Bisnis.com, SURABAYA – Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan jumlah penduduk angkatan kerja di Jawa Timur yang tercatat mencapai 25,14 juta orang hingga Februari 2026.

Namun begitu, di balik catatan positif tersebut terdapat 892,64 ribu orang di Jawa Timur yang belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan, mayoritas dialami oleh lulusan perguruan tinggi dan SMA.

Jumlah angkatan kerja itu turut serta membukukan pertumbuhan angkatan kerja baru sebanyak 386,19 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Capaian tersebut juga mendongkrak Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Jawa Timur menuju level 74,78%. Angka ini menjadi indikator bahwa gairah masyarakat untuk masuk ke pasar kerja kian meningkat.

Statistisi Ahli Madya BPS Jawa Timur Nurul Andriana menyebut lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja mayoritas berada di sektor tradisional seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan total 7,70 juta pekerja atau sekitar 31,76% dari total penduduk bekerja di wilayah pimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa itu.

"Penduduk bekerja pada Februari 2026 mencapai 24,25 juta orang, meningkat 388,04 ribu orang dibandingkan Februari 2025," ucap Nurul dikutip Rabu (6/5/2026).

Meski catatan tersebut tampak positif, BPS menyebut terjadi pergeseran struktur. Penduduk Jawa Timur yang bekerja di sektor formal justru terkoreksi sebesar 0,53% poin menjadi sebesar 35,56%.

Nurul membeberkan bahwa data tersebut menjadi indikator penting bahwa sebagian besar lapangan kerja yang tercipta di Provinsi Jawa Timur masih didominasi oleh sektor informal.

"Pekerja informal di Jawa Timur meningkat jumlahnya, dari 15,25 juta orang menjadi 15,63 juta orang," tambahnya.

Selain itu, BPS juga mengungkap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur yang secara umum turun tipis menjadi 3,55%, dengan angka pengangguran berkutat pada penduduk yang telah mengenyam pendidikan di bangku perguruan tinggi.

"Pada Februari 2026 sebesar 3,61%. Jadi kita mengalami penurunan sebesar 3,55% atau sekitar 892,64 ribu orang merupakan pengangguran. Jadi, TPT Jawa Timur menurun 0,66% poin dibanding Februari 2025," tuturnya.

Nurul mengungkapkan persentase lulusan dari universitas memiliki kontribusi yang signifikan terhadap TPT di Provinsi Jawa Timur, yang tercatat mencapai 6,04%. Kemudian disusul oleh lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang menyumbang angka TPT sebesar 5,75%.

Sementara itu lulusan D4, S1, S2, hingga S3 menunjukkan penurunan dari 2,22 juta orang menjadi 1,90 juta orang pada Februari 2026 bila dibanding periode yang sama tahun lalu.

"Sementara untuk jenjang pendidikan SMK dan D4, S1, S2, dan S3 menunjukkan penurunan pada Februari 2025 sampai Februari 2026," pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah pusat dan daerah terus mendorong penguatan pendidikan vokasi sebagai langkah strategis menghadapi bonus demografi sekaligus menekan angka pengangguran, khususnya dari kalangan terdidik.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, menegaskan bahwa Indonesia saat ini berada dalam momentum bonus demografi dengan jumlah usia produktif yang besar. Kondisi tersebut, menurutnya, harus diimbangi dengan kesiapan lapangan kerja dan kualitas pendidikan yang relevan.

“Ya, jadi kan kita ini eranya bonus demografi, banyak sekali usia produktif dan kita harus match-kan dengan peluang kerja,” ujar Pratikno di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (22/4/2026).

Dia menjelaskan, pemerintah tengah membangun format koordinasi terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Balai Latihan Kerja (BLK), serta dunia usaha sebagai penyedia lapangan kerja. Melalui kolaborasi ini, diharapkan terjadi keselarasan antara pendidikan dan kebutuhan industri.

“Karena itu, kita harus terus meningkatkan kualitas pendidikan yang sesuai dengan peluang kerja, dan juga menciptakan peluang kerja,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti paradoks ketenagakerjaan yang terjadi saat ini, di mana pengangguran justru banyak berasal dari kelompok berpendidikan tinggi.

“Problem kita hari ini, mereka yang nganggur itu rata-rata memiliki pendidikan relatif tinggi, sementara yang tidak nganggur justru pendidikannya lebih rendah,” ujarnya.

Menurut Dedi, persoalan ini terjadi karena sistem pendidikan masih cenderung mengarahkan lulusan untuk bekerja di sektor formal, seperti industri atau aparatur sipil negara (ASN), sehingga terjadi penumpukan pencari kerja di sektor tersebut.“Nah karena sektor formal, akhirnya ngantri di pabrik, kemudian ngantri juga di ASN, dari honorer sampai P3K. Padahal ruang kerja itu sangat terbuka,” kata dia.

Dia menekankan pentingnya mendorong pola pikir baru melalui pendidikan vokasi yang berbasis inovasi dan kreativitas, termasuk membuka peluang di sektor nonformal dan kewirausahaan.

Dedi mencontohkan, banyak sektor berbasis kearifan lokal justru memiliki potensi besar namun mulai ditinggalkan, seperti industri anyaman, kuliner tradisional, hingga sektor perkebunan seperti teh dan kopi.

“Yang bikin anyaman bilik sudah makin tidak ada, padahal pasarnya tinggi. Tukang masak makanan tradisi juga menurun, padahal itu pasarnya besar. Memetik teh juga semakin sedikit, padahal nilainya tinggi,” ujarnya.

Menurutnya, pendidikan vokasi harus mampu menjawab kebutuhan tersebut, tidak hanya untuk mengisi pasar kerja formal di kawasan industri, tetapi juga mengembangkan potensi ekonomi berbasis budaya dan sumber daya alam.“Pasar kerja itu bisa dibangun dalam ruang inovasi, termasuk vokasi yang dikembangkan. Kita ingin dorong agar link and match pendidikan berjalan,” kata Dedi.

Pemerintah berharap, melalui penguatan vokasi yang terintegrasi dengan dunia kerja, lulusan pendidikan di Indonesia tidak hanya siap kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor.