JAKARTA - Pengasuh Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang KH Abdussalam Shoib menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) membutuhkan kelembagaan kolektif agar menjadi lembaga yang tangguh. Semacam Majelis Permusyawaratan Syuriah.

"Saat ini NU butuh kelembagaan kolektif supaya menjadi lembaga yang tangguh dari berbagai intervensi yang memungkinkan, NU di tarik dalam pusaran kepentingan tertentu. Istilah yang bisa digambarkan dengan mudah adalah semacam Majelis Permusyawaratan Syuriah," ujarnya, Sabtu (10/1/2026).

Menurut Gus Salam sapaan akrab KH Abdussalam Shoib, Majelis Permusyawaratan Syuriah terdiri dari sejumlah ulama yang memimpin NU dalam satu periode secara kolektif dan kepemimpinannya ditunjuk bergiliran setiap tahun hingga selesai dalam satu periode lima tahun.

"Majelis Syuriah dapat merumuskan kepemimpinan tanfidziyah dalam satu periode yang diputuskan dalam Muktamar NU. Kenapa ide ini menjadi cara pandang baru dalam keberlangsungan kelembagaan NU. Karena NU membutuhkan itu," katanya.

Gus Salam menyatakan ada beberapa keutamaan yang dapat dijadikan fondasi kekokohan keberlangsungan kelembagaan NU dengan format Majelis Permusyawaratan Syuriah.

Pertama, institusi independen, NU akan mempunyai struktur yang mengembalikan fungsi syuriah sebagai supremasi institusi yang lebih independen, bisa memilah antara sikap individu dan sikap kelembagaan.

"Begitu pun dengan kebutuhan keputusan syari’ah keagamaan akan memiliki kekuatan yang legitimate karena manjadi pendapat yang jumhur," tuturnya.

Kedua, kontrol kelembagaan. Majelis Permusyawaratan Syuriah akan lebih memiliki obyektivitas dalam kontrol kelembagaan NU yang dijalankan oleh tanfidziyah.

Ketiga, konsistensi keberlanjutan. Saat ini, perkembangan NU perlu keberlanjutan tatanan di semua sektor. Ada banyak pengembangan ekonomi di berbagai kelembagaan NU yang telah berjalan dengan sangat produktif, ada banyak rumah sakit atau pelayanan kesehatan yang terus tumbuh, ada banyak lembaga pendidikan dan universitas yang semakin berkembang, ada banyak majelis keagamaan yang menjadi representasi jamaah NU.

"Semua ini tidak boleh menjadi ajang intervensi personal yang bisa merusak tatanan setiap ada pergantian periode kepengurusan," ucapnya.

Keempat, penjaga otorita institusi. Dengan adanya Majelis Permusyawaratan Syuriah tidak perlu lagi ada majelis tahkim yang menjadi lembaga pemutus masalah. Karena Majelis Permusyawaratan Syuriah melalui kepemimpinan yang kolektif bisa melakukan permusyawaratan yang dapat memutuskan persoalan antarpihak di internal NU maupun pihak yang melanggar aturan secara kelembagaan maupun secara syariah.

Kelima, penjaga martabat keilmuan. Majelis Permusyawaratan Syuriah adalah kumpulan para ulama yang legitimate kealimannya yang bisa mewakili keilmuan ahlussunah waljamaah di dalam forum intelektual islam di Indonesia maupun berbagai negara.

"Semoga pemikiran ini menjadi arah baru bagi NU yang harus tetap istiqomah an-nahdliyah baik sebagai jam’iyah maupun berkhidmat kepada jamaah, bangsa dan negara," katanya.

Wakil Ketua PWNU Jawa Timur 2018-2023 itu menuturkan sejarah berdirinya NU secara institusional adalah sejarah keorganisasian keagamaan yang memiliki kekuatan ulama sebagai simbol ketokohan yang terlegitimasi baik sikap maupun gagasan. Keutamaan dari setiap dinamika yang terjadi di tubuh NU.

Gus Salam menuturkan Hadrotus Syaikh Kyai Hasyim Asy'ari memiliki legacy institusional yang sangat bersejarah, yaitu berkeputusan mengeluarkan fatwa Resolusi Jihad dalam penguatan kemerdekaan yang menjadi keputusan kelembagaan NU saat itu.

"Kyai Wahab Hasbullah justru lebih dikenal dengan berbagai ide pembaharuan pergerakan ke-NU-an, mulai dari pelopor Komite Hijaz atas restu Kyai Hasyim, Nadhdlatut Tujjar, Taswirul Afkar, Syubbanul Wathon," katanya.

Ketua Yayasan Gerak Pengabdian Santri Indonesia (GPSI) itu melanjutkan Kyai Bisri Syansuri saat menjadi Rois Am sangat melekat sebagai ahli fiqih yang memiliki legacy perancang undang-undang pernikahan yang memasukkan ketentuan fiqih sebagai dasar pernikahan di Indonesia, dan juga berkeputusan Pancasila sebagai dasar negara yang legitimate berdasarkan fiqih siyasah.

Pun, Kyai Ali Maksum saat menjadi Rois Am sangat kuat dengan keadaan politik tarik menarik NU dalam kancah politik saat itu. Kyai Ali Maksum menjadi penggerak jalan damai bagi persatuan di antara kader NU yang telah terpolarisasi dalam berbagai jalan politik masing masing hingga Kyai Ali Maksum bersama Kyai Ahmad Siddiq melakukan langkah fiqih yang mendasari Pancasila sebagai asas tunggal dan kembalinya NU ke Khittah 1926 pada Muktamar Situbondo tahun 1984.

"Saat Kyai Ahmad Siddiq menjadi Rois Am sangat dikenal sebagai salah satu perumus khittah 1926 sekaligus penjaga khittah 1926 yang konsisten. Dan, yang sangat di kenal dari Kyai Ahmad Siddiq hingga saat ini adalah rumusan trilogi ukhuwah, yaitu ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariah," ujar Gus Salam.

Kyai Ilyas Ruhiyat saat menjadi Rois Am waktu itu, sangat kuat dengan konsistensi sikap dalam menghadapi keadaan politik orde baru yang berjarak dengan NU.

"Dengan konsistensi Kyai Ilyas Ruhiyat, Gus Dur yang waktu itu sebagai Ketua Umum Tanfidziyah justru memiliki penjaga kelembagaan NU yang sangat kokoh, konsisten dan tidak goyah dengan intervensi politik. Hingga Kyai Ilyas Ruhiyat ikut menjadi deklarator berdirinya PKB supaya kelembagaan NU tetap di jalan kelembagaan keagamaan," terangnya.

Begitu pun Kyai Sahal Mahfud saat menjadi Rois Am memiliki legacy keilmuan Fiqih Sosial sebagai metodologi fiqih yang kontekstual dan transformatif, melihat syariat Islam sebagai kerangka untuk menjawab masalah sosial kontemporer seperti kemiskinan, ketidakadilan gender, dan krisis ekologi, bukan hanya hukum ritual.

Dan saat Kyai Ma’ruf Amin sebagai Rois Am sangat di kenal dengan konseptor ekonomi syariah Indonesia. Perannya sangat besar dalam memajukan ekonomi syariah nasional, memimpin pengembangan industri keuangan syariah, mempromosikan sertifikasi halal, mendorong sinergi antara ulama dan akademisi, serta menggerakkan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia dengan prinsip keadilan, keumatan, dan kedaulatan.

"Tentu, sejarah panjang kelembagaan syuriah di NU sangat kental dengan kekuatan figur yang mampu beradaptasi dengan keadaan dan zaman yang sekaligus memiliki karakter sebagai penjaga jam’iyah," katanya.

Saat ini, perkembangan zaman dalam pengelolaan jam’iyah NU sangat dinamis. Keterbukaan akses dan jaringan dari semua pihak menjadi tantangan yang tidak mudah bagi NU. Siapa pun bisa menjadi mitra produktifnya NU baik dari sisi sosial, politik, budaya, bahkan ekonomi.

Karena itu, NU menjadi kelembagaan yang sangat diincar dari berbagai keinginan untuk memperluas pergerakan semua pihak yang berkepentingan dengan dampaknya kelembagaan NU.

Hingga banyak persoalan yang muncul di NU karena akibat dari situasi keterbukaan yang tidak bisa dibendung. Dan berbagai persoalan dan tantangan itu, NU butuh supremasi kelembagaan yang kuat. Maka, mengembalikan fungsi syuriah sebagai institusi yang memiliki ketangguhan konsistensi jam’iyah perlu dirumuskan.

"Salah satu cara pandang yang menguatkan supremasi syuriah adalah dengan menjadikan kelembagaan syuriah sebagai majelis kolektif para ulama yang secara sikap dan keilmuan memiliki konsistensi penjaga jam’iyah," kata Gus Salam.

Bisnis.com, JAKARTA — Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nadhatul Ulama (NU) memiliki pengaruh yang luas dalam kehidupan Indonesia, mulai dari pendidikan, sosial-keagamaan, hingga kehidupan kebangsaan.

Di balik posisinya yang besar saat ini, NU lahir dari sebuah perjalanan panjang para ulama pesantren yang berupaya mempertahankan tradisi keislaman sekaligus memperjuangkan martabat bangsa di era penjajahan dan dinamika dunia Islam awal abad ke-20.

Melansir laman resmi NU, jauh sebelum NU resmi berdiri, kalangan pesantren telah menyadari pentingnya membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap tekanan kolonial dan ketertinggalan sosial ekonomi. Dari kesadaran itulah lahir berbagai gerakan yang dipelopori KH Abdul Wahab Chasbullah.

Dia memulai dengan mendirikan Tashwirul Afkar pada 1914, yang dikenal juga sebagai Nahdlatul Fikri (Kebangkitan Pemikiran), sebuah forum diskusi yang menjadi ruang belajar sosial-politik bagi kaum santri.

Gerakan ini kemudian berkembang menjadi pencetus berbagai inisiatif membangun wahana pendidikan santri Islam lainnya yang bersifat nasionalis dan ekonomi, seperti:
1. Nahdlatut Wathan (Kebangkitan Tanah Air) pada 1916 yang mendorong semangat cinta tanah air, dan
2. Nahdlatut Tujjar (Pergerakan Kaum Saudagar) pada 1918 yang memperkuat perekonomian rakyat melalui jejaring saudagar.
Pesantren pada masa itu tidak hanya menjadi ruang belajar agama, tetapi juga pusat pergerakan intelektual dan sosial, seperti yang dikutip dari website resmi NU Jawa Barat.

Seiring berkembangnya kesadaran kebangsaan, gelombang kebangkitan juga muncul di tingkat global. Pada saat yang sama, dunia Islam berada dalam situasi genting ketika Raja Ibnu Saud berencana menerapkan mazhab Wahabi sebagai satu-satunya rujukan di Mekah dengan penghancuran berbagai situs sejarah Islam maupun pra-Islam karena dianggap bid’ah.

Langkah Raja Ibnu Saud mendapat sambutan dari kalangan modernis di Indonesia, namun ditolak oleh pesantren yang menjunjung keberagaman mazhab dan pelestarian tradisi.

Perbedaan sikap ini membuat ulama pesantren dikeluarkan dari delegasi Kongres Al-Islam di Yogyakarta tahun 1925 dan tidak dilibatkan dalam pertemuan internasional Mu'tamar 'Alam Islami (Kongres Islam Internasional) di Mekah yang akan membahas masa depan praktik keagamaan di Tanah Suci.

Merasa bahwa keputusan itu akan mengancam keberlangsungan tradisi keagamaan umat Islam dunia, para ulama pesantren mengambil langkah sendiri. Mereka membentuk Komite Hejaz, dengan KH Wahab Chasbullah sebagai ketuanya, untuk menyampaikan keberatan langsung kepada Raja Ibnu Saud.

Delegasi ini memperjuangkan kebebasan bermadzhab dan meminta agar situs-situs warisan sejarah Islam tetap dipertahankan. Desakan Komite Hejaz serta dukungan ulama dari berbagai negara akhirnya membuat rencana Raja Ibnus Saud dibatalkan. Hingga kini, jamaah dari berbagai mazhab bebas melaksanakan ibadah sesuai tradisi masing-masing di Mekah dan menjadi sebuah capaian penting dari kalangan santri dalam diplomasi internasional.

Momentum itu menyadarkan para ulama untuk membentuk organisasi besar yang mampu merangkum aspirasi pesantren secara lebih terstruktur. Setelah melalui berbagai musyawarah dengan para kiai, lahirlah sebuah kesepakatan untuk mendirikan organisasi bernama Nahdlatul Ulama, yang diumumkan pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926) di Surabaya.

NU berdiri berkat peran sejumlah tokoh utama, di antaranya KH Hasyim Asy’ari, KH Abdul Wahab Chasbullah, KH Bisri Syansuri, dan Sayyid Alwi Abdul Aziz al-Zamadghon, sosok yang kemudian memberikan nama "Nahdlatul Ulama".

Lambang NU dirancang oleh Kiai Ridwan Abdullah. Dalam perjalanan pendirian NU, Kiai As’ad Syamsul Arifin dari Situbondo memainkan peran penting sebagai mediator dengan membawa pesan langsung dari Syaikhona Kholil Bangkalan kepada KH Hasyim Asy’ari, sebuah perjalanan yang ditempuh dengan berjalan kaki dari Bangkalan menuju Jombang. Baik Kiai As’ad maupun KH Hasyim merupakan murid kepercayaan Syaikhona Kholil, yang memberi restu berdirinya NU.

Setelah NU berdiri, KH Hasyim Asy’ari dipercaya sebagai Rais Akbar sekaligus Ketua Syuriah pertama, sementara kepemimpinan Tanfidziyah diemban oleh H. Hasan Gipo. Untuk mempertegas arah dasar organisasi, KH Hasyim Asy’ari kemudian menyusun Qanun Asasi dan I‘tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, dua risalah penting yang menjadi fondasi Khittah NU dalam kehidupan sosial, politik, dan keagamaan.

NU memposisikan dirinya sebagai penjaga tradisi Islam yang moderat, mengedepankan sikap adil dan seimbang serta menjauhkan pendekatan ekstrim (Tawasuth dan I'tidal), menghargai keragaman (Tasamuh), serta seimbang dalam berkhidmat demi terciptanya keserasian hubungan antara sesama umat manusia dan antara manusia dengan Allah SWT (Tawazun).

Dari perjalanan panjang yang dimulai di ruang-ruang pesantren, NU tumbuh menjadi organisasi besar yang mempengaruhi perjalanan bangsa. Lahir dari kegigihan ulama dalam mempertahankan tradisi dan memperjuangkan kemerdekaan berpikir umat, NU hingga kini menjadi salah satu pilar terpenting dalam wajah Islam Indonesia yang moderat dan inklusif.

Tingkatan Pengurus :

A. PBNU : Pengurus Besar Nahdlatul Ulama , untuk tingkat Pusat

B. PWNU : Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama , untuk tingkat Provinsi

C. PCNU : Pengurus cabang Nahdlatul Ulama , untuk tingkat Kabupaten/Kota

D. PCI NU : Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama , untuk Luar Negeri

E. MWC NU : Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama , untuk tingkat Kecamatan

F. RANTING NU : Untuk tingkat kelurahan/Desa

G. ANAK RANTING : Untuk tingkat RW

Struktur Kepengurusan NU

A. Musytasyar ( Penasehat )

B. Syuriyah ( Pimpinan tertinggi ) terdiri dari:

- Rais Aam

- Wakil Rais Aam

- Beberapa Rais

- Katib Aam

- Beberapa Wakil Katib

- A'wan .

C. Tanfidziyah ( Pelaksana ) Terdiri dari :

- Ketua Umum

- Beberapa Ketua

- Sekretaris

- Beberapa Wakil Sekertaris

- Bendahara

- Beberapa Wakil Bendahara