Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyerap sekitar Rp152 triliun dari 4 kali lelang Surat Utang Negara (SUN) yang berlangsung selama 2 bulan terakhir.

Berdasarkan pengumuman yang disampaikan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) secara reguler di situs resmi, lelang SUN sejak awal tahun ini telah dilakukan masing-masing pada 2 Januari, 20 Januari, 3 Februari dan 18 Februari.

Pada keempat lelang tersebut, pemerintah masing-masing menetapkan target indikatif lelang SUN baik dari jangka pendek maupun fixed rate Rp33 triliun. Hasilnya, untuk lelang 2 Januari 2026, penawaran yang masuk ke DJPPR Kemenkeu adalah Rp90,9 triliun. DJPPR kemudian memutuskan untuk menyerap Rp40 triliun.

Kemudian, pada 20 Januari 2026, penawaran yang masuk turun yakni Rp82,9 triliun dan dimenangkan atau diserap sebesar Rp36 triliun. Selanjutnya, penawaran yang masuk pada lelang 3 Februari 2026 adalah Rp76,5 triliun dan dimenangkan Rp36 triliun.

Adapun dalam lelang 18 Februari 2026, penawaran yang masuk yakni Rp63,06 triliun sementara yang dimenangkan Rp40 triliun.

Di luar SUN, pemerintah turut menerbitkan sejumlah instrumen lain untuk menutupi target pembiayaan pada APBN 2026 yakni Rp689,1 triliun. Misalnya, lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada 1 Januari, 27 Januari dan 10 Februari total menghasilkan Rp36 triliun.

Permintaan Masih Stabil

Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu Suminto mengatakan penawaran atau incoming bids SUN khususnya pada lelang teranyar 18 Februari lalu masih cukup solid. Hal itu, menurutnya, mencerminkan permintaan yang tetap kuat di tengah kondisi pasar global yang masih merayakan Chinese New Year di beberapa negara seperti Singapura, dan Hong Kong.

Suminto melihat bahwa permintaan investor masih terkonsentrasi pada tenor menengah, khususnya seri 5 tahun dan 10 tahun yang mencatat incoming bids masing-masing sebesar Rp24,16 triliun dan Rp21,07 triliun.

Hal ini menunjukkan preferensi investor terhadap tenor yang likuid dan menjadi benchmark di pasar sekunder.

Sementara itu, partisipasi investor domestik dipandang tetap kuat terutama di sektor perbankan yang mendominasi porsi pemenang lelang. Di sisi lain, walaupun beberapa pasar keuangan libur, investor asing juga tetap berpartisipasi dengan awarded bids sekitar 15,50% dari total dimenangkan sehingga dinilai mencerminkan kepercayaan terhadap fundamental ekonomi Indonesia dan kredibilitas pengelolaan fiskal.

"Meskipun incoming bids menurun dibandingkan dengan lelang SUN sebelumnya, yield yang diminta investor masih cukup kompetitif. Penurunan incoming bids terutama berasal dari SPN tenor pendek, seiring strategi perbankan dalam mengantisipasi kebutuhan likuiditas menjelang Lebaran," terangnya melalui keterangan tertulis, Kamis (19/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Lelang surat utang negara (SUN) mencatatkan permintaan yang melemah ke level terendah dalam sekitar satu tahun. Lesunya pasar obligasi pemerintah menyusul sentimen kejatuhan pasar saham RI usai pengumuman dari penyedia indeks global MSCI Inc. pekan lalu.

Adapun, kekhawatiran mengenai kelayakan investasi di saham-saham Indonesia yang disampaikan oleh MSCI Inc. seperti merembet ke pasar SUN.

Berdasarkan data DJPPR Kemenkeu, lelang SUN yang digelar pada Selasa (3/2/2026) mencatatkan penawaran masuk dari investor senilai Rp76,58 triliun atau lebih rendah dari lelang SUN sebelumnya. Sementara total nominal yang dimenangkan dari kesembilan seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp36 triliun.

Kendati nilai penjualan itu melebihi target indikatif yang ditetapkan pemerintah, data Bloomberg menunjukkan rasio penawaran terhadap target (bid-to-target ratio) turun menjadi 2,32 atau level terendah sejak Januari 2025.

Adapun, tekanan terhadap selera investasi di pasar obligasi pemerintah berasal dari pengumuman MSCI yang membekukan rebalancing saham Indonesia. Pengumuman itu setidaknya mendorong investor nonresiden membukukan jual bersih senilai Rp3,3 triliun pada Rabu (28/1/2026) dan masih membukukan net sell lagi pada Kamis (29/1/2026) senilai Rp8 miliar.

Adapun, arus keluar asing (foreign capital outflow) di pasar obligasi RI ini merupakan yang terbesar selama dua hari berturut-turut sejak Oktober 2025. Aksi jual tersebut pun membuat nilai jual bersih di surat utang negara sejak awal tahun mencapai Rp8 miliar.

Sementara itu, sentimen di pasar obligasi Indonesia sebenarnya sudah hambar sebelumnya akibat kekhawatiran terhadap arah belanja pemerintah, independensi bank sentral, serta pelemahan rupiah. Hal itu makin diperparah dengan penunjukan seorang kerabat Presiden Prabowo Subianto sebagai wakil gubernur Bank Indonesia.

Berdasarkan data Bloomberg, imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun telah naik sekitar 25 basis poin sepanjang tahun ini menjadi sekitar 6,31%.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah akan tetap berpegang pada aturan yang membatasi defisit fiskal maksimal sebesar 3% dari produk domestik bruto.

“Jaminan dari menteri keuangan bahwa batas defisit akan tetap dipertahankan, serta kecilnya kemungkinan terulangnya skema burden sharing seperti pada 2021, seharusnya dapat membantu menahan kenaikan imbal hasil,” ujar Radhika Rao, ekonom senior di DBS Bank Ltd, dikutip Bloomberg pada Rabu (4/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA – Penawaran investor dalam lelang Surat Utang Negara (SUN) yang digelar pada Selasa (4/11/2025) mencapai Rp87,49 triliun atau turun dari lelang sebelumnya. Pemerintah mengantongi dana Rp28 triliun dari lelang obligasi negara kali ini.

Berdasarkan pengumuman Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, pemerintah telah melaksanakan lelang SUN dengan menawarkan sembilan seri kepada investor melalui sistem lelang Bank Indonesia.

Lebih terperinci, tiga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan enam Obligasi Negara (ON). Kesembilan seri SUN dengan mata uang rupiah itu, dilelang untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan APBN 2025.

Diperinci, ketiga seri SPN yang bakal dilelang oleh DJPPR adalah SPN01251206 (New Issuance), SPN12260205 (New Issuance), dan SPN12261105 (New Issuance). Adapun, ketiga seri itu memiliki tingkat kupon diskonto dan memiliki tenor 1 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan.

Sementara itu, enam seri Obligasi Negara yang bakal diterbitkan pemerintah antara lain FR0109 (Reopening), FR0108 (Reopening), FR0106 (Reopening), FR0107 (Reopening), FR0102 (Reopening), dan FR0105 (Reopening). Adapun, keenam seri ON menawarkan tingkat kupon mulai dari 5,875% hingga 7,125% per tahun.

“Total penawaran yang masuk sebesar Rp87.494.000.000.000 (Rp87,49 triliun),” tulis pengumuman DJPPR, dikutip Rabu (5/11/2025).

Jumlah itu lebih rendah dari incoming bids dalam lelang SUN pada 21 Oktober 2025 yang menghimpun penawaran investor sebesar Rp117,49 triliun.

Lebih terperinci, penawaran masuk investor (incoming bids) paling besar masuk ke SUN seri FR0108 Rp23,73 triliun, FR0109 Rp20,16 triliun, dan FR0106 Rp17,72 triliun. Selain itu, incoming bids ke SPN1226105 senilai Rp5,88 triliun, FR0102 Rp5,61 triliun, FR0105 Rp5,43 triliun, SPN01251206 Rp4,5 triliun, FR0107 Rp3,18 triliun, dan SPN12260205 senilai Rp1,26 triliun.

“Total nominal yang dimenangkan dari kesembilan seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp28 triliun,” tulis DJPPR.

Nilai tersebut lebih besar dari target indikatif senilai Rp23 triliun.

Nilai penawaran masuk investor dalam lelang SUN 2025:

7 Januari 2025 : Rp31,65 triliun

21 Januari 2025 : Rp54,46 triliun

4 Februari 2025 : Rp77 triliun

18 Februari 2025 : Rp84 triliun

4 Maret 2025 : Rp75,78 triliun

18 Maret 2025 : Rp61,75 triliun

22 April 2025 : Rp77,46 triliun

6 Mei 2025 : Rp80,85 triliun

20 Mei 2025 : Rp108,33 triliun

3 Juni 2025 : Rp77,17 triliun

17 Juni 2025 : Rp81,03 triliun

1 Juli 2025 : Rp121,67 triliun

15 Juli 2025: Rp109 triliun

29 Juli 2025: Rp106,52 triliun

12 Agustus 2025: Rp162,32 triliun

26 Agustus 2025: Rp126,01 triliun

9 September 2025: Rp79,55 triliun

23 September 2025: Rp98,46 triliun

7 Oktober 2025: Rp126,15 triliun

21 Oktober 2025: Rp117,49 triliun

4 November 2025: Rp87,49 triliun