Kesiapan kebijakan sudah siap, program dan anggaran juga sudah disiapkan dengan nilai sekitar Rp2,2 triliun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyiapkan Rp2,2 triliun untuk percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) pasca bencana Sumatera.

Dia menyampaikan bahwa Kementerian PKP telah menyiapkan seluruh aspek yang diperlukan untuk mendukung percepatan pembangunan hunian tetap pasca bencana.

“Kesiapan kebijakan sudah siap, program dan anggaran juga sudah disiapkan dengan nilai sekitar Rp2,2 triliun. Desain hunian tetap beserta prasarana, sarana, dan utilitasnya juga sudah siap menggunakan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dan bata interlock presisi,” ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah juga telah membantu proses penyediaan lahan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat segera berjalan.

Selain itu, Kementerian PKP juga telah menyiapkan sumber daya manusia pendukung di masing-masing wilayah terdampak, yaitu 57 personel di Aceh, 35 personel di Sumatera Utara, dan 30 personel di Sumatera Barat.

Dalam pelaksanaannya, Menteri PKP menyarankan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai tata kelola yang baik.

Ara menambahkan, teknologi RISHA dan bata interlock presisi dipilih karena telah banyak digunakan dalam berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Indonesia. RISHA akan digunakan untuk pembangunan huntap komunal di Aceh dan Sumatera Utara, sedangkan bata interlock presisi akan digunakan di Sumatera Barat

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat.

Rapat dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno selaku Ketua Tim Pengarah Satgas Percepatan dan Rekonstruksi Pasca bencana Sumatera.

Turut hadir Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BNPB Suharyanto, serta perwakilan kementerian/lembaga, TNI, dan Polri.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Tim Pelaksana Satgas Percepatan dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Tito Karnavian menyampaikan, bahwa saat ini terdapat 33 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Dari jumlah tersebut, lima kementerian dan lembaga telah menerima alokasi anggaran, sementara 20 kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian PKP, masih berproses di Kementerian Keuangan.

“Kementerian PKP menjadi salah satu prioritas karena pembangunan hunian tetap komunal sangat dinantikan masyarakat. Karena itu, kami berharap ada dukungan percepatan dari Kementerian Keuangan,” ujarnya.

Menteri Dalam Negeri menjelaskan bahwa terdapat dua jenis hunian yang disiapkan dalam penanganan pasca bencana, yakni hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap). Hingga saat ini, pembangunan hunian sementara telah memasuki tahap akhir dengan sisa pekerjaan sekitar 3,09 persen.

“Hunian tetap yang dibangun secara komunal menjadi tanggung jawab Kementerian PKP, sementara pembangunan hunian di atas lahan milik masyarakat atau skema in-situ dilaksanakan oleh BNPB,” kata Tito.

Selain itu, pembangunan hunian tetap melalui skema gotong royong bersama Yayasan Buddha Tzu Chi yang diinisiasi Menteri PKP juga terus berjalan.

Total sebanyak 2.603 unit hunian tetap akan dibangun, yang terdiri atas 1.103 unit di Sumatera Utara, 1.000 unit di Aceh, dan 500 unit di Sumatera Barat, dengan target penyelesaian pada Oktober 2026.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan pengadaan hunian tetap atau huntap bagi korban bencana Sumatera mulai awal Juni tahun ini.

"Koordinasi telah dilakukan dan beberapa opsi kerja sama telah dibahas, juga mencakup LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), kejaksaan, dan kepolisian untuk memastikan tata kelola yang baik. Diharapkan pada tanggal 1 atau 2 Juni 2026, proses pengadaan dapat berjalan dengan lancar, " kata Maruarar atau disapa Ara dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan sebagai kementerian yang bertanggung jawab dalam penyediaan hunian layak, Kementerian PKP terus memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan guna mempercepat pembangunan hunian tetap bagi korban terdampak bencana.

Saat ini, terdapat 2.603 unit yang sedang diproses, dengan beberapa ratus unit telah diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri dari dua bulan lalu. Dalam waktu dekat, akan ada penyerahan tambahan kepada masyarakat di Aceh dan Sumatera Utara, dengan dukungan dari Yayasan Budha Tzu chi dan pemda setempat.

Untuk pembangunan rumah komunal yang disiapkan, kata Ara, Kementerian PKP selalu berkoordinasi terkait kesiapan lahan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Danantara dan Kementerian Lingkungan Hidup dan untuk jumlahnya akan dibahas secepatnya.

DPR RI dan pemerintah menyepakati fokus penanganan pasca bencana melalui tiga tahapan utama, yakni tanggap darurat, transisi menuju pemulihan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi.

Prioritas jangka menengah dan panjang meliputi penyelesaian hunian tetap dan relokasi masyarakat, pemenuhan hunian sementara, rehabilitasi infrastruktur publik dan konektivitas, pengendalian banjir dan mitigasi fisik, serta optimalisasi tata kelola anggaran daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pentingnya percepatan keputusan lintas sektor dalam penanganan bencana dan pemulihan wilayah terdampak.

“Dilaksanakannya rapat ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya antara Satgas Bencana DPR RI dan Pemerintah yang bertujuan untuk dapat menghasilkan keputusan-keputusan tepat terkait penanganan bencana yang dapat dilakukan dengan menghadirkan para Menteri terkait,” ujar Dasco.

Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI Ace Hasan Syadzily menyampaikan hasil pemantauan lapangan menunjukkan perlunya percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) guna mendukung relokasi masyarakat terdampak.

“Hasil pemantauan dan pengawasan kiranya ada kesepakatan bersama terkait pembangunan Huntap yang harus segera diselesaikan sehingga pihak pemerintah setempat dapat melakukan langkah-langkah konkret untuk dilakukannya relokasi,” katanya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian menyampaikan sebagian besar wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mulai pulih dan kembali beraktivitas normal.

Di Sumatera Barat, 16 dari 19 kabupaten/kota terdampak telah kembali berfungsi normal. Infrastruktur pemerintahan, jalan, jembatan nasional, distribusi energi, dan aktivitas ekonomi pulih, meski pengendalian banjir dan normalisasi sungai masih menjadi tantangan yang memengaruhi percepatan pembangunan hunian tetap.

Di Sumatera Utara, sebagian besar dari 33 kabupaten/kota terdampak memasuki fase pemulihan. Aktivitas pemerintahan, layanan kesehatan, konektivitas jalan dan jembatan, serta kegiatan ekonomi berjalan baik, meski sejumlah wilayah masih memerlukan perhatian pada pemulihan jaringan air bersih, infrastruktur pertanian, normalisasi sungai, dan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak.

Sementara di Aceh, percepatan penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan hunian sementara, dan hunian tetap terus berjalan. Mayoritas pengungsi telah dipindahkan dari tenda darurat ke hunian sementara, disertai optimalisasi program padat karya dan pembangunan infrastruktur air bersih untuk mendukung pemulihan sosial ekonomi masyarakat.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com – Pemerintah terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh Tamiang, termasuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak.

Salah satu fokus utama saat ini ialah penyelesaian lahan yang akan digunakan untuk pembangunan huntap komunal.

Kepala Pos Komando Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Dr. Safrizal ZA bersama Koordinator Posko Penanggulangan Bencana (Galapana) DPR RI TA. Khalid memimpin rapat koordinasi percepatan persiapan lahan huntap di Kantor Bupati Aceh Tamiang, Sabtu (23/5/2026).

Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Aceh Tamiang Ismail, Kepala Balai DJBN Wilayah Aceh Zulkarnain, perwakilan Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM), Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra I Asy’ari, unsur pemerintah daerah, hingga perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).

Dalam rapat itu, pemerintah membahas kesiapan 40 lokasi huntap komunal yang diusulkan Pemkab Aceh Tamiang. Sebanyak 37 lokasi disebut telah siap dibangun, sedangkan tiga lokasi lainnya masih dalam tahap negosiasi pelepasan lahan HGU.

Tiga perusahaan yang lahannya masih dalam proses pembahasan yakni PT Perkebunan Semadam, PT Perkebunan Pertanian Pati Sari, dan PT Evans Indonesia yang beroperasi melalui PT Simpang Kiri Plantations.

Sementara itu, proses pelepasan lahan HGU dari sejumlah perusahaan lain disebut telah rampung, di antaranya milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN), PT Padang Palma Permai, PT Socfindo, PT Desa Jaya, dan PT Bahruni.

DOK. Kemendagri RI Terlihat dua hunian tetap (huntap) di Desa Balee Panah, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Aceh. Huntap dibangun untuk diberikan kepada penyintas bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang rumahnya mengalami rusak berat atau hilang terbawa arus banjir.

Safrizal mengatakan, pemerintah daerah membutuhkan kepastian administrasi agar pembangunan infrastruktur huntap dapat segera berjalan meski proses pengalihan aset masih berlangsung.

“Sebagai solusi percepatan, perlu ada bridging berupa dokumen administrasi kepastian pelepasan lahan HGU sebagai dasar awal pemerintah daerah melakukan pembangunan di atas lahan HGU sembari menunggu proses administrasi pemindahan aset selesai,” ujar Safrizal dalam keterangan resmi, Senin (25/5/2026).

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta menghitung kebutuhan lahan berdasarkan kajian Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk untuk pembangunan rumah dan fasilitas umum pendukung.

Di sisi lain, Satgas Penanggulangan Bencana DPR RI melalui koordinatornya, TA Khalid, mendorong percepatan penyelesaian pelepasan lahan HGU yang masih dalam proses.

“Kami berharap koordinasi dengan perusahaan dapat segera diselesaikan agar proses pembangunan huntap bisa berjalan sesuai target,” kata Khalid.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah fokus memulihkan kondisi Aceh pascabencana, termasuk memastikan kebutuhan hunian masyarakat terdampak dapat terpenuhi.

Dok. Satgas PRR Aceh Safrizal bersama rombongan Galapana meninjau salah satu lokasi HGU di Desa Bukit Rata yang direncanakan menjadi kawasan huntap. Mereka juga mengunjungi Huntara 3 Bukit Rata dan menyerahkan bantuan peralatan dapur kepada 72 kepala keluarga yang masih menempati hunian sementara.

Menurut Safrizal, lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan huntap relatif kecil dibandingkan total luas HGU yang dikelola perusahaan.

Ia menambahkan, penentuan lokasi huntap telah melalui berbagai kajian, mulai dari aspek sosial, ekonomi, budaya, hingga risiko kebencanaan.

“Pilihan lokasi pembangunan huntap sudah melalui penilaian terukur dan pertimbangan matang,” ujar Safrizal.

Usai rapat, Safrizal bersama rombongan Galapana meninjau salah satu lokasi HGU di Desa Bukit Rata yang direncanakan menjadi kawasan huntap.

Mereka juga mengunjungi Huntara 3 Bukit Rata dan menyerahkan bantuan peralatan dapur kepada 72 kepala keluarga yang masih menempati hunian sementara.

Bisnis.com, PADANG — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperluas pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di Provinsi Sumatra Barat melalui kolaborasi dengan PT Semen Padang.

Sekretaris Utama BNPB Rustian mengatakan pembangunan huntap mandiri di Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan material Sepablock yang diproduksi PT Semen Padang.

"Jadi kami bersama Semen Padang berkolaborasi untuk pembangunan huntap. Kenapa Sepablock, karena kami menilai memiliki sejumlah keunggulan, seperti ramah lingkungan, bentuk yang lebih estetis, serta proses pemasangan yang lebih cepat dibandingkan metode konvensional," katanya dalam keterangan resmi, Senin (20/4/2026).

Dia menjelaskan penggunaan material tersebut mempertimbangkan kondisi Sumatra Barat yang rawan bencana, baik banjir maupun gempa bumi.

"Kami membutuhkan solusi yang tidak hanya cepat, tetapi juga aman dan berkelanjutan. Sepablock menjawab kebutuhan tersebut,” ujarnya.

Rustian menegaskan percepatan pembangunan menjadi prioritas dalam penanganan pascabencana. Penggunaan Sepablock dinilai dapat mempercepat pembangunan huntap sehingga masyarakat dapat segera berpindah dari hunian sementara (huntara) ke hunian permanen.

Dia menambahkan pemanfaatan Sepablock juga dilakukan oleh sejumlah organisasi kemanusiaan dan dunia usaha dalam pembangunan huntap di berbagai daerah terdampak bencana.

“Kami dari BNPB juga akan memperluas penggunaan Sepablock ke luar Sumatra Barat, seperti di Aceh dan Sumatra Utara yang juga mengalami bencana hidrometeorologi,” katanya.

Bupati Lima Puluh Kota Safni Sikumbang menyampaikan pembangunan huntap mandiri memberikan fleksibilitas bagi masyarakat, terutama yang memiliki lahan sendiri.

"Kami berharap pembangunan bisa segera direalisasikan untuk masyarakat yang telah menyatakan kesediaan direlokasi ke huntap mandiri. Jumlahnya ada 47 kepala keluarga,” ujarnya.

Dia mencatat sebanyak 514 unit rumah terdampak bencana hidrometeorologi di wilayahnya, dengan tingkat kerusakan bervariasi. Pemerintah daerah telah melakukan pendataan untuk menentukan skema relokasi.

“Untuk huntap mandiri, proses relokasi bisa lebih cepat, tergantung kesiapan masyarakat. Jika lahan tersedia, maka pembangunan dapat segera dilakukan. Memang saat ini sudah ada 47 kepala keluarga yang siap relokasi ke huntap mandiri, dan jumlah ini kemungkinan akan terus bertambah karena relokasi ke huntap mandiri lebih cepat dibanding huntap terpadu,” jelasnya.

Wakil Bupati Agam Muhammad Ikbal menilai huntap mandiri menjadi solusi yang lebih fleksibel dalam pemulihan pascabencana.

“Bagi kami yang terpenting adalah masyarakat bisa segera keluar dari hunian sementara dan menempati rumah yang layak. Dengan Sepablock, proses ini bisa dipercepat, dan hunian juga berkualitas,” katanya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Agam Rinaldi menyebut pembangunan huntap mandiri oleh BNPB di wilayahnya mencapai 1.089 unit.

"Makanya, kami juga mengapresiasi PT Semen Padang yang telah mendukung pembangunan huntap mandiri ini melalui produk Sepablock,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Unit Produksi BIP & Aplikasi PT Semen Padang Yelmi Arya Putra memastikan kesiapan perusahaan dalam memasok kebutuhan material.

"Kami siap mendukung pasokan Sepablock untuk membangun huntap untuk korban bencana di Sumatra Barat,” tegasnya.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat penyediaan hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Salah satu strategi yang kini didorong adalah optimalisasi lahan Hak Guna Usaha (HGU) sebagai lokasi relokasi hunian yang aman dan berkelanjutan.

Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemanfaatan lahan HGU menjadi opsi alternatif, terutama bagi pemerintah daerah yang mengalami keterbatasan lahan untuk pembangunan huntap, serta tidak memiliki lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Perintah Presiden, semua tanah pemerintah diprioritaskan untuk korban bencana. Kalau tidak ada, kita lihat opsi lain, termasuk HGU. Prinsipnya tanah itu milik negara, hanya hak guna usaha saja, sehingga diharapkan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat terdampak," ujar Tito usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas PRR di Jakarta, Senin (6/4).

Berdasarkan data pemetaan areal relokasi hunian dari Kementerian Kehutanan serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, potensi lahan HGU yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan huntap sangat signifikan.

Di Provinsi Aceh terdapat 52 lokasi HGU dengan luas mencapai 81.551 hektare, di Sumatera Utara sebanyak 18 HGU seluas 24.418 hektare, dan di Sumatera Barat 33 HGU dengan luas 88.405 hektare.

Satgas PRR juga telah mengidentifikasi kebutuhan lahan relokasi hunian seluas 4.778 hektare yang tersebar di tiga provinsi, terdiri dari 1.039 hektare di Aceh, 3.577 hektare di Sumatera Utara, dan 162 hektare di Sumatera Barat.

Optimalisasi lahan HGU akan digunakan untuk pembangunan huntap dengan skema komunal, yakni memindahkan penyintas bencana ke kawasan baru yang dinilai lebih aman dari risiko bencana. Pembangunan kawasan hunian komunal tersebut rencananya dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tito menambahkan komunikasi dengan pemegang izin HGU, termasuk perusahaan perkebunan, terus dilakukan melalui pemerintah daerah guna membuka peluang pemanfaatan lahan yang dinilai layak untuk relokasi meski di daerah tersebut tidak memiliki lahan BUMN.

"Karena prinsip dasarnya itu adalah tanah punya negara, mereka hanya miliki HGU, tolonglah terketuk hatinya untuk masyarakat," tutur Tito.

Selain dengan skema komunal, Satgas PRR juga menyiapkan huntap dengan skema in situ atau pembangunan kembali di area lahan milik masyarakat, yang pekerjaannya dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Namun, dalam skema itu, Satgas PRR juga menyiapkan bantuan perbaikan rumah sebesar Rp60 juta yang diberikan dalam dua tahap, bagi penyintas yang ingin membangun kembali rumahnya secara mandiri.

Data Satgas PRR per 9 April 2026 menunjukkan sebanyak 39.007 unit huntap akan dibangun di tiga provinsi terdampak. Saat ini, sebanyak 230 huntap sudah selesai dibangun dan 1.240 unit lainnya sedang dalam proses pembangunan.

Kita usahakan, sebelum Lebaran sudah ada yang bisa diserahkan kepada rakyat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan hunian tetap atau huntap bagi korban bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh mulai dapat dihuni sebelum Lebaran 2026.

"Kita usahakan, sebelum Lebaran sudah ada yang bisa diserahkan kepada rakyat. Saya sudah menyiapkan waktu untuk hadir sebelum Lebaran," ujar Maruarar Sirait (Ara) dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Dirinya menghimbau kepada para Gubernur dan Bupati untuk membantu kelancaran pembangunan huntap yang dibangun oleh Yayasan Buddha Tzu Chi baik dalam penyediaan lahan maupun perbaikan akses jalan untuk ke huntap.

Berdasarkan data dari Yayasan Buddha Tzu Chi, untuk pembangunan huntap di Sumatera Utara saat ini sebanyak 648 unit tahap 1 telah berprogres dari total komitmen sebanyak 1.103 unit.

Di Tapanuli Tengah ditargetkan sebanyak 50 unit dapat selesai pada 15 Maret 2026 dan sebanyak 20 unit di Tapanuli Utara juga dapat selesai pada 15 Maret 2026.

Sementara itu untuk progres huntap di Aceh, berdasarkan data Yayasan Buddha Tzu Chi sebanyak 600 unit tahap 1 telah berprogres dari total komitmen 1.000 unit.

Ditargetkan pada 15 Maret 2026 sebanyak 40 unit dapat selesai di Kabupaten Aceh Utara. Sedangkan di Sumatera Barat baru sebanyak 43 unit dari total komitmen 500 unit yang berprogres.

Sebagai informasi, Pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) sebagai bagian dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di wilayah Sumatera guna memastikan masyarakat terdampak segera menempati hunian yang lebih layak dan aman.

Dalam keterangan dari Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) menyebutkan pembangunan huntara menunjukkan progres signifikan. Di Kabupaten Gayo Lues, Aceh, personel TNI dari Komando Distrik Militer setempat membangun huntara bagi warga terdampak bencana di Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren.

Sejumlah unit telah berdiri dan memasuki tahap penyempurnaan. Sementara itu, kerangka bangunan baru terus didirikan agar kapasitas hunian semakin memadai.

Di Sumatra Barat, percepatan pembangunan huntara juga berjalan pesat. Setidaknya terdapat sembilan titik kawasan huntara yang telah rampung dan siap huni, tersebar di Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Padang.

Sementara itu, satu kawasan huntara di Kabupaten Pesisir Selatan masih dalam tahap pembangunan dengan progres mencapai 65 persen. Penyelesaian huntara di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Nagari Puluik-Puluik, ini akan terus digenjot agar segera dapat dimanfaatkan masyarakat.

Di Sumatera Utara, pembangunan huntara berjalan beriringan dengan percepatan pembangunan huntap.

Di kawasan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, pengecoran struktur bangunan huntap telah dimulai di lahan PTPN IV, disertai penyiapan material konstruksi untuk mendukung tahapan pembangunan berikutnya.

Hunian permanen ini dirancang sebagai solusi jangka panjang bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap membutuhkan alokasi anggaran jumbo guna memenuhi pengadaan 26.969 unit hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana Sumatra.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan bahwa total kebutuhan dana untuk merealisasikan pembangunan seluruh unit hunian tersebut diproyeksikan tembus Rp8,525 triliun.

"Kami sudah mendata, yang didata oleh petugas kami ada 26.969 unit [huntap yang perlu dibangun] dengan kebutuhan anggaran Rp8,525 triliun,” ujar Maruarar saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Rabu (18/2/2026).

Dia menjelaskan bahwa strategi pembangunan huntap di Sumatra akan difokuskan pada konsep satu hamparan lahan yang terintegrasi. Hal ini dilakukan untuk menjamin kualitas pemukiman yang lebih tertata dibandingkan pola pembangunan yang terpisah-pisah.

Akan tetapi, mempertimbangkan keterbatasan APBN dalam membiayai proyek tersebut, Kementerian PKP menekankan berencana memperkuat keterlibatan sektor swasta melalui program gotong royong.

Pada saat yang sama, Ara juga menargetkan percepatan konstruksi agar sebagian unit hunian di Sumatra dapat segera fungsional dalam waktu dekat.

Target tersebut ditetapkan guna merespons kebutuhan mendesak warga, terutama agar ratusan keluarga sudah bisa menempati rumah permanen tersebut sebelum memasuki periode Lebaran mendatang.

“Ini langkah terobosan kami, karena kita juga ingin sebelum lebaran sudah ada berapa ratus keluarga yang masuk ke rumah yang bersifat hunian tetap. Itu adalah sinergi dari arahan Presiden Prabowo, supaya kita mengambil langkah-langkah dengan cepat,” jelas Ara.

Sebelumnya, Kementerian PKP bersama Yayasan Buddha Tzu Chi juga telah merealisasikan pembangunan 2.603 unit hunian tetap yang diperuntukkan bagi korban bencana alam di wilayah Sumatra.

Sementara itu, mengacu pada data Kementerian PKP terdapat 139.485 unit rumah masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat.

Wilayah Aceh menjadi yang paling besar mengalami kerusakan. Sebanyak 38.553 unit rumah rusak ringan, 22.204 unit rusak sedang, 35.517 unit rusak berat dan 4.295 unit rumah hanyut. Dengan demikian, total rumah masyarakat wilayah Aceh terdampak bencana banjir hingga longsor tembus 100.569 unit rumah.

Kemudian, terdapat 29.766 unit rumah terdampak bencana di Sumatra Utara. Perinciannya, 19.936 unit rusak ringan, 4.304 unit rusak sedang, 4.351 unit rusak berat dan 1.135 unit hanyut.

Terakhir, total rumah terdampak wilayah Sumatra Barat mencapai 9.150 unit. Di antaranya 5.634 unit rusak ringan, 1.174 unit rusak sedang, 1.577 unit rusak berat dan 765 unit dinyatakan hanyut.

Bisnis.com, JAKARTA — Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Dony Oskaria mengungkap akan melangsungkan peletakan batu pertama (groundbreaking) hunian tetap (huntap) untuk masyarakat terdampak bencana di Sumatra, besok, Kamis (19/2/2026).

Dony menjelaskan bahwa hunian tetap itu akan tersebar di tiga provinsi yang terdampak bencana mulai dari Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat.

"Besok kami akan groundbreaking rencananya di Sumatra Barat untuk huntap yang pertama, kemudian dilanjutkan di Aceh dan di Sumatra Utara," jelasnya dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatra, Rabu (18/2/2026).

Dony menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri PKP, Maruarar Sirait mengenai rencana groundbreaking tersebut.

Pada saat yang sama, Dony menyebut bahwa hingga saat ini BPI Danantara telah melaksanakan pembangunan Hunian Danantara (Huntara) sebanyak 1.368 unit.

Perinciannya, 1.075 unit huntara dibangun di Aceh, 200 unit huntara di Sumatra Utara, dan 123 unit huntara di Sumatra Barat. "Dan setelah kami serah terimakan kepada pemerintah setempat, sebagian besar sudah dihuni, sudah ditempati," tambahnya.

Sementara pada kesempatan berbeda, Menteri PKP Maruarar Sirait mengamini bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Danantara mengenai Groundbreaing tersebut.

Saat dikonfirmasi mengenai berapa nilai proyek tersebut, dia enggan menjawab. Dia hanya memastikan bahwa upaya tersebut merupakan bentuk gotong royong pemerintah dalam mempercepat penyaluran Hunian masyarakat.

"Kita sedang persiapkan, yang sudah groundbreaking kan saya juga hadir langsung itu di Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Tadi saya cek, cukup banyak [unit yang akan dibangun], ada berapa ratus rumah akan selesai sebelum lebaran," pungkasnya.

Bisnis.com, PADANG - Pembangunan hunian tetap (huntap) untuk korban bencana alam di Kampung Talang, Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbar), menggunakan inovasi Sepablock dari PT Semen Padang.

Pembangunan huntap di Kampung Talang itu merupakan bentuk perhatian langsung Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumbar dan Kadib Indonesia terhadap wilayah-wilayah terdampak bencana di Sumatra, termasuk di Sumbar.

Ketua Kadin Sumbar Buchari Bachter mengatakan proyek ini mengusung semangat kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak, di antaranya PT Semen Padang dan Universitas Andalas.

"Jadi untuk pembangunan huntap itu, kami memilih menggunakan produk dari Semen Padang yakni Sepablock. Karena selain ramah gempa, inovasi itu memungkinkan proses konstruksi berlangsung lebih cepat dengan target penyelesaian pembangunan sekitar 30 hari," ucap Buchari Bachter dalam keterangan resmi, Sabtu (31/1/2026).

Dia menyampaikan adanya proyek ini sekaligus menjadi percontohan pertama di Sumatra dalam penggunaan teknologi tersebut untuk hunian pascabencana karena Kadin berharap pembangunan huntap korban bencana Sumatra bisa menggunakan Sepablock.

Direktur Utama PT Semen Padang Pri Gustari Akbar mengatakan adanya keterlibatan Kadin ini menunjukkan bahwa dunia usaha tidak hanya berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga hadir secara nyata dalam pemulihan kehidupan masyarakat.

Menurutnya bencana alam tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga menyisakan luka psikologis yang mendalam bagi para penyintas. Oleh karena itu, pembangunan hunian tetap ini memiliki makna yang lebih luas.

"Pembangunan hunian tetap ini bukan sekadar membangun rumah, tetapi juga membangun kembali harapan, rasa aman, dan masa depan masyarakat," kata dia.

Dia menambahkan, sebagai perusahaan semen tertua di Asia Tenggara dan bagian dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), PT Semen Padang memiliki komitmen kuat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam penanganan dan pemulihan pascabencana.

"Jadi pembangunan hunian pascabencana harus memenuhi 3 prinsip utama yakni cepat, aman, dan berkualitas," tegasnya.

Pri menambahkan bahwa PT Semen Padang mendukung penggunaan Sepablock sebagai solusi konstruksi unggulan.

Produk ini dirancang untuk memungkinkan proses pembangunan yang lebih cepat, memiliki kualitas dan presisi tinggi, serta menghasilkan bangunan yang kuat dan stabil, sekaligus efisien dari sisi waktu dan biaya.

"Melalui penggunaan Sepablock, kami berharap hunian yang dibangun tidak hanya layak huni, tetapi juga memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap risiko bencana di masa mendatang," kata Pri.

Dia juga menilai kegiatan ini sebagai contoh nyata sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Kolaborasi lintas sektor tersebut dinilai sangat penting, khususnya di Sumbar yang memiliki potensi risiko kebencanaan cukup tinggi.

"PT Semen Padang siap untuk terus bersinergi dan berkontribusi, tidak hanya melalui penyediaan material bangunan, tetapi juga lewat inovasi produk dan dukungan berkelanjutan bagi pembangunan daerah yang tangguh dan berketahanan," tegasnya.

Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan bahwa percepatan penyediaan hunian layak bagi warga terdampak bencana merupakan prioritas utama Pemerintah Kota Padang.

Menurutnya, pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.

Dia juga mengungkapkan bahwa Pemko Padang saat ini tengah menyiapkan pembangunan sekitar 500 unit huntap yang akan tersebar di 3 lokasi yakni Balai Gadang, Simpang Haru, dan Lambung Bukit. Usulan pembangunan tersebut telah diajukan kepada pemerintah pusat.

Bisnis.com, MEDAN – Bupati Aceh Tamiang Provinsi Aceh Armia Pahmi mengungkapkan Aceh Tamiang membutuhkan pembangunan kembali hunian tetap (huntap) sekitar 20.000 unit bagi masyarakatnya yang terdampak bencana banjir bandang jelang akhir November 2025.

“Ada 20.000 lebih pembangunan huntap yang saya minta [ke pemerintah]. Itu berdasarkan data yang sudah ada di saya dan kemungkinan bisa bertambah,” ujar Armia kepada Bisnis, Selasa (27/1/2026).

Dia mengatakan, jumlah huntap yang saat ini diminta Pemkab Aceh Tamiang ke pemerintah telah berdasarkan simulasi dan taksiran data sesuai SK BNBA (Surat Keputusan By Name By Address) tahap I dan finalisasi data BNBA tahap II yang masih berlangsung.

Angka itu disebutnya akan bertambah mengingat proses verifikasi dan validasi faktual di lapangan yang terus berlanjut.

Berdasarkan data sementara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Badai Tropis Senyar Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 26 Januari 2026, total rumah rusak di wilayah ini mencapai 75.088 unit. Rinciannya, sebanyak 12.358 unit rumah mengalami rusak berat; rusak sedang 17.028 unit; dan rusak ringan 39.793 unit.

Armia Pahmi menuturkan per tanggal 22 Januari 2026, tim verifikasi dan validasi faktual sudah mendata 1.141 unit rumah dengan rincian klasifikasi rumah rusak berat sebanyak 117 unit, rumah rusak sedang 249 unit; dan rumah rusak ringan sebanyak 775 unit.

Dia pun menyebut baru mendapat komitmen dan kepastian pembangunan unit rumah baru (huntap) sebanyak kurang lebih 2.446 unit bagi warga korban bencana hidrometeorologi, yakni dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebanyak 1.796 unit, Polri sebanyak 150 unit, dan Yayasan Buddha Tzu Chi sebanyak 500 unit.

“Bila menggunakan perkiraan tadi, berarti masih ada PR pemenuhan kebutuhan pembangunan kembali rumah masyarakat sekitar 17.554 unit dan akan terus bertambah. Kami berharap ini dapat perhatian dari pemerintah pusat agar masyarakat korban bencana bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan pembangunan 2.603 unit hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di Pulau Sumatra dapat tuntas dalam waktu dekat.

Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan bahwa proses konstruksi fisik di lapangan saat ini tengah berjalan. Dia menargetkan, pengerjaannya dapat rampung dalam waktu 5 bulan pasca dimulainya proyek pada Desember 2025.

"Semoga bulan Mei mungkin sudah jadi sebagian besar itu, baik di Aceh, Sumatra Barat, maupun Sumatra Utara. Saya ambil inisiatif sudah memulai sejak 20 Desember, nanti mudah-mudahan Bapak-Ibu bisa saya undang bulan Mei untuk bisa menghadiri peresmian ribuan rumah yang dibangun," ujar Maruarar dalam keterangannya, dikutip Selasa (27/1/2026).

Secara terperinci, total hunian tetap yang tengah dibangun mencapai 2.603 unit rumah mengandalkan skema pembiayaan campuran, termasuk mengoptimalkan dana corporate social responsibility (CSR) dari berbagai yayasan dan mitra swasta.

Maruarar menekankan bahwa pelibatan sektor swasta menjadi kunci agar pembangunan tidak melulu bergantung pada birokrasi anggaran negara yang memakan waktu.

Adapun, lokasi pembangunan huntap tersebut tersebar di wilayah Sumatra Utara, mencakup Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Tapanuli Utara.

Selain di Sumatra Utara, pergerakan alat berat dan material bangunan juga dilaporkan mulai masif di wilayah Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang. Sementara itu, untuk wilayah Sumatra Barat, pemerintah menjadwalkan proses konstruksi akan dimulai dalam waktu dekat.

"Mohon doanya supaya bisa mungkin 5 bulan ini selesai," pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap terdapat 139.485 unit rumah masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat.

Mengacu data Kementerian PKP, wilayah Aceh menjadi yang paling besar mengalami kerusakan. Di mana, berdasarkan catatannya terdapat 38.553 unit rumah rusak ringan, 22.204 unit rusak sedang, 35.517 unit rusak berat dan 4.295 unit rumah hanyut.

Dengan demikian, total rumah masyarakat wilayah Aceh terdampak bencana banjir hingga longsor tembus 100.569 unit rumah. Kemudian, terdapat 29.766 unit rumah terdampak bencana di Sumatra Utara. Perinciannya, 19.936 unit rusak ringan, 4.304 unit rusak sedang, 4.351 unit rusak berat dan 1.135 unit hanyut.

Terakhir, total rumah terdampak wilayah Sumatra Barat mencapai 9.150 unit. Di antaranya 5.634 unit rusak ringan, 1.174 unit rusak sedang, 1.577 unit rusak berat dan 765 unit dinyatakan hanyut.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menolak wacana pemberian sertifikat tanah lebih dulu kepada korban banjir di Sumatra sebelum pembangunan hunian tetap (huntap) rampung.

Nusron menilai langkah tersebut justru berpotensi menghambat proses rekonstruksi rumah dan menyulitkan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

"Concern kedua tentang kado THR Lebaran buat korban bencana, yaitu pemecahan bidang tanah, sertifikatnya sudah jadi diserahkan sebelum dibangun huntapnya. Kan itu harapannya? Saya rasa yang soal ini kita perlu diskusi lebih lanjut," ujar Nusron dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (19/1).

Menurut Nusron, secara konsep, pemberian sertifikat lebih dulu akan menyulitkan proses pembangunan huntap.

Pasalnya, pemerintah harus meminta persetujuan satu per satu dari calon penerima lahan sebelum membangun rumah, sehingga memperlambat pelaksanaan proyek rekonstruksi yang dibiayai APBN.

"Karena secara konsep justru itu nanti menyulitkan pemerintah ketika akan merekonstruksi dan membangun huntap. Kenapa? Karena kalau itu dipecah duluan, maka sebelum rumahnya itu dibangun huntap, pemerintah harus minta tanda tangan satu per satu kepada rakyat yang kita kasih," kata Nusron.

Ia menjelaskan mekanisme yang dinilai lebih efektif adalah membangun rumah terlebih dahulu di atas lahan yang telah disiapkan pemerintah, baru kemudian melakukan pemecahan bidang tanah dan menyerahkan sertifikat setelah hunian selesai dibangun.

Dengan cara tersebut, proses konstruksi bisa berjalan tanpa hambatan administratif.

"Jadi itu lebih mudah dibangun rumah dulu, tanpa persetujuan rakyat dulu. Kemudian baru dipecah setelah rumahnya jadi, kemudian diserahkan kepada rakyat," ujarnya.

Nusron juga mengingatkan potensi persoalan lanjutan apabila sertifikat dibagikan lebih dulu.

Ia khawatir sebagian penerima tanah menolak rumah dibangun oleh pemerintah dan meminta pembangunan dilakukan sendiri dengan dana tunai, yang tidak sejalan dengan mekanisme anggaran negara.

"Bisa jadi yang sudah dapat tanah enggak mau dibangun, maunya dibangun sendiri minta duit. Nanti panjang lagi, sementara mekanisme APBN-nya tidak seperti itu nanti," ujar Nusron.