Bisnis.com, PALEMBANG — Kementerian Keuangan Wilayah Sumatra Selatan (Sumsel) mengklaim pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga 30 September 2025 masih menunjukkan realisasi yang solid.

Berdasarkan data yang diterimaBisnis, pendapatan negara di Sumsel hingga periode tersebut mencapai Rp10,68 triliun atau baru mencapai Rp60,59% dari target yang berkisar Rp17,63 triliun.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumsel Agus Yulianto menerangkan kontributor utama dalam pendapatan negara Sumsel yakni penerimaan pajak yang realisasinya Rp8,25 triliun atau 55,33%.

“Capaian itu didorong peningkatan setoran PPN [pajak pertambahan nilai] dan PPh [pajak penghasilan] Badan dari komoditas unggulan Sumsel seperti kelapa sawit dan karet,” jelasnya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (8/11/2025).

Selain itu, dari sisi penerimaan pajak perdagangan internasional juga tumbuh signifikan sebesar 72,52% (year-on-year/YoY) dengan realisasi Rp348,35 miliar atau 134,97% dari target.

Adapun pendorong utamanya yaitu bea keluar atas eksporcrude palm oil(CPO) dan produk turunannya.

Sementara itu, dari sisi belanja negara di Sumsel telah terealisasi sebanyak Rp32,27 triliun atau 68,29% dari pagu yang ditetapkan. Realisasi itu secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 5,69% YoY.

Realisasi itu meliputi belanja pemerintah pusat yang tercatat Rp8,68 triliun dengan dominasi belanja pegawai.

“Sedangkan dari sisi belanja barang dan modal terpengaruh oleh kebijakan efisiensi anggaran,” ujar Agus.

Dia menambahkan, penggerak utama pembangunan daerah Sumsel disokong oleh transfer ke daerah atau TKD. Hingga triwulan III/2025, realisasi TKD Sumsel mencapai Rp25,59 triliun atau 74,16% dari pagu.

Secara terperinci penyaluran dana bagi hasil (DBH) mencapai Rp9,16 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp10,60 triliun, dan DAK non fisik Rp3,45 triliun.

“Kemudian dana desa Rp2,11 triliun dan dana insentif Rp63 miliar,” tutupnya.