Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) menargetkan sisa pengalihan aset serat optik ke Infranexia rampung pada kuartal III/2026, setelah sebelumnya mengalihkan lebih dari 50% aset.

Direktur Utama Telkom Indonesia Dian Siswarini mengungkapkan perseroan telah merampungkan pengalihan aset fase pertama ke Infranexia. Nilai aset fiber yang dipindahkan pada tahap awal tersebut mencapai Rp35,8 triliun.

Dian memerinci bahwa aset yang dialihkan pada fase pertama tersebut mencakup infrastruktur vital jaringan telekomunikasi milik Telkom, mulai dari jaringan akses hingga jaringan tulang punggung (backbone).

“Nilai aset yang dipindahkan di tahap pertama adalah Rp35,8 triliun,” ujar Dian saat rapat dengar pendapat di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Pasca-rampungnya fase pertama, emiten telekomunikasi pelat merah ini berencana untuk mempersiapkan pemindahan aset tahap berikutnya.

Manajemen TLKM menargetkan seluruh proses pengalihan aset fiber ke entitas Infraco ini dapat diselesaikan sepenuhnya sebelum akhir tahun ini.

“Kami mengharapkan untuk fase kedua itu bisa dilaksanakan dengan target penyelesaian pada kuartal ketiga 2026,” pungkas Dian.

Spin-off dan pengalihan aset infrastruktur itu merupakan bagian integral dari implementasi agenda transformasi perseroan yang bertajuk Telkom 30. Melalui strategi ini, Telkom membagi fokus bisnisnya ke dalam empat pilar utama, yakni segmen B2C, penyedia infrastruktur digital, bisnis internasional, serta B2B IT.

Infranexia sendiri diproyeksikan menjadi motor utama pada pilar penyedia infrastruktur digital Telkom Group, bersanding dengan pengelolaan pusat data (data center), menara telekomunikasi melalui PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) atau Mitratel, serta layanan satelit melalui Telkomsat.

Hingga kuartal I/2026, Telkom mengoperasikan jaringan serat optik sepanjang lebih dari 211.000 km yang diperkuat 27 sistem kabel laut internasional.

Sementara itu, dari sisi kinerja keuangan, perseroan membukukan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp4,34 triliun atau mengalami penurunan 21,72% secara tahunan (year on year/YoY).

Penurunan laba bersih ini terjadi seiring dengan menyusutnya laba periode berjalan perseroan menjadi Rp6,05 triliun. Secara rinci, porsi kepentingan non-pengendali mengamankan bagian sebesar Rp1,71 triliun.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Sidang kelima perkara dugaan penipuan dan penggelapan jual beli solar yang menjerat Handy Aliansyah (HA) kembali bergulir di Pengadilan Negeri Balikpapan, Senin (18/5).

Persidangan kali ini menghadirkan dua saksi ahli dari kubu terdakwa, yaitu ahli hukum perdata dan pidana serta satu saksi fakta bernama Farida.

Ketua Majelis Hakim Indah Novi Susanti mempertanyakan posisi Farida yang sebelumnya tercantum dalam daftar saksi korban, tapi justru tampil sebagai saksi pembelaan terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eka Rahayu menjelaskan, Farida telah dipanggil tiga kali untuk hadir sebagai saksi korban, namun sama sekali tidak memberikan respons.

Perdebatan substansial dimulai ketika ahli hukum perdata dari Universitas Muslim Makassar, Sahruddin Nawi, memaparkan konsep wanprestasi di hadapan majelis.

"Ada empat bentuk wanprestasi, yakni tidak melaksanakan sama sekali, melaksanakan tetapi terlambat, melaksanakan tidak sepenuhnya, dan melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian," ujarnya di Balikpapan, Senin (18/5/2026).

Menurutnya, pihak yang dirugikan dalam konteks wanprestasi dapat menempuh langkah hukum berupa pembatalan perjanjian, tuntutan ganti rugi, hingga bunga.

Dia mengungkapkan bahwa perjanjian tidak harus tertulis, tetapi kesepakatan lisan pun sah secara hukum selama terdapat konsensus di antara para pihak.

Ahli hukum perdata itu juga memberikan pandangan kritis terkait pengalihan aset. Menurut Sahruddin, pengalihan aset belum tentu masuk kategori tindak pidana apabila aset tersebut belum berada dalam sita jaminan atau sita eksekusi pengadilan.

"Selama barang itu belum disita, sah-sah saja dialihkan atau dijual. Tidak ada unsur melawan hukum jika hasil penjualan digunakan untuk membayar kewajiban," katanya.

Senada, Ahli Hukum Pidana dari Universitas Mulia Balikpapan Amir menekankan pentingnya unsur mens rea atau niat jahat dalam menentukan ada tidaknya tindak pidana penggelapan.

"Kalau barang dijual lalu hasilnya dinikmati sendiri, itu bisa masuk penggelapan. Tetapi kalau digunakan untuk membayar kewajiban, maka unsur mens rea harus dilihat lagi," tegasnya.

Dia menilai hubungan bisnis yang lahir berdasarkan kontrak tidak otomatis menjadi tindak pidana apabila tidak ditemukan unsur kebohongan atau niat jahat sejak awal.

Menghadapi argumentasi para ahli, JPU dalam persidangan turut mempertanyakan kapan unsur tindak pidana penipuan dianggap selesai terjadi dan apakah kemacetan pembayaran dapat menghapus unsur pidana.

Adapun, ahli menyatakan unsur mens rea harus benar-benar nyata dan tidak bisa hanya didasarkan pada keterlambatan pembayaran dalam hubungan bisnis.

Sementara itu, saksi fakta Farida yang bekerja di bagian keuangan perusahaan terdakwa menjelaskan mekanisme pembayaran pengadaan BBM solar dalam proyek tersebut.

Menurutnya, purchase order (PO) dibuat berdasarkan permintaan, kemudian diteruskan kepada pemasok untuk pengiriman BBM ke lokasi proyek.

"Setelah barang diterima, invoice diajukan dan pembayaran biasanya dilakukan 14 hari sampai satu bulan," katanya.

Farida mengaku sejak 2012 mulai terjadi keterlambatan pembayaran akibat tunggakan pajak dan belum adanya pembayaran dari pihak CEM kepada perusahaan terdakwa, yang kemudian berimbas pada tunggakan kepada PT Petrotrans.

Dia juga menyebut kondisi keuangan perusahaan terus memburuk hingga sejumlah aset leasing ditarik kembali dan perusahaan berhenti beroperasi pada 2018.

"Aset leasing ditarik semua. Tetapi kewajiban tetap dibayar, termasuk untuk karyawan dan leasing hampir Rp15 sampai Rp17 miliar," katanya.

Di luar pokok perkara, majelis hakim turut menyinggung perkembangan restorative justice (RJ) atau mediasi antara kedua pihak.

Kuasa hukum terdakwa menyebut proses mediasi mulai mengerucut pada pembahasan nilai penyelesaian.

"Sudah mengerucut ke nilai. Mudah-mudahan ada upaya dari terdakwa, apakah sebagian cash atau mekanisme lainnya," ujarnya.

Namun, pihak keluarga korban JM menegaskan hingga kini belum ada titik terang terkait penyelesaian kerugian. Mereka juga menanggapi langsung pendapat para saksi ahli yang dihadirkan pihak terdakwa dalam persidangan.

"Kami rasa para ahli tidak membaca secara utuh hasil putusan perdata. Data-data yang diperlihatkan hanya sepotong-sepotong oleh kuasa hukum Handy," ujar perwakilan keluarga JM usai sidang.

Menurut keluarga JM, sejumlah dokumen yang dipaparkan dalam persidangan sebenarnya telah masuk dalam putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

"Termasuk dokumen-dokumen yang diperlihatkan ke majelis hakim, semuanya sudah diputuskan dalam perkara perdata sehingga sebenarnya tidak bisa lagi dijadikan bahan diskusi karena sudah inkrah," katanya.

Pihak keluarga juga menegaskan putusan perdata tersebut telah menyatakan seluruh harta bergerak maupun tidak bergerak tidak boleh dialihkan.

"Jelas sekali semua harta bergerak maupun tidak bergerak tidak boleh dialihkan. Ini sudah perbuatan melanggar hukum, terlebih sudah ada putusan perdata yang inkrah," tegasnya.

Sebelumnya, keluarga JM mengungkapkan pembayaran dari pihak terdakwa baru mulai dilakukan setelah laporan pidana diajukan ke aparat penegak hukum.

Majelis hakim juga menyoroti status tahanan rumah yang dijalani terdakwa Handy Aliansyah.

Ketua Majelis Hakim Indah Novi Susanti menegaskan status tersebut masih dalam evaluasi pengadilan dan meminta terdakwa mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku.

"Proses tahanan rumah ini masih dievaluasi pengadilan. Karena itu terdakwa harus berhati-hati, mematuhi seluruh aturan, dan jangan sampai melakukan pelanggaran," tegasnya.

Majelis Hakim juga mengingatkan terdakwa untuk tetap menjalankan kewajiban wajib lapor selama proses persidangan berlangsung. Lebih jauh, sidang akan kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan terdakwa HA.

Bisnis.com, JAKARTA—PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) menjajaki sejumlah opsi aksi korporasi sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha. Salah satunya rencana penambahan modal lewat rights issue.
Direktur Utama GPSO Dionysius Tjokro menjelaskan penjajakan ini disampaikan sebagai respons atas permintaan klarifikasi dari Bursa Efek Indonesia terkait volatilitas transaksi saham perseroan.

“Perseroan saat ini sedang melakukan penjajakan terhadap beberapa opsi rencana korporasi,” ujarnya dalam surat klarifikasi kepada BEI, dikutip Rabu (11/3/2026).

Sebelumnya, GPSO telah menandatangani kesepakatan awal pada 20 Januari 2026 dengan pihak terafiliasi yakni PT Morita Tjokro Gearindo, PT Tjokro Bersaudara Cikarangindo, dan PT Jaya Indah Casting. Kesepakatan tersebut terkait rencana pengalihan sejumlah aset dan saham perusahaan dengan nilai transaksi sekitar Rp700 miliar.

Dalam skema awal, GPSO berencana mengakuisisi sejumlah entitas usaha seperti 75% saham PT Pulogadung Tempajaya senilai Rp385 miliar, 70% saham PT Tjokro Bersaudara Komponenindo sebesar Rp90 miliar, serta 70% saham PT Jakarta Marten Logamindo senilai Rp65 miliar.

Selain itu, perseroan juga berencana membeli aset tanah dan bangunan pabrik di kawasan industri Jababeka serta EJIP dengan nilai total sekitar Rp160 miliar.

Untuk pendanaan transaksi tersebut, manajemen tengah mengkaji berbagai alternatif, mulai dari pinjaman perbankan, penerbitan instrumen utang, hingga penerbitan saham baru melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD).

Perseroan juga mempertimbangkan skema share swap atau inbreng saham, penerbitan surat utang berbunga rendah, hingga opsi pembelian hak pengelolaan jangka panjang dengan opsi beli.

Adapun proses kajian dan persiapan transaksi masih berlangsung. GPSO menargetkan pelaksanaan due diligence hingga April 2026, diikuti pengajuan pendanaan dan persetujuan RUPSLB pada Juni 2026.

Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, perseroan menargetkan pelaksanaan rights issue dan penyelesaian transaksi pada Desember 2026.