JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim) memberlakukan penyekatan ketat saat sidang perdana tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa pada hari ini, Kamis (2/7/2026). Juru Bicara PN Jakarta Timur, Immanuel Tarigan mengungkapkan bahwa penyekatan tersebut perlu dilakukan.

Nantinya, pihak yang memiliki kepentingan saja yang diperbolehkan masuk ke dalam area PN Jakarta Timur. “Sejak pagi sudah dilakukan penyekatan. Yang diperkenankan adalah pihak-pihak yang memang berkepentingan pada persidangan,” kata Immanuel kepada wartawan, Rabu (1/7/2026).

PN Jakarta Timur juga menutup area parkir di lingkungan pengadilan bagi pengunjung selama pelaksanaan sidang perdana. "Kami mohon maaf karena besok untuk parkir mungkin tidak bisa di area PN Jakarta Timur karena persidangan Dokter Tifa," ucap Sekretaris PN Jakarta Timur Zulfikar Arif Rahman Purba.

Zulfikar mengimbau, seluruh pengunjung yang akan menghadiri persidangan agar datang lebih awal dan mengikuti seluruh arahan petugas keamanan di lokasi. Zulfikar juga meminta masyarakat memanfaatkan lokasi parkir yang tersedia di sekitar gedung pengadilan demi kelancaran akses masuk dan keluar pengunjung.

"Silakan nanti pengunjung mencari parkir di sebelah PN Jakarta Timur, ada di situ di beberapa titik mungkin yang bisa digunakan untuk lokasi parkir," ujarnya.

Zulfikar menjelaskan, penutupan area parkir dilakukan karena halaman depan pengadilan akan difungsikan sebagai lokasi tambahan bagi masyarakat yang ingin mengikuti jalannya persidangan.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga mendirikan tenda-tenda di halaman untuk menampung pengunjung yang diperkirakan tidak dapat masuk ke ruang sidang. "Langkah ini diambil setelah memperkirakan atau mengantisipasi jumlah pengunjung yangelenihan kapasitas ruang sidang tersedia," jelas Zulfikar.

Sebagai informasi, sidang perdana kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi akan digelar pada Kamis (2/7/2026) pukul 09.00 WIB. Majelis hakim yang akan menangani perkara pidana khusus dengan Nomor 301/Pid.Sus/2026/PN Jkt Tim atas nama terdakwa Dokter Tifa.

Berdasarkan penetapan tersebut, susunan majelis hakim yang akan memimpin jalannya persidangan adalah Hakim Ketua Majelis yakni Christina Endarwati. Lalu, Hakim Anggota I dalam sidang Dokter Tifa nanti yakni Rudi Rafli Siregar, sedangkan Hakim Anggota II yakni Mathilda Chrystina Katarina.

Selain itu, untuk mendukung kelancaran administrasi persidangan, PN Jakarta Timur juga menunjuk dua panitera pengganti yakni Joyo Supriyanto dan Zuliana Maro.

JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menutup area parkir selama pelaksanaan sidang perdana Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa. Sidang tersebut terkait dengan perkara tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

"Kami mohon maaf karena besok untuk parkir mungkin tidak bisa di area PN Jakarta Timur karena persidangan Dokter Tifa," kata Sekretaris PN Jakarta Timur Zulfikar Arif Rahman Purba, Rabu (1/7/2026).

Zulfikar mengimbau, seluruh pengunjung yang akan menghadiri persidangan agar datang lebih awal dan mengikuti seluruh arahan petugas keamanan di lokasi. Selain itu, Zulfikar juga meminta masyarakat memanfaatkan lokasi parkir yang tersedia di sekitar gedung pengadilan demi kelancaran akses masuk dan keluar pengunjung.

"Silakan nanti pengunjung mencari parkir di sebelah PN Jakarta Timur, ada di situ di beberapa titik mungkin yang bisa digunakan untuk lokasi parkir," ujarnya.

Zulfikar menjelaskan, penutupan area parkir dilakukan karena halaman depan pengadilan akan difungsikan sebagai lokasi tambahan bagi masyarakat yang ingin mengikuti jalannya persidangan.

Lihat video: PENGADILAN JAKARTA TIMUR! Dokter Tifa Akan Jalani Sidang Perdana



Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga mendirikan tenda-tenda di halaman untuk menampung pengunjung yang diperkirakan tidak dapat masuk ke ruang sidang. "Langkah ini diambil setelah memperkirakan atau mengantisipasi jumlah pengunjung yangelenihan kapasitas ruang sidang tersedia," jelas Zulfikar.

Sebagai informasi, sidang perdana kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi akan digelar pada Kamis, 2 Juli 2026 pukul 09.00 WIB. Majelis hakim yang akan menangani perkara pidana khusus dengan Nomor 301/Pid.Sus/2026/PN Jkt Tim atas nama terdakwa Dokter Tifa.

Berdasarkan penetapan tersebut, susunan majelis hakim yang akan memimpin jalannya persidangan adalah Hakim Ketua Majelis yakni Christina Endarwati. Lalu, Hakim Anggota I dalam sidang Dokter Tifa nanti yakni Rudi Rafli Siregar, sedangkan Hakim Anggota II yakni Mathilda Chrystina Katarina.

Selain itu, untuk mendukung kelancaran administrasi persidangan, PN Jakarta Timur juga menunjuk dua panitera pengganti yakni Joyo Supriyanto dan Zuliana Maro.

JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengizinkan awak media untuk melakukan siaran langsung dalam sidang perdana Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Rencananya, sidang akan digelar pada Kamis, 2 Juli 2025.

“Rekan-rekan media yang besok melakukan peliputan, sepanjang persidangan untuk pembacaan dakwaan dan beberapa tahapan diperkenankan agar awak media melakukan peliputan secara live,” kata Juru Bicara PN Jakarta Timur Immanuel Tarigan, Rabu (1/7/2026).

Immanuel menjelaskan, tidak seluruh rangkaian persidangan dapat disiarkan secara langsung. Pembatasan ini mengacu pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Siaran langsung, kata dia, hanya diperbolehkan pada agenda pembacaan surat dakwaan, penyampaian eksepsi, pembacaan putusan sela, pembacaan tuntutan, nota pembelaan (pleidoi), hingga pembacaan putusan akhir. PN Jaktim melarang keras penyiaran langsung pada tahapan pembuktian.

"Tahap pembuktian nantinya tidak diperkenankan live karena memang oleh undang-undang, keterangan para saksi tidak saling mendengar. Jadi tahap pembuktian diperkenankan melakukan peliputan, tetapi tanpa siaran langsung," ujar dia.

Lihat video: PENGADILAN JAKARTA TIMUR! Dokter Tifa Akan Jalani Sidang Perdana

Kebijakan ini diambil demi menjaga kemurnian prinsip hukum acara pidana. Khususnya memastikan agar para saksi memberikan keterangan secara objektif tanpa saling memengaruhi satu sama lain.

Larangan tersebut juga berlaku bagi masyarakat umum yang hadir. Pengunjung yang berada di dalam ruang sidang tidak diperbolehkan melakukan siaran langsung (live streaming) melalui gawai mereka. "Pengunjung yang duduk di bangku pengunjung tidak diperkenankan melakukan peliputan secara live. Pengunjung hanya diperkenankan mendengar jalannya persidangan secara tertib," jelas Immanuel.

JAKARTA - Tim pengacara memutar video penangkapan yang dialami Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya di sidang praperadilan, hari ini. Video tersebut diputar saat tim pengacara tengah menanyai para saksi, salah satunya sopir Roy Suryo, M Khoiri.

Khoiri merupakan salah satu orang yang juga memvideokan penangkapan kliennya tersebut. Di persidangan, Khoiri menyebutkan, polisi saat mendatangi rumah Roy Suryo tidak menunjukkan dokumen atau kertas penangkapan dan penggeledahan.

Adapun dalam video yang diputar, tampak istri Roy Suryo menolak suaminya itu ditangkap dan dibawa oleh polisi. Sebab polisi seharusnya berhadapan dahulu dengan pengacaranya. "Anda tidak boleh begitu. Anda lewat kuasa hukum saya dulu, saya tidak menghalangi. Anda membawa suami saya itu adalah hal yang ilegal," kata istri Roy dalam video.

Petugas kepolisian menyebutkan jika mereka melakukan penangkapan tersebut berdasarkan surat perintah penangkapan dan penggeledahan. Polisi juga menyerahkan surat penangkapan tersebut pada istri Roy Suryo, tapi sang istri menolak.

"Ibu, kami berhak, ini kami serahkan surat penangkapan kepada Ibu. Ini surat penangkapannya kami serahkan kepada Ibu. Tapi saya harus menunggu kuasa hukum saya. Pak Roy selama ini kooperatif," jelas istri Roy.

Dalam rekaman, istri Roy Suryo tampak geram dengan penangkapan terhadap suaminya itu karena dianggap ilegal. Petugas juga sempat menenangkan istri Roy Suryo atas penangkapan tersebut.

"Kami minta maaf kalau ibu tidak nyaman, ini emang kondisinya tidak menyenangkan," kata petugas.

JAKARTA - Tersangka kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo , menyiapkan saksi untuk membuktikan penangkapannya pada Jumat, 19 Juni 2026 tidak sesuai aturan. Menurutnya, tidak ada perwakilan warga setempat saat polisi memasuki rumahnya.

"Besok pagi akan ada saksi yang kami hadirkan, itu akan membantah apa yang tadi telah disampaikan, termasuk mereka menghindar dari satu syarat yang sangat penting, bukan hanya satpam, itu adalah ada perwakilan dari penduduk setempat, tidak ada sama sekali perwakilan RT/RW, tidak ada," ujarnya kepada wartawan, Selasa (30/6/2026).

Menurutnya, saksi tersebut akan menerangkan tentang ada tidaknya surat dari kepolisian yang sampai ke rumahnya sebelum dilakukannya penangkapan. Bahkan, istrinya juga telah mengonfirmasi ke pihak RT/RW, bahwa mereka tidak mengetahui soal penangkapan terhadapnya itu oleh polisi.

"Saya sudah menanyakan pada hari H adakah surat yang ada ke sana dan kalaupun ternyata tiba-tiba ada, saya bisa pastikan 99,9% itu palsu atau itu backdate. Saya juga masih menyimpan chat yang menyatakan kalau, chat istri saya, ketika istri saya menanyakan apakah ada yang datang ke situ dari RT/RW atau diminta ini, sama sekali tidak ada," tuturnya.

Setelah mendengar jawaban dari kubu Polda Metro Jaya soal penangkapannya, kata Roy, dia mengaku kaget karena polisi malah mengaku penangkapan itu sesuai aturan KUHAP lama. Padahal, acuan yang dipakai polisi secara tertulis berpedoman pada KUHAP baru.

"Formalnya penggunaan KUHAP baru atau KUHAP lama, tadi jelas betul sudah ditunjukkan Pak Refly Harun dalam surat penangkapan dan surat penahanannya itu tertulis jelas pasal-pasal yang digunakan dalam KUHAP baru. Saya pun juga kaget, kok balik lagi ke KUHAP lama," kata Roy.

JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kembali menggelar sidang praperadilan sah tidaknya penangkapan tersangka kasus ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya. Sidang yang berlangsung hari ini beragendakan pembacaan jawaban atau replik.

Sidang digelar pukul 09.30 WIB di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan. Hadir dalam persidangan, Roy Suryo selaku Pemohon dan tim pengacaranya dan Tim Bidkum Polda Metro Jaya selaku Termohon.

Hakim tunggal praperadilan PN Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan yang memimpin jalannya persidangan meminta agar Tim Bidkum Polda Metro Jaya membacakan poin-poin Jawabannya atas permohonan praperadilan yang telah dibacakan kubu Roy Suryo dalam sidang sebelumnya.

"Hari ini agendanya Jawaban dari Termohon. Silakan dibagikan dahulu yah (berkas Jawaban), lalu bisa dibacakan poin-poinnya saja," ujar hakim di persidangan, Selasa (30/6/2026).

Roy Suryo yang hadir di PN Jakarta Selatan pada pukul 09.15 WIB itu tidak memberikan keterangan apa pun pada awak media. Meski awak media sempat mencegatnya untuk melakukan dorstop.

Lihat video: Sidang Praperadilan Roy Suryo: Penangkapan Sangat Brutal dan Jahat



Begitu juga dengan tim pengacara Roy Suryo yang tidak memberikan statemen apa pun pada awak media. Saat ini, sidang beragendakan Jawaban dari Tim Bidkum Polda Metro Jaya selaku Termohon tengah berlangsung.

JAKARTA - Tifauzia Tyassuma ( Dokter Tifa ) akan menjalani sidang perdana perkara tudingan ijazah palsu Joko Widodo ( Jokowi ) pada Kamis 2 Juli 2026. Pengacara Dokter Tifa, Refly Harun , mendesak agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur membolehkan live streaming atau siaran langsung sidang kliennya itu.

"Kami apresiasi PN Jakarta Selatan ini yang sudah berkenan membuka diri sehingga kawan-kawan semua bisa siaran langsung, bisa live streaming (sidang praperadilan Roy Suryo). Kita berharap itu juga berlaku untuk sidang perkara pokok di PN Jakarta Timur. Kami mendengar tidak boleh siaran langsung perkara pokok yang akan dimulai kick off-nya untuk kasus Dokter Tifa yaitu tanggal 2 Juli 2026," ujar Refly Harun kepada wartawan, Senin (29/6/2026).

Soal praperadilan Roy Suryo, kata Refly, tim pengacara telah menyampaikan tuntutannya itu kepada hakim. Adapun yang dipersoalkan adalah terkait penangkapan, penggeledahan, dan penahanan Roy Suryo. Semua yang dilakukan Polda Metro Jaya itu dianggap melanggar aturan hukum dan HAM.

"Alasan penangkapan dikaitkan P21 atau sudah selesainya penyidikan itu tidak benar dan tidak sesuai menurut hukum. Menurut hukum itu harus dikaitkan pemeriksaan tersangka dalam proses penyidikan atau Mas Roy mangkir dua kali berturut-turut," tuturnya.

Dia menilai, berdasarkan aturan KUHAP, tidak ada satu pun dari 8 syarat penangkapan dan penahanan Roy Suryo terpenuhi. Maka itu, diharapkan hakim tunggal yang menangani praperadilan Roy Suryo itu nantinya bisa mengabulkan semua permohonan praperadilannya tersebut.

"Apakah Mas Roy berupaya melarikan diri? Tidak. Menghilangkan barang bukti sedangkan penyidikannya sudah selesai, mengulangi tindak pidana sedangkan kita masih berdebat yang dilakukan Mas Roy itu sebuah tindak pidana atau bukan, apakah Mas Roy tidak memberikan keterangan sebenarnya ketika diperiksa? Tidak juga. Apakah Mas Roy menghalangi saksi? Tidak juga," katanya.

Sebelumnya, PN Jakarta Timur tak mengizinkan pelaksanaan siaran langsung atau live streaming selama persidangan perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Jokowi.

Juru Bicara PN Jakarta Timur Imanuel Tarigan mengatakan, media tetap dapat melakukan peliputan seperti biasa. Namun, hingga saat ini belum ada persetujuan untuk menyiarkan langsung jalannya sidang.

"Media diperkenankan untuk meliput sebagaimana biasa. Namun sampai hari ini, belum ada izin memperbolehkan untuk melakukan siaran langsung (live streaming) saat sidang berlangsung," kata Imanuel di PN Jakarta Timur, Jumat (26/6/2026).

JAKARTA - Pakar telematika Roy Suryo mengajukan gugatan praperadilan terhadap Polda Metro Jaya atas penangkapannya dalam kasus mantan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, penangkapannya itu dianggap melanggar HAM.

"Apa yang kami praperadilankan adalah hal-hal yang memang tidak patut, tidak layak, dan melanggar hak asasi manusia, melanggar hukum juga, kejadian yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 19 Juni tahun 2026 lalu," ujar Roy Suryo di PN Jaksel, Senin (29/6/2026).

Menurut Roy Suryo, pihaknya bakal memaparkan buktinya di sidang praperadilan perdana, yang mana sejatinya saat ada upaya paksa, pemanggilan atau bahkan penangkapan paksa itu seharusnya tetap mengikuti aturan berlaku atau prosedur. Misalnya saja soal hadirnya Ketua RT atau Ketua RW setempat.

"Diketahui oleh RT, RW setempat, ini sama sekali enggak ada. Sudah confirm RT, RW setempat tidak mengetahui ada peristiwa itu," tuturnya.

Roy Suryo menerangkan, soal hadirnya Satpam saat penangkapannya, tapi 2 satpam itu sejatinya digelandang polisi ke rumahnya. Pasalnya, satpam itu hanya diunjukkan surat lantas diajak ke rumahnya.

Lihat video: JELANG PRAPERADILAN: Oegroseno Soroti Prosedur Penangkapan Roy Suryo

"Satpam itu sangat sopan, tidak masuk ke dalam rumah, hanya di luar, dan merekalah yang sebenarnya minta izin. Tapi tiba-tiba para penyidik itu langsung masuk, langsung naik, bahkan langsung masuk kamar tidur. Ini benar-benar tidak sopan," jelasnya.

Roy Suryo mengungkap, penangkapan itu dilakukan tanpa hadirnya Satpam di dalam rumahnya dan Satpamlah yang meminta izin. Artinya, polisi masuk begitu saja dan semuanya menggunakan penutup wajah hingga dia tidak mengenali para polisi itu.

"Jadi tidak kelihatan siapa, untung saya mengenali suaranya yang ada, yaitu suara berpangkat Iptu inisialnya R, dan salah seorang penyidik berinisial A. Untung saya kenal itu, kalau enggak, saya akan marah betul," paparnya.

"Jadi, adegannya memang tidak berlebihan kalau saya katakan benar-benar seperti film pengkhianatan G30S/PKI, ya. Karena saya tidak boleh berganti pakaian, tidak boleh makan, tidak boleh minum, mandi saja juga sudah enggak boleh, cuci muka saja hampir enggak boleh, untung di bawah itu ada dapur sehingga saya sempat cuci muka," kata Roy lagi.

JAKARTA - Roy Suryo tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menghadiri sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukannya. Tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu tiba di pengadilan sekitar pukul 09.00 WIB.

Sedangkan tim pengacaranya, Abdul Gafur Sangadji telah tiba lebih dahulu di pengadilan. Mereka masih menantikan dimulainya sidang perdana praperadilan yang rencananya akan digelar di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan.

Kepada awak media, Abdul Gafur sempat menunjukkan berkas gugatan praperadilannya yang akan dibacakan di sidang perdana nanti. Dalam gugatan ini, Roy Suryo keberatan atas penggeledahan yang dilakukan tim penyidik kepolisian.

“Upaya ini adalah upaya pemenuhan hak-hak saya karena sudah dilanggar, dan ini sama sekali tidak ada upaya untuk memperlambat atau kemudian mengganggu peristiwa utamanya yang akan berlangsung sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur,” kata Roy Suryo.

Roy Suryo berharap pihak termohon dalam praperadilan tersebut hadir. "Doakan saja semua juga datang, yang kita mohonkan, sehingga tidak menghambat, tidak mengganggu, tidak memperlambat dari kasus utama yang nanti akan disidangkan," kata Roy Suryo.

JAKARTA - Sidang perdana praperadilan yang diajukan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo ( Jokowi ), Roy Suryo , akan digelar besok. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan .

Gugatan praperadilan ini diajukan Roy pada Senin (22/6/2026) dengan nomor registrasi perkara 99/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL. "Hari dan tanggal sidang Senin, 29 Juni 2026. Jam sidang pukul 09.00 WIB," demikian keterangan di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jaksel, dikutip Minggu (28/6/2026).

Dalam gugatannya, Roy mempersoalkan keabsahan upaya penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik kepolisian terhadap dirinya terkait perkara tersebut.

"Klasifikasi perkara: sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penggeledahan," tulis keterangan tersebut.

Tergugat I dalam praperadilan ini ialah Pemerintah RI cq Kapolda Metro Jaya cq Dirreskrimum Polda Metro Jaya cq Kasubdit Kamneg cq Tim Penyidik, dan tergugat II ialah Pemerintah RI cq Jaksa Agung cq Jampidum pada Kejagung RI cq Kajati DKI Jakarta.

"Petitum permohonan: belum dapat ditampilkan," tulis SIPP PN Jaksel.

Roy Suryo dan Dokter Tifa ditangkap polisi pada Jumat (19/6/2026). Keduanya sempat menjalani perawatan di RS Polri hingga Senin (22/6/2026) dilimpahkan ke Kejari Jakarta Selatan.

Keduanya tidak ditahan kejaksaan. Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan mengungkapkan sejumlah alasan tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa.

"Bahwa berdasarkan pendapat dari tim Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan kuasa hukum dan keluarga para tersangka untuk tidak dilakukan penahanan, mempertimbangkan keluarga sebagai penjamin yang bersedia menerima risiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan," kata Kajari Jakarta Selatan Marcelo Bellah kepada wartawan, Senin (22/6/2026).

JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur tak mengizinkan pelaksanaan siaran langsung atau live streaming selama persidangan perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa. Juru Bicara PN Jakarta Timur Immanuel Tarigan mengatakan media tetap dapat melakukan peliputan seperti biasa.

Namun, hingga saat ini belum ada persetujuan untuk menyiarkan langsung jalannya sidang. "Media diperkenankan untuk meliput sebagaimana biasa. Namun sampai hari ini, belum ada izin memperbolehkan untuk melakukan siaran langsung (live streaming) saat sidang berlangsung," kata Immanuel di PN Jakarta Timur, Jumat (26/6/2026).

Menurut Immanuel, kebijakan tersebut masih diberlakukan guna menjaga ketertiban dan kelancaran proses persidangan. Sementara terkait keputusan kemungkinan pemberian izin live streaming nantinya akan bergantung pada pertimbangan majelis hakim dan pimpinan pengadilan.

Meski demikian, PN Jakarta Timur menegaskan tidak membatasi aktivitas jurnalistik selama dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Media tetap diberikan akses untuk meliput jalannya persidangan, mengambil gambar, serta memperoleh informasi terkait proses hukum yang berlangsung.

"Kita lihat nanti, apakah majelis hakim dan pimpinan kita memperkenankan untuk itu. Tetapi untuk sementara ini, live streaming belum diperkenankan," ujar Immanuel.

"Semua pihak, untuk live streaming tidak kita perkenankan. Tetapi kalau untuk peliputan, silakan, karena prinsipnya, persidangan ini terbuka untuk umum," sambungnya.

Ia menambahkan, apabila dalam perkembangan persidangan terdapat kebutuhan tertentu yang mengharuskan adanya siaran langsung, pengadilan akan menyampaikan keputusan tersebut secara resmi kepada publik dan media.

PN Jakarta Timur sebelumnya telah menjadwalkan sidang perdana perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Jokowi dengan terdakwa Dokter Tifa pada 2 Juli 2026. Sidang akan digelar secara terbuka untuk umum.

JAKARTA - Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengeksekusi terpidana Razman Arif Nasution ke Lapas Kelas I Cipinang dalam kasus pencemaran nama baik Hotman Paris Hutapea. Razman akan menjalani vonis 1,5 tahun penjara dalam kasus tersebut.

Berdasarkan foto yang diterima, terlihat Razman Nasution mengenakan kemeja abu-abu, peci dan sarung biru saat dijebloskan ke Lapas Kelas I Cipinang pada Kamis, 25 Juni 2026. Terlihat Razman didampingi sejumlah petugas kejaksaan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, Dapot Dariarma menjelaskan, eksekusi dipimpin Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Anggara Hendra Setya Ali didampingi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Wahyu Oktaviandi.

Dapot menyebutkan, pelaksanaan eksekusi merupakan bentuk pelaksanaan tugas Kejaksaan sebagai eksekutor putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mengedepankan profesionalisme, kepastian hukum, serta koordinasi yang baik antarinstansi sehingga proses eksekusi dapat berjalan aman, tertib, dan kondusif," kata Dapot, Jumat (26/6/2026).

Dapot menambahkan, eksekusi ini menegaskan komitmen Kejaksaan dalam menjalankan putusan pengadilan yang telah inkrah sekaligus memastikan kepastian hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Lihat video: DESAKAN KERAS: Hotman Paris: Razman Nasution Harus Dipenjara, Jangan Ditunda Lagi!

Sebagai informasi, perseteruan antara dua pengacara kondang ini berawal pada 2022. Saat itu, Hotman Paris dilaporkan mantan asisten pribadinya Iqlima Kim atas tuduhan pelecehan seksual.

Dalam laporan itu, Iqlima juga menunjuk Razman Arif Nasution sebagai kuasa hukumnya. Tak terima dengan laporan itu, Hotman justru melaporkan balik Razman dan Iqlima atas dugaan pencemaran nama baik.

Belakangan Iqlima justru membantah dirinya pernah menuding Hotman melakukan pelecehan seksual. Iqlima juga mencabut Razman dari kuasa hukumnya.

Laporan pencemaran nama baik dengan terlapor Razman pun kembali berlanjut. Hasilnya dalam gelar perkara 20 Maret 2023 Razman pun ditetapkan tersangka. Perkara itu selanjutnya diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Majelis hakim meyakini Razman bersalah atas tindak pidana pencemaran nama baik dan menjatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara.

Hakim menyatakan Razman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam UU ITE Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Razman juga dihukum membayar denda sebesar Rp200 juta. Apabila denda itu tidak dibayarkan maka diganti hukuman pidana kurungan selama 4 bulan penjara.