Bisnis.com, JAKARTA — Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nadhatul Ulama (NU) memiliki pengaruh yang luas dalam kehidupan Indonesia, mulai dari pendidikan, sosial-keagamaan, hingga kehidupan kebangsaan.

Di balik posisinya yang besar saat ini, NU lahir dari sebuah perjalanan panjang para ulama pesantren yang berupaya mempertahankan tradisi keislaman sekaligus memperjuangkan martabat bangsa di era penjajahan dan dinamika dunia Islam awal abad ke-20.

Melansir laman resmi NU, jauh sebelum NU resmi berdiri, kalangan pesantren telah menyadari pentingnya membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap tekanan kolonial dan ketertinggalan sosial ekonomi. Dari kesadaran itulah lahir berbagai gerakan yang dipelopori KH Abdul Wahab Chasbullah.

Dia memulai dengan mendirikan Tashwirul Afkar pada 1914, yang dikenal juga sebagai Nahdlatul Fikri (Kebangkitan Pemikiran), sebuah forum diskusi yang menjadi ruang belajar sosial-politik bagi kaum santri.

Gerakan ini kemudian berkembang menjadi pencetus berbagai inisiatif membangun wahana pendidikan santri Islam lainnya yang bersifat nasionalis dan ekonomi, seperti:
1. Nahdlatut Wathan (Kebangkitan Tanah Air) pada 1916 yang mendorong semangat cinta tanah air, dan
2. Nahdlatut Tujjar (Pergerakan Kaum Saudagar) pada 1918 yang memperkuat perekonomian rakyat melalui jejaring saudagar.
Pesantren pada masa itu tidak hanya menjadi ruang belajar agama, tetapi juga pusat pergerakan intelektual dan sosial, seperti yang dikutip dari website resmi NU Jawa Barat.

Seiring berkembangnya kesadaran kebangsaan, gelombang kebangkitan juga muncul di tingkat global. Pada saat yang sama, dunia Islam berada dalam situasi genting ketika Raja Ibnu Saud berencana menerapkan mazhab Wahabi sebagai satu-satunya rujukan di Mekah dengan penghancuran berbagai situs sejarah Islam maupun pra-Islam karena dianggap bid’ah.

Langkah Raja Ibnu Saud mendapat sambutan dari kalangan modernis di Indonesia, namun ditolak oleh pesantren yang menjunjung keberagaman mazhab dan pelestarian tradisi.

Perbedaan sikap ini membuat ulama pesantren dikeluarkan dari delegasi Kongres Al-Islam di Yogyakarta tahun 1925 dan tidak dilibatkan dalam pertemuan internasional Mu'tamar 'Alam Islami (Kongres Islam Internasional) di Mekah yang akan membahas masa depan praktik keagamaan di Tanah Suci.

Merasa bahwa keputusan itu akan mengancam keberlangsungan tradisi keagamaan umat Islam dunia, para ulama pesantren mengambil langkah sendiri. Mereka membentuk Komite Hejaz, dengan KH Wahab Chasbullah sebagai ketuanya, untuk menyampaikan keberatan langsung kepada Raja Ibnu Saud.

Delegasi ini memperjuangkan kebebasan bermadzhab dan meminta agar situs-situs warisan sejarah Islam tetap dipertahankan. Desakan Komite Hejaz serta dukungan ulama dari berbagai negara akhirnya membuat rencana Raja Ibnus Saud dibatalkan. Hingga kini, jamaah dari berbagai mazhab bebas melaksanakan ibadah sesuai tradisi masing-masing di Mekah dan menjadi sebuah capaian penting dari kalangan santri dalam diplomasi internasional.

Momentum itu menyadarkan para ulama untuk membentuk organisasi besar yang mampu merangkum aspirasi pesantren secara lebih terstruktur. Setelah melalui berbagai musyawarah dengan para kiai, lahirlah sebuah kesepakatan untuk mendirikan organisasi bernama Nahdlatul Ulama, yang diumumkan pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926) di Surabaya.

NU berdiri berkat peran sejumlah tokoh utama, di antaranya KH Hasyim Asy’ari, KH Abdul Wahab Chasbullah, KH Bisri Syansuri, dan Sayyid Alwi Abdul Aziz al-Zamadghon, sosok yang kemudian memberikan nama "Nahdlatul Ulama".

Lambang NU dirancang oleh Kiai Ridwan Abdullah. Dalam perjalanan pendirian NU, Kiai As’ad Syamsul Arifin dari Situbondo memainkan peran penting sebagai mediator dengan membawa pesan langsung dari Syaikhona Kholil Bangkalan kepada KH Hasyim Asy’ari, sebuah perjalanan yang ditempuh dengan berjalan kaki dari Bangkalan menuju Jombang. Baik Kiai As’ad maupun KH Hasyim merupakan murid kepercayaan Syaikhona Kholil, yang memberi restu berdirinya NU.

Setelah NU berdiri, KH Hasyim Asy’ari dipercaya sebagai Rais Akbar sekaligus Ketua Syuriah pertama, sementara kepemimpinan Tanfidziyah diemban oleh H. Hasan Gipo. Untuk mempertegas arah dasar organisasi, KH Hasyim Asy’ari kemudian menyusun Qanun Asasi dan I‘tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, dua risalah penting yang menjadi fondasi Khittah NU dalam kehidupan sosial, politik, dan keagamaan.

NU memposisikan dirinya sebagai penjaga tradisi Islam yang moderat, mengedepankan sikap adil dan seimbang serta menjauhkan pendekatan ekstrim (Tawasuth dan I'tidal), menghargai keragaman (Tasamuh), serta seimbang dalam berkhidmat demi terciptanya keserasian hubungan antara sesama umat manusia dan antara manusia dengan Allah SWT (Tawazun).

Dari perjalanan panjang yang dimulai di ruang-ruang pesantren, NU tumbuh menjadi organisasi besar yang mempengaruhi perjalanan bangsa. Lahir dari kegigihan ulama dalam mempertahankan tradisi dan memperjuangkan kemerdekaan berpikir umat, NU hingga kini menjadi salah satu pilar terpenting dalam wajah Islam Indonesia yang moderat dan inklusif.

Tingkatan Pengurus :

A. PBNU : Pengurus Besar Nahdlatul Ulama , untuk tingkat Pusat

B. PWNU : Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama , untuk tingkat Provinsi

C. PCNU : Pengurus cabang Nahdlatul Ulama , untuk tingkat Kabupaten/Kota

D. PCI NU : Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama , untuk Luar Negeri

E. MWC NU : Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama , untuk tingkat Kecamatan

F. RANTING NU : Untuk tingkat kelurahan/Desa

G. ANAK RANTING : Untuk tingkat RW

Struktur Kepengurusan NU

A. Musytasyar ( Penasehat )

B. Syuriyah ( Pimpinan tertinggi ) terdiri dari:

- Rais Aam

- Wakil Rais Aam

- Beberapa Rais

- Katib Aam

- Beberapa Wakil Katib

- A'wan .

C. Tanfidziyah ( Pelaksana ) Terdiri dari :

- Ketua Umum

- Beberapa Ketua

- Sekretaris

- Beberapa Wakil Sekertaris

- Bendahara

- Beberapa Wakil Bendahara