Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu menegaskan penilaian kredit tetap menjadi kewenangan pihak bank meski ada pelonggaran SLIK, karena keputusan pembiayaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab bank dalam menjaga kualitas risiko.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan bahwa informasi yang akan ditampilkan dalam laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) adalah kredit atau pembiayaan dengan nominal di atas Rp1 juta, baik berdasarkan plafon maupun baki debet setiap debitur.

"Saya seringkali bicara hal yang sama dan saya konsisten akan mengatakan hal yang sama, bahwa biarkan bank yang memutus keputusan kredit. Karena keputusan kredit pada akhirnya adalah tanggung jawab bank dan tanggung jawab pengurus kalau ada apa-apa," kata Nixon menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Secara umum, Nixon mengatakan pihaknya menghormati kebijakan terbaru yang ditetapkan regulator karena lahir dari kebutuhan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta asosiasi perumahan.

Namun, ia menekankan bahwa bank memiliki ruang untuk menilai secara selektif, khususnya terhadap debitur dengan pinjaman di bawah Rp1 juta, apakah merupakan korban sistem atau mencerminkan karakter pembayaran.

Ia mencontohkan apabila seorang debitur memiliki banyak pinjaman kecil dengan kualitas macet, hal tersebut dapat menjadi indikasi perilaku kredit yang berisiko, sehingga tidak serta-merta layak mendapatkan pembiayaan baru.

"Kami dengar bahwa banyak sekali yang di bawah Rp1 juta ini, (punya) lebih dari satu rekening. Jadi, kalau misalnya dia punya 30 rekening, (ada kredit) Rp200 ribu, Rp300 ribu, itu kan di bawah Rp1 juta semua. Tapi semuanya NPL. Apakah orang seperti ini layak? Pertanyaannya kalau (kredit) Rp200 ribu saja tidak dibayar, bagaimana kita kasih ratusan juta? Kalau sudah menyangkut karakter," jelas Nixon.

Ia menambahkan dampak kebijakan pelonggaran SLIK terhadap penambahan debitur KPR subsidi juga masih belum dapat dipastikan.

Nixon pun menegaskan bahwa penilaian tetap harus dilakukan secara kasus per kasus dengan mempertimbangkan data dan profil masing-masing debitur.

"Jadi balik lagi, judgement atau keputusannya biar saja diserahkan ke bank, karena bank mengerti sekali keputusannya harus seperti apa," kata dia.

Sementara itu, Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo menambahkan bahwa bahwa dalam praktik perbankan, penilaian kredit mengacu pada prinsip 5C yakni character, capacity, capital, collateral, dan condition.

SLIK, jelas Setiyo, hanya merupakan salah satu indikator untuk melihat riwayat dan perilaku pembayaran debitur, sehingga tidak bisa menjadi satu-satunya dasar dalam keputusan kredit.

Meskipun riwayat kredit baik, ia mengatakan pengajuan tetap dapat ditolak apabila kapasitas pembayaran tidak memadai, misalnya pendapatan tidak mencukupi untuk membayar angsuran.

Selain itu, aspek kemampuan capital debitur menjadi pertimbangan, yang tercermin dari kemampuan menabung maupun besaran uang muka yang dimiliki.

Faktor agunan juga menjadi aspek penilaian, termasuk lokasi dan tingkat risiko aset, serta kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi kemampuan bayar debitur ke depan.

"Itu adalah dari sisi risk management. Jadi itu (SLIK) bukan satu-satunya indikator kita melakukan approval kredit," kata Setiyo.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

risiko pembiayaan tetap berada pada bank sebagai pihak yang menyalurkan kredit

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) siap untuk mengikuti kebijakan pelonggaran SLIK dari OJK untuk mempermudah proses pengajuan KPR subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko kredit.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan bahwa informasi yang akan ditampilkan dalam laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) adalah kredit atau pembiayaan dengan nominal di atas Rp1 juta, baik berdasarkan plafon maupun baki debet setiap debitur.

“Di sisi konteks bahwa OJK sudah mempertimbangkan itu (SLIK hanya menampilkan kredit di atas Rp1 juta), itu memang kemudian artinya OJK sudah menghitung (risiko) beberapa kali. Kita sebagai pelaku, ya, mengikuti regulasi itu,” kata Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta saat dijumpai wartawan di BSI Tower Jakarta, Selasa.

Bob menambahkan bahwa SLIK tetap diperlukan sebagai informasi awal untuk melihat rekam jejak nasabah, yang selama ini menjadi salah satu dasar dalam proses penilaian kredit, di samping pertimbangan risiko lainnya sesuai regulasi.

Ia juga menyebutkan bahwa informasi dalam SLIK, termasuk apabila terdapat catatan yang kurang baik, tetap membantu dalam mengelola risiko pembiayaan.

Namun demikian, Bob mengingatkan bahwa risiko pembiayaan tetap berada pada bank sebagai pihak yang menyalurkan kredit.

“Tetapi di konteks itu, mungkin ada deviasi-deviasi tertentu yang dipertimbangkan oleh OJK,” kata Bob.

Di samping penyesuaian pelaporan dalam SLIK, OJK juga memutuskan percepatan pembaruan status pelunasan pinjaman dalam SLIK menjadi paling lambat tiga hari kerja setelah pelunasan dilakukan. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pengajuan pembiayaan perumahan.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Riset Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai kebijakan ambang batas Rp1 juta dalam SLIK tidak akan banyak berpengaruh terhadap pengajuan KPR.

Ia menilai pinjaman di bawah Rp1 juta relatif kecil dan jarang ditemui di perbankan. Menurutnya, pembaruan SLIK sejauh ini juga belum menjadi hambatan dalam pengajuan KPR.

“Prinsipnya SLIK merupakan alat bantu untuk melihat track record pembayaran, dan selama ini sangat membantu bank untuk melakukan analisis kualitatif. Bila pembaruan SLIK hanya terkait batasan Rp1 juta yang akan dilaporkan, tidak akan banyak pengaruh ke proses yang sudah ada saat ini,” kata Trioksa.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa OJK sangat mendukung program prioritas pembangunan perumahan tiga juta rumah tersebut.

Penguatan kebijakan SLIK tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor OJK Menara Radius Prawiro, Senin (13/4).

Untuk mendukung percepatan program perumahan, OJK juga memberikan akses kepada BP Tapera terhadap data SLIK sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini diharapkan dapat mendukung percepatan proses pemberian fasilitas pembiayaan perumahan yang menjadi tugas BP Tapera.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pembentukan Loan Factory ini juga menunjukkan kesiapan BTN dalam mendukung ambisi pertumbuhan bisnis kredit konsumer ke depannya,

Bekasi, Jawa Barat (ANTARA) - Head of Transformation and Partnership Management Division PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Erika menyampaikan, pengembangan BTN Loan Factory bertujuan untuk mendorong pertumbuhan bisnis konsumer perseroan.

Ia mengatakan, target tersebut sejalan dengan visi perseroan untuk menjadi bank konsumer terpercaya yang memberikan layanan finansial terintegrasi dan customer experience terbaik bagi nasabah.

“Pembentukan Loan Factory ini juga menunjukkan kesiapan BTN dalam mendukung ambisi pertumbuhan bisnis kredit konsumer ke depannya,” ucap Erika dalam acara peluncuran BTN Loan Factory di Kompleks Kantor BTN Cabang Bekasi, Jawa Barat, Senin.

Ia menyatakan, dengan beroperasinya fasilitas tersebut, operating model (kerangka kerja) pemrosesan kredit konsumer oleh pihaknya berubah dari sebelumnya berupa regional-based model (berdasarkan wilayah operasional) menjadi process-based model (berdasarkan proses).

Pihaknya berharap, perubahan operating model tersebut dapat mendukung perubahan mindset (cara pandang) di lingkungan perseroan agar lebih berfokus pada pelayanan terhadap nasabah.

“BTN Loan Factory merupakan sentra pemprosesan kredit konsumer di BTN yang berlandaskan pada operational excellence untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan konsisten kepada para nasabah kita, kualitas proses yang lebih baik, dan secara bersamaan dapat meningkatkan produktivitas tim dan efisiensi proses,” kata Erika.

Melalui fasilitas tersebut, pelaksanaan dan pengawasan proses pengajuan pembiayaan didesain agar dapat menjamin konsistensi waktu yang dibutuhkan untuk menyetujui setiap permintaan kredit nasabah.

“Dari yang sebelumnya mungkin lebih inward looking (fokus pada faktor internal) dan akan dijaga konsisten maksimal 5 hari per tahun ini yang kami targetkan, dan diharapkan akan terus membaik mencapai maksimal 3 hari di beberapa tahun ke depan,” ujarnya.

Erika menuturkan, inisiatif pembentukan BTN Loan Factory tersebut dilakukan melalui integrasi bertahap dari yang sebelumnya pemrosesan kredit dilakukan di masing-masing kantor cabang menjadi di enam Regional Loan Processing Center (RLPC/Pusat Pemrosesan Pembiayaan Regional).

Kemudian, perseroan menerapkan pilot project pada Agustus 2025 dengan menggabungkan dua RLPC yang membawahi operasional di wilayah Jakarta 1, Jakarta 2, dan Jawa Barat.

“Hingga akhirnya pada tanggal 6 April 2026 ini, jadi satu minggu yang lalu, telah dilakukan implementasi nasional penggabungan seluruh RLPC yang menempati gedung BTN Loan Factory baru ini,” imbuh Erika.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bekasi, Jawa Barat (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) meluncurkan BTN Loan Factory untuk mempercepat proses pengajuan kredit, terutama kredit pemilikan rumah (KPR), yang ditargetkan dapat diselesaikan dalam tiga hari pada beberapa tahun ke depan.

Untuk tahun ini, bank BUMN tersebut menargetkan dapat menyetujui setiap pengajuan pembiayaan dalam lima hari. Sementara, saat ini, rata-rata waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses pengajuan kredit di BTN adalah selama enam hari, lebih singkat dibandingkan sebelumnya yang mencapai sembilan hari.

"Kami ingin melayani nasabah lebih baik. Sering sekali ada keluhan waktu aplikasi (pengajuan) KPR di satu titik (lokasi) lebih dari sebulan. Karena prosesnya belum ter-centralized (terpusat), kadang-kadang kami nggak tahu (ada masalah tersebut)," ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu di Bekasi, Jawa Barat, Senin.

Ia menuturkan perseroan menerima 220 ribu hingga 250 ribu pengajuan KPR setiap tahunnya, sehingga dibutuhkan transformasi sistem yang terintegrasi dan terstandardisasi untuk dapat mengelola pengajuan tersebut secara efisien.

Ia mengatakan transformasi tersebut juga diperlukan untuk memastikan keberlanjutan bisnis agar dapat mendorong pertumbuhan sehingga menjadikan emiten perbankan berkode BBTN tersebut sebagai perusahaan besar bertaraf global.

Pihaknya pun mengembangkan BTN Loan Factory tersebut untuk meningkatkan booking, menjaga service level agreement (SLA), serta memperbaiki kualitas kredit atau rasio non-performing loan (NPL/kredit macet).

Selain itu, fasilitas tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, terutama di bidang sumber daya manusia (SDM).

"(Kami juga ingin operasional) lebih efisien, orangnya jadi terpusat dan (SDM) yang lain kami bisa pindahkan ke sales atau ke unit lain. Yang paling penting lagi adalah nasabah memiliki kepastian waktu. Itu yang mau kami ciptakan (melalui BTN Loan Factory)," kata Nixon.

BTN Loan Factory terletak di kompleks Kantor BTN Cabang Bekasi, Jawa Barat, dan sudah beroperasi sejak 6 April lalu.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026