Bisnis.com, JAKARTA — Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan PT Dos Ni Roha (DNR) dalam keadaan pailit setelah proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan tersebut dinyatakan berakhir. Sebelumnya PKPU DNR diajukan oleh PT Bank QNB Indonesia Tbk. (BKSW) melalui kuasa hukumnya.

Dos Ni Roha (DNR) adalah perusahaan dengan bidang usaha perdagangan besar farmasi. Perusahaan ini sepenuhnya dikendalikan oleh ZBRA dengan kepemilikan 99%. ZBRA sendiri adalah perusahaan yang diakuisisi dan dikendalikan oleh konglomerat Surabaya, Rudy Tanoesoedibjo melalui PT Trinity Healthcare.

Dalam pengumuman di Bisnis Indonesia, Selasa (20/1/2026), putusan pailit DNR tertuang dalam perkara Nomor 100/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibacakan pada 14 Januari 2026. Majelis hakim menyatakan status PKPU PT DOS Ni Roha, yang beralamat di Jalan Budi Raya No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, telah berakhir dan menetapkan perseroan dalam kondisi pailit dengan segala akibat hukumnya.

Dalam amar putusan itu, pengadilan menunjuk Faisal, hakim niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pengawas. Selain itu, pengadilan mengangkat lima orang kurator untuk mengurus dan membereskan harta pailit DNR.

Kelima kurator tersebut adalah Andreas Nahot Silitonga, Ruth Olivia Tobing, Lungguk Marbun, Jansen Kristoper Ginting, dan Mutiara Tiffany. Pengadilan juga menetapkan bahwa biaya kepailitan serta imbalan jasa bagi para kurator akan ditentukan kemudian setelah seluruh proses kepailitan selesai dilaksanakan. Selain itu, PT DOS Ni Roha dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp11.774.000.

Kurator dan hakim pengawas telah melakukan pertemuan pada 19 Januari 2026 kemarin. Dalam pertemuan itu, rapat kreditur pertama ditetapkan pada 3 Februari 2026. Kurator juga menetapkan 13 Februari 2026 sebagai batas akhir bagi para kreditur dan pemangku kepentingan untuk memasukkan tagihan terakhir. Sedangkan rapat pencocokan piutang dan pajak dijadwalkan pada 3 Maret 2026.

Belum ada keterbukaan terbaru terkait kondisi ini. Akan tetapi saat ditetapkan dalam status PKPU-S, Edwin Adityasto, Sekretaris Perusahaan ZBRA dalam keterbukaannya menyebut status ini berdampak langsung pada kegiatan operasional, kondisi keuangan, hukum maupun kelangsungan usaha PT. Dos Ni Roha. "PT. Dos Ni Roha (anak usaha PT. Dos Ni Roh Indonesia Tbk) telah dinyatakan berada dalam masa penundaan kewajiban pembayaran utang Sementara (PKPU-S) selama 45 hari terhitung sejak tanggal putusan perkara," jelasnya kepada Bursa Efek Indonesia (BEI).

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan PT Dos Ni Roha (DNR) dalam keadaan pailit setelah proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan tersebut dinyatakan berakhir. Sebelumnya PKPU DNR diajukan oleh PT Bank QNB Indonesia Tbk. (BKSW) melalui kuasa hukumnya.

Dos Ni Roha (DNR) adalah perusahaan dengan bidang usaha perdagangan besar farmasi. Perusahaan ini sepenuhnya dikendalikan oleh ZBRA dengan kepemilikan 99%. ZBRA sendiri adalah perusahaan yang diakuisisi dan dikendalikan oleh konglomerat Surabaya, Rudy Tanoesoedibjo melalui PT Trinity Healthcare.

Dalam pengumuman di Bisnis Indonesia, Selasa (20/1/2026), putusan pailit DNR tertuang dalam perkara Nomor 100/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibacakan pada 14 Januari 2026. Majelis hakim menyatakan status PKPU PT DOS Ni Roha, yang beralamat di Jalan Budi Raya No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, telah berakhir dan menetapkan perseroan dalam kondisi pailit dengan segala akibat hukumnya.

Dalam amar putusan itu, pengadilan menunjuk Faisal, hakim niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pengawas. Selain itu, pengadilan mengangkat lima orang kurator untuk mengurus dan membereskan harta pailit DNR.

Kelima kurator tersebut adalah Andreas Nahot Silitonga, Ruth Olivia Tobing, Lungguk Marbun, Jansen Kristoper Ginting, dan Mutiara Tiffany. Pengadilan juga menetapkan bahwa biaya kepailitan serta imbalan jasa bagi para kurator akan ditentukan kemudian setelah seluruh proses kepailitan selesai dilaksanakan. Selain itu, PT DOS Ni Roha dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp11.774.000.

Kurator dan hakim pengawas telah melakukan pertemuan pada 19 Januari 2026 kemarin. Dalam pertemuan itu, rapat kreditur pertama ditetapkan pada 3 Februari 2026. Kurator juga menetapkan 13 Februari 2026 sebagai batas akhir bagi para kreditur dan pemangku kepentingan untuk memasukkan tagihan terakhir. Sedangkan rapat pencocokan piutang dan pajak dijadwalkan pada 3 Maret 2026.

Belum ada keterbukaan terbaru terkait kondisi ini. Akan tetapi saat ditetapkan dalam status PKPU-S, Edwin Adityasto, Sekretaris Perusahaan ZBRA dalam keterbukaannya menyebut status ini berdampak langsung pada kegiatan operasional, kondisi keuangan, hukum maupun kelangsungan usaha PT. Dos Ni Roha. "PT. Dos Ni Roha (anak usaha PT. Dos Ni Roh Indonesia Tbk) telah dinyatakan berada dalam masa penundaan kewajiban pembayaran utang Sementara (PKPU-S) selama 45 hari terhitung sejak tanggal putusan perkara," jelasnya kepada Bursa Efek Indonesia (BEI).

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Amer Sports Canada Inc. melalui divisinya, Arc'teryx Equipment, menyatakan kekecewaan mendalam atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta yang menolak gugatan pembatalan merek Arc'teryx di Indonesia.

Putusan tersebut dibacakan pada 30 Desember 2025 dalam perkara sengketa merek dengan sebuah perusahaan berbasis di Tiongkok yang mendaftarkan merek Arc'teryx tanpa persetujuan dari Arc'teryx.

Head of Legal Arc'teryx, Cameron Clark menyatakan pihaknya sangat kecewa atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta yang tidak mengandung pemeriksaan atas persamaan kedua merek yang disengketakan, serta tidak pula mempertimbangkan iktikad tidak baik atas pendaftaran merek yang dilakukan oleh perusahaan yang berbasis di Tiongkok tersebut.

"Kedua aspek tersebut biasanya merupakan elemen kunci dalam suatu persidangan gugatan pembatalan merek. Arc'teryx telah mengajukan bukti yang signifikan termasuk fakta bahwa kami telah mendaftarkan merek Arc'teryx di banyak negara sejak tahun 1992," ujar Cameron.

Selain itu, Arc'teryx menilai putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, mengingat merek Arc'teryx telah dikenal secara luas oleh konsumen global, termasuk di Indonesia, sebagai merek yang berasal dari Kanada.

Arc'teryx juga menilai situasi ini berpotensi menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku usaha internasional terkait kepastian hukum dan perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang hendak mempertimbangkan investasi atau peluang bisnis di Indonesia.

Meski demikian, Arc'teryx menegaskan komitmennya untuk terus melindungi integritas merek di tingkat global. Karena itu, Arc'teryx akan menempuh upaya hukum lanjutan melalui pengajuan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta.

"Langkah ini dipandang penting untuk melindungi konsumen, menghindari kebingungan publik, dan memastikan hak atas merek Arc'teryx di negara mana pun tidak diberikan kepada pihak yang bukan pemilik sah," pungkas Cameron.

Bisnis.com, JAKARTA — Amer Sports Canada Inc. menyampaikan kekecewaannya terhadap putusan Pengadilan Niaga Jakarta atas kasus merek Arc’teryx di Indonesia

Head of Legal Arc’teryx Cameron Clark menyampaikan kekecewaan yang mendalam atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada 30 Desember 2025 yang menolak gugatan pembatalan merek terhadap perusahaan yang berbasis di China yang mendaftarkan merek Arc’teryx di Indonesia tanpa persetujuan dari Arc’teryx.

“Kami sangat kecewa atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta. Putusan tersebut tidak mengandung pemeriksaan atas persamaan kedua merek yang disengketakan, serta tidak pula mempertimbangkan itikad tidak baik atas pendaftaran merek yang dilakukan oleh perusahaan yang berbasis di China tersebut," ujarnya melalui keterangan resmi, Sabtu (10/1/2025).

Kedua aspek tersebut, lanjutnya, biasanya merupakan elemen kunci dalam suatu persidangan gugatan pembatalan merek.

Menurutnya, Arc’teryx telah mengajukan bukti yang signifikan termasuk fakta bahwa pihaknya telah mendaftarkan merek Arc’teryx di banyak negara sejak 1992.

Arc’teryx meyakini bahwa putusan ini tidak mencerminkan keadilan, mengingat posisi perusahaan sebagai pemilik merek di tingkat global yang telah berlangsung lama.

Selain itu, pengetahuan konsumen global, termasuk konsumen di Indonesia, telah menegaskan Arc’teryx sebagai merek yang berasal dari Kanada.

Menurut Clark, putusan ini berpotensi menimbulkan kekhawatiran di kalangan perusahaan-perusahaan lain yang berminat untuk mempertimbangkan investasi atau peluang bisnis di Indonesia terkait kepastian hukum dalam perlindungan merek

Dia menegaskan Arc’teryx tetap pada komitmennya untuk melindungi integritas merek Arc’teryx di tingkat global.

"Perusahaan akan menempuh upaya hukum melalui pengajuan kasasi di Indonesia," ujarnya.

Langkah ini dipandang penting untuk melindungi konsumen, menghindari kebingungan publik, dan memastikan hak atas merek Arc’teryx di negara mana pun tidak diberikan kepada pihak yang bukan pemilik sah.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pengelola jaringan waralaba Kebab Baba Rafi, PT Sari Kreasi Boga Tbk. (RAFI) memastikan telah terbebas dari gugatan pailit setelah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan pencabutan permohonan pernyataan pailit yang diajukan pemohon.

Direktur Utama RAFI Eko Pujianto menyampaikan bahwa dengan adanya penetapan pengadilan tersebut, Perseroan tidak lagi berstatus sebagai termohon pailit dan tidak berada dalam proses kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

“Dengan demikian, sejak tanggal penetapan tersebut, Perseroan tidak lagi berstatus sebagai Termohon Pailit dan tidak berada dalam proses kepailitan,” ujar Eko Pujianto dalam keterbukaan informasi, Rabu (17/12/2025).

Manajemen menegaskan, pencabutan permohonan pailit ini menempatkan RAFI dalam kondisi hukum yang normal. Perseroan juga memastikan tidak terdapat dampak negatif terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha (going concern).

“Pencabutan permohonan pailit menegaskan bahwa Perseroan berada dalam kondisi hukum yang normal dan tidak sedang berada dalam proses kepailitan maupun PKPU,” jelasnya.

Selain itu, manajemen menilai keputusan tersebut memberikan kepastian hukum yang positif bagi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha serta memenuhi kewajiban kepada para pemangku kepentingan.

Sebagai tindak lanjut, Perseroan akan menyampaikan keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, mengajukan permohonan penghapusan notasi khusus atas saham Perseroan apabila sebelumnya dikenakan, serta mengumumkan informasi kepada publik dan pemegang saham melalui situs web resmi Perseroan.

Kronologi Lengkap Perkara Kepailitan:

Perseroan menyampaikan keterbukaan informasi ini mengacu pada ketentuan POJK Nomor 26/POJK.04/2017, POJK 45/2024 juncto POJK 31/2015, POJK Nomor 7/POJK.04/2018, Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E, serta ketentuan BEI mengenai notasi khusus dan kewajiban keterbukaan atas peristiwa hukum material.

Perseroan memiliki hubungan bisnis tidak langsung dengan ICS Direct Lending Strategic Fund Pte. Ltd. (ICS) dalam kapasitas Perseroan sebagai Penjamin Korporasi (Corporate Guarantor) atas fasilitas kredit yang diberikan ICS kepada PT Samudra Karunia Bersama. Hubungan tersebut bermula dari Perjanjian Fasilitas Kredit tertanggal 15 Desember 2023 dengan nilai maksimum fasilitas sebesar Rp19.881.250.000 untuk menjamin ketersediaan pasokan bahan baku ikan dan seafood bagi kebutuhan operasional Perseroan.

Pada 28 Oktober 2025, ICS mendaftarkan permohonan pernyataan pailit secara elektronik pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 63/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Jkt.Pst. Termohon dalam perkara tersebut adalah PT Samudra Karunia Bersama, PT Sari Kreasi Boga Tbk, dan Eko Pujianto, dengan nilai utang yang didalilkan sebesar Rp19.026.598.701.

Pada 24 November 2025, Perseroan menerima surat permintaan penjelasan dari Bursa Efek Indonesia. Perseroan menindaklanjuti melalui surat tanggapan resmi tertanggal 27 November 2025 yang memuat kronologi hubungan hukum, posisi Perseroan sebagai Penjamin Korporasi, penilaian manajemen atas materialitas gugatan, serta upaya hukum dan negosiasi yang dilakukan, termasuk proses finalisasi perjanjian perdamaian.

Selanjutnya pada 3 Desember 2025, Perseroan menerima permintaan penjelasan dari Otoritas Jasa Keuangan dan menindaklanjutinya melalui surat tanggapan tanggal 5 Desember 2025 yang menjelaskan alasan belum dilakukannya keterbukaan informasi pada tahap awal, kronologi penerimaan gugatan, hubungan hukum para pihak, strategi penyelesaian melalui negosiasi dan settlement, serta status proses persidangan yang masih berjalan.

Selama proses persidangan, Perseroan menghadiri sidang melalui kuasa hukum dan secara paralel melakukan negosiasi intensif dengan pemohon pailit. Para pemohon kemudian mengajukan permohonan pencabutan permohonan pernyataan pailit.

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 11 Desember 2025, majelis hakim mengabulkan pencabutan permohonan pernyataan pailit, menyatakan perkara dicabut, serta menghukum pemohon pailit untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.502.000.

Dengan penetapan tersebut, Perseroan tidak lagi berstatus sebagai termohon pailit dan tidak berada dalam proses kepailitan.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.