Bisnis.com, JAKARTA — Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan PT Dos Ni Roha (DNR) dalam keadaan pailit setelah proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan tersebut dinyatakan berakhir. Sebelumnya PKPU DNR diajukan oleh PT Bank QNB Indonesia Tbk. (BKSW) melalui kuasa hukumnya.

Dos Ni Roha (DNR) adalah perusahaan dengan bidang usaha perdagangan besar farmasi. Perusahaan ini sepenuhnya dikendalikan oleh ZBRA dengan kepemilikan 99%. ZBRA sendiri adalah perusahaan yang diakuisisi dan dikendalikan oleh konglomerat Surabaya, Rudy Tanoesoedibjo melalui PT Trinity Healthcare.

Dalam pengumuman di Bisnis Indonesia, Selasa (20/1/2026), putusan pailit DNR tertuang dalam perkara Nomor 100/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibacakan pada 14 Januari 2026. Majelis hakim menyatakan status PKPU PT DOS Ni Roha, yang beralamat di Jalan Budi Raya No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, telah berakhir dan menetapkan perseroan dalam kondisi pailit dengan segala akibat hukumnya.

Dalam amar putusan itu, pengadilan menunjuk Faisal, hakim niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pengawas. Selain itu, pengadilan mengangkat lima orang kurator untuk mengurus dan membereskan harta pailit DNR.

Kelima kurator tersebut adalah Andreas Nahot Silitonga, Ruth Olivia Tobing, Lungguk Marbun, Jansen Kristoper Ginting, dan Mutiara Tiffany. Pengadilan juga menetapkan bahwa biaya kepailitan serta imbalan jasa bagi para kurator akan ditentukan kemudian setelah seluruh proses kepailitan selesai dilaksanakan. Selain itu, PT DOS Ni Roha dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp11.774.000.

Kurator dan hakim pengawas telah melakukan pertemuan pada 19 Januari 2026 kemarin. Dalam pertemuan itu, rapat kreditur pertama ditetapkan pada 3 Februari 2026. Kurator juga menetapkan 13 Februari 2026 sebagai batas akhir bagi para kreditur dan pemangku kepentingan untuk memasukkan tagihan terakhir. Sedangkan rapat pencocokan piutang dan pajak dijadwalkan pada 3 Maret 2026.

Belum ada keterbukaan terbaru terkait kondisi ini. Akan tetapi saat ditetapkan dalam status PKPU-S, Edwin Adityasto, Sekretaris Perusahaan ZBRA dalam keterbukaannya menyebut status ini berdampak langsung pada kegiatan operasional, kondisi keuangan, hukum maupun kelangsungan usaha PT. Dos Ni Roha. "PT. Dos Ni Roha (anak usaha PT. Dos Ni Roh Indonesia Tbk) telah dinyatakan berada dalam masa penundaan kewajiban pembayaran utang Sementara (PKPU-S) selama 45 hari terhitung sejak tanggal putusan perkara," jelasnya kepada Bursa Efek Indonesia (BEI).

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan PT Dos Ni Roha (DNR) dalam keadaan pailit setelah proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan tersebut dinyatakan berakhir. Sebelumnya PKPU DNR diajukan oleh PT Bank QNB Indonesia Tbk. (BKSW) melalui kuasa hukumnya.

Dos Ni Roha (DNR) adalah perusahaan dengan bidang usaha perdagangan besar farmasi. Perusahaan ini sepenuhnya dikendalikan oleh ZBRA dengan kepemilikan 99%. ZBRA sendiri adalah perusahaan yang diakuisisi dan dikendalikan oleh konglomerat Surabaya, Rudy Tanoesoedibjo melalui PT Trinity Healthcare.

Dalam pengumuman di Bisnis Indonesia, Selasa (20/1/2026), putusan pailit DNR tertuang dalam perkara Nomor 100/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibacakan pada 14 Januari 2026. Majelis hakim menyatakan status PKPU PT DOS Ni Roha, yang beralamat di Jalan Budi Raya No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, telah berakhir dan menetapkan perseroan dalam kondisi pailit dengan segala akibat hukumnya.

Dalam amar putusan itu, pengadilan menunjuk Faisal, hakim niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pengawas. Selain itu, pengadilan mengangkat lima orang kurator untuk mengurus dan membereskan harta pailit DNR.

Kelima kurator tersebut adalah Andreas Nahot Silitonga, Ruth Olivia Tobing, Lungguk Marbun, Jansen Kristoper Ginting, dan Mutiara Tiffany. Pengadilan juga menetapkan bahwa biaya kepailitan serta imbalan jasa bagi para kurator akan ditentukan kemudian setelah seluruh proses kepailitan selesai dilaksanakan. Selain itu, PT DOS Ni Roha dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp11.774.000.

Kurator dan hakim pengawas telah melakukan pertemuan pada 19 Januari 2026 kemarin. Dalam pertemuan itu, rapat kreditur pertama ditetapkan pada 3 Februari 2026. Kurator juga menetapkan 13 Februari 2026 sebagai batas akhir bagi para kreditur dan pemangku kepentingan untuk memasukkan tagihan terakhir. Sedangkan rapat pencocokan piutang dan pajak dijadwalkan pada 3 Maret 2026.

Belum ada keterbukaan terbaru terkait kondisi ini. Akan tetapi saat ditetapkan dalam status PKPU-S, Edwin Adityasto, Sekretaris Perusahaan ZBRA dalam keterbukaannya menyebut status ini berdampak langsung pada kegiatan operasional, kondisi keuangan, hukum maupun kelangsungan usaha PT. Dos Ni Roha. "PT. Dos Ni Roha (anak usaha PT. Dos Ni Roh Indonesia Tbk) telah dinyatakan berada dalam masa penundaan kewajiban pembayaran utang Sementara (PKPU-S) selama 45 hari terhitung sejak tanggal putusan perkara," jelasnya kepada Bursa Efek Indonesia (BEI).

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan sebanyak tiga saham dimasukkan ke dalam papan pemantauan khusus yang berlaku efektif mulai 28 November 2025.

Hal itu disampaikan lewat pengumuman Bursa No. Peng-PK-00098/BEI.PLP/11-2025 tentang Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus.

Adapun, ketiga saham yang masuk ke dalam pemantauan khusus adalah PT Master Print Tbk. (PTMR), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), dan PT Dosni Roha Indonesia Tbk. (ZBRA).

Ketiga saham tersebut berada di papan pengembangan. Untuk PTMR dan WIKA, kriteria masuk ke papan pemantauan khusus karena memiliki likuiditas rendah dengan kriteria nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari Rp5.000.000 dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000 saham selama 3 bulan terakhir di Pasar Reguler dan/atau Pasar Reguler Periodic Call Auction.

Sedangkan ZBRA dimasukkan ke pemantauan khusus karena harga rata-rata saham di Pasar Reguler dan/atau Pasar Reguler Periodic Call Auction kurang dari Rp51,00 dan dalam kondisi likuiditas rendah dengan rata-rata harian nilai kurang dari Rp5.000.000 dan volume kurang dari 10.000 selama 3 bulan terakhir.

Berikut daftar 3 saham yang masuk ke papan pemantauan khusus BEI mulai 28 November 2025: