Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar mengatakan, harga Biosolar B50 yang akan diterapkan per 1 Juli 2026 harus bisa bersaing dengan solar, agar masyarakat tertarik.

"Harga keekonomian B50, karena ini baru, maka harus jauh di bawah harga Pertadex dan di atas harga solar subsidi," kata Bisman saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, saat ini kesenjangan harga solar yang subsidi dan non subsidi terlalu jauh, di mana sudah hampir 4 kali lipat. Kondisi tersebut membuat kekhawatiran penyalahgunaan BBM solar subsidi.

Harga Pertadex saat ini berada di angka Rp24.800 sedangkan harga Biosolar 6.800 per liter. Untuk itu ketika Biosolar B50 diterapkan harus disesuaikan dengan usulan harga masih di atas 6.800 per liter dan di bawah Pertadex.

Kita harga Biosolar B50 dapat bersaing, maka tentunya masyarakat akan lebih memilih menggunakan B50 untuk kendaraannya.

"Harus jauh di bawah, kenapa? Karena persepsi orang terhadap B50 itu juga mungkin ada keraguan," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tahun ini menyusul mandatori biodiesel 50 persen (B50) per Juli 2026.

“Besok Juli akan kita resmikan B50, itu menyelamatkan wajah Indonesia dari ketergantungan impor solar kita. Mulai tahun ini kita tidak lagi melakukan impor solar,” ungkap Bahlil di Jakarta, Kamis (25/6).

Ia menjelaskan bahwa total konsumsi solar di Indonesia saat ini telah mencapai 39 juta kiloliter (KL), dengan mandatori biodiesel 40 persen (B40) yang sudah diterapkan pemerintah.

“Dari 39 juta kiloliter itu kemarin B40, itu 40 persen pakai FAME. FAME itu adalah dari CPO dengan metanol dicampur, jadilah FAME. Kemudian dicampur menjadi solar yang namanya B40,” jelasnya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Pemanfaatan B50 ini bisa menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan bauran energi.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar mengatakan, mandatori Biosolar B50 yang akan dimulai pada 1 Juli 2026 sebagai upaya transisi energi terbarukan, mengingat ke depan energi fosil dipastikan terus berkurang.

"Pemanfaatan B50 ini bisa menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan bauran energi," kata Bisman saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, dengan mandatori Biosolar B50, maka diharapkan dapat mengurangi kebutuhan solar, karena bahan bakar tersebut dicampur dengan 50 persen bahan nabati.

Ia menjelaskan bahwa B50 juga salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan bauran energi yang sebelumnya tergantung pada energi fosil lambat laun mulai berganti menjadi energi baru terbarukan.

Untuk itu, kata Dosen Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Prof Dr HAMKA (UHAMKA), penerapan Biosolar B50 juga sebagai upaya transisi energi yang dapat diperbaharui lagi.

"Ini untuk menuju transisi energi karena ke depan dipastikan fosil BBM akan terus berkurang, maka harus ditingkatkan menjadi energi terbarukan, dan ini bagus," ujarnya.

Selain itu, penerapan B50 dari sisi aspek keuangan akan bisa mengurangi impor BBM diesel khususnya solar sangat signifikan, sehingga bagus bagi efisiensi negara.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tahun ini, menyusul mandatori biodiesel 50 persen (B50) per Juli 2026.

“Besok Juli akan kita resmikan B50, itu menyelamatkan wajah Indonesia dari ketergantungan impor solar kita. Mulai tahun ini kita tidak lagi melakukan impor solar,” ujar Bahlil di Jakarta, Kamis (25/6).

Ia menjelaskan bahwa total konsumsi solar di Indonesia saat ini telah mencapai 39 juta kiloliter (kl), dengan mandatori biodiesel 40 persen (B40) yang sudah diterapkan pemerintah.

“Dari 39 juta kiloliter itu kemarin B40, itu 40 persen pakai FAME. FAME itu adalah dari CPO dengan metanol dicampur, jadilah FAME. Kemudian dicampur menjadi solar yang namanya B40,” katanya lagi.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patra Niaga Hari Purnomo menegaskan Pertamina sangat siap menerapkan mandatori Biodiesel 50 (B50) pada Juli 2026.

“Kami, Patra Niaga, insyaallah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50,” ujar Hari di Terminal BBM Plumpang, Jakarta, Senin.

Hari menyampaikan bahwa secara infrastruktur, Pertamina memastikan dari Sabang sampai Merauke sudah siap untuk mendukung pelaksanaan program mandatori B50.

Secara volume, tutur dia melanjutkan, tidak ada perubahan dari distribusi pada program mandatori B40.

Hari menjelaskan, perbedaan dari kedua program itu terletak pada perbedaan komposisi rasio, dari yang semula 40 persen campuran minyak kelapa sawit dan 60 persen campuran solar, menjadi 50 persen campuran minyak kelapa sawit dan 50 persen campuran solar.

“Kalau terkait dengan harga, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut dilakukan,” ujar Hari.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan kebijakan B50 yang akan diimplementasikan pada 1 Juli mendatang bisa mengurangi impor solar jenis C48.

Dia memastikan teknis implementasi program B50 sudah melalui tahap uji coba dan menunjukkan hasil yang baik.

Per Kamis (18/6), kadar air B50 lebih sedikit bila dibandingkan dengan B40 dan telah diujicobakan di berbagai kendaraan, seperti alat berat, kapal, kereta api, hingga sejumlah kendaraan lain seperti tambang, eksavator, dan alat pertanian.

Di sisi lain, kebijakan B50 diperkirakan akan menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun pada tahun ini.

Uji teknis B50 untuk sektor otomotif telah dimulai sejak 2 Desember 2025 dan ditargetkan rampung pada Juni 2026. Selain itu, pemerintah juga masih melakukan uji teknis pada alat dan mesin pertanian (alsintan) serta alat pertambangan yang ditargetkan selesai pada Semester II 2026.

Pemerintah juga masih melakukan uji teknis B50 untuk sektor perkeretaapian dan pembangkit listrik meskipun prosesnya belum rampung sepenuhnya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita yang tayang kemarin, masih menarik untuk dibaca hari ini, Rabu, mulai dari proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (waste to energy/PSEL) hingga soal uji jalan B50 untuk sektor otomotif.

Berikut rangkuman beritanya:

Menko Zulhas tekankan proyek PTSEL harus rampung tujuh pekan

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (waste to energy/PSEL) harus rampung dalam tujuh minggu guna mempercepat penanganan persoalan sampah nasional yang kian mendesak.

"Karena ini perintah Bapak (Presiden Prabowo Subianto) langsung. Kalau dalam tujuh minggu nggak selesai juga ya terpaksa kita (pemerintah pusat) ambil alih. Perintahnya begitu," kata Zulhas di Jakarta, Selasa.

Baca selengkapnya

Mentan pastikan ketersediaan pompanisasi dan pupuk hadapi El Nino

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman memastikan pompanisasi dan ketersediaan pupuk tetap terjaga guna mendukung petani mempertahankan produksi di tengah ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino.

"Kementerian Pertanian memastikan kesiapan menghadapi potensi kemarau panjang tahun 2026 dengan langkah mitigasi yang terukur dan berbasis kondisi lapangan," kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Baca selengkapnya

Pemerintah pastikan pangan jamaah haji aman meski gejolak geopolitik

Pemerintah memastikan pasokan pangan bagi jamaah calon haji Indonesia tetap aman di tengah dinamika geopolitik global.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan kondisi pangan bagi jamaah haji Indonesia tetap terjamin, sehingga para jamaah tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan makanan selama di Tanah Suci.

"Soal makan jamaah haji kita, tadi Pak Menteri Haji mengatakan aman, walaupun di sana ada geopolitik seperti itu, tapi (untuk) soal makan nggak usah khawatir," kata Zulhas usai rapat koordinasi Persiapan Pemenuhan Pangan untuk Haji 2026 di Kementerian Koordinator Bidang Pangan Jakarta, Selasa.

Baca selengkapnya

Pemerintah berkomitmen lindungi pekerja rumah tangga dalam RUU PPRT

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah berkomitmen untuk melindungi pekerja rumah tangga melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

“Pemerintah berkomitmen menempatkan pekerja rumah tangga sebagai pekerja yang memiliki hak asasi sebagaimana pekerja pada umumnya. Perlindungan tersebut mencakup seluruh tahapan, mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah hubungan kerja berakhir, termasuk mekanisme penyelesaian perselisihan," kata Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Baca selengkapnya

Kementerian ESDM umumkan uji jalan B50 untuk otomotif selesai Mei 2026

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan uji jalan untuk biodiesel 50 atau B50 untuk sektor otomotif akan selesai pada Mei, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pengecekan mesin.

“Jadi, kami akan selesai (uji jalan) nanti di Mei. Mei semua yang otomotif, ya,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi ketika ditemui di Stasiun Blending dan Pengisian Bahan Bakar Uji Jalan B50 Lembang, Jawa Barat, Selasa.

Baca selengkapnya

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia berpotensi menghemat anggaran subsidi hingga puluhan triliun rupiah per tahun melalui penerapan kebijakan biodiesel 50 persen (B50) yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026.

B50 merupakan campuran 50 persen bahan bakar nabati (sawit/CPO) dengan 50 persen solar. Kebijakan ini diproyeksikan mampu menghemat subsidi hingga Rp48 triliun serta menekan impor BBM hingga 4 juta kiloliter per tahun.

Saat ini, pemerintah tengah mencari solusi pengganti bahan bakar fosil yang lebih ramah lingkungan.

Selain menghemat anggaran subsidi, mandatori B50 juga bertujuan mendukung keberlanjutan serta meningkatkan ketahanan energi nasional terhadap gejolak harga energi global.

“Dalam satu tahun, bahkan dalam enam bulan saja, sudah ada penghematan dari penggunaan bahan bakar fosil dan juga penghematan subsidi dari biodiesel yang diperkirakan mencapai Rp48 triliun,” ujar Airlangga, ditulis Kamis (9/4/2026).

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, tahap uji coba B50 hampir selesai dan siap diimplementasikan sesuai rencana.

“B50 sudah hampir enam bulan kita uji coba pada berbagai peralatan seperti alat berat, kapal, kereta api, dan truk. Uji coba masih terus berjalan, tetapi sebentar lagi akan final. Hingga hari ini, hasilnya alhamdulillah cukup baik. Mulai 1 Juli, B50 akan diterapkan,” kata Bahlil di kantornya.

Bahlil juga menegaskan, pemerintah optimistis implementasi program biodiesel B50 akan memberikan dampak positif, termasuk potensi surplus solar seiring dengan beroperasinya proyek kilang RDMP Balikpapan, Kalimantan Timur.

“Saya juga menyampaikan bahwa dengan implementasi B50, insyaallah tahun ini kita akan mengalami surplus solar. Ini menjadi kabar baik, apalagi setelah RDMP (Refinery Development Master Plan) di Kalimantan Timur beroperasi,” kata dia.

Berdasarkan pengujian lapangan yang dilakukan pemerintah, bahan bakar B50 telah memenuhi spesifikasi teknis yang disepakati oleh para pemangku kepentingan, termasuk parameter kandungan air, stabilitas oksidasi, serta kandungan FAME.

Hal ini menegaskan kesiapan teknis B50 untuk diterapkan, terutama pada sektor non-otomotif dengan karakteristik beban kerja tinggi seperti pertambangan.

Pengembangan B50 merupakan kelanjutan dari keberhasilan Indonesia dalam mengimplementasikan biodiesel hingga campuran 40 persen (B40) secara nasional sejak awal 2025.

Capaian tersebut menempatkan Indonesia sebagai pionir global dalam pemanfaatan bahan bakar nabati skala besar, sekaligus memberikan manfaat nyata berupa pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK), penghematan devisa melalui pengurangan impor BBM solar, serta peningkatan serapan minyak sawit domestik.

(Dhera Arizona)

dalam enam bulan akan ada penghematan dari fosil dan juga ada penghematan subsidi daripada biodiesel yang diperkirakan nilainya Rp48 triliun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia akan memberlakukan kebijakan Biodiesel 50 (B50) atau campuran minyak kelapa sawit (crude palm oil) sebesar 50 persen terhadap solar, untuk menghemat subsidi senilai Rp48 triliun.

“Sebagai bagian dari upaya kemandirian energi dan efisiensi energi, pemerintah menerapkan kebijakan B50. Ini mulai berlaku 1 Juli 2026,” ujar Airlangga dalam konferensi pers terkait kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menyikapi kondisi geopolitik global, dipantau secara daring dari Jakarta, Selasa.

Airlangga menyampaikan bahwa Pertamina sudah siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Kebijakan penerapan B50, kata Airlangga, berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) fosil sebanyak 4 juta kiloliter (KL) dalam satu tahun.

“Tentu ini dalam enam bulan akan ada penghematan dari fosil dan juga ada penghematan subsidi daripada biodiesel yang diperkirakan nilainya Rp48 triliun,” kata Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan dengan implementasi B50, Indonesia akan mengalami surplus solar pada 2026.

“Jadi, ini kabar baik, begitu RDMP (Refinery Development Master Plan) Kalimantan Timur (Kilang Balikpapan) sudah kita operasikan,” ujar Bahlil.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan bahwa campuran kelapa sawit sebesar 50 persen terhadap bahan bakar seperti solar mulai diterapkan pada tahun ini. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam forum bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo, Senin (30/3).

Prabowo mengatakan langkah tersebut akan menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih aman dalam menghadapi ketidakpastian pasokan energi global.

Saat ini pemerintah menerapkan mandatori B40. Bahlil menyampaikan implementasi kebijakan B40 mengurangi impor solar sebesar 3,3 juta kilo liter (kL) dan mengurangi emisi mencapai 38,88 juta ton CO2 ekuivalen.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pemanfaatan biodiesel domestik Januari hingga Desember 2025 tercatat mencapai 14,2 juta kilo Liter (kL), atau setara dengan 105,2 persen dari target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan sebesar 13,5 juta kL di tahun 2025.

Keberhasilan ini berdampak langsung pada penurunan volume impor solar yang sangat tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dari sisi penghematan devisa, kebijakan biodiesel tahun 2025 berhasil menghemat sebesar Rp130,21 triliun dan mengurangi emisi mencapai 38,88 juta ton CO2 ekuivalen. Serta meningkatkan nilai tambah Crude Palm Oil (CPO) menjadi biodiesel sebesar Rp20,43 triliun.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Bandung, Jawa Barat (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut peningkatan harga referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) pada periode November 2025, salah satunya disebabkan oleh rencana penerapan biodiesel 50 persen (B50).

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana mengatakan bahwa HR CPO untuk penetapan bea keluar (BK) dan pungutan ekspor (PE) ditetapkan sebesar 963,75 dolar AS per metrik ton (MT), atau naik tipis sebesar 0,14 dolar AS dibandingkan Oktober 2025 yang tercatat 963,61 dolar AS per MT.

"HR CPO November 2025 meningkat dibanding periode Oktober 2025 dikarenakan adanya ekspektasi peningkatan permintaan terutama dari Malaysia, rencana penerapan B50, dan peningkatan harga minyak nabati lainnya, yaitu minyak kedelai," kata Tommy melalui keterangan resmi yang dikutip di Bandung, Jawa Barat, Senin.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2024 jo. PMK Nomor 68 Tahun 2025, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar 124 dolar AS per MT dan PE CPO sebesar 10 persen dari HR CPO periode 1-30 November 2025 yaitu sebesar 96,3748 dolar AS per MT untuk periode November 2025.

Tommy memaparkan, sumber penetapan HR CPO diperoleh dari rata-rata harga selama periode 20 September-19 Oktober 2025 pada Bursa CPO di Indonesia yang sebesar 887,73 dolar AS per MT, Bursa CPO di Malaysia sebesar 1.039,76 dolar AS per MT, dan harga port CPO Rotterdam sebesar 1.247,67 dolar AS per MT.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 35 Tahun 2025, bila terdapat perbedaan harga rata-rata pada tiga sumber harga sebesar lebih dari 40 dolar AS, perhitungan HR CPO menggunakan rata-rata dari dua sumber harga yang menjadi median dan sumber harga terdekat dari median.

"Sehingga, HR CPO bersumber dari Bursa CPO di Malaysia dan Bursa CPO di Indonesia. Berdasarkan perhitungan tersebut, telah ditetapkan HR CPO sebesar 963,75 dolar AS per MT," ujar Tommy.

Selain itu, produk minyak goreng (refined, bleached, and deodorized/RBD palm olein) dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan neto ≤ 25 kg dikenakan BK 31 dolar AS per MT.

Penetapan tersebut tercantum dalam Kepmendag Nomor 2140 Tahun 2025 tentang Daftar Merek Refined, Bleached, and Deodorized (RBD) Palm Olein dalam Kemasan Bermerek dan Dikemas dengan Berat Netto ≤ 25 Kg.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Peneliti Universitas Indonesia (UI) mengungkapkan harga minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) bakal naik Rp3.666,65 per kilogram (kg) jika implementasi B50 berlaku.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam penelitian bertajuk 'Produksi Sawit, Dinamika Pasar, serta Keseimbangan Biodiesel di Indonesia'.

Salah seorang peneliti UI, Surjadi, mengatakan, peningkatan mandatori biodiesel sebesar 10% dari B40 menjadi B50 mendorong kenaikan harga CPO domestik.

"Peningkatan mandatory blending sebesar 10% dapat mendorong kenaikan harga CPO domestik sebesar Rp3.666,65 per kilogram, itu kalau naiknya 10%," kata Surjadi dalam acara Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Borobudur Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Menurutnya, kenaikan harga itu terjadi lantaran kebutuhan CPO bakal meningkat. Menurut data yang dia paparkan, kebutuhan CPO untuk B50 mencapai 54 juta ton. Sementara, produksi CPO diprediksi mencapai 49,5 juta ton.

Selain itu, kenaikan mandatori B40 menjadi B50 berpotensi mendorong kenaikan harga CPO internasional sebesar US$159,32 per metrik ton.

"Kalau kami hitung, naik dari B40 ke B50 itu bisa meningkatkan harga CPO internasional US$159,32 per metrik ton. Nah ini yang ditimbulkan apabila kita meningkatkan dari B40 ke B50," ucap Surjadi.

Dia menyebut, peningkatan blending pada tingkat yang lebih tinggi (10%) menimbulkan market shock terhadap pasar global CPO melalui mekanisme kenaikan harga.

Selain itu, implementasi B50 juga berpotensi mengerek harga tandan buah segar (TBS) hingga Rp618 per kg. Kendati, kehati-hatian diperlukan karena Dampak positif terhadap harga TBS dapat tereduksi jika kenaikan mandatori disertai kenaikan pungutan ekspor atau PE.

Menurut Surjadi, setiap kenaikan PE sebesar 1% menurunkan harga TBS sekitar Rp333,67 per kg. Apalagi, skenario mandatori B50 membutuhkan PE sebesar 15,17%. Angka itu naik dibanding tarif saat ini, yakni 10%. Oleh karena itu, menyebabkan penurunan kumulatif harga TBS hingga Rp1.725 per kg.

"Penurunan harga ini paling dirasakan oleh petani kelapa sawit swadaya, yang berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan petani secara signifikan," tutur Surjadi.

Tak hanya itu, implementasi B50 juga berpotensi menaikkan harga minyak goreng sebesar Rp1.899 per liter. Surjadi mengatakan, dengan asumsi harga dasar minyak goreng pada Agustus 2025, yaitu rata-rata Rp21.000 per liter maka program B50 diperkirakan dapat mendorong kenaikan harga minyak goreng hingga 9%.

"Jadi kalau B40 menjadi B50, itu berisiko meningkatkan harga minyak goreng sebesar Rp1.899 atau kalau kita hitung persentasenya terhadap Rp21.000 per liter itu adalah 9%," jelas Surjadi.

Lebih lanjut, Surjadi pun merekomendasikan sejumlah kebijakan untuk pemerintah dalam mengimplementasikan mandatori B50.

Menurutnya, kebijakan mandatori biodiesel perlu dijalankan secara fleksibel agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan antara energi, pangan, ekspor, dan fiskal. Berdasarkan penelitian ini, tingkat blending optimum adalah 37,8%.

Selanjutnya, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan batas atas dan batas bawah untuk tingkat campuran yang optimal. Selain itu, pemerintah perlu tetap menjaga ketahanan energi, ekspor, harga minyak goreng, stabilitas TBS, dan keberlanjutan fiskal BPDP. Di samping itu, pungutan ekspor sebaiknya tidak dinaikkan karena setiap kenaikan akan menekan harga TBS.

"Dampak paling besar dirasakan petani swadaya yang berisiko mengalami penurunan kesejahteraan," imbuhnya.

Surjadi menambahkan bahwa peningkatan produksi CPO harus menjadi prioritas nasional. Pemerintah juga perlu mengevaluasi regulasi yang menghambat pertumbuhan produksi sawit dan peremajaan sawit rakyat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan program konversi biodiesel dari B40 ke B50 akan mulai diterapkan pada semester II tahun 2026. Langkah ini bagian dari strategi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kedaulatan energi nasional dan menekan impor bahan bakar solar.

Bahlil mengungkapkan, kebijakan tersebut telah diputuskan dalam rapat terbatas kabinet. Pemerintah menargetkan implementasi B50 akan berkontribusi signifikan dalam menghemat devisa serta membuka lapangan kerja baru di sektor perkebunan dan energi terbarukan.

“Sudah diputuskan di rapat terbatas kemarin, konversi dari B40 ke B50 akan mulai diimplementasikan pada semester dua tahun 2026,” ujar Bahlil dalam penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian ESDM dan Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Ia menjelaskan, dengan penerapan B50, Indonesia tidak perlu lagi mengimpor sekitar 4,9 juta kiloliter solar per tahun. Selain itu, kebijakan ini akan menambah permintaan terhadap Crude Palm Oil (CPO) domestik yang berdampak positif bagi petani sawit dan daerah penghasil.

Program ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk memperkuat ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal. Pemerintah ingin memastikan keuntungan dari pengelolaan energi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di luar Jawa.

“Kalau kita konversi ke B50, devisa bisa kita tahan. Ada tambahan CPO, artinya lapangan kerja di daerah akan tumbuh. Ini bagian dari strategi Presiden untuk mendorong kemandirian energi dan ekonomi rakyat,” kata Bahlil.

Menurut dia, Kementerian ESDM bersama BPS sedang menghitung dampak ekonomi dari kebijakan B50, termasuk penghematan devisa dan potensi peningkatan pendapatan petani. Ia menekankan pentingnya data yang akurat dan transparan sebagai dasar pengambilan kebijakan energi.

Bahlil menegaskan, Presiden Prabowo menginginkan kebijakan energi nasional berbasis data dan kepentingan rakyat. Setiap kebijakan harus diukur dampaknya, baik terhadap perekonomian nasional maupun kesejahteraan masyarakat.