JAKARTA - Panel Energi yang digelar sebagai bagian dari SPIEF 2026 ditutup dengan tradisi penyampaian proyeksi harga minyak mentah untuk satu tahun ke depan oleh para pesertanya. Tahun ini, pandangan tersebut disampaikan oleh CEO Rosneft Oil Company Igor Sechin, Menteri Energi Republik Uzbekistan Jorabek Mirzamahmudov, mantan Direktur Eksekutif International Energy Agency (IEA) Nobuo Tanaka, serta Presiden TOFS Group of Companies David Gadzhimirzaev.

St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) merupakan salah satu forum ekonomi tahunan utama di Rusia yang mempertemukan pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, akademisi, dan tokoh publik untuk membahas isu-isu strategis dalam ekonomi global. SPIEF 2026 digelar di St. Petersburg pada 3-6 Juni 2026 dan membahas ekonomi global, teknologi masa depan, stabilitas pasar, serta kerja sama internasional.

Rosneft sendiri merupakan salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia. Menurut CEO Rosneft, Igor Sechin, faktor utama yang akan menentukan tren pasar dalam jangka menengah adalah situasi terkini di Selat Hormuz.

Gencatan Senjata Gagal! Harga Minyak Dunia Terbang Tinggi Hampir 1% saat AS Kembali Gempur Iran



“Jika Anda dapat memberi tahu saya secara pasti berapa lama krisis di Selat Hormuz akan berlangsung, akan lebih mudah bagi kami untuk menentukan dampaknya terhadap harga dari 16 juta barel per hari yang terdampak dari pasar,” ujarnya.

Bagi Indonesia, pembahasan mengenai prospek harga minyak global ini memiliki relevansi langsung terhadap ketahanan energi nasional. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan nilai impor Indonesia pada 2024 mencapai USD235,2 miliar, termasuk impor migas sebesar USD36,3 miliar.

Artinya dinamika pasar energi global, termasuk gangguan jalur perdagangan strategis, perubahan rute pasok, maupun sanksi terhadap produsen utama, dapat berdampak terhadap biaya impor energi, stabilitas harga, dan tekanan inflasi domestik.

Dalam pandangannya, “jika pembatasan yang berkaitan dengan konflik di Selat Hormuz dicabut sekarang, maka mungkin pada akhir tahun harga rata-rata dapat mencapai USD95–96 per barel.”

Krisis Selat Hormuz, Harga Minyak Dunia Bisa Tembus USD100 per Barel Bertahun-tahun



“Dibutuhkan sekitar enam bulan untuk memulihkan momentum positif. Kemudian dalam waktu satu tahun, kita kemungkinan akan melihat harga di kisaran USD80–85 per barel. Hal ini karena pemulihan pasokan saja membutuhkan waktu dan investasi yang signifikan. Dengan demikian, pada paruh kedua 2027, barulah kita mungkin dapat berbicara mengenai kembalinya pasar pada indikator fundamentalnya. Saya percaya ini merupakan pendekatan yang lebih objektif dalam melihat pembentukan harga,” kata Igor Sechin.

Hal ini menjadi penting bagi Indonesia karena jalur tersebut merupakan salah satu titik lintas energi paling strategis di dunia. Pemerintah Indonesia sebelumnya menyampaikan bahwa potensi penutupan Selat Hormuz dapat memengaruhi pasokan minyak global, termasuk impor minyak Indonesia, karena sebagian impor minyak Pertamina juga melewati kawasan tersebut.

Bagi negara dengan kebutuhan energi besar seperti Indonesia, volatilitas harga minyak tidak hanya menjadi isu sektor energi, tetapi juga dapat memengaruhi biaya logistik, harga bahan bakar, daya beli masyarakat, serta perencanaan kebijakan fiskal dan subsidi energi.

Sechin juga memaparkan ekspektasi dalam skenario berbeda, yaitu jika sanksi baru diberlakukan terhadap minyak Rusia. “Jika 7 juta barel ekspor minyak Rusia ditambahkan ke 16 juta barel yang sudah terdampak oleh pembatasan, maka akan ada tambahan USD100 terhadap level USD150–160,” ujar Sechin.

Namun menurut Igor Sechin, para penyusun proposal sanksi baru perlu memahami bahwa dari 7 juta barel yang disebutkan tersebut, Rusia tetap akan mempertahankan sebagian besar ekspornya.

“Dan kecil kemungkinan rencana mereka akan terlaksana seperti yang mereka inginkan. Level harga yang lebih tinggi akan mengimbangi penurunan volume yang terkena sanksi. Jadi, mungkin mereka sebaiknya tidak mengulangi kesalahan yang sama, karena langkah tersebut bisa saja berbalik merugikan mereka,” kata Sechin.

“Ada banyak risiko. Dan mengingat keputusan politik mulai membentuk indikator fundamental, segala kemungkinan dapat terjadi. Namun, kami siap menghadapi hal tersebut. Saya pikir kami akan mampu mengimbangi sebagian besar pembatasan yang mungkin diberlakukan. Pada saat yang sama, berapa harga bahan bakar di SPBU California nantinya? Itu juga perlu dipertimbangkan,” ujarnya menutup jawaban atas pertanyaan tersebut.

Sementara itu, mantan Kepala IEA dan pakar energi Nobuo Tanaka menyampaikan bahwa akibat kekurangan pasokan, harga minyak kemungkinan akan sangat tinggi dalam beberapa bulan mendatang.

“Saya pikir harganya dapat mencapai level historis, yaitu lebih dari USD170 per barel, bahkan lebih tinggi, sebelum akhirnya mulai turun. Ini adalah situasi yang sangat, sangat serius. Dan saya percaya Rusia akan menjadi pemain yang sangat penting dalam konteks peningkatan pasokan,” kata Tanaka.

Dalam tanggapannya, Menteri Energi Uzbekistan Jorabek Mirzamahmudov menekankan perlunya membentuk lingkungan pasar yang stabil. Menjawab pertanyaan terkait, ia tidak menutup kemungkinan harga minyak kembali ke level US$60 per barel di masa mendatang.

David Gadzhimirzaev juga menyoroti sulitnya memprediksi harga minyak secara pasti. Menurutnya, bank-bank terbesar di dunia, dengan mempertimbangkan krisis di Timur Tengah, memperkirakan harga berada di kisaran USD78 hingga USD90 per barel.

Sementara itu, jika memperhitungkan berbagai guncangan lain, proyeksi harga berada di kisaran USD60–70 per barel. Pada saat yang sama, ia menekankan bahwa harga sebaiknya tidak turun di bawah USD60 per barel.

JAKARTA - Persatuan Ummat Islam (PUI) menyampaikan dukungannya terkait pembebasan Syeikh Rached Ghannouchi, tokoh demokratis Muslim dan pemimpin Partai Ennahda Tunisia. Sikap tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Dewan Pengurus Pusat PUI Adhe Nuansa Wibisono dalam Konferensi Islamic Strategic Cooperation in Asia Pacific.

Agenda yang berlangsung pada 15-17 Mei 2026 ini diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia, dan dihadiri oleh representasi dan pemimpin organisasi Muslim serta tokoh-tokoh terkemuka dari berbagai negara. Konferensi internasional yang diselenggarakan oleh The International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS) Malaysia didukung oleh Nusantara Academy for Strategic Research (NASR) Malaysia dan IKRAM Malaysia.

Partisipasi PUI diwakili oleh Adhe Nuansa Wibisono, yang turut aktif dalam berbagai sesi penting selama acara berlangsung. Konferensi yang digelar di IAIS Conference Hall ini telah menjadi pertemuan lanjutan antara ormas dan partai politik Islam di Asia-Pasifik pasca Deklarasi Lahore November 2025.

Acara ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi umat Muslim, tetapi juga menjadi platform strategis untuk mendiskusikan isu-isu kontemporer serta memperkat kerja sama antarnegara. Tahun 2026 ini Konferensi Muslim Asia-Pasifik dihadiri tokoh-tokoh internasional seperti Datuk Seri Dr. Dzulkefly Ahmad, Menteri Kesehatan Malaysia, lalu Dr. Rafik Abdessalem, Mantan Menteri Luar Negeri Tunisia dan Dr. Mazlee Malik, Mantan Menteri Pendidikan Malaysia.

Selain itu, hadir para pimpinan partai politik dan ormas Islam lintas negara seperti Mr. Mia Golam Parwar, Sekretaris Jenderal Jamaat Islami Bangladesh, lalu Mr. Asif Luqman Qazi Hussain, Ketua Hubungan Luar Negeri Jamaat Islami Pakistan, hadir pula Nurul Izzah Anwar, Deputi Presiden Partai Keadilan Rakyat Malaysia dan Dr. Ata-ur Rahman, Naib Amir Jamaat Islami Pakistan yang semakin menegaskan pentingnya acara ini dalam kancah global.

Dalam agenda khusus Forum Keadilan untuk Ghannouchi yang terdapat dalam konferensi tersebut, Adhe Nuansa Wibisono menyampaikan dukungannya terkait pembebasan Rached Ghannouchi. Wibisono menyampaikan bahwa proses penangkapan Ghannouchi bermotifkan politik dan tidak demokratis.

“Penahanan beliau merupakan sinyal kemunduran demokrasi Tunisia. Kami menentang segala bentuk pemerintahan diktatorian dan otoriter yang membungkam semua suara demokratis di belahan dunia manapun,” ungkapnya, Sabtu (23/05/2026).

Ghannouchi adalah seorang tokoh demokrat Muslim global berusia 84 tahun yang dikagumi dan dihormati banyak pemimpin negara Muslim lainnya seperti Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Malaysia Dato Seri Anwar Ibrahim. Wibisono menjelaskan bahwa Tunisia awalnya sempat menjadi harapan kebangkitan demokrasi Dunia Arab melalui perjuangan Revolusi Jasmin yang menumbangkan rezim otoriter, tetapi situasi terkini menunjukkan perkembangan yang mengkhawatirkan.

Wibisono kemudian menyerukan tuntutan pembebasan Ghannouchi, “Kami menyerukan kepada otoritas Tunisia agar mendengar tuntutan publik internasional, menghormati kedaulatan undang-undang dan segera membebaskan Syeikh Rashid Ghannouchi,” ujarnya.

Partisipasi PUI dalam acara ini juga sejalan dengan visi organisasi untuk memperkuat peran umat Islam dalam membangun peradaban yang lebih baik. PUI berharap dapat memperluas jaringan kerja sama dengan organisasi Islam internasional, serta berkontribusi dalam memajukan umat Islam di tingkat global.

JAKARTA - Upaya memperkuat daya saing industri kelapa sawit nasional terus dipacu. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) mengambil peran penting dengan mendukung Hai Sawit Simposium (HASI) ke-2 tahun 2026. Pertemuan ini merupakan forum strategis yang mempertemukan pelaku industri dari Indonesia dan Malaysia.

Forum internasional yang diselenggarakan oleh Hai Sawit Indonesia bersama Himpunan Profesional Kelapa Sawit Indonesia (HIPKASI) ini mengangkat tema penguatan praktik terbaik perkebunan atau best management practice (BMP). Tujuannya untuk mendongkrak produksi sekaligus menjaga ketahanan energi di tengah tuntutan global akan keberlanjutan.

Partisipasi BPDP tak sekadar simbolis. Lembaga ini menegaskan komitmennya dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas perkebunan, serta adopsi praktik terbaik di sektor sawit. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi besar memperkuat kolaborasi lintas sektor demi menjaga posisi Indonesia di pasar global.

Tak hanya fokus pada industri hulu dan hilir, BPDP juga menghadirkan pendekatan yang lebih dekat ke masyarakat. Dalam rangkaian kegiatan, berbagai produk UMKM berbasis kelapa sawit turut dipamerkan sebagai bagian dari kampanye positif komoditas ini.

Menariknya, inovasi turunan sawit kini merambah dunia pendidikan anak. Produk seperti balok permainan, clay, crayon, hingga kanvas lukis berbahan dasar sawit diperkenalkan sebagai alternatif ramah lingkungan dan aman bagi anak-anak.

Selain edukatif, produk ini juga menunjukkan bahwa sawit memiliki potensi luas di luar sektor pangan dan energi.

Kehadiran inovasi tersebut sekaligus mempertegas peran sawit dalam mendukung aspek sosial, termasuk pengembangan kreativitas sejak usia dini. Industri ini tak lagi dipandang semata sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem inovasi.

Simposium ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, asosiasi, pelaku usaha, hingga profesional lintas negara. Forum ini menjadi ruang bertukar gagasan sekaligus merumuskan solusi konkret yang bisa langsung diterapkan di lapangan.

Ketua Pelaksana HASI 2026, M Gema Aliza menegaskan bahwa forum ini lahir dari kebutuhan nyata industri. Ia menyebut HASI bukan sekadar ajang pertemuan, melainkan gerakan kolaboratif yang mendorong diskusi setara dan solutif antar pelaku sektor sawit.

Sementara itu, perwakilan Kementerian Pertanian mengingatkan posisi strategis sawit di kancah global. Indonesia dan Malaysia saat ini menyumbang sekitar 80–85 persen produksi minyak sawit dunia, menjadikan sinergi kedua negara sebagai kunci stabilitas pasokan global.

HASI 2026 diharapkan melahirkan rekomendasi strategis yang aplikatif. Lebih dari itu, forum ini menjadi momentum penting untuk mendorong transformasi industri sawit menuju sistem yang lebih modern, efisien, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta regulasi global.

JAKARTA - BINUS SCHOOL Education menjadi tuan rumah Asia-Pacific Young Leaders Convention (APYLC) 2026 pada 20–24 April 2026 di BINUS SCHOOL Serpong.

Forum internasional ini menjadi wadah bagi pelajar sekolah menengah atas dari berbagai negara di kawasan Asia-Pasifik untuk berkolaborasi, memperluas perspektif global, serta mencari solusi atas dinamika dunia saat ini.

Memasuki tahun penyelenggaraan ke-9, APYLC 2026 mempertemukan delegasi dari BINUS SCHOOL Education (Indonesia), Kaichi High School (Jepang), Nan Chiau High School (Singapura), dan Changshu Lunhua Senior High School (Tiongkok).

Mengusung tema “Root for Change: Feeding Minds, Healing Communities, Empowering Futures”, para delegasi diajak untuk membahas isu global dengan berlandaskan tiga tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai pijakan utama, yaitu SDG 2 (Zero Hunger), SDG 3 (Good Health and Well-being), serta SDG 8 (Decent Work and Economic Growth).

Director of BINUS SCHOOL Education, Sherrierose Garcia Gonzales mengatakan, tema APYLC tahun ini mencerminkan pentingnya pendekatan yang menyeluruh dalam menjawab tantangan global.

“Melalui platform ini, kami ingin mendorong generasi muda untuk memahami kompleksitas lanskap global saat ini serta mengembangkan solusi yang tidak hanya inovatif, tetapi juga berkelanjutan,” ungkapnya.

Dia juga berharap para peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini tidak hanya untuk belajar, tetapi juga untuk berkontribusi melalui ide dan aksi nyata.

APYLC 2026 juga turut disambut baik oleh Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, yang hadir sebagai pembicara utama dalam opening ceremony pada Senin (20/4). Dia menekankan pentingnya kolaborasi dan empati dalam menjawab tantangan global.

“APYLC bukan sekadar forum, tetapi menjadi titik awal bagi generasi muda untuk mulai mengambil peran dalam membentuk masa depan yang ingin mereka wujudkan. Menjawab tantangan global juga tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi serta pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan di dalam komunitas, agar kita dapat menciptakan dampak yang bermakna,” ujarnya.

JAKARTA - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menjadi pembicara dalam forum akademik global Harvard Medical School, Amerika Serikat pada 30-31 Maret 2026. Dia diundang oleh Schepens Eye Research Institute of Mass Eye and Ear Department of Ophthalmology at Harvard Medical School.

Taruna Ikrar membawakan topik strategis bertajuk “Global Burden of GBS Diseases & Vaccine Platforms Challenges”, yang mengupas kompleksitas beban global penyakit Guillain-Barré Syndrome (GBS) serta tantangan pengembangan platform vaksin modern. Kehadirannya di Harvard bukan sekadar forum akademik, melainkan bentuk pengakuan atas kapasitas keilmuan sekaligus representasi Indonesia dalam percaturan kesehatan global.

“Ini saya rasakan sebagai sebuah pengakuan atas keahlian dan kepakaran yang saya miliki, sekaligus menjadi kebanggaan, baik atas nama keluarga maupun atas nama lembaga negara di Indonesia,” ujar Taruna Ikrar dalam keterangannya, Rabu, (1/4/2026).

Taruna menambahkan, Harvard sebagai salah satu institusi akademik terbaik dunia menjadi ruang penting dalam membentuk arah kebijakan kesehatan global berbasis sains.

Bahas Penyakit Langka hingga Vaksin Modern

Dalam paparannya, Taruna Ikrar akan mengangkat dua isu besar yang saat ini menjadi perhatian dunia. Pertama, beban global penyakit Guillain-Barré Syndrome (GBS), yakni gangguan saraf langka yang dapat menyebabkan kelumpuhan hingga kematian. Meski prevalensinya relatif rendah, dampaknya sangat signifikan terhadap sistem kesehatan, terutama karena membutuhkan perawatan intensif dan biaya tinggi.Kedua, tantangan pengembangan platform vaksin modern, termasuk teknologi mRNA, viral vector, dan protein subunit.

Perkembangan pesat teknologi ini membuka peluang percepatan inovasi, namun juga menuntut penguatan aspek keamanan jangka panjang, distribusi yang merata, serta peningkatan kepercayaan publik.

Dalam konteks ini, Taruna menekankan pentingnya keseimbangan antara percepatan inovasi dan prinsip kehati-hatian ilmiah. “Regulator tidak lagi hanya menjadi penjaga gerbang, tetapi harus mampu menyeimbangkan inovasi, keamanan, dan kepercayaan publik secara simultan,” tegasnya.

Diskursus yang diangkat Taruna Ikrar juga menegaskan transformasi peran lembaga regulator seperti BPOM, dari sekadar otoritas persetujuan produk menjadi aktor strategis dalam ekosistem kesehatan global. Hal ini sejalan dengan capaian BPOM yang telah meraih status WHO Listed Authority (WLA), yang memperkuat posisi Indonesia sebagai rujukan global dalam pengawasan obat dan makanan.

Dalam konteks nasional, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan tantangan geografis yang kompleks, Indonesia dituntut memiliki sistem regulasi yang adaptif, berbasis sains, serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Indonesia dari Objek Menjadi Kontributor Global Keterlibatan Taruna Ikrar dalam forum akademik di Harvard juga mencerminkan pergeseran posisi Indonesia di tingkat global dari sebelumnya sebagai objek kebijakan menjadi kontributor aktif dalam pembentukan wacana kesehatan dunia.

Partisipasi ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kapasitas nasional, mulai dari riset, regulasi, hingga industri farmasi. Lebih jauh, kehadiran Indonesia di forum ilmiah kelas dunia membuka peluang kolaborasi lintas negara dalam menghadapi tantangan kesehatan global yang semakin kompleks.

Ke depan, tegas Taruna tantangan terbesar bukan lagi sekadar hadir dalam forum global, tetapi bagaimana Indonesia mampu mengambil peran dalam menentukan arah kebijakan kesehatan dunia berbasis kekuatan sains, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa kepastian kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan BoP Meeting yang dijadwalkan pada 19 Februari 2026 masih menunggu keputusan final dari Presiden.

Hal tersebut disampaikan Prasetyo usai menghadiri agenda bersama Presiden Prabowo Subianto yang memberikan taklimat kepada para peserta Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/2/2026).

Menanggapi pertanyaan wartawan terkait undangan resmi yang telah diterima pemerintah Indonesia untuk BoP Meeting tersebut, Prasetyo menegaskan bahwa undangan memang sudah ada, namun keputusan kehadiran kepala negara belum ditetapkan.

“Ya nunggu diputusin,” kata Prasetyo singkat.

Dia menjelaskan, sebelum ada keputusan resmi dari Presiden, pihak Istana tidak dapat memastikan apakah Presiden Prabowo akan menghadiri langsung forum internasional tersebut.

“Kan begini, sebelum diputuskan ‘yak go, kita akan berangkat tanggal sekian’, kan tidak mungkin saya bisa menyampaikan bahwa pasti berangkat tanggal segini,” ujarnya.

Kendati demikian, Prasetyo memberi sinyal positif terkait kemungkinan kehadiran Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut.

“Insyaallah berangkat lah,” kata Prasetyo.

Sebagai informasi, pemerintah Amerika Serikat berencana menggelar pertemuan resmi perdana Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Donald Trump di Washington pada 19 Februari mendatang, menurut seorang pejabat AS yang dikutip Bloomberg.

Dewan tersebut merupakan aspek penting dari 20 poin rencana Trump untuk memediasi gencatan senjata dalam konflik Israel dan Hamas. Ia pertama kali memperkenalkan BoP di sela-sela penyelenggaraan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss pada Januari dan 20 negara yang mencakup Belarus, Azerbaijan, Hungaria hingga Indonesia masuk dalam jajaran anggota.

Sebagaimana diketahui, hasil penyelidikan oleh Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB pada September 2025 menemukan bahwa Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Serangan bersenjata Israel sejak Oktober 2023 ke wilayah tersebut tercatat telah menelan lebih dari 70.000 korban sipil.

Pertemuan bulan ini akan menjadi yang pertama digelar di Washington, yang juga akan menjadi markas BoP. Trump menyebut dewan ini sebagai “dewan pemimpin paling bergengsi yang pernah dibentuk.”

Pada awalnya, Gedung Putih menggambarkan BoP sebagai badan pengawas terbatas yang bertugas mengawal proses perlucutan senjata di Gaza serta transisi teknokratis pemerintahan di wilayah tersebut. Inisiatif ini sempat mendapat dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada November, bersamaan dengan proses perdamaian yang lebih luas.

Bisnis.com, BOGOR — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace tidak memiliki keterkaitan dengan proses negosiasi tarif perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) yang tengah dijalankan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Airlangga usai menghadiri taklimat Presiden Prabowo Subianto dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026), merespons berbagai asumsi yang berkembang di publik.

“Tidak,” ujar Airlangga singkat saat ditanya apakah Board of Peace berkaitan dengan negosiasi tarif Trump.

Kendati demikian, Airlangga menjelaskan bahwa setiap agenda internasional yang diikuti Indonesia tetap beririsan dengan prioritas-prioritas global yang sedang dihadapi dunia saat ini.

Dia menekankan bahwa isu perdamaian menjadi perhatian utama dalam berbagai forum internasional.

“Tetapi kan biar bagaimana prioritas-prioritas yang ada tentu terkait dengan agenda-agenda yang ditandatangani,” jelasnya.

Airlangga mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai perdamaian global juga mengemuka saat pertemuan-pertemuan internasional, termasuk dalam agenda World Economic Forum di Davos.

“Kemarin waktu di Davos memang semua bicaranya masalah, ya perdamaian lah,” katanya.

Menurut Airlangga, konflik bersenjata yang masih berlangsung di sejumlah kawasan dunia menjadi latar penting mengapa isu perdamaian terus didorong dalam forum global.

“Dan juga terhadap perang yang ada, baik itu Ukraine maupun Gaza,” pungkasnya.

Bisnis.com, BOGOR — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinan mendalam atas kembali terjadinya serangan Israel ke Gaza pada Sabtu (31/1/2026), meski sebelumnya telah ada kesepakatan dalam forum internasional terkait situasi Palestina.

Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo Hadi menjelang agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026), menanggapi pertanyaan wartawan terkait respons Presiden atas eskalasi konflik di Gaza.

“Ya, tentu kan kita prihatin ya, masih terjadi serangan. Tapi bagaimanapun juga kita akan terus berupaya karena itu bagian dari komitmen kita bangsa Indonesia untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza dan di Palestina,” ujar Prasetyo.

Lebih lanjut, dia menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina tidak berubah, termasuk melalui keterlibatan aktif dalam berbagai forum internasional yang membahas upaya perdamaian dan bantuan kemanusiaan.

Terkait apakah Presiden menyampaikan sikap Indonesia secara langsung kepada Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Internasional bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang juga melibatkan Israel, Prasetyo membenarkan adanya komunikasi tersebut.

“Ada, tapi kan melalui jalur-jalur tertutup,” katanya.

Saat ditanya mengenai kepastian besaran iuran atau komitmen pendanaan yang disebut mencapai Rp16,7 triliun, Prasetyo menyatakan hal tersebut merupakan bagian dari komitmen Indonesia.

“Oh itu bagian dari komitmen,” pungkasnya.

SWISS - Presiden Prabowo Subianto mengajak para tokoh ekonomi dan pemimpin dunia yang hadir dalam World Economic Forum (WEF) untuk menghadiri Ocean Impact Summit yang akan digelar di Indonesia. Hal itu dikatakannya saat berpidato di WEF, Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).

"Saya menantikan kehadiran Anda semua di Indonesia," kata Prabowo.

Indonesia dijadwalkan menjadi tuan rumah Ocean Impact Summit pada Juni 2026 mendatang. Ajang internasional tersebut akan melibatkan sejumlah tokoh global, di antaranya Ray Dalio dan Elon Musk.

"Karena di Bali bulan Juni ini kami akan menjadi tuan rumah Ocean Impact Summit yang pertama bersama dengan Forum Ekonomi Dunia yang disponsori oleh Indonesia bersama dengan peran penting Bapak Ray Dalio dan kapal risetnya Ocean. Ada SpaceX, saya rasa dari Bapak Elon Musk," jelasnya.

Prabowo juga menyebut Ray Dalio sebagai salah satu pionir dalam riset kelautan yang berperan besar dalam pengembangan ilmu dan teknologi terkait laut.

Sementara itu, ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki kepentingan besar dalam menjaga kelestarian laut, mengingat sebagian besar wilayah negara ini merupakan perairan.

"Dan Indonesia, yang tiga perempat wilayahnya adalah laut, kami sangat peduli dengan masa depan lautan kami," katanya.

Ocean Impact Summit diharapkan menjadi forum strategis untuk memperkuat kerja sama internasional dalam upaya pelestarian laut, pengembangan riset kelautan, serta mendorong solusi inovatif menghadapi tantangan perubahan iklim dan kerusakan ekosistem laut.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengakui keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di Kementerian Luar Negeri di tengah semakin kompleksnya agenda diplomasi Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Sugiono dalam agenda Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 yang digelar di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Sugiono menyampaikan apresiasi kepada jajaran wakil menteri luar negeri yang selama ini mengawal berbagai isu strategis Indonesia di tingkat global. Secara khusus, dia menyoroti peran Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata dalam diplomasi Indonesia dengan negara-negara dunia Islam.

“Oleh karena itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Wakil Menteri saya, Bapak Anies Mata yang secara khusus mengawal diplomasi Indonesia dengan dunia Islam,” ujar Sugiono.

Dia menyebut saat ini Kemlu memiliki tiga wakil menteri (wamen) yang masing-masing memegang tanggung jawab besar dan tersebar di berbagai forum internasional.

Kondisi tersebut, menurutnya, membuat koordinasi tatap muka menjadi momen yang jarang terjadi.

“Terus terang saja, momen-momen seperti ini kita baru bisa ketemu. Masing-masing beliau ada di mana-mana dengan urusan dan tanggung jawabnya masing-masing,” katanya.

Sugiono bahkan secara terbuka mengakui bahwa jumlah pimpinan saat ini masih belum ideal untuk menjawab tantangan diplomasi global yang semakin padat dan dinamis.

“Dan sejujurnya saya merasa masih kurang tiga ini [wamenlu]. Saya nggak tahu apakah kalau saya minta nambah diizinkan oleh Pak Presiden,” ujarnya.

Di tengah keterbatasan tersebut, Sugiono menegaskan Kementerian Luar Negeri tetap mendorong langkah-langkah kebijakan yang lebih terstruktur dan berorientasi hasil. Salah satunya melalui penyusunan peta jalan kerja sama Indonesia dengan dunia Islam.

Menurut Sugiono, diplomasi Indonesia di dunia Islam tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi diterjemahkan dalam langkah-langkah konkret yang selaras dengan kepentingan nasional dan visi pembangunan jangka panjang pemerintah.

“Karena itu, Kementerian Luar Negeri, dengan langkah-langkah dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapak Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata, menyusun peta jalan kerja sama dengan dunia Islam yang merupakan contoh rangka kebijakan yang lebih terstruktur, berjangka panjang, dan berorientasi hasil,” tandas Sugiono.

JAKARTA - Indonesia terus memperkuat posisinya dalam arsitektur perdagangan global dengan mendorong kerja sama ekonomi, investasi, dan integrasi kawasan. Upaya tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk menjaga stabilitas pertumbuhan dan membuka peluang kemitraan yang lebih luas, khususnya dengan negara-negara mitra strategis.

“Kemitraan ini menawarkan respons kolektif dengan memperkuat sistem perdagangan multilateral berbasis aturan, memajukan perdagangan digital, dan mempromosikan investasi berkelanjutan,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto saat menghadiri the 1st Future Investment and Trade Partnership Ministerial Meeting (FMM) di Singapura, Selasa (18/10).

Pertemuan tingkat menteri ini merupakan forum perdana yang mempertemukan negara-negara mitra untuk merumuskan langkah strategis menghadapi tantangan perdagangan modern. Forum ini dideklarasikan dua bulan lalu untuk memperkuat perdagangan dan investasi global melalui prinsip keterbukaan, ketahanan, dan inovasi.

Melalui forum ini, Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya terhadap penguatan perdagangan global , integrasi rantai pasok, dan transformasi digital.

“FIT menyediakan platform bagi negara-negara, baik besar maupun kecil, untuk menjaga kesejahteraan dan ketahanan. Bagi Indonesia, FIT memiliki arti penting tersendiri sebagai ekonomi pertanian yang besar. Kami sangat menyadari kerentanan dalam rantai pasok pangan, energi, dan industri,” imbuh Menko Airlangga.

Menko Airlangga menegaskan, bahwa Indonesia memandang FIT sebagai wadah kolaboratif yang dapat memperkuat koordinasi dalam menghadapi risiko bersama. Ia menyoroti Welcome Agenda, yang dinilai mendukung pemetaan risiko dan penguatan regulasi, serta membantu memastikan stabilitas sambil mendorong integrasi UMKM ke dalam rantai nilai global.

Indonesia juga menekankan pentingnya agenda transformasi digital, termasuk proyeksi ekonomi digital Indonesia yang diperkirakan mencapai USD360 miliar pada tahun 2030.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menyoroti pentingnya perdagangan digital dan sistem paperless. Standardisasi dokumen elektronik, penguatan keamanan siber, dan interoperabilitas sistem digital antarnegara sangat diperlukan agar dapat menekan biaya dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital menuju USD360 miliar pada tahun 2030.

Digitalisasi juga harus memberikan manfaat nyata bagi UMKM melalui proses kepabeanan yang lebih sederhana dan akses pasar yang lebih luas. Ramalan OECD Soal Kejatuhan Ekonomi Besar Dunia, Siapa Saja?

Selain itu, Indonesia menilai bahwa perdagangan digital dapat mendukung transisi menuju ekonomi hijau, sejalan dengan komitmen net-zero Indonesia. Melalui rangkaian agenda FMM, Indonesia menegaskan perannya dalam mendorong transformasi ekonomi regional dan global.

Menko Airlangga menyatakan kesiapan Indonesia untuk bekerja sama dengan seluruh negara mitra FIT dalam membangun arsitektur perdagangan yang lebih tangguh, inklusif, dan berorientasi masa depan. Indonesia meyakini bahwa pendekatan berbasiskan inovasi dan keberlanjutan akan memperkuat peran FIT sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi regional dan global.

“Paperless trade akan menjadi pendorong utama efisiensi, transparansi, dan inklusivitas. Kami memandang FIT sebagai platform untuk menyelaraskan standar, memperkuat keamanan siber, dan memberdayakan usaha mikro dan kecil-menengah untuk mengakses pasar global. Indonesia sedang mempertimbangkan untuk menjadi anggota FIT ini,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir mendampingi Menko Airlangga antara lain Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional Bobby C. Siagian.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia menegaskan komitmen untuk mempercepat pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat serta mendorong kolaborasi pendanaan bagi Masyarakat Adat yang inklusif.

Komitmen tersebut disampaikan oleh Penasihat Utama Menteri Kehutanan RI, Silverius Oscar Unggul dalam forum internasional Forest Solutions: Action for Forests and Direct Access to Finance for Indigenous Peoples and Traditional Communities yang diselenggarakan Greenpeace di atas kapal Rainbow Warrior di Belem, Brasil pada Sabtu (15/11/2025).

Acara dibuka dengan penayangan film dokumenter “Juruá – Memories of a River”, yang mengangkat kisah perjuangan masyarakat Sungai Juruá, Brasil, dalam mempertahankan hutan dan identitas budaya mereka.

Pemutaran film dilanjutkan dengan diskusi panel yang mempertemukan pemimpin adat, pembuat kebijakan, dan pakar lingkungan dari berbagai negara. Para pembicara meliputi Fransiska Rosari Carita (Perwakilan Pemuda Adat Papua), Francisco Flavio Ferreira do Carmo (Dewan Nasional Masyarakat Ekstraktif Brasil), Dr. Heike Henn (Kementerian Lingkungan Hidup Jerman), Marie Nyange Ndambo (Kementerian Lingkungan Hidup dan Ekonomi Iklim Republik Demokratik Kongo), Mario Nicácio (Dewan Fiskal Dana Adat Podáali).

Acara ini turut menghadirkan tamu kehormatan Chief Raoni, salah satu pemimpin adat paling berpengaruh di Amazon, serta dibuka oleh Carolina Pasquali, Direktur Eksekutif Greenpeace Brasil.

Dalam diskusi, Silverius menegaskan bahwa Menteri Kehutanan telah menargetkan percepatan pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat dalam empat tahun ke depan. Ia menyampaikan bahwa target tersebut kembali ditegaskan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam Leader Summit di Belém pada 6 November 2025.

Silverius menjelaskan bahwa sejak Maret 2025, Kementerian Kehutanan telah membentuk Task Force Percepatan Perizinan Hutan Adat yang melibatkan unsur NGO, akademisi, Masyarakat Adat, dan pemerintah. Komposisi satuan tugas disusun secara inklusif dengan memperhatikan keseimbangan gender dan representasi dari seluruh wilayah Indonesia. Satuan tugas ini bertugas memastikan target 1,4 juta hektare dapat dicapai melalui proses yang cepat, adil, dan transparan.

Selain percepatan perizinan, Silverius menekankan pentingnya penguatan ekonomi Masyarakat Adat pascapengakuan hutan adat. Pemerintah menyiapkan dua model pendanaan, yaitu hibah untuk penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas masyarakat, serta pembiayaan perbankan berbunga rendah dengan grace period lebih panjang bagi komunitas yang telah siap secara kelembagaan.

Selain pendanaan, pemerintah juga memperkuat akses pasar bagi komunitas adat melalui implementasi MoU antara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie.

Di akhir sesi, Silverius menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mendukung inisiatif Brasil melalui Tropical Forests Financing Facility (TFFF) sebagai langkah bersama negara-negara pemilik hutan tropis.

“Indonesia siap berjalan seiring dengan Brasil. Hutan tropis adalah benteng iklim dunia, dan masyarakat adat adalah penjaganya. Kolaborasi global adalah kunci,” katanya.