Bisnis.com, MEDAN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) menyiapkan anggaran Rp430 miliar untuk penanganan pemulihan pascabencana.

Hal itu disampaikan Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam rapat koordinasi (Rakor) dengan Ketua Satgas Rehabilitasi Pascabencana Sumatera Tito Karnavian, Senin (12/1/2026).

Bobby mengatakan anggaran Rp430 miliar tersebut dialokasikan untuk lima bidang prioritas guna mempercepat proses pemulihan di wilayah terdampak bencana, antara lain infrastruktur, pendidikan, hingga bantuan keuangan kepada pemerintah daerah.

"Kami akan lakukan pergeseran anggaran untuk pemulihan pascabencana. Bidang pendidikan kami bagi dua, untuk infrastruktur dan SPP gratis di daerah bencana,” kata Bobby, Senin (12/1/2026).

Dia menjelaskan, alokasi anggaran terbesar berada pada bidang infrastruktur yang meliputi perbaikan jalan, jembatan, tanggul, normalisasi sungai, serta rehabilitasi rumah dengan total sekitar Rp275 miliar.

Untuk bidang komunikasi dan informatika, alokasi sebesar Rp1,68 miliar; pendidikan Rp36,8 miliar; dan kesehatan Rp6,9 miliar.

Sementara itu, pemerintah daerah juga akan mendapat bantuan keuangan untuk mempercepat penanganan pascabencana dengan nilai Rp110 miliar.

Lebih jauh Bobby menyampaikan, rencana pembangunan 200 unit hunian tetap (huntap) bakal menelan anggaran Rp1,2 miliar. Nilai itu setara dengan huntap yang dibangun pemerintah pusat yakni Rp60 juta per unit.

Bobby menyebut saat ini Pemprov masih menunggu data rumah rusak dari pemerintah kabupaten/ kota terdampak bencana.

“Kami menunggu datanya dari kabupaten/kota dan menyingkronkan dengan data BNPB. Bila memang Huntap sudah tercover semua oleh BNPB, kita akan tambahkan anggaran ini untuk BNPB. Jadi rumah yang dibangun BNPB nilainya nanti lebih dari Rp60 juta,” kata Bobby.

Adapu, pemerintah pusat terus melakukan rehabilitasi pascabencana di Sumut, Aceh, dan Sumatra Barat.

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan Pemerintah Pusat melalui BNPB menyiapkan 5.951 unit huntap untuk Sumut, perbaikan jalan dan jembatan, serta pengiriman bantuan logistik dan kebutuhan lainnya.

“Walaupun status bencana sudah dicabut, kami akan tetap membantu Bapak/Ibu semua dalam pemulihan," kata Suharyanto.

Dia mengatakan pemerintah saat ini mempercepat pembangunan hunian layak bagi korban bencana agar tak ada lagi masyarakat di pengungsian saat bulan Ramadan nanti.

Suharyanto juga menyebut korban bencana yang menyewa rumah atau tinggal di rumah kerabat akan ditanggung biayanya oleh pemerintah. Selain itu, bantuan jaminan hidup juga dipersiapkan bagi para korban terdampak bencana.

"Pemerintah menyiapkan Rp600 ribu per jiwa per bulan bagi pengungsi; Rp3 juta untuk pengganti isi rumah; dan Rp5 juta untuk modal usaha bagi pengusaha yang terdampak,” jelasnya.

Di sisi lain, Ketua Satgas Pemulihan Bencana Sumatera Tito Karnavian menyampaikan ada sejumlah indikator penentu daerah terdampak bencana telah kembali normal.

Indikator tersebut antara lain berjalannya pemerintahan dari tingkat provinsi hingga desa, akses darat yang lancar, aktivitas ekonomi berjalan, serta ketersediaan SPBU, elpiji, listrik, internet, maupun air minum dalam kondisi baik.

“Kalau dilihat dari pemetaan, Sumut sudah membaik secara umum. Hanya tinggal beberapa daerah yang masih perlu kita percepat seperti Tapsel, Tapteng, Taput, Sibolga, yang beberapa indikatornya masih belum baik,” kata Tito Karnavian.