Bisnis.com, JAKARTA — Pengadilan Tinggi Jakarta menambah hukuman hakim non-aktif Djuyamto menjadi 12 tahun dalam perkara suap vonis lepas perkara crude palm oil (CPO).

Putusan ini diketok pada Senin (2/1/2026). Vonis di tingkat banding ini dipimpin oleh ketua majelis banding Albertina Ho. Dia didampingi oleh dua anggota yakni Budi Susilo dan Bragung Iswanto.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 denda sejumlah Rp500 juta," ujar hakim.

Selain pidana badan, majelis hakim tetap menghukum Djuyamto membayar uang pengganti Rp 9,2 miliar dengan subsider lima tahun penjara apabila tidak dibayar.

"Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 9.211.864.000," tutur hakim.

Adapun, hakim banding juga telah membacakan putusan untuk eks hakim lainnya yakni Agam Syarief Baharuddin dan Ali Muhtarom. Albertina Ho Cs menetapkan hukuman yang sama dengan vonis pengadilan pada tingkat pertama yakni 11 tahun penjara, denda Rp500 juta dan uang pengganti Rp6,4 miliar.

Sekadar informasi, Djuyamto Cs divonis di pengadilan tingkat pertama atau PN Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu (3/12/2025). Perinciannya, Djuyamto divonis 11 tahun penjara, denda Rp500 juta dan uang pengganti Rp9,2 miliar.

Sementara itu, Agam dan Ali divonis yang sama oleh hakim PN Tipikor dengan 11 tahun kurungan penjara, denda Rp500 juta dan uang pengganti Rp6,4 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Majelis Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat memvonis tiga terdakwa dalam kasus dugaan pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Mereka adalah Komisaris Utama PT PE Jimmy Masrin, Direktur Utama PT PE Newin Nugroho, dan Direktur Keuangan PT PE Susy Mira Dewi Sugiarta.

Dalam amar putusan, Terdakwa I Newin divonis 4 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 4 bulan, Terdakwa II Susy divonis penjara 6 tahun dengan denda Rp250 juta, serta Terdakwa III Jimmy divonis 8 tahun penjara dengan denda Rp250 juta subsider 4 bulan.

Jimmy juga divonis memberikan uang pengganti dengan ketentuan apabila tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut

"Dalam hal Terdakwa III Jimmy Masrin tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 4 [empat] tahun," kata Ketua Majelis Brelly Yuniar Dien Haskori, dikutip Rabu (17/12/2025).

Adapun, anggota majelis I Wayan Yasa, Edward Agus, Nofalinda Arianto dan Hiashinta Frensiska Manalu. Majelis hakim menyampaikan bhal yang memberatkan para terdakwa adalah merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, serta menghambat kemajuan negara.

"Terdakwa II dan Terdakwa III tidak berterus terang dalam memberikan keterangan," kata salah satu hakim.

Adapun, hal yang meringankan adalah Terdakwa I berterus terang dalam memberikan keterangan dan para Terdakwa mempunyai keluarga yang membutuhkan.

Ketiganya didakwa merugikan negara Rp958,38 miliar. Jimmy memperkaya diri Rp600 miliar dan US$22 juta dolar. Para terdakwa menggunakan kontrak fiktif untuk mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan PT PE ke LPEI.

Ketiganya juga didakwa menggunakan aset dasar dokumen pencairan berupa pesanan pembelian atau alias purchase order (PO) dan tagihan alias invoice yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya untuk mencairkan fasilitas pembiayaan dari LPEI kepada Petro Energy. Para terdakwa memakai fasiltas pembiayaan kredit tidak sesuai dengan tujuan.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyiapkan kontra memori untuk menghadapi banding mantan Direktur PT TaspenAntonius Nicholas Stephanus Kosasih (ANS), terdakwa kasus investasi fiktif bersama PT Insight Investment Management (IIM)

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo langkah ini diambil setelah pihaknya memperoleh informasi bahwa Kosasih akan melakukan banding setelah divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat.

"Informasi yang kami terima pihak terdakwa mengajukan banding. KPK tentu akan menyiapkan kontra-memori bandingnya," kata Budi, dikutip Rabu (15/10/2025).

Budi menghormati proses hukum dalam perkara ini dan meyakini hakim bekerja secara profesional sehingga mampu memberikan efek jera terhadap para koruptor.

"Kami meyakini majelis hakim akan mendukung penuh upaya-upaya pemberantasan korupsi yang tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tapi juga bagaimana kita mengoptimalkan pemulihan keuangan negaranya," ujar Budi.

Dia mengungkapkan kasus yang dilakukan Kosasih merupakan ironi karena merugikan 4,8 juta ASN yang telah memberikan sebagian gajinya untuk tabungan masa tua, tetapi disalahgunakan.

Kerugian negara yang ditaksir sampai Rp1 triliun bisa dimanfaatkan untuk membayar 400 ribu gaji pokok ASN.

"Kalau kita asumsikan gaji pokok ASN itu sekitar Rp2,5 juta misalnya, uang Rp1 triliun itu bisa untuk membayar 400 ribu gaji pokok ASN, nilai yang sangat besar, dan investasi itu juga yang menjadi harapan hari tua bagi para keluarga ASN di Indonesia," tutur Budi

Sekadar informasi, Kosasih divonis pada Senin, 6 Oktober 2025. Selain kurungan 10 tahun, dia juga diminta hakim untuk membayar uang pengganti sebesar Rp29,15 miliar, US$127.057, 283.002 dolar Singapura, 10.000 euro, 1.470 baht Thailand, 30 Poundsterling, 128.000 yen Jepang, 500 dolar Hong Kong, dan 1,26 juta won Korea, dan Rp2,87 juta.