JAKARTA - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menegaskan inovasi menjadi jawaban utama atas tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah (Pemda) saat ini. Hal tersebut disampaikannya dalam Kickoff Penjaringan Indeks Inovasi Daerah (IID) 2026 di Command Center BSKDN di Jakarta pada Selasa, 23 Juni 2026.

Yusharto menegaskan, IID tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengukuran kinerja inovasi, tetapi juga sebagai sarana membangun kapasitas pemerintah daerah yang adaptif terhadap dinamika pembangunan. Penguatan budaya inovasi menjadi kunci peningkatan tata kelola, pelayanan publik, dan pembangunan daerah di tengah tekanan fiskal yang semakin kompleks.

“Kegiatan ini bukan sekadar forum koordinasi teknis, melainkan instrumen strategis untuk memastikan bahwa inovasi benar-benar menjadi bagian dari sistem pemerintahan daerah,” ujarnya, Rabu (24/6/2026).

Yusharto menambahkan, saat ini pemerintah daerah berada pada fase implementasi RPJMN 2025–2029 yang menuntut transformasi nyata. Lebih dari 90% layanan publik berada di tangan daerah, sehingga inovasi menjadi mekanisme wajib dalam memastikan layanan tetap relevan.

“Tanpa inovasi, birokrasi hanya menghasilkan rutinitas, bukan solusi,” tegasnya.

Yusharto menjelaskan, tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah saat ini semakin menuntut lahirnya berbagai terobosan kebijakan dan tata kelola.

Ketergantungan yang masih tinggi terhadap transfer ke daerah serta terbatasnya kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sejumlah wilayah menjadikan inovasi sebagai kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

“Dalam situasi seperti ini, inovasi bukan lagi pilihan kreatif, tetapi survival strategy. Kita tidak lagi menilai kekuatan daerah dari besar-kecilnya anggaran, tetapi dari kemampuan bertahan dengan sumber daya yang terbatas. Inovasi adalah satu-satunya cara mengubah keterbatasan menjadi kapasitas,” ungkapnya.

Selain itu, dirinya juga menyoroti ketimpangan pembangunan antardaerah yang masih terjadi, sehingga inovasi diperlukan sebagai instrumen koreksi untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan penguatan potensi lokal. Menurutnya, inovasi harus dipahami sebagai instrumen transformasi ekonomi, bukan sekadar administratif. Karena itu, daerah didorong memperbaiki tata kelola, menyederhanakan layanan, dan membangun budaya kerja adaptif.

Yusharto juga menekankan pentingnya IID sebagai national learning system yang memungkinkan pertukaran praktik baik antar daerah. Pada 2025, tercatat sekitar 36 ribu inovasi dari 531 daerah, namun masih terdapat tantangan pada kualitas, konsistensi pelaporan, dan ketersediaan data yang dapat ditindaklanjuti.

“Yang kita butuhkan bukan hanya banyak inovasi, tetapi inovasi yang terukur, dapat direplikasi, dan berdampak nyata,” katanya.

BSKDN juga mendorong replikasi inovasi agar praktik baik tidak berhenti di tingkat lokal. Menurutnya, replikasi dapat mempercepat adopsi kebijakan dan menjadi bentuk efisiensi di tengah keterbatasan fiskal.

“Tidak ada daerah yang akan maju sendiri, dan tidak ada inovasi yang boleh berhenti di satu titik keberhasilan,” ucapnya.

MUNA - Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong percepatan penataan kelembagaan dan registrasi Posyandu di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Hal itu agar selaras dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu.

Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Asistensi Penguatan Pembinaan Kelembagaan Posyandu yang dipimpin Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, La Ode Ahmad P Bolombo di Desa Kontunaga, Kabupaten Muna, Sabtu (13/6/2026).

La Ode menjelaskan, Kabupaten Muna menjadi salah satu daerah yang mendapat pendampingan karena hingga saat ini belum mengajukan registrasi Posyandu kepada Ditjen Bina Pemdes Kemendagri. Padahal, terdapat 305 Posyandu yang telah dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Desa maupun Lurah.

"Posyandu yang sudah terbentuk perlu segera ditata dan diregistrasi sesuai regulasi terbaru agar memiliki kelembagaan yang kuat dan mampu menjalankan fungsi pelayanan secara optimal," ujar La Ode dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).

Menurutnya, penataan kelembagaan Posyandu menjadi penting karena peran Posyandu kini tidak hanya berfokus pada sektor kesehatan. Berdasarkan regulasi terbaru, Posyandu juga berperan mendukung penyelenggaraan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan sosial.

Dalam kegiatan tersebut, Ditjen Bina Pemdes memberikan sosialisasi kebijakan penataan kelembagaan Posyandu kepada pemerintah daerah, pemerintah desa, dan operator desa. Selain itu, peserta juga mengikuti simulasi penggunaan sistem informasi dan registrasi Posyandu berbasis digital yang disiapkan Kemendagri.

La Ode mengatakan digitalisasi registrasi Posyandu menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh data Posyandu terintegrasi dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembinaan di tingkat pusat maupun daerah.

"Kami ingin memastikan seluruh Posyandu memiliki legalitas yang jelas, data yang akurat, dan mampu menjalankan pelayanan sesuai enam bidang SPM. Karena itu, registrasi menjadi langkah awal yang sangat penting," katanya.

Usai kegiatan sosialisasi, La Ode bersama jajaran Ditjen Bina Pemdes meninjau Posyandu Edelweis di Desa Kontunaga. Kunjungan dilakukan untuk melihat langsung pelaksanaan layanan Posyandu, kesiapan sarana dan prasarana, serta berdialog dengan kader dan pengurus Posyandu mengenai implementasi pelayanan berbasis enam bidang SPM.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah desa dan operator desa di Kabupaten Muna akan membentuk kelompok konsultasi khusus untuk mempercepat proses penataan kelembagaan dan registrasi Posyandu.

Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat transformasi Posyandu menjadi lembaga kemasyarakatan desa yang lebih adaptif dan mampu mendukung pelayanan dasar bagi masyarakat secara menyeluruh.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bakal meneliti secara rinci kondisi keuangan pemerintah daerah yang mengaku tidak mampu membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurut Tito, Kemendagri menerima banyak laporan dari daerah yang menyampaikan keterbatasan anggaran untuk memenuhi kewajiban pembayaran PPPK.

Namun, pemerintah pusat tidak serta-merta menerima klaim tersebut tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap struktur anggaran masing-masing daerah.

"Kami banyak terima keluhan seperti itu, menyampaikan bahwa tidak mampu bayar PPPK dari keuangan yang ada. Namun, kita membuat pendampingan, pendampingan kita tidak terima begitu saja informasinya. Kita melihat detail postur anggarannya," kata Tito dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Senin (8/6).

Dari hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebagian besar daerah yang mengaku kesulitan ternyata masih memiliki ruang fiskal untuk membayar PPPK. Persoalannya, masih terdapat sejumlah pos belanja yang dinilai tidak efisien.

"Kita melihat detail postur anggarannya dan selagi melihat postur anggarnya, ternyata banyak daerah yang mampu," imbuhnya.

Tito menjelaskan tim Kemendagri menemukan sejumlah pengeluaran yang dapat ditekan agar anggaran daerah lebih optimal. Beberapa di antaranya berasal dari belanja operasional dan kegiatan yang tidak mendukung pelayanan publik secara langsung, misalnya perjalanan dinas dan seremonial.

"Dalam pendampingan, ternyata mempunyai banyak anggaran-anggaran yang terjadi tidak efisien dan kemudian belanja untuk operasional pegawainya. Jadi hal-hal yang tidak efisien bisa diefisiensikan," ujarnya.

Untuk itu, Kemendagri meminta pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran dan memangkas belanja yang tidak mendesak sebelum menyatakan tidak mampu membayar PPPK.

Tito mengingatkan pihaknya telah menerbitkan surat edaran sejak Desember 2025 yang memuat berbagai langkah efisiensi anggaran daerah. Dalam surat tersebut, pemerintah daerah diminta lebih selektif dalam penggunaan anggaran, termasuk membatasi perjalanan dinas dan kegiatan seremonial yang tidak diperlukan.

"Saya sudah mengeluarkan surat edaran pada Desember 2025 tentang hal-hal yang perlu dipelototi. Mulai dari soal perjalanan dinas, kemudian kegiatan seremoni yang tidak perlu," jelasnya.

Meski demikian, Tito menilai tidak semua kepala daerah memahami secara menyeluruh arahan tersebut. Menurutnya, ada daerah yang mengambil kesimpulan mengenai kondisi keuangan hanya berdasarkan laporan dari bawah tanpa melakukan pengecekan langsung.

"Kadang-kadang ada pimpinan daerah hanya mendengar beberapa laporan tanpa memimpin langsung dan kemudian langsung ambil kesimpulan sendiri berdasarkan masukan dari bawah yang belum tentu itu benar," katanya.

Saat ini Kemendagri terus melakukan pendampingan secara rutin kepada daerah-daerah yang dinilai berpotensi mengalami kesulitan fiskal. Pendampingan dilakukan setiap pekan untuk memastikan pemerintah daerah mampu memenuhi kewajiban pembayaran PPPK sekaligus menjaga kesehatan anggaran daerah.

"Tapi kami melakukan pendampingan tiap minggu semua daerah yang kami anggap itu akan sulit, artinya perlu dibantu," ujarnya.

Berdasarkan laporan yang diterima, Tito mengungkapkan 39 pemda tak mampu untuk membayar gaji PPPK. Hal ini lantaran porsi belanja pegawai di atas 50 persen.

Menurut Tito, puluhan daerah tersebut perlu dibantu menggunakan penambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang ada di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Kalau tidak salah kita itu 39 daerah. Ada 39 daerah yang perlu kita pikirkan. Mungkin mereka, kalau di PAD juga akan berat, sehingga mungkin perlu di-top-up melalui TKD," ujarnya.

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) berkolaborasi dengan Institut Pluralisme Indonesia, Ford Foundation, dan Perum LKBN Antara, menyelenggarakan pameran dengan judul Mozaik Indonesia: Gen-Next Batik Bhinneka Tunggal Ika untuk Regenerasi Budaya dan Kolaborasi Kreatif. Pameran Batik Bhinneka Tunggal Ika dilaksanakan pada Senin, 18 Mei 2026 bertempat di Antara Heritage Center, Jakarta.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pelestarian batik sebagai identitas budaya bangsa, sekaligus sebagai ruang kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat nilai kebhinekaan melalui seni dan budaya. Dalam acara ini dihadiri oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan umum, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Andi Baso Indra Paharuddin, Wakil Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemendagri Ida Mahendra, serta Direktur Utama Perum LKBN ANTARA, Direktur Institut Pluralisme Indonesia, Wakil Ketua Pembina Yayasan Pluralisme Indonesia, Direktur Regional Ford Foundation dan Perwakilan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Wakil Ketua DWP Kemendagri Ida Mahendra mengatakan seluruh karya batik yang ditampilkan memiliki memiliki makna yang sangat kaya. Setiap karya tidak hanya menampilkan keindahan motif dan warna, tetapi juga memuat pesan kebhinekaan, persatuan, gotong royong, dan penghargaan terhadap keberagaman budaya Indonesia.

"Kegiatan ini diharapkan dapat terus berlanjut sebagai ruang pembelajaran, pelestarian budaya, serta penguatan karakter kebangsaan melalui batik," kata Ida dalam acara Batik Bhinneka Tunggal Ika di Antara Heritage Center, Jakarta.

Sementara itu, Direktur Utama Perum LKBN Antara Benny Siga Butarbutar menyampaikan program Batik Bhinneka Tunggal Ika dipandang bukan hanya sebagai slogan, melainkan sebagai identitas dialog kebangsaan dan budaya yang sehat. Dalam hal ini, Antara Heritage bukan hanya dimaknai sebagai tempat, tetapi juga sebagai ruang bersama untuk mewujudkan pelestarian budaya.

"Batik merupakan identitas budaya bangsa yang harus terus hidup di ruang publik," ujar Benny.

Direktur Institut Pluralisme Indonesia menyampaikan pameran ini merupakan bagian dari kegiatan membatik manusia Indonesia sebagai wujud nyata pelestarian budaya. IPI berkolaborasi dengan Ford Foundation dalam menyukseskan program Batik Bhinneka Tunggal Ika.

Program tersebut bertujuan untuk merevitalisasi batik sekaligus membangkitkan kembali semangat gotong royong sebagai inti dari jiwa bangsa Indonesia. Proses kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mempelajari perspektif generasi muda, kemudian mendesain batik berdasarkan cara pandang generasi muda terhadap keberagaman.

Dalam pameran ini terdapat 19 karya batik siswa yang ditampilkan dengan tema Bhinneka Tunggal Ika, serta karya batik yang telah dikelompokkan mulai dari batik klasik hingga batik kontemporer.

Wakil Ketua Pembina Yayasan Pluralisme Indonesia menyatakan bahwa batik merupakan sarana ekspresi kehidupan masyarakat. Batik tidak hanya dipandang sebagai karya seni, tetapi juga sebagai wujud pengembangan diri manusia. Melalui batik, nilai martabat manusia, keberagaman, dan pluralisme dapat ditanamkan secara halus kepada masyarakat.

"Di dalam diri para pengrajin dan generasi muda, nilai pluralisme dapat dikembangkan melalui bentuk, motif, warna, dan makna batik. Dengan demikian, seni batik secara tidak langsung menjadi media untuk menanamkan pola pikir kebhinekaan dan penghargaan terhadap perbedaan."

Pada kesempatan yang sama, Direktur Regional Ford Foundation menyampaikan bahwa batik dapat menjadi media pendidikan pluralisme bagi generasi muda. Kerja sama antara Ford Foundation dan Institut Pluralisme Indonesia berawal dari penelitian mengenai pluralisme di 12 wilayah di Indonesia.

Sejak 2021, kerja sama tersebut difokuskan pada program revitalisasi Batik Bhinneka Tunggal Ika. Program ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman generasi muda terhadap keberagaman Indonesia melalui pendekatan budaya yang kreatif, edukatif, dan mudah diterima.

Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Rima Agristina mengatakan kegiatan yang dilakukan oleh IPI bukan hanya memberikan kontribusi terhadap peradaban, tetapi juga membangun budaya pluralisme. Pancasila pada esensinya merupakan wujud dari nilai gotong royong, dan melalui batik nilai-nilai tersebut dapat diterapkan serta disampaikan kepada generasi muda.

"Diharapkan generasi muda dapat meneruskan esensi budaya bangsa yang sejalan dengan ideologi Pancasila, sehingga program ini dapat memberikan dampak positif terhadap penguatan keberagaman nasional," kata Rima.

Sedangkan, Perwakilan Kementerian Ekonomi Kreatif menyampaikan bahwa batik bukan hanya berupa kain, tetapi juga merupakan identitas budaya dan wujud moral dari semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kegiatan ini mencerminkan implementasi nilai Asta Ekraf karena mempertemukan unsur pemerintah, pendidik, pembatik, pelaku ekonomi kreatif, serta generasi muda.

Disampaikan bahwa masa depan ekonomi kreatif berada di tangan generasi muda, sehingga program seperti ini perlu terus dikembangkan. Budaya tidak hanya perlu dilestarikan, tetapi juga harus terus dikolaborasikan dengan kreativitas generasi muda sebagai ujung tombak budaya Indonesia.

Pameran Batik Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi salah satu wujud nyata dalam pelestarian budaya bangsa melalui kolaborasi lintas sektor. Batik dipandang bukan hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai media pendidikan pluralisme, penguatan nilai Pancasila, serta sarana untuk menanamkan semangat kebhinekaan kepada generasi muda. Melalui kegiatan ini, diharapkan pelestarian batik dapat terus dikembangkan secara kreatif, inklusif, dan berkelanjutan.

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) membeberkan salah satu strategi untuk mencegah penyelewengan maupun penyalahgunaan dana desa yakni dengan penerapan transaksi digital atau nontunai. Transaksi nontunai dinilai dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang lebih modern dan akuntabel.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri La Ode Ahmad P Bolombo saat menghadiri rapat koordinasi pengelolaan keuangan desa dalam rangka penguatan akuntabilitas dan transparansi melalui optimalisasi transaksi nontunai di Provinsi Jawa Tengah.

"Dengan sistem pembayaran secara digital, penyalahgunaan anggaran maupun manipulasi dana tunai dapat diminimalisir. Selain itu, proses audit menjadi lebih mudah dan transparansi pengelolaan keuangan desa juga semakin meningkat," ujar La Ode Ahmad dalam keterangan resminya, Kamis (14/5/2026).

La Ode Ahmad mendorong agar pemerintah daerah mempercepat penerapan transaksi nontunai dalam pengelolaan keuangan desa guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan mencegah potensi penyalahgunaan anggaran desa.

Menurutnya, penerapan transaksi nontunai menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang lebih modern dan akuntabel. Terlebih, kata dia, Provinsi Jawa Tengah yang memiliki jumlah desa terbanyak di Indonesia, mencapai 7.810 desa.

"Digitalisasi keuangan desa juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong partisipasi publik dalam pengawasan penggunaan dana desa," ungkap La Ode Ahmad.

Menurutnya, Kemendagri telah mempertegas implementasi transaksi nontunai melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.1.3/4910/SJ tentang Implementasi Transaksi Nontunai dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

"Pemerintah kabupaten dan kota diminta segera menyiapkan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, menetapkan peraturan kepala daerah terkait sistem dan prosedur transaksi nontunai, serta menetapkan bank persepsi guna mendukung implementasi di desa," katanya.

La Ode Ahmad juga menyoroti masih adanya kendala infrastruktur digital di sejumlah wilayah. Berdasarkan data E-Walidata SIPD, tercatat sebanyak 12.118 desa masih mengalami blank spot atau kendala jaringan internet.

"Kemendagri terus melakukan rekonsiliasi bersama Kemenkopolhukam dan Komdigi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital di daerah, sehingga implementasi transaksi nontunai dapat berjalan optimal hingga ke desa-desa," ucapnya.

Selain itu, Kemendagri juga memperkuat pengawasan pengelolaan keuangan desa melalui kerja sama dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Kerja sama tersebut diwujudkan melalui nota kesepahaman antara Kemendagri dan Kejaksaan RI serta perjanjian kerja sama antara Ditjen Bina Pemdes dengan Jamintel Kejaksaan RI terkait pengawalan pengelolaan keuangan desa.

La Ode Ahmad menyebut pengawasan tersebut penting mengingat total Dana Desa sejak 2015 hingga 2026 telah mencapai Rp739,25 triliun. "Digitalisasi dan transaksi nontunai merupakan jembatan emas dalam mewujudkan asas transparan dan akuntabel pada pengelolaan keuangan desa. Desa diharapkan tidak hanya menjadi penerima Dana Desa, tetapi juga menjadi pelopor tata kelola keuangan yang bersih dan transparan," tegasnya.

KENDARI - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden Batch I di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal implementasi berbagai program prioritas nasional agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam sambutannya mengatakan, setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi besar yang dapat dikembangkan untuk mendukung keberhasilan pembangunan. Karena itu, implementasi program prioritas nasional perlu dilakukan secara adaptif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas masing-masing daerah.

“Tampil dengan keunikannya dan memiliki potensi yang sangat besar. Bagi kami tidak ada daerah yang miskin semua memiliki potensi yang siap untuk kita aktualisasikan menjadi daerah-daerah yang maju dan sejahtera bagi masyarakatnya,” ujar Yusharto di Hotel Sahid Azizah Kendari pada Rabu (13/52026).

Menurut dia, Program Direktif Presiden merupakan agenda prioritas nasional yang harus dikawal secara serius oleh seluruh jajaran pemerintahan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Mulai dari pengendalian inflasi, swasembada pangan, penghapusan kemiskinan ekstrem, hingga peningkatan kualitas layanan dasar.

Oleh sebab itu, implementasi program di daerah memerlukan penguatan koordinasi, sinkronisasi kebijakan, serta monitoring dan evaluasi yang terpadu.

“Program Direktif Presiden merupakan agenda prioritas nasional yang harus dikawal secara serius oleh seluruh jajaran pemerintahan. Program-program tersebut langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga implementasinya di daerah memerlukan sinkronisasi kebijakan, penguatan tata kelola pemerintahan, serta monitoring dan evaluasi yang terpadu,” katanya.

Yusharto menjelaskan, melalui Rakor tersebut BSKDN berupaya menghimpun berbagai masukan dari daerah terkait capaian pelaksanaan program, hambatan di lapangan, hingga kebutuhan dukungan kebijakan yang diperlukan pemerintah daerah. Menurutnya, forum tersebut penting untuk memperkuat kualitas rekomendasi kebijakan agar lebih operasional dan sesuai dengan kondisi daerah.

Dia menambahkan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program tidak boleh hanya dimaknai sebagai pengawasan administratif semata, tetapi harus mampu menjadi instrumen perbaikan kebijakan yang berorientasi pada penyelesaian persoalan di lapangan.

“Monitoring dan evaluasi tidak boleh dimaknai sebagai kegiatan mencari kesalahan. Monev harus menjadi instrumen perbaikan kebijakan, bukan sekadar pengawasan administratif,” tegasnya.

Lebih lanjut, Yusharto mengatakan BSKDN saat ini terus memperkuat fungsi Policy Hub sebagai simpul strategis kebijakan di lingkungan Kemendagri. Melalui penguatan fungsi tersebut, BSKDN berupaya menghubungkan data, analisis, isu lapangan, serta rekomendasi kebijakan guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti.

Menurutnya, keberhasilan Program Direktif Presiden pada akhirnya tidak hanya diukur dari capaian administratif, tetapi dari sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan manfaat kehadiran pemerintah secara nyata, adil, dan berkelanjutan.

“Keberhasilan dari program direktif presiden harus memperhatikan sejauhmana rakyat di daerah merasakan kehadiran negara secara nyata adil dan berkelanjutan,” pungkasnya.

JAKARTA - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (BPSDM Kemendagri) menegaskan semangat bela negara sebagai fondasi utama dalam membentuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Sehingga tercipta ASN yang profesional, adaptif, dan berintegritas di era abad ke-21.

Penegasan tersebut disampaikan dalam Upacara Api Semangat Bela Negara (ASBN) yang menjadi salah satu kegiatan inti dalam rangkaian Agenda Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) Kemendagri Tahun 2026 di BPSDM Kemendagri Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Upacara penyalaan Api Semangat Bela Negara berlangsung khidmat dan menjadi momentum untuk meneguhkan komitmen para CPNS dalam menjaga persatuan, keutuhan bangsa, serta memperkuat jiwa pengabdian kepada negara.

Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono dalam amanatnya yang dibacakan oleh Sekretaris BPSDM Afrijal Dahrin mengatakan bahwa semangat bela negara harus menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas ASN di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.

“Tuntutan zaman di abad ke-21 menghendaki ASN yang tidak hanya cakap secara teknis-administratif, tetapi juga mampu berpikir kritis, berani berinovasi, melek digital, adaptif terhadap perubahan, serta mampu berkolaborasi lintas batas sektor dan instansi,” katanya.

Ia menegaskan bahwa menjadi ASN Kemendagri bukan sekadar menjalankan pekerjaan administratif, tetapi juga mengemban tanggung jawab pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

“Menjadi ASN Kementerian Dalam Negeri berarti saudara telah dipilih negara untuk memikul tanggung jawab mulia. Ini bukan sekadar pekerjaan, melainkan panggilan jiwa untuk melayani pengabdian tanpa batas kepada 280 juta rakyat Indonesia,” lanjutnya.

Latsar CPNS Kemendagri Tahun 2026 diikuti sebanyak 398 peserta yang terbagi dalam dua gelombang dengan pola blended learning. Proses pembelajaran dimulai sejak 19 Januari 2026 melalui tahap self learning dan saat ini Gelombang I memasuki tahapan akhir berupa pembelajaran klasikal.

BPSDM Kemendagri juga mengingatkan bahwa ASN harus siap menghadapi berbagai ancaman multidimensional, mulai dari perang siber, disrupsi teknologi, hingga arus informasi manipulatif yang dapat mengganggu persatuan bangsa.

Sekretaris BPSDM, Afrijal Dahrin menekankan sejumlah pedoman penting bagi CPNS dalam menjalankan tugas ke depan. CPNS diminta meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan moral, menjaga kehormatan diri, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan, serta menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang dapat memecah belah bangsa.

“Memberikan dharma bakti terbaik dalam setiap pekerjaan sebagai bentuk ibadah yang tulus, serta menjaga soliditas dan kekompakan antarsesama aparatur guna mendukung kemajuan Kemendagri,” paparnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pimpinan BPSDM Kemendagri, antara lain Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan Budi Santosa, Kepala Bagian Umum Nugroho, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Umum Rizki Aziz, serta para widyaiswara pengampu materi.

Melalui momentum penyalaan Api Semangat Bela Negara, BPSDM Kemendagri berkomitmen mencetak ASN yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki karakter kuat dan integritas tinggi dalam melayani masyarakat demi menjaga keutuhan bangsa dan negara.

PANDEGLANG - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat ini gencar menggelar dialog interaktif pemahaman nilai sejarah untuk generasi muda. Mengusung tema "Muda Sadar Sejarah", Kemendagri juga fokus pada pemahaman hak dan kewajiban warga negara.

"Kami berharap generasi muda sejak dini memahami sejarah nasional dan sejarah daerah mereka," ujar Direktur Bina Ideologi Karakter dan Wawasan Kebangsaan Edison Siagian di aula SMA Negeri 1 Pandeglang, Banten, Senin (27/4/2026).

Kegiatan "Muda Sadar Sejarah" yang dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang kali ni melibatkan siswa dari beberapa sekolah. Di antaranya SMAN 1, SMAN 2, SMAN 6 dan SMKN 2 Pandeglang.



Sebelumnya kegiatan yang sama sudah dilaksanakan di Sumatera Utara dan Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Menurut Direktur Edison Siagian, pemahaman tentang sejarah kebangsaan sangat penting diketahui para pelajar agar matang dalam wawasan kebangsaan.

Dinamika sosial yang ditandai pesatnya perkembangan tekonologi informasi, bisa mengikis rasa kebangsaan di kalangan generasi muda. Untuk itu, dengan literasi sejarah yang baik, akan terbentuk karakter pemuda yang tangguh dan berintegritas.

Apalagi jika memahami bahwa sejarah bangsa Indonesia bukan merupakan hadiah namun merupakan hasil dari perjuangan pahlawan bangsa. "Kita sedang menyongsong Indonesia Emas 2045 dimana tidak hanya membutuhkan generasi muda yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan kepatuhan pada aturan bernegara," ujarnya.

Pada Kegiatan Muda Sadar Sejarah di SMA Negeri 1 Pandeglang, juga tampil sejumlah pembicara. Mereka adalah Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Banten Novriyadi Purwansyah, Guru Besar Universitas Sultan Agung Tirtayasa Banten Prof Soleh Hidayat, dan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pandeglang Muklis Arifin.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertemu Dirjen Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific (CIRDAP) Dr. P. Chandra Shekara. Pertemuan itu merupakan kunjungan kehormatan (courtesy meeting) dalam rangka untuk memperkuat kolaborasi regional dalam mendorong pembangunan desa yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa La Ode Ahmad Pidana Bolombo, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut difokuskan pada pertukaran pandangan dan pengalaman antarnegara anggota CIRDAP, khususnya dalam memperkuat kapasitas pemerintahan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di kawasan Asia-Pasifik.

“Kami menyambut baik kunjungan Dirjen CIRDAP sebagai momentum penting untuk memperkuat kolaborasi, pertukaran pengetahuan, serta memperdalam praktik-praktik terbaik dalam penguatan pemerintahan desa ke depan,” ujar La Ode dalam keterangannya dikutip Jumat (24/4/2026).

Menurutnya, forum ini tidak hanya menjadi ruang dialog, tetapi juga sarana untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan desa yang berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa kolaborasi tersebut sejalan dengan kebijakan nasional yang menitikberatkan pada pemerataan pembangunan dan kemandirian desa.

“Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk mendorong pembangunan desa yang terintegrasi dan berkelanjutan, dengan pendekatan berbasis masyarakat serta penguatan ekonomi lokal,” jelasnya.

Dalam diskusi, salah satu isu utama yang dibahas adalah optimalisasi pemanfaatan Dana Desa. CIRDAP mendorong agar penggunaan anggaran dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta diarahkan pada kegiatan ekonomi produktif yang berkelanjutan.

La Ode juga menyoroti pentingnya penguatan ekonomi kolektif desa melalui koperasi, termasuk peningkatan kapasitas manajerial, akses pasar, dan digitalisasi. “Kami melihat penguatan koperasi desa menjadi kunci dalam membangun ekonomi lokal yang tangguh. Hal ini perlu didukung dengan peningkatan kapasitas, termasuk dalam aspek manajemen dan pemanfaatan teknologi digital,” ungkapnya.

Selain itu, Kemendagri mengapresiasi rencana pelaksanaan pelatihan CIRDAP di Indonesia yang direncanakan berlangsung di Daerah Istimewa Yogyakarta. Program ini dinilai menjadi peluang penting untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa melalui pertukaran pengetahuan lintas negara.

Lebih lanjut, La Ode menekankan pentingnya integrasi program-program CIRDAP dengan kebijakan nasional guna mempercepat pembangunan desa yang inklusif. “Kami mendorong agar program CIRDAP dapat terintegrasi dengan agenda pembangunan desa di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan terstruktur dan replikasi praktik terbaik dari berbagai negara,” tuturnya.

Ia optimistis, sinergi antara Kemendagri dan CIRDAP akan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan berkelanjutan. “Melalui kolaborasi ini, kami berharap pembangunan desa di Indonesia semakin maju, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga mampu menghadirkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat desa,” pungkas La Ode.

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya integrasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah (pemda) dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Hal itu agar pembangunan daerah lebih efisien dan terarah.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Yusharto Huntoyungo dalam sambutannya saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Anggaran 2027.

Yusharto menerangkan, forum tersebut merupakan tahapan strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah, karena menjadi wadah untuk melakukan penajaman, penyelarasan, serta klarifikasi terhadap program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan ditetapkan dalam RKPD hingga penyusunan APBD 2027.

Yusharto menekankan, penyusunan dokumen perencanaan daerah harus menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, integrasi kebijakan pusat dan daerah menjadi kunci utama untuk memastikan pembangunan berjalan efektif, terarah, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Sangat krusial bagi kita untuk memastikan keselarasan murni antara Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Pembangunan Nasional. Dalam hal ini, Asta Cita harus benar-benar menjiwai visi DIY ke depannya,"ungkap Yusharto, Kamis (24/3/2026).

Lebih lanjut, Yusharto menyampaikan, terdapat dua prinsip utama yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2027, yakni sinkronisasi dan konsistensi. Sinkronisasi mengharuskan perencanaan daerah sejalan dengan arah kebijakan nasional, sementara konsistensi menuntut agar setiap program yang direncanakan memiliki keterkaitan langsung dengan penganggaran.

Kemendagri juga menekankan pentingnya keterkaitan antar dokumen perencanaan, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hingga RKPD. Setiap target dan sasaran pembangunan harus saling terhubung dan konsisten untuk memastikan capaian pembangunan yang optimal.

Dalam konteks nasional, tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 yang berfokus pada akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan industri, harus dapat diterjemahkan secara konkret dalam tema RKPD DIY Tahun 2027, yaitu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, berbagai isu strategis daerah seperti penguatan ekonomi, transformasi digital, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga ketahanan lingkungan harus dirumuskan secara terintegrasi dalam kebijakan pembangunan daerah. Upaya tersebut mencakup penguatan sektor unggulan seperti pariwisata dan UMKM, percepatan pembangunan infrastruktur, serta peningkatan keterkaitan antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Yusharto juga mengingatkan, seluruh kebijakan daerah harus berada dalam satu garis lurus dengan kebijakan nasional, termasuk pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN). Pemerintah daerah diminta memastikan setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan telah selaras dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian target nasional.

“Penetapan program, kegiatan, hingga sub kegiatan di daerah wajib berstatus inline atau selaras dengan kebijakan mandatori dari pusat. Adapun hasil kesepakatan dalam Rakortekrenbang, program strategis nasional, hingga direktif pemerintah tidak boleh hanya menjadi dokumen, melainkan harus dieksekusi secara nyata oleh daerah," terannya.

Selain itu, pelaksanaan Musrenbang RKPD diharapkan dilakukan secara inklusif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kelompok masyarakat rentan. Partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam menghasilkan perencanaan pembangunan yang transparan, responsif, dan tepat sasaran.

Terakhir, dirinya juga mendorong Pemerintah Provinsi DIY untuk memanfaatkan forum Musrenbang RKPD ini secara optimal guna menghasilkan perencanaan yang berkualitas, inovatif, dan berorientasi pada hasil.

"Terakhir, pastikan seluruh substansi RKPD tahun 2027 selaras dengan RPJMD 2022-2027 serta dinamis terhadap kebijakan nasional demi menjamin sinkronisasi dan kesinambungan pembangunan pusat dan daerah," pungkasnya.

JAKARTA - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menyoroti pentingnya digitalisasi pemilhan umum (pemilu) yang tetap berlandaskan pada prinsip dasar demokrasi.

Hal itu disampaikannya pada acara Penandatanganan Letter of Intent (LOI) kerja sama penyediaan teknologi pemilihan elektronik (e-voting) pada Digital Election Simulation Lab (DESLab) antara Kemendagri dengan Inti Konten Indonesia (INTENS) di Command Center BSKDN , Jakarta, pada Selasa, 21 April 2026.

Yusharto mengatakan, digitalisasi pemilu bukan sekadar transformasi teknologi, melainkan bagian dari upaya strategis untuk memperkuat kualitas demokrasi. Namun demikian, implementasinya harus tetap menjunjung tinggi prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil).

“Digitalisasi pemilu bukan berarti masyarakat dapat memilih secara sembarangan tanpa sistem yang terjamin. Tantangannya kemudian adalah bagaimana teknologi dapat diimplementasikan dengan tetap memenuhi prinsip Luber Jurdil,” ungkapnya, Rabu (22/4/2026).

Yusharto menjelaskan, BSKDN sebagai unit strategis di Kemendagri memiliki peran dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada Menteri Dalam Negeri melalui policy brief berbasis kajian. Salah satu isu strategis yang tengah dikembangkan adalah perbaikan sistem pemilihan di Indonesia, mulai dari pemilihan kepala desa hingga pemilihan kepala daerah, termasuk penguatan sistem politik yang mendukungnya.

Salah satu gagasan yang mengemuka adalah penerapan skema pemilihan secara asimetris antar daerah, yang mempertimbangkan sejumlah variabel, termasuk tingkat kematangan digital daerah. Dalam skema tersebut, daerah dengan kesiapan tinggi dapat mengadopsi sistem pemilihan berbasis teknologi secara lebih mandiri, sementara daerah dengan kesiapan lebih rendah tetap menggunakan metode yang sesuai dengan kondisi masing-masing.

Sejalan dengan itu, Yusharto menegaskan pentingnya membumikan pemahaman terkait digitalisasi pemilu di tengah masyarakat. Dia menilai, masih terdapat persepsi yang keliru mengenai digitalisasi, yang kerap diartikan pemungutan suara dapat dilakukan secara bebas dari rumah tanpa mekanisme yang terkontrol.

“Di sinilah pentingnya desain metodologi, sistem, dan perangkat yang mampu menjamin akuntabilitas serta integritas pemilu digital, sehingga tetap sejalan dengan prinsip demokrasi yang berlaku,” imbuhnya.

Sebagai tindak lanjut, Yusharto mengatakan, pihaknya akan memperkuat kajian melalui penyusunan policy brief lanjutan yang lebih komprehensif. Kajian tersebut akan memetakan tingkat kematangan digital daerah secara lebih rinci, termasuk indikator seperti indeks digitalisasi hingga kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Di lain sisi, Yusharto menegaskan peran pemerintah tetap krusial dalam mendorong literasi dan pemahaman masyarakat terhadap sistem pemilu berbasis teknologi. Intervensi kebijakan yang tepat akan memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperluas keadilan dan partisipasi demokrasi.

"Barangkali ini arti penting pertemuan ini, untuk memahami bahwa sejauh mana e-voting ini dapat diimplementasikan dengan tetap berlandaskan evidence yang jelas," pungkasnya.

JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) La Ode Ahmad P. Bolombo menegaskan bahwa ajang Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Jaga Desa Award 2026 menjadi momentum strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Kegiatan tersebut digelar di Grand Ballroom Fairmont Jakarta, Minggu (19/4/2026) malam.

Acara itu dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Utusan Khusus Presiden RI Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua DPD RI, serta sejumlah menteri terkait. La Ode menilai, penghargaan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari upaya konkret mendorong desa-desa di Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

“ABPEDNAS Jaga Desa Award 2026 menjadi dorongan nyata bagi desa-desa untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Ini penting karena desa adalah fondasi pembangunan nasional,” ujar La Ode.

Dia menuturkan, desa sebagai ujung tombak pembangunan membutuhkan penguatan kapasitas aparatur, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan administrasi, agar terhindar dari persoalan hukum yang kerap muncul akibat kesalahan administratif. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah desa.

“Pendampingan harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Dengan tata kelola yang baik, desa tidak hanya kuat secara administratif, tetapi juga mampu mendorong kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Hashim Djojohadikusumo mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap kemajuan desa. Ia menekankan pentingnya pengawasan dalam pengelolaan dana desa agar tidak menimbulkan persoalan hukum.

Sementara itu, ST Burhanuddin berharap program Jaga Desa dapat menjadi sarana pembinaan bagi aparatur desa, sehingga tidak terjadi kriminalisasi terhadap kesalahan administratif yang tidak merugikan negara. Pada ajang ini, penghargaan diberikan dalam tiga kategori utama, yakni Tertib Pengelolaan Keuangan Desa, Kepatuhan Entri Data Aplikasi Jaga Desa, serta Lomba Film Pendek ABPEDNAS Jaga Desa 2026.

Untuk kategori pengelolaan keuangan desa, Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, meraih juara pertama, disusul Desa Kutuh, Kabupaten Badung, Bali, dan Desa Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Sementara pada kategori kepatuhan entri data, Desa Jepangpakis, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, keluar sebagai juara pertama, diikuti Desa Karangkamiri, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, dan Desa Aik Rayak, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun dalam lomba film pendek, karya “Jaga Cowong” dari Desa Karangmangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, berhasil meraih Film Terbaik sekaligus Juara Umum.

La Ode berharap, melalui ajang ini desa-desa di seluruh Indonesia semakin termotivasi untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berkelanjutan. “Jika tata kelola desa kuat, maka pembangunan nasional akan memiliki fondasi yang kokoh,” pungkasnya.