Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia menegaskan komitmen untuk mempercepat pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat serta mendorong kolaborasi pendanaan bagi Masyarakat Adat yang inklusif.

Komitmen tersebut disampaikan oleh Penasihat Utama Menteri Kehutanan RI, Silverius Oscar Unggul dalam forum internasional Forest Solutions: Action for Forests and Direct Access to Finance for Indigenous Peoples and Traditional Communities yang diselenggarakan Greenpeace di atas kapal Rainbow Warrior di Belem, Brasil pada Sabtu (15/11/2025).

Acara dibuka dengan penayangan film dokumenter “Juruá – Memories of a River”, yang mengangkat kisah perjuangan masyarakat Sungai Juruá, Brasil, dalam mempertahankan hutan dan identitas budaya mereka.

Pemutaran film dilanjutkan dengan diskusi panel yang mempertemukan pemimpin adat, pembuat kebijakan, dan pakar lingkungan dari berbagai negara. Para pembicara meliputi Fransiska Rosari Carita (Perwakilan Pemuda Adat Papua), Francisco Flavio Ferreira do Carmo (Dewan Nasional Masyarakat Ekstraktif Brasil), Dr. Heike Henn (Kementerian Lingkungan Hidup Jerman), Marie Nyange Ndambo (Kementerian Lingkungan Hidup dan Ekonomi Iklim Republik Demokratik Kongo), Mario Nicácio (Dewan Fiskal Dana Adat Podáali).

Acara ini turut menghadirkan tamu kehormatan Chief Raoni, salah satu pemimpin adat paling berpengaruh di Amazon, serta dibuka oleh Carolina Pasquali, Direktur Eksekutif Greenpeace Brasil.

Dalam diskusi, Silverius menegaskan bahwa Menteri Kehutanan telah menargetkan percepatan pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat dalam empat tahun ke depan. Ia menyampaikan bahwa target tersebut kembali ditegaskan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam Leader Summit di Belém pada 6 November 2025.

Silverius menjelaskan bahwa sejak Maret 2025, Kementerian Kehutanan telah membentuk Task Force Percepatan Perizinan Hutan Adat yang melibatkan unsur NGO, akademisi, Masyarakat Adat, dan pemerintah. Komposisi satuan tugas disusun secara inklusif dengan memperhatikan keseimbangan gender dan representasi dari seluruh wilayah Indonesia. Satuan tugas ini bertugas memastikan target 1,4 juta hektare dapat dicapai melalui proses yang cepat, adil, dan transparan.

Selain percepatan perizinan, Silverius menekankan pentingnya penguatan ekonomi Masyarakat Adat pascapengakuan hutan adat. Pemerintah menyiapkan dua model pendanaan, yaitu hibah untuk penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas masyarakat, serta pembiayaan perbankan berbunga rendah dengan grace period lebih panjang bagi komunitas yang telah siap secara kelembagaan.

Selain pendanaan, pemerintah juga memperkuat akses pasar bagi komunitas adat melalui implementasi MoU antara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie.

Di akhir sesi, Silverius menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mendukung inisiatif Brasil melalui Tropical Forests Financing Facility (TFFF) sebagai langkah bersama negara-negara pemilik hutan tropis.

“Indonesia siap berjalan seiring dengan Brasil. Hutan tropis adalah benteng iklim dunia, dan masyarakat adat adalah penjaganya. Kolaborasi global adalah kunci,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kehutanan Indonesia Raja Juli Antoni menegaskan kembali komitmen kuat Indonesia terhadap pengakuan hutan adat dan perlindungan keanekaragaman hayati dalam forum internasional United for Wildlife Global Summit serta High-Level Ministerial Roundtable yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil.

Dalam sambutannya di hadapan para menteri dan perwakilan dari seluruh dunia, Raja Juli menekankan bahwa percepatan pengakuan hutan adat merupakan bagian integral dari strategi nasional Indonesia untuk memerangi kejahatan lingkungan dan memperkuat tata kelola hutan berbasis masyarakat.

“Salah satu aspek krusial yang sering terabaikan dalam penanggulangan kejahatan lingkungan adalah keterlibatan Masyarakat Adat dan masyarakat lokal. Mereka adalah penjaga sejati hutan kita,” ujarnya lewat rilisnya, Selasa (5/11/2025).

Forum bergengsi ini diselenggarakan oleh Yayasan Kerajaan Pangeran dan Putri Wales, dan dihadiri oleh Yang Mulia Pangeran William bersama delegasi dari berbagai negara dan organisasi internasional.

Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa pada Maret 2025, pemerintah Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Khusus Percepatan Pengakuan Hutan Adat sebagai langkah nyata menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Melalui kebijakan ini, Kementerian Kehutanan menargetkan pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat baru selama periode 2025–2029.

Dia menegaskan, pengakuan hutan adat bukan hanya bentuk penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Adat, tetapi juga strategi efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan.

“Pengakuan hutan adat bukan hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Adat, tetapi juga telah terbukti mengurangi laju deforestasi sebesar 30–50%, menurut data SOIFO 2024,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Raja Juli menyampaikan pentingnya tata kelola hutan berbasis masyarakat sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.

“Melalui dukungan untuk tata kelola hutan berbasis masyarakat, Indonesia memperkuat kejelasan hukum, jaminan tenurial, dan keberlanjutan pengelolaan hutan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Raja Juli juga menyerukan kerja sama lintas batas dan pertukaran data global untuk menanggulangi kejahatan lingkungan seperti perdagangan satwa liar ilegal dan deforestasi.

Menutup pidatonya, dia menegaskan kesiapan Indonesia untuk menjadi mitra aktif dalam koalisi global demi melestarikan warisan alam dunia bagi generasi mendatang.

“Mari kita melangkah melampaui retorika menuju solidaritas sejati. Indonesia siap berkolaborasi bersama kita dapat memastikan bahwa warisan alam kita lestari untuk generasi mendatang.”

Direktur Eksekutif United for Wildlife Tom Clements pun memberikan apresiasi dan menilai langkah Indonesia sebagai bentuk kepemimpinan global dalam tata kelola hutan berkelanjutan.

“Kami sangat senang Indonesia memilih untuk mengumumkan langkah penting ini pada KTT Global United for Wildlife tahun ini, yang bertemakan melindungi para pelestari alam dan berfokus pada pemberantasan kejahatan lingkungan,” ujar Clements.