan terhadap penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) di berbagai instalasi karantina ikan.

Pengawasan dilakukan terhadap produk Frozen Tuna dan Fresh Tuna melalui pemeriksaan fasilitas, sistem manajemen mutu, kelengkapan dokumen pendukung, hingga penerapan standar operasional perusahaan.

"Melalui pengawasan yang konsisten, kami memastikan setiap tahapan operasional berjalan sesuai standar sehingga produk Frozen Tuna dan Fresh Tuna yang dipasarkan memiliki mutu terbaik dan mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional," kata Willy.

Menurutnya, penerapan CKIB tidak hanya bertujuan mencegah penyebaran penyakit ikan, tetapi juga menjadi jaminan kualitas yang menentukan tingkat kepercayaan pembeli di pasar global.

Upaya menjaga mutu dan keamanan tersebut membuahkan hasil. Sepanjang 2025, nilai ekspor perikanan Maluku mencapai 54,30 juta dolar AS, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 44,79 juta dolar AS.

Di antara berbagai komoditas yang diperdagangkan, tuna menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar. Produk seperti Frozen Yellowfin Tuna Loin, fillet, dan berbagai olahan tuna lainnya menempati posisi kedua sebagai komoditas ekspor perikanan terbesar setelah udang vaname.

Kini, produk-produk perikanan asal Maluku telah menembus berbagai pasar dunia, mulai dari Amerika Serikat, Jepang, China, Vietnam, hingga sejumlah negara lainnya.

Di balik keberhasilan itu, terdapat rantai pengawasan yang bekerja tanpa henti untuk menjaga satu hal yang paling berharga dalam perdagangan internasional: kepercayaan.

Pintu kerja sama berbagai sektor

Meningkatnya kinerja ekspor perikanan tidak hanya mendatangkan devisa, tetapi juga membuka peluang kerja sama yang semakin luas dengan berbagai negara. Salah satunya datang dari Jepang, yang melihat Maluku sebagai mitra potensial dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan.

Peluang tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Konsulat Jenderal Jepang. Dalam pertemuan itu, kedua pihak menjajaki berbagai bentuk kolaborasi, dengan sektor perikanan menjadi salah satu fokus utama.

Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, menegaskan pemerintah daerah berkomitmen memastikan setiap peluang investasi dan kerja sama yang terjalin mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama nelayan kecil seperti La Hamid yang menjadi ujung tombak sektor perikanan daerah.

Di sisi lain, Konsul Jenderal Jepang, Takonai, menilai Maluku memiliki potensi besar, baik di sektor perikanan tangkap maupun budidaya.

Potensi tersebut, menurutnya, dapat dikembangkan melalui kerja sama yang mencakup alih teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan rantai pasok, hingga peningkatan standar mutu produk ekspor agar semakin kompetitif di pasar global.

Bagi Maluku, kerja sama semacam ini bukan sekadar membuka akses pasar baru. Lebih dari itu, kolaborasi tersebut menjadi peluang untuk memperkuat daya saing sektor perikanan dari hulu hingga hilir, sehingga hasil laut yang ditangkap nelayan lokal tidak hanya bernilai lebih tinggi, tetapi juga mampu mempertahankan kepercayaan pasar internasional dalam jangka panjang.

Perjalanan ikan dari nelayan Maluku

Menjelang sore, La Hamid kembali menambatkan perahu kayunya di dermaga kecil di Teluk Ambon. Sepintas, rutinitas itu tampak sama seperti yang dijalani ribuan nelayan lain di Maluku. Ia menurunkan hasil tangkapan, menjual sebagian kepada pengepul, lalu bersiap menyambut dini hari berikutnya untuk kembali melaut.

Namun, perjalanan ikan yang ditangkapnya tidak berakhir di dermaga.

Dari tangan para nelayan, ikan-ikan itu melanjutkan perjalanan yang jauh lebih panjang. Hasil tangkapan dibawa ke ruang pendingin dan unit pengolahan, menjalani pengujian mutu di laboratorium, melewati pemeriksaan karantina, memperoleh berbagai sertifikat, lalu diberangkatkan melalui pelabuhan ekspor hingga akhirnya tersaji di meja makan konsumen di berbagai belahan dunia.

Rangkaian perjalanan itu memperlihatkan bahwa laut Maluku bukan sekadar sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir. Laut juga menjadi jembatan yang menghubungkan kerja keras para nelayan dengan rantai perdagangan global, tempat kualitas, keamanan pangan, dan kepercayaan menjadi mata uang yang sama berharganya dengan hasil tangkapan itu sendiri.

Selama mutu terus dijaga, standar internasional dipenuhi, dan kolaborasi antarlembaga semakin diperkuat, hasil laut Maluku akan terus mendapat tempat di pasar dunia.

Setiap kali sebuah kontainer meninggalkan Pelabuhan Ambon menuju negeri yang jauh, yang ikut berlayar bukan hanya ikan-ikan terbaik dari laut Maluku, melainkan juga harapan, ketekunan, dan kerja keras nelayan seperti La Hamid, sosok-sosok yang setiap dini hari kembali mengarungi laut dengan keyakinan bahwa ombak selalu membawa peluang bagi masa depan yang lebih baik.

Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertahanan (Kemhan) membenarkan tiga calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) meninggal dunia saat mengikuti Latihan Dasar Militer (Latsarmil).

Karo Infohan Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan para peserta telah lulus tes kesehatan sebelum mengikuti pelatihan.

"Perlu disampaikan bahwa sebelum mengikuti program, peserta telah melalui tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemeriksaan kesehatan, dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Mulanya, dua peserta dikonfirmasi meninggal dunia saat mengikuti pelatihan. Pertama, peserta atas nama Anisa Muyassaroh yang mengikuti pendidikan di Satdik Dodikjur Rindam VI/Mulawarman Balikpapan mengalami gangguan kesehatan pada 18 Juni 2026 dan telah mendapatkan penanganan medis di fasilitas kesehatan satuan sebelum dirujuk ke rumah sakit.

Rico menyampaikan, berdasarkan keterangan medis, Anisa dinyatakan meninggal dunia akibat heat stroke.

Kemudian, peserta atas nama Yonanda Muhammad Taufiq yang mengikuti pendidikan di Satdik Puslatpur Kodiklatad Baturaja mengalami penurunan kondisi kesehatan pada 17 Juni 2026. Taufiq sempat mendapatkan penanganan medis sebelum dirujuk ke rumah sakit.

"Berdasarkan keterangan medis, yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia akibat cardiac arrest (henti jantung)," ujarnya.

Peserta ketiga adalah Novia Rahmadhani Sihotang yang berasal dari Program SPPI KNMP Tahun 2026. Dia mengikuti pendidikan di Satdik Pusbahasa Kodiklatau Jakarta.

Rico menyampaikan bahwa Novia mengalami gangguan kesehatan pada 22 Juni 2026. Dia sempat dirujuk ke RSAU dr. Esnawan Antariksa untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan.

"Meskipun telah memperoleh perawatan intensif, yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia pada 23 Juni 2026. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, kondisi kesehatan yang dialami berkaitan dengan penyakit tuberkulosis (TB)," jelas Rico.

Dia memastikan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek penyelenggaraan program, termasuk mekanisme seleksi kesehatan, pengawasan medis, penanganan peserta dengan kondisi kesehatan khusus, serta sistem komunikasi dan pelaporan.

"Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan peserta merupakan prioritas utama dalam penyelenggaraan program. Setiap masukan, evaluasi, dan pembelajaran dari pelaksanaan kegiatan akan menjadi dasar penyempurnaan program ke depan agar berlangsung semakin baik, aman, profesional, dan akuntabel," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, menyatakan pihaknya siap mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga swasembada pangan berkelanjutan.

Adapun Prabowo menyatakan pemerintah akan menjaga swasembada pangan nasional secara berkelanjutan dalam Puncak Pekan Nasional (Penas) Petani Nelayan XVII Tahun 2026 di Kawasan Gelanggang Olahraga (GOR) David-Toni, Kabupaten Gorontalo.

“(Bulog siap) memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah guna mendukung terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan," kata Rizal dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/6/2026).

Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pangan, Bulog bakal terus memperkuat program strategis seperti menyerap hasil panen petani.

Saat ini, berdasarkan penugasan dari pemerintah Bulog membeli Gabah Kering Panen (GKP) dari petani senilai Rp 6.500 per kilogram.

Selain itu, Bulog yang bertugas pada pengelolaan pasca panen juga mengelola Cadangan beras Pemerintah (CBP) dan pangan lainnya.

“Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya BULOG dalam menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat,” ujar Rizal.

Pensiunan jenderal bintang tiga TNI Angkatan Darat (AD) itu menilai, Penas Petani Nelayan XVII itu menjadi momentum memperkuat sinergi seluruh pihak yang bergerak di sektor pangan guna menjaga swasembada pangan bisa berkelanjutan.

Pihaknya berkomitmen terus hadir memperkuat kesejahteraan petani dan nelayan.

“Bulog siap menjalankan peran strategis dalam menjaga ketersediaan pangan,” tutur Rizal.

Adapun Prabowo dalam pidatonya di hadapan ribuan petani, nelayan, dan penyuluh pertanian menegaskan komitmen menjaga swasembada pangan sehingga bisa berkelanjutan.

Ia menyebut, pangan merupakan kebutuhan mendasar setiap negara.

Saat ini, lembaga-lembaga internasional telah mengingatkan potensi kasus kelaparan di dunia bakal terus meningkat.

Namun, kata Prabowo, produksi pangan di Indonesia justru menunjukkan surplus hingga bisa membantu negara lain.

"Alhamdulillah sekarang kita sudah mulai ekspor, kita membantu negara-negara lain. Banyak negara meminta pupuk dari kita, meminta beras dari kita, meminta jagung dari kita," ujar Prabowo.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengungkap dirinya ditelepon Perdana Menteri Australia Anthony Albanese yang meminta kesediaan Indonesia untuk menjual pupuknya ke Australia.

Alasannya, Presiden melanjutkan Indonesia memiliki surplus pupuk.

"Saudara-saudara, alhamdulillah, kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk dan mereka minta apakah boleh kita jual (pupuk, red.) ke mereka," kata Presiden Prabowo saat acara puncak Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan XVII di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Rabu siang.

"Saya bilang: Jual! Kirim ke mereka! Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita, silakan. Asal harganya bener, ya Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman, red.). Petani jangan rugi," sambung Presiden Prabowo di hadapan puluhan ribu petani dan nelayan.

Dalam acara tersebut, Presiden kembali mengumumkan Indonesia telah mewujudkan swasembada pangan, khususnya beras, dalam periode setahun lebih pemerintahan Presiden Prabowo.

"Saya merasa bersyukur, kita swasembada pangan. Kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri, dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian," kata Presiden Prabowo.

Oleh karena itu, Presiden pun mengucapkan terima kasih kepada puluhan ribu petani dan nelayan yang memadati GOR David-Tony di Gorontalo pada Rabu siang hari ini, kemudian sejumlah organisasi petani dan nelayan.

Selain itu, juga kepada jajaran pejabat negara yang mengurusi pertanian, kelautan dan perikanan, di antaranya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

"Hanya di Indonesia, polisi ngurus pertanian. Hanya, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia, Angkatan Laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia, Angkatan Udara tanam tebu. Tetapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat," ujar Presiden Prabowo.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto bertolak menuju Provinsi Gorontalo pada hari ini, Rabu (24/6/2026). Prabowo dijadwalkan untuk menghadiri Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII.

Prabowo bersama rombongan terbatas telah lepas landas menuju Gorontalo menggunakan pesawat kepresidenan dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 06.00 WIB.

Dalam keberangkatannya ke Gorontalo, Prabowo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Setibanya di Gorontalo, Prabowo dijadwalkan langsung menuju Sport Center Limboto yang menjadi lokasi penyelenggaraan Puncak PENAS Petani dan Nelayan XVII.

Dalam gelaran tersebut, terdapat berbagai agenda strategis, mulai dari pertukaran inovasi dan teknologi pertanian, dialog bersama pemangku kebijakan, hingga penguatan jejaring kemitraan usaha yang mendukung peningkatan produktivitas serta kemandirian pangan nasional.

Sementara itu, pada Selasa (23/6/2026), Presiden telah menjalankan lawatan ke Provinsi Jawa Timur. Prabowo mulanya meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 2025 untuk pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer yang tersebar di 37 provinsi di seluruh Indonesia di Kabupaten Sampang, Jawa Timur.

Setelahnya, Prabowo menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Provinsi Gorontalo dalam rangka kunjungan kerja pada Rabu (24/6/2026). Dalam agenda tersebut, Kepala Negara dijadwalkan menghadiri Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII yang diselenggarakan di Kabupaten Gorontalo.

Presiden Prabowo bersama rombongan terbatas lepas landas menggunakan pesawat kepresidenan dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 06.00 WIB. Keberangkatan tersebut menandai dimulainya rangkaian kunjungan kerja Presiden.

Setibanya di Kabupaten Gorontalo, Presiden Prabowo dijadwalkan langsung menuju Sport Center Limboto yang merupakan lokasi penyelenggaraan Puncak PENAS Petani dan Nelayan XVII Tahun 2026.

Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai agenda strategis, mulai dari pertukaran inovasi dan teknologi pertanian, dialog bersama pemangku kebijakan, hingga penguatan jejaring kemitraan usaha yang mendukung peningkatan produktivitas serta kemandirian pangan nasional.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju Gorontalo yaitu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

PETANI itu bernama Tukijo, ia sedang duduk meratapi sawahnya yang kering tak bertanam akibat kehabisan modal.

Hasil jual penennya tak mencukupi untuk membeli bibit dan pupuk akibat terpakai untuk membayar sekolah anaknya yang hendak masuk sekolah menengah.

Hasil panennya terpaksa ia jual murah, dibawah harga pasar karena dipotong untuk biaya utang, bunga, dan transportasi akibat ia meminjam modal kepada tengkulak.

Tanahnya bukan miliknya. Ia hanya menyewa dari seorang tuan tanah, dan pendapatannya yang kecil serta serba tak menentu membuatnya sulit menembus pinjaman berbunga rendah yang diprogramkan oleh bank pemerintah.

Begitu juga Kasdan, seorang nelayan kecil yang bermodal perahu motor tempel harus berhadapan dengan cicilan hutang berbunga tinggi dari seorang pengepul.

Ia terpaksa meminjam modal untuk membeli solar non-subsidi, jaring dan bekal saat berlayar namun hasil tangkapannya hanya pas-pasan untuk hidup sehari-hari bersama keluarga kecilnya karena mesti dipotong oleh bunga cicilan langsung ketika hasil tangkapan itu dijual kepada pengepul.

Tukijo dan Kasdan adalah potret mayoritas petani dan nelayan di Indonesia, dimana 60,84 persen dari total seluruh rumah tangga tani di Indonesia adalah petani yang mengusahakan lahan kurang dari 0,5 hektar alias petani gurem.

Begitu juga di sektor kelautan, hampir 90 persen nelayan Indonesia adalah nelayan tradisional dengan armada kecil berukuran di bawah 5 GT.

Dalam kehidupan sehari-hari, pendapatan mereka hanya habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar bunga cicilan kepada tengkulak atau pengepul.

Banyak dari mereka kesulitan mengakses pembiayaan formal layaknya program kredit usaha dari bank pemerintah akibat mereka tak punya legalitas layaknya dokumen kepemilikan tanah atau surat tanda kebangsaan kapal.

Mereka juga tak punya asset untuk jadi bantalan dan jaminan kredit bank bahkan di mata mereka yang hidup di pelosok desa dan tak mengenyam bangku sekolah, kantor bank yang megah dengan petugas berseragam rapi adalah tempat yang asing dan administrasi yang rumit jadi hambatan psikologis yang mengintimidasi.

Ketakutan mereka akan gagal bayar yang kemudian bank akan datang menyita rumah atau harta benda yang satu-satunya mereka miliki adalah masalah psikologis yang nyata yang dirasakan oleh mereka para petani gurem dan nelayan kecil.

Badan Pusat Statistik pada survei Struktur Ongkos Usaha Tanaman Padi 2017 menyebutkan sejumlah alasan mengapa rumah tangga petani tak meminjam modal ke bank, antara lain karena alasan tidak punya agunan, prosedur yang berbelit-belit, lokasi bank yang relatif jauh, bunga yang relatif tinggi, serta alasan tidak tahu prosedur.

Padahal, 11,4 persen dari 165.886 rumah tangga petani responden survei itu menghadapi kendala permodalan.

Dalam perspektif administrasi perbankan, posisi petani gurem dan nelayan kecil yang pendapatannya kecil, rentan guncangan seperti gagal panen dan iklim atau cuaca yang tak menentu, tak punya jaminan asset dan legalitas membuat mereka seringkali dikategorikan sebagai “high-risk” bahkan “unbankable” yang berpotensi meningkatkan potensi kredit macet atau rasio non-performing loan.

Dalam bahasa antropolog Amerika James C. Scott, petani gurem dan nelayan kecil hidup berada dalam ambang batas subsistence margin yang hanya cukup untuk keselamatan keluarga mereka atau kelangsungan hidup keluarga (utility maximization) bukan mengejar profit maksimisasi (profit maximization).

Sehingga usahanya tak beroperasi dalam logika return on investment (ROI) dan margin keuntungan.

Maka tak jarang oleh bisnis perbankan, usaha petani gurem dan nelayan kecil dianggap unfeasible atau tak layak karena tak memiliki prospek pertumbuhan laba bersih komersial yang menjanjikan.

Sehingga tak heran apabila kredit perbankan banyak tersalurkan ke segmen korporasi.

Data Bank Indonesia menyebutkan ketimpangan yang signifikan dimana segmen korporasi menguasai lebih dari 80 persen total portofolio penyeluran kredit nasional.

Sedangkan segmen usaha kecil menengah (UMKM) hanya mendapat tidak lebih dari 19 persen dari total penyaluran kredit perbankan.

Bahkan jika kita tinjau data penyaluran kredit berdasarkan wilayah maka ketimpangan itu semakin terlihat telanjang.

Data Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan sebesar 48,6 persen penyaluran kredit perbankan nasional hanya mengucur di wilayah DKI Jakarta, yang angkanya mencapai lebih dari Rp 2.000 triliun.

Angka penyaluran kredit di DKI Jakarta ini mengalahkan nilai gabungan tiga provinsi besar di Pulau Jawa yakni Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah yang berjumlah hanya sebesar sekitar Rp 956 triliun.

Namun jika ditotal keseluruhan (enam) provinsi di Pulau Jawa, proporsi penyaluran kredit di pulau Jawa mencapai 75,18 persen dari total kredit perbankan nasional. Gambaran data ini mengisyaratkan “alarm” bagi dua hal krusial.

Pertama, ketimpangan penyaluran kredit ini bisa melestarikan atau memperkokoh ketimpangan pembangunan antar wilayah atau antar daerah di Indonesia.

Artinya, perputaran uang hanya mengucur di Jakarta dan kue pembangunan hanya terakumulasi di wilayah core yakni Jakarta, yang juga menandakan likuiditas nasional hanya berputar di Jakarta.

Kedua, penyaluran fasilitas kredit perbankan hanya dinikmati oleh industri besar layaknya segmen korporasi.

Sedangkan petani gurem dan nelayan kecil tereksklusi atau terpinggirkan dari porsi penyaluran kredit perbankan nasional.

Padahal kita tahu, walaupun skala usaha mereka kecil dan terbatas, namun ditangan petani gurem dan nelayan kecil ekonomi mikro di desa itu bergerak, mereka mampu menciptakan rantai pasok lokal yang menghidupi jutaan buruh tani, pedagang pengumpul, hingga industri pengolahan skala kecil.

Pada faktanya, merekalah pahlawan yang selama ini konsisten mencegah bangsa ini ketergantungan penuh pada pasokan pangan impor yang mengancam kedaulatan pangan nasional.

Urgensi dan Relevansi KDMP

Akibat hambatan birokrasi perbankan dan psikologis yang dialami petani gurem dan nelayan kecil, banyak dari mereka memilih untuk meminjam modal kepada tengkulak.

Tentu, ketika petani dan nelayan kecil lebih memilih meminjam kepada tengkulak bukan karena mereka bodoh atau tak punya literasi keuangan.

Namun hubungan petani/nelayan dengan tengkulak bukan semata-mata hanya sekedar relasi “supply-chain” komoditas, melainkan lebih dari itu, yakni layaknya apa yang disebutkan oleh Scott sebagai the moral economy dimana hubungan antara petani dan tengkulak diikat oleh etika moral timbal-balik (reciprocity).

Tengkulak memang mengambil untung besar saat panen, tetapi mereka wajib menjamin kelangsungan hidup petani saat paceklik.

Ketika anak petani sakit, butuh biaya sekolah, atau terjadi gagal panen total, tengkulak akan mengulurkan uang tunai tanpa jaminan atau setumpuk dokumen administrasi.

Sehingga bagi petani, tengkulak adalah "asuransi sosial informal" yang rasional. Dengan kata lain, hubungan tengkulak dengan petani/nelayan kecil lebih dari sekedar contractual relationship yang hanya berpatokan pada angka di kertas tangihan, melainkan existential relationship yakni hubungan hidup-mati antar manusia.

Karena ketakutan terbesar petani dan nelayan kecil bukanlah takut gagal untuk jadi kaya, melainkan bencana kelaparan (keberlangsungan hidup keluarga) akibat gagal panen atau cuaca ekstrem. Semua ini tak masuk dalam logika dan algoritma bisnis perbankan nasional.

Apalagi dalam pendekatan “transaction costs”, kehadiran tengkulak atau pengepul justru menjadi aggregator dalam rantai pasok lokal yang berperan menanggung resiko bisnis.

Misalnya mereka mau mendatangi ratusan petani gurem, mengumpulkan hasil panen yang sedikit-sedikit itu, menyerap biaya transportasi seperti penyewaan truk pengangkutan, mencari pembeli di kota/pasar induk, mengurus izin dan yang paling maksimal; menanggung risiko kerusakan barang seperti risiko barang busuk di jalan yang sangatlah mahal.

Tengkulak atau pengepul berani menanggung resiko perishable goods, karakter komoditas petani dan nelayan yang cepat busuk. Semua ini tentu tak masuk akal jika dibebankan kepada mereka petani gurem dan nelayan kecil.

Dan yang paling krusial, tengkulak bertindak sebagai buyer of last resort, pembeli yang siaga dalam setiap waktu.

Seburuk apa pun cuaca atau kualitas panennya, tengkulak langganan si petani atau nelayan akan tetap datang dan membeli hasil buminya dengan uang tunai saat itu juga.

Peran semacam itu belum tentu bisa dilakukan oleh institusi formal manapun.

Namun masalah yang seringkali dibahas dalam hubungan tengkulak dengan petani/nelayan kecil yaitu, eksploitasi harga dibawah harga pasar secara ekstrem, jebakan utang abadi seperti sistem ijon, pembebanan bunga tinggi yang terselubung dan akhirnya; menghambat mobilitas sosial petani/nelayan kecil.

Akan tetapi, meniadakan tengkulak begitu saja di tingkat lokal bukanlah hal yang mudah, kita perlu membangun institusi formal yang mampu menyamai efisiensi informasi, kemudahan dan kecepatan transaksi yang dimiliki oleh tengkulak di tingkat lokal.

Disinilah urgensi dan relevansi adanya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang sedang digalakan oleh pemerintah.

Ada beberapa hal yang mesti dilakukan oleh Koperasi Desa Merah Putih agar bisa menjadi “katup penyelamat” bagi petani gurem dan nelayan kecil.

Pertama, KDMP harus mendirikan unit simpan-pinjam khusus dana darurat/Multiguna, tanpa jaminan sertifikat, cukup modal kepercayaan (trust), dan bisa cair dalam hitungan jam saat fajar atau malam hari ketika ada petani/nelayan kecil butuh uang mendesak untuk urusan domestik seperti anak sakit, biaya sekolah, atau hajatan.

Hal ini tak bisa diremehkan karena kecepatan pencairan dana darurat inilah yang seringkali menjadi pintu masuk ketergantungan petani terhadap tengkulak.

Kedua, KDMP harus berperan sebagai buyer of last resort, pembeli yang siaga yang mau membeli hasil usaha petani dan nelayan kecil dalam situasi apapun dan dalam kualitas apapun.

Namun perbedaannya, KDMP harus membeli dengan harga yang adil dan transparan alias mengikuti harga pasar yang wajar, bukan menekan seperti tengkulak.

Dan dibayarkan dengan cash on delivery, secara tunai langsung di tempat karena masyarakat kecil membutuhkan perputaran uang harian untuk makan.

Ketiga, KDMP harus mampu menjadi off-taker yang handal. KDMP harus mampu membangun jaringan ke pasar induk di kota besar.

KDMP tidak akan bisa menang jika hanya menumpuk gabah atau ikan di gudang desa.

KDMP harus bergerak agresif mengikat kontrak dengan industri besar, jaringan ritel modern, atau hotel/restoran (off-taker).

Dengan memotong jalur distribusi langsung dari koperasi desa ke pabrik/konsumen besar, koperasi bisa mendapatkan harga jual yang tinggi.

Keuntungan (surplus) ini nantinya dikembalikan kepada petani dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU) di akhir tahun.

Ketika petani melihat tetangganya dapat "bonus" SHU dari koperasi, mereka akan tertarik untuk ikut bergabung.

Untuk itu, urgensi dan relevansi KDMP bukanlah menjadi kompetitor yang bisa meniadakan jaringan ritel modern yang selama ini digaungkan.

Melainkan menjadi “katup penyelamat” dan “jaring pengaman sosial” bagi petani gurem dan nelayan kecil.

Apalagi ditengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian bahkan mengarah pada kondisi stagflasi dan resesi.

Maka KDMP harus mampu menjadi apa yang disebut oleh Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo sebagai lembaga kredit rakyat di masa depresi di mana ketika krisis ekonomi global itu terjadi maka dampak paling parah dirasakan oleh struktur ekonomi masyarakat paling bawah, yaitu para petani dan nelayan keci; di pedesaan.

Pendapatan mereka merosot tajam akibat jatuhnya harga komoditas pangan dan pertanian, sementara beban pajak dan kebutuhan hidup tidak ikut turun. Sehingga mereka banyak lari ke tengkulak dan lintah darat yang semakin menjerat hidup mereka.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyatakan bahwa kemandirian pangan merupakan salah satu prioritas utama pemerintah di antara beragam tantangan global saat ini, mulai konflik geopolitik, perang dagang, hingga gangguan rantai pasok dunia.

Untuk itu, Gibran mengapresiasi kinerja Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, antara lain lewat pemangkasan 145 regulasi distribusi pupuk subsidi yang memberi manfaat langsung kepada petani.

Ia menilai, Indonesia telah semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional, berkat petani dan nelayan, yang didukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada sektor pertanian dan perikanan. Hal itu disampaikan Gibran saat membuka Pekan Nasional (PENAS) XVII Petani dan Nelayan Tahun 2026 di Gorontalo, Sabtu (20/6).

"Kita tidak boleh bergantung kepada negara lain dalam memenuhi kebutuhan pangan. Karena itu, kemandirian pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah," ujar Gibran.

Wapres menambahkan, pemerintah akan terus membenahi tata kelola pertanian, termasuk pengendalian alih fungsi lahan, penyediaan benih unggul, akses permodalan, kepastian pasar, serta distribusi pupuk subsidi yang lebih efektif.

Sementara, Mentan Andi Amran Sulaiman melaporkan bahwa target swasembada pangan yang semula diproyeksikan tercapai dalam empat tahun berhasil diwujudkan dalam satu tahun.

"Ini yang tercepat sepanjang sejarah Indonesia," ujar Amran.

Visi tersebut tercapai dengan catatan kenaikan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brasil, yang mendorong stok pangan nasional mencapai sekitar 5,2 juta ton, menjadi terbanyak sejak Indonesia merdeka.

Di tingkat petani, kesejahteraan menunjukkan peningkatan. Harga gabah kini berada pada level Rp6.500 per kilogram sesuai kebijakan pemerintah, sementara Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 127 atau tertinggi dalam 34 tahun terakhir.

Selain itu, nilai ekspor pertanian meningkat Rp166 triliun sehingga total ekspor pertanian nasional mencapai Rp765 triliun. Pemerintah pun bergerak menyiapkan program bantuan bibit gratis untuk komoditas strategis seperti kakao, kelapa, tebu, dan komoditas perkebunan lainnya yang akan mencakup lahan seluas 870 ribu hektare.

Pada sektor perkebunan, pemerintah melakukan pembenahan tata niaga sawit melalui kebijakan ekspor crude palm oil (CPO) satu pintu. Kebijakan itu diterapkan setelah ditemukan anomali harga tandan buah segar (TBS) sawit yang tidak sejalan dengan kenaikan harga CPO global dan penguatan nilai tukar dolar AS.

"Saat ini harga TBS mulai kembali normal dan kami berharap dapat meningkat hingga 10 persen untuk memperkuat kesejahteraan petani sawit," kata Amran.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan petani memperoleh harga yang lebih adil dan menikmati manfaat dari perbaikan tata niaga komoditas perkebunan.

"Tidak mungkin capaian ini terjadi tanpa kerja keras petani dan nelayan Indonesia. Ini juga berkat keberpihakan Presiden dan Wakil Presiden terhadap sektor pertanian," pungkas Amran.

Ke depan, pemerintah akan terus mempercepat hilirisasi pertanian dan perkebunan guna meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, serta memperkokoh posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan pangan dunia.