Nusa Dua, Bali (ANTARA) - BUMN PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC menata kawasan wisata Peninsula Island di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali guna meningkatkan kualitas destinasi dan mendongkrak aktivitas pariwisata.

“Tidak hanya melakukan pembaruan infrastruktur, tetapi juga menyiapkan ruang publik yang lebih representatif, mendukung berbagai aktivitas wisata serta memperkuat aspek keberlanjutan,” kata General Manager The Nusa Dua I Made Agus Dwiatmika di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa.

Ia merinci penataan kawasan termasuk akses menuju Water Blow yang ada di dalam Peninsula Island sudah mencapai 78,5 persen.Water blow merupakan wisata alami dengan deburan ombak memecah karang sehingga menimbulkan sensasi buih alami yang banyak digemari wisatawan termasuk penikmat fotografi.

Terdapat juga pengerjaan untuk peremajaan dan penataan jalan, pembangunan jalan menuju Pulau Nusa Dharma, pekerjaan instalasi limbah, drainase, fasilitas resapan air hujan dan tangki air juga dikebut.

Sedangkan penataan eks jalan menuju Peninsula sudah mencapai 98 persen dan penanaman rumput di area amphitheatre sudah selesai 100 persen, kata Agus, penyelesaian pemasangan batu andesit di area helipad juga sudah rampung.

Saat ini, lanjut dia, penataan sudah memasuki minggu ke-25 dengan kemajuan proyek keseluruhan mencapai sekitar 23 persen.

Menurut dia, setelah penataan kawasan, sejumlah aktivitas pariwisata bisa digenjot yang diharapkan meningkatkan perekonomian seperti mendukung penyelenggaraan wisata konferensi (MICE), wisata olahraga dan agenda internasional lainnya.

Selain itu, ia berharap kawasan itu akan menjadi ruang publik yang ikonik, sekaligus memperkuat daya saing dan memberi manfaat ekonomi kepada pelaku UMKM di sekitar kawasan wisata Nusa Dua.

“Transformasi yang mulai terlihat hari ini merupakan bagian dari investasi jangka panjang,” imbuh Agus.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI bekerja sama menata kawasan Gurindam 12, Kota Tanjungpinang melalui penandatanganan kerja sama (PKS) kedua belah pihak.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri Misni mengatakan kerja sama mencakup pemanfaatan lahan seluas 6.643 meter persegi yang akan digunakan untuk mendukung penataan lanjutan kawasan Gurindam 12, yang selama ini menjadi salah satu ruang publik strategis sekaligus ikon perkotaan di ibu kota Provinsi Kepri tersebut.

"Kerja sama ini menjadi wujud sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan penataan Kawasan Gurindam 12," kata Misni di Tanjungpinang, Sabtu.

Misni berharap kerja sama tersebut dapat menjadi landasan bagi Pemprov Kepri untuk melakukan penataan kawasan Gurindam 12 secara lebih terpadu, sehingga mampu menghadirkan ruang publik yang tertib, aman, nyaman, bersih, estetis dan representatif.

Ia menyebutkan ke depan kawasan itu akan dikembangkan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang produktif, ruang interaksi sosial yang inklusif, sekaligus destinasi wisata perkotaan yang mencerminkan identitas budaya Melayu dan kemajuan Kepri.

"Dengan begitu, penataan kawasan Gurindam 12 diharapkan jadi magnet kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri," ucap Misni.

Sementara itu, Sekretaris Kemenpar Bayu Aji menyampaikan kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pengembangan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan di Kepri.

Menurutnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing destinasi wisata sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

"Kami melihat Kepri memiliki potensi yang sangat besar untuk terus berkembang sebagai destinasi unggulan nasional maupun internasional, karena itu kolaborasi yang kuat perlu terus dibangun untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah," ujar Bayu.

Bayu berharap pemanfaatan lahan di Kawasan Gurindam 12 dapat mendukung penataan kawasan yang lebih baik sehingga semakin memperkuat daya tarik wisata Kota Tanjungpinang.

Kemenpar siap terus bersinergi dengan Pemprov Kepri guna mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Pewarta: Ogen
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Dompu (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menilai penataan kawasan kumuh mampu mengubah masa depan desa pesisir dengan meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus membuka peluang pembangunan berkelanjutan.

"Ini adalah tanda bahwa kawasan pesisir kita mulai bangkit dan siap menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045," ujar Fahri Hamzah dalam pernyataannya di Dompu, Nusa Tenggara Barat, Selasa.

Pada 15 Juni 2026, Fahri Hamzah telah meresmikan hasil pembangunan Dana Alokasi Khusus Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (DAK PPKT) Kawasan Dorokarama II Segmen I Tahun 2025 di Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Ia menegaskan penataan kawasan kumuh tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi fisik lingkungan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk mendorong perubahan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kawasan Dorokarama II yang berhasil ditata menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan besar untuk bertransformasi, apabila didukung oleh kebijakan dan program pembangunan yang tepat.

"Banyak talenta di pelosok desa yang memiliki kemampuan mendesain dan mentransformasi kawasan kumuh menjadi kawasan yang lebih baik. Mereka adalah arsitek-arsitek bertalenta yang dimiliki daerah," ucap Fahri.

Selain pembangunan infrastruktur permukiman, Fahri menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi, kesehatan, dan pendidikan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Menurut dia, pembangunan fisik harus berjalan beriringan dengan pembangunan manusia agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

Bupati Dompu Bambang Firdaus mengapresiasi pemerintah pusat atas dukungan dalam pelaksanaan program pengentasan permukiman kumuh terpadu di Desa Soro.

Dia memandang program tersebut telah menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas lingkungan hunian yang lebih sehat, aman, dan layak huni.

Kawasan Dorokarama II memiliki luas sekitar 8,7 hektare. Dari luasan tersebut penanganan melalui program DAK PPKT baru mencakup 2,28 hektare, sehingga masih terdapat kawasan yang memerlukan intervensi lanjutan.

Pemerintah Kabupaten Dompu berharap dukungan pemerintah pusat dapat terus berlanjut guna menyelesaikan penanganan kawasan kumuh yang tersisa secara bertahap dan berkelanjutan.

Pewarta: Sugiharto Purnama/Ady Ardiansah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

MUNA - Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong percepatan penataan kelembagaan dan registrasi Posyandu di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Hal itu agar selaras dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu.

Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Asistensi Penguatan Pembinaan Kelembagaan Posyandu yang dipimpin Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, La Ode Ahmad P Bolombo di Desa Kontunaga, Kabupaten Muna, Sabtu (13/6/2026).

La Ode menjelaskan, Kabupaten Muna menjadi salah satu daerah yang mendapat pendampingan karena hingga saat ini belum mengajukan registrasi Posyandu kepada Ditjen Bina Pemdes Kemendagri. Padahal, terdapat 305 Posyandu yang telah dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Desa maupun Lurah.

"Posyandu yang sudah terbentuk perlu segera ditata dan diregistrasi sesuai regulasi terbaru agar memiliki kelembagaan yang kuat dan mampu menjalankan fungsi pelayanan secara optimal," ujar La Ode dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).

Menurutnya, penataan kelembagaan Posyandu menjadi penting karena peran Posyandu kini tidak hanya berfokus pada sektor kesehatan. Berdasarkan regulasi terbaru, Posyandu juga berperan mendukung penyelenggaraan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan sosial.

Dalam kegiatan tersebut, Ditjen Bina Pemdes memberikan sosialisasi kebijakan penataan kelembagaan Posyandu kepada pemerintah daerah, pemerintah desa, dan operator desa. Selain itu, peserta juga mengikuti simulasi penggunaan sistem informasi dan registrasi Posyandu berbasis digital yang disiapkan Kemendagri.

La Ode mengatakan digitalisasi registrasi Posyandu menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh data Posyandu terintegrasi dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembinaan di tingkat pusat maupun daerah.

"Kami ingin memastikan seluruh Posyandu memiliki legalitas yang jelas, data yang akurat, dan mampu menjalankan pelayanan sesuai enam bidang SPM. Karena itu, registrasi menjadi langkah awal yang sangat penting," katanya.

Usai kegiatan sosialisasi, La Ode bersama jajaran Ditjen Bina Pemdes meninjau Posyandu Edelweis di Desa Kontunaga. Kunjungan dilakukan untuk melihat langsung pelaksanaan layanan Posyandu, kesiapan sarana dan prasarana, serta berdialog dengan kader dan pengurus Posyandu mengenai implementasi pelayanan berbasis enam bidang SPM.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah desa dan operator desa di Kabupaten Muna akan membentuk kelompok konsultasi khusus untuk mempercepat proses penataan kelembagaan dan registrasi Posyandu.

Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat transformasi Posyandu menjadi lembaga kemasyarakatan desa yang lebih adaptif dan mampu mendukung pelayanan dasar bagi masyarakat secara menyeluruh.

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya akurasi data wilayah, penataan ruang, serta pendekatan koordinatif untuk menyelesaikan persoalan sengketa lahan antara TNI Angkatan Laut (AL) dan masyarakat di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Bina Adwil) Kemendagri Safrizal ZA dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI yang membahas penataan kawasan di Pasuruan Timur.

Safrizal menguraikan lima aspek krusial yang menjadi kunci dalam mengurai benang kusut persoalan yang telah berlangsung sejak 1960 tersebut. Pertama, kepastian hukum dan fakta wilayah.

Secara legalitas dan administrasi negara, kata Safrizal saat ini TNI memegang 14 sertifikat Hak Pakai atas lahan seluas 3.600 hektare. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa di atas lahan tersebut terdapat 10 desa definitif yang memiliki kode wilayah resmi, perangkat desa, serta hak menerima Dana Desa.

“Ada desa yang separuhnya masuk ke dalam kawasan hak pakai, ada desa yang seluruhnya masuk ke dalam hak pakai. Persoalan ini belum tuntas karena dari tahun 1960 sampai sekarang sudah berjalan empat generasi penduduk yang mendiami lokasi tersebut. Ini yang harus kita pikirkan bersama," ujarnya, Selasa (9/6/2026).

Kedua, urgensi zonasi pemanfaatan ruang. Kemendagri mendorong adanya ketegasan pemisahan tata ruang di dalam total lahan 3.600 hektare tersebut. Perlu dipetakan secara detail mana wilayah yang mutlak diperuntukkan bagi aspek pertahanan (kawasan latihan tempur), pemukiman warga, serta area pengelolaan bisnis/ekonomi.

Ketiga, regulasi pelepasan aset negara. Menanggapi aspirasi warga terkait status tanah, Safrizal mengingatkan penyelesaian ini melibatkan tata kelola aset milik negara. Kementerian Pertahanan (Kemhan) maupun TNI AL tidak dapat memutuskan pelepasan atau penyerahan aset secara sepihak.

Lihat video: FULL Truk TNI Meledak, Anggota TNI Terluka di Pasuruan



“Proses tersebut harus melalui mekanisme resmi dan mendapatkan persetujuan dari kementerian terkait, khususnya Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal dan aset negara,” katanya.

Keempat, belajar dari keberhasilan kasus Magelang. Safrizal optimistis konflik ini dapat diselesaikan dengan damai tanpa merugikan pihak manapun. Safrizal mencontohkan keberhasilan penyelesaian sengketa serupa di masa lalu antara Pemerintah Kota Magelang dengan Akabri yang dimediasi oleh Menko Polhukam.

“Kasus Magelang bisa diselesaikan dengan prinsip take and give—TNI memberi dan TNI menerima. Kita yakin dan percaya persoalan di Pasuruan ini juga bisa kita selesaikan dengan pola pendekatan yang sama," tegasnya.

Kelima, validasi data lapangan dan pemetaan polygon. sebagai langkah konkret ke depan, Kemendagri menyoroti pentingnya penyediaan data geospasial yang akurat. Saat ini, tim pusat belum memiliki data koordinat polygon titik-per-titik yang membungkus wilayah hak pakai tersebut.

Data koordinat ini sangat dibutuhkan untuk dilakukan overlay (tumpang susun peta) dengan peta pemanfaatan ruang eksisting masyarakat. Jika persoalan belum menemui titik temu, Safrizal mendukung penuh adanya peninjauan langsung ke lapangan guna memverifikasi data dan mendetailkan batas wilayah secara riil.

”Melalui integrasi data yang transparan dan semangat musyawarah, Pemerintah berharap hak pertahanan negara tetap terjaga tanpa mengabaikan hak-hak sosial dan pemukiman warga yang telah menetap selama puluhan tahun,” katanya.

Yogyakarta (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menekankan pentingnya menghadirkan ruang publik di kawasan permukiman padat sebagai bagian dari penanganan kawasan kumuh.

Wamen PKP saat meninjau kawasan Kampung Lampion di bantaran Sungai Code, Kota Yogyakarta, Jumat, mengatakan mengatakan kawasan pinggir sungai itu harus dibikin asri seperti perintah Presiden Prabowo Subianto melalui Gerakan Indonesia Asri.

"Kawasan kumuh itu jeleknya karena public space-nya tidak ditata. Maka ke depan kawasan kumuh harus berhasil melahirkan ruang publik," katanya.

Wamen PKP mengatakan, konsep rumah panggung modern sebagai solusi kawasan perkotaan di masa depan.

Menurut dia, rumah vertikal berbasis konsep rumah panggung dapat menjadi jawaban atas keterbatasan lahan di perkotaan sekaligus mendukung penataan kawasan sungai.

"Kita sangat membutuhkan public space untuk kesehatan mental masyarakat. Konsep rumah panggung itu sebenarnya rumah vertikal. Masa depan kota memang harus hidup vertikal karena tanah semakin terbatas," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menata kawasan Sungai Code sekaligus mengendalikan persoalan sampah dan permukiman kumuh.

Bahkan, Fahri menyebut penataan kawasan Sungai Code merupakan bentuk kepeloporan yang penting di tengah tingginya jumlah masyarakat Indonesia yang tinggal di kawasan pesisir maupun bantaran sungai.

"Saya diundang Pak Wali untuk melihat beberapa lokasi yang saya kira ini adalah kepeloporan dari Yogyakarta dalam melakukan konsolidasi lahan di sekitar sungai, khususnya Kali Code. Model seperti ini harus di-copy secara masif," katanya.

Menurut dia, penataan kawasan sungai perlu dilakukan dengan konsep yang adaptif terhadap dinamika lingkungan, termasuk risiko banjir dan perubahan kondisi sungai.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Penataan organisasi dan bisnis menjadi langkah penting agar transformasi industri pertambangan nasional berjalan lebih efektif

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengaturan (BP) BUMN bersama Danantara mempercepat langkah penataan organisasi dan struktur bisnis MIND ID guna memperkuat efektivitas holding industri pertambangan negara dalam menjalankan mandat strategis hilirisasi nasional.

“Penataan organisasi dan bisnis menjadi langkah penting agar transformasi industri pertambangan nasional berjalan lebih efektif dan mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi negara,” ujar Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Penataan ini diarahkan agar operasional perusahaan berjalan lebih fokus, efisien, terintegrasi, serta mampu menjawab kebutuhan transformasi industri mineral dan batu bara ke depan.

Langkah strategis tersebut dibahas langsung dalam pertemuan antara Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria dengan Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin, pada Senin (26/05).

Pertemuan tersebut menyoroti upaya konsolidasi bisnis, penyederhanaan struktur organisasi, serta penguatan tata kelola perusahaan untuk meningkatkan daya saing industri pertambangan nasional.

Dalam pembahasan tersebut, penataan organisasi dipandang sebagai fondasi penting agar MIND ID mampu bergerak lebih adaptif dalam mengelola rantai pasok industri mineral secara menyeluruh, mulai dari pengelolaan sumber daya alam hingga pengembangan industri hilir bernilai tambah tinggi.

Langkah ini juga dinilai penting untuk memperkuat sinergi antar-entitas usaha di bawah holding sehingga pengambilan keputusan bisnis dapat berjalan lebih cepat dan terukur.

Konsolidasi bisnis di lingkungan MIND ID diharapkan mampu menciptakan efisiensi operasional, memperkuat integrasi ekosistem industri pertambangan, sekaligus meningkatkan kapasitas investasi pada proyek-proyek strategis nasional.

Kepala BP BUMN menilai struktur organisasi yang lebih ramping dan terarah akan membuat MIND ID lebih agresif dalam menjalankan agenda hilirisasi mineral sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Melalui langkah tersebut, BP BUMN dan Danantara menegaskan komitmennya untuk memperkuat daya saing BUMN sektor pertambangan melalui tata kelola yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang.

Penataan MIND ID juga diharapkan menjadi akselerator dalam membangun industri hilir nasional yang lebih kuat, mandiri, dan berkelanjutan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani memastikan pelaporan ekspor sumber daya alam (SDA) kepada PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) selama masa transisi masih fokus pada pencatatan dan belum ada pembahasan mengenai margin fee.

Rosan menegaskan mekanisme pelaporan ekspor SDA pada masa transisi difokuskan untuk pengumpulan data dan pencatatan transaksi secara komprehensif guna memperkuat tata kelola perdagangan komoditas nasional secara lebih terbuka dan tertata.

"Yang awal itu adalah kita lihat pelaporan dululah," kata Rosan dikonfirmasi usai konferensi pers Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Rabu.

Penegasan itu disampaikan Rosan saat menjawab pertanyaan awak media yang mengkonfirmasi mengenai apakah ada kemungkinan pengambilan margin fee oleh DSI terhadap para eksportir SDA,

Menurut Rosan, pemerintah saat ini masih memprioritaskan pengumpulan data dan pelaporan komprehensif seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam sebelum penerapan penuh mekanisme perdagangan melalui platform resmi diberlakukan.

Masa transisi tersebut dijadwalkan berlangsung mulai Juni hingga Desember 2026 dengan kewajiban pelaporan seluruh transaksi ekspor kepada DSI untuk mendukung perbaikan tata kelola perdagangan komoditas nasional.

Dalam periode itu, pemerintah belum menerapkan mekanisme pembelian putus maupun penetapan margin perdagangan karena sistem masih berada pada tahap penyempurnaan bersama seluruh pihak terkait.

Ia mengatakan detail mekanisme perdagangan baru akan diumumkan setelah proses evaluasi dan pengumpulan informasi selesai dilakukan selama masa transisi sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

"Mekanisme detilnya nanti kita akan sampaikan, (jangan) secara terpotong-potong ya, (kalau) secara terpotong-potong nanti malah terpenggal-penggal, nanti malah enggak komprehensif pemahamannya, entar enggak jelas," beber Rosan.

Pemerintah juga menegaskan keberadaan DSI lebih diarahkan untuk memperkuat transparansi transaksi ekspor sekaligus memastikan nilai perdagangan komoditas Indonesia sesuai harga pasar internasional yang berlaku secara wajar.

Langkah tersebut dilakukan setelah pemerintah menemukan indikasi praktik under invoicing dan transfer pricing pada sejumlah komoditas yang dinilai mempengaruhi penerimaan negara serta akurasi data perdagangan nasional selama ini.

Melalui sistem pelaporan terintegrasi, pemerintah ingin memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam agar transaksi perdagangan nasional semakin terbuka, tertata, dan memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi Indonesia.

Rosan menambahkan seluruh proses akan dilaksanakan dengan prinsip good governance melalui mekanisme yang benar dan bertahap agar pelaku usaha memiliki ruang adaptasi sebelum sistem diberlakukan secara penuh pada 2027.

Mulai Januari 2027, pemerintah berencana menerapkan platform perdagangan ekspor sumber daya alam nasional yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus memperbesar nilai tambah ekonomi bagi masyarakat Indonesia.

"Karena ini adalah dari hasil sumber daya bumi Indonesia untuk dunia dengan membawa asas kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia, seperti yang diamanatkan kepada kami," ucap Rosan.

"Dan tentunya kita akan membuat protap (prosedur tetap) ini secara baik, secara terbuka dan saya tahu karena ini adalah hal yang baru pasti akan banyak pertanyaan. Oleh sebab itu kami memberi jangka waktu tiga bulan kemudian dievaluasi lagi sampai akhir tahun," tambah Rosan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kita tentunya akan melakukan dengan mekanisme yang baik dan yang benar

Jakarta (ANTARA) - Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani menegaskan penataan ekspor sumber daya alam dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka.

"Kita tentunya akan melakukan dengan mekanisme yang baik dan yang benar dan insya Allah ini juga lebih memberikan nilai tambah kepada kita semua," kata Rosan dalam dalam konferensi pers tentang Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Rabu.

Pemerintah mulai menata tata kelola ekspor sumber daya alam guna memperkuat kontribusi komoditas nasional terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Penataan tersebut dilakukan melalui pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) yang bertugas mendukung mekanisme perdagangan ekspor komoditas sumber daya alam agar lebih terintegrasi dan memberikan manfaat ekonomi lebih besar.

Rosan menjelaskan langkah tersebut merupakan tindak lanjut pemerintah untuk memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar dunia.

Menurut dia, penataan ekspor diperlukan karena masih ditemukan praktik under invoicing dan transfer pricing yang menyebabkan potensi penerimaan negara dari sektor komoditas belum optimal selama bertahun-tahun.

Pemerintah menilai perbaikan sistem perdagangan ekspor dapat membantu meningkatkan penerimaan negara dari berbagai sektor, mulai perpajakan, royalti, devisa, hingga akurasi data perdagangan nasional secara keseluruhan.

Dalam masa transisi mulai Juni hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam diwajibkan terlebih dahulu dilaporkan secara komprehensif kepada Danantara untuk proses pencatatan dan penyesuaian sistem.

Melalui proses tersebut, pemerintah akan mencocokkan nilai transaksi ekspor dengan harga pasar global agar perdagangan komoditas Indonesia semakin mencerminkan nilai ekonomi yang wajar dan kompetitif internasional.

Mulai Januari 2027, transaksi ekspor komoditas sumber daya alam direncanakan menggunakan platform yang telah disiapkan pemerintah guna mendukung perdagangan yang lebih efisien, modern, dan bernilai tambah tinggi.

Rosan menegaskan mekanisme baru itu dirancang tidak hanya memperkuat tata niaga komoditas nasional, tetapi juga meningkatkan manfaat ekonomi sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.

Ia menambahkan pemerintah akan menyusun prosedur pelaksanaan secara terbuka dan bertahap agar pelaku usaha memiliki waktu adaptasi sebelum implementasi penuh sistem perdagangan ekspor melalui platform nasional tersebut.

Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Rabu, mengumumkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Dalam PP terbaru itu, Prabowo menyebut salah satu aturannya BUMN menjadi eksportir tunggal untuk komoditas minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).

"Untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita," kata Presiden Prabowo Subianto saat berpidato menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 saat Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu.

"Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy), kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal," ujar Presiden Prabowo.

Presiden mengatakan tujuan utama dari penerbitan peraturan pemerintah itu, utamanya untuk mencegah dan memberantas praktik-praktik ilegal yang selama ini terjadi dalam tata kelola ekspor sumber daya alam Indonesia.

"Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring, serta memberantas praktik kurang bayar (under-invoicing), praktik pemindahan harga (transfer pricing), dan pelarian devisa hasil ekspor. Kebijakan ini akan mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita," ujar Prabowo.

Dengan kebijakan itu, Presiden Prabowo berharap pendapatan yang diterima oleh Indonesia dapat seperti Meksiko, Filipina, dan negara-negara tetangga.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai langkah penataan izin usaha pertambangan (IUP), khususnya yang berada di kawasan hutan dan tidak dijalankan sesuai peruntukannya.

Bahlil mengatakan pemerintah tengah melakukan evaluasi terhadap sejumlah izin tambang yang telah lengkap secara administrasi namun tidak pernah dioperasikan oleh pemegang izin.

"Saya melapor tentang penataan terhadap izin-izin tambang, khususnya di kawasan-kawasan hutan dan beberapa IUP yang selama ini tidak difungsikan sebagaimana mestinya," ujar Bahlil usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Menurut Bahlil, evaluasi tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden yang disampaikan sekitar satu hingga dua bulan lalu agar dilakukan penertiban terhadap izin tambang bermasalah.

Bahll menegaskan pemerintah ingin memastikan seluruh izin pertambangan memberikan manfaat ekonomi sekaligus tetap menjaga tata kelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Ia menambahkan, hasil evaluasi izin tambang tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo sebagai bagian dari upaya reformasi sektor pertambangan nasional.

"​Ini sudah Bapak Presiden menginstruksikan sejak satu bulan lalu, dua bulan lalu kalau tidak salah, untuk dilakukan evaluasi dan saya melaporkan perkembangan-perkembangan itu," terangnya.

Penataan IUP di kawasan hutan merupakan fase baru dalam reformasi sektor pertambangan nasional, yang tidak hanya memastikan kepastian hukum dan tata kelola yang baik, tetapi juga menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Fathur Rochman
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Suku Dinas Bina Marga Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat menertibkan kabel udara semrawut di Jalan Peta Barat, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres. Langkah itu merupakan bagian dari penataan kawasan.

Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah mengatakan, kegiatan penertiban ini merupakan tindaklanjut penataan kawasan. Selama Ini keberadaan utilitas kabel udara yang bertumpuk mengakibatkan kawasan jadi kumuh dan semrawut.

"Selain penataan kawasan, tujuannya juga untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan," katanya, Selasa (5/5/2026).

Iin menjelaskan, penertiban ini juga dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas dan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

"Pelaksanaan penertiban juga mengacu pada Perda Nomor 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaringan Utilitas, serta Perda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penempatan Jaringan Utilitas," terangnya.

Iin menegaskan, penertiban juga akan memberikan pemahaman dan efek jera kepada para operator penyelenggaran usaha terkait. Sehingga, ke depan mereka diharapkan bisa mematuhi aturan terkait pembangunan dan penempatan jaringan utilitas di DKI Jakarta.

Lihat video: Kabel Optik Kembali Makan Korban, Pengendara Motor Terjungkal



"Utilitas ini milik 22 operator. Kita harapkan semua taat pada ketentuan dan jaringan-jaringan utilitas ini harus sesuai dengan ketentuan yang ada," ungkapnya.

Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat Taufik Hendayana menambahkan, penertiban kabel yang melibatkan puluhan petugas gabungan tersebut dilakukan sepanjang empat kilometer.

"Penertiban ini kelanjutan dari kegiatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2023 lalu. Ditargetkannya, kegiatan penertiban hingga tahun 2027 mendatang sepanjang 18 kilometer," bebernya.

Taufik memaparkan, penertiban hari ini terealisasi melalaui kolaborasi dengan jajaran Asosiasi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi (APJATEL) tanpa menggunakan APBD.

"Penertiban di Jalan Peta Utara ini targetnya rampung hari ini. Selanjutnya kami juga akan menertibkan kabel udara semrawut di Jalan Joglo Raya sepanjang sekitar 1 kilometer," katanya

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, melanjutkan penataan wilayah di sejumlah titik Kabupaten Bogor, dari kawasan Parung hingga Kecamatan Babakanmadang, sebagai upaya menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Bupati Bogor Rudy Susmanto di Cibinong, Jawa Barat, Senin, mengatakan penataan tersebut bukan bertujuan menggusur pedagang, melainkan menata kawasan agar lebih rapi dan tertib, sekaligus meningkatkan kualitas fasilitas publik.

“Penataan ini bukan untuk menggusur pedagang, tetapi untuk menata agar lebih rapi dan tertib. Di beberapa lokasi, pedagang tetap berada di tempat yang sudah ada dengan perbaikan fasilitas. Sementara di titik tertentu, kami lakukan penataan ulang dengan menyiapkan lokasi pengganti yang lebih layak,” ujar Rudy.

Ia menjelaskan, salah satu langkah konkret telah dilakukan di kawasan Pasar Parung, di mana pedagang kaki lima diarahkan menempati area yang dikelola oleh PD Pasar Tohaga.

Menurut dia, langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan lingkungan pasar yang lebih terorganisir sekaligus meningkatkan kenyamanan bagi pedagang maupun pembeli.

Rudy menegaskan seluruh upaya penataan wilayah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola pajak yang dibayarkan masyarakat, sehingga hasilnya harus kembali dirasakan dalam bentuk fasilitas publik yang layak.

Ia menyebut masyarakat berhak mendapatkan infrastruktur yang baik, termasuk jalan yang memadai dan kawasan publik yang tertata dengan baik.

“Kami memahami harapan masyarakat akan infrastruktur yang memadai. Perbaikan terus kami lakukan secara bertahap, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Bogor yang terdiri dari 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan, serta jumlah penduduk yang sangat besar,” katanya.

Rudy juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung program penataan dan pembangunan yang tengah dijalankan pemerintah daerah.

Menurutnya, tantangan pembangunan di Kabupaten Bogor cukup besar, sehingga dibutuhkan dukungan dan kebersamaan semua pihak agar penataan wilayah dapat berjalan optimal.

“Kami mohon dukungan dari semua pihak. Tantangan yang dihadapi cukup besar, namun dengan kebersamaan, kita bisa mewujudkan Kabupaten Bogor yang lebih baik,” kata Rudy.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026