JAKARTA - Polisi menangkap empat orang pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap karyawan toko perlengkapan Padel Abdul Latif (AL). Keempat pelaku langsung ditahan.

"Kemudian dari pelaku ini ada empat orang, inisialnya ASB, RRK, AH, dan DW. Terhadap empat pelaku ini sudah dilakukan penahanan," ujar Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi kepada wartawan, Jumat (26/6/2026).

Dia menjelaskan, polisi menciduk 4 orang pelaku setelah menerima laporan dari pihak korban. Polisi bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga akhirnya kasus itu naik ke tahap penyidikan.

"Ini berawal dari adanya laporan polisi yang datang melakukan laporan polisi adalah seorang perempuan inisial M yang menjelaskan anaknya itu inisial AL pada hari Senin, 22 Juni telah dijemput ke rumah, kemudian dibawa dan sudah dua hari belum pulang," tuturnya.

Dia menerangkan, saat hari kedua, orang tua korban akhirnya berhasil berkomunikasi. Orang tua korban khawatir melihat kondisi anaknya tidak baik-baik saja dari komunikasi tersebut.

Orang tua korban lantas melaporkan ke polisi. "Kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan hingga kami dapat mengamankan dan menetapkan si empat orang ini sebagai tersangka," ujarnya.

Dia menambahkan, dari hasil pendalaman awal, korban diduga disekap dan dianiaya karena dituduh mencuri raket Padel dari tempat kerjanya. Korban baru dua bulan bekerja di Pedal Padel.

"Jadi menurut informasi bahwa yang bersangkutan ini diduga mengambil barang dari tempat kerjanya. Karyawan ini dari hasil pemeriksaan sudah dua bulan bekerja di situ, antara korban dengan orang yang diduga pelaku ini saling kenal, sama-sama yang kerja di situ," pungkasnya.

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdullah, mengutuk keras tindakan Taufik Hidayat yang menyekap dan menganiaya YTR di Bandung, Jawa Barat. Ia meminta penegak hukum menjatuhkan sanksi maksimal berupa hukuman kebiri kepada pelaku.

"Kejahatan ini bukan sekadar penganiayaan biasa, ini adalah tindakan yang merampas kebebasan dan menghancurkan martabat korban secara berulang dalam kurun waktu yang panjang. Pelaku layak mendapat hukuman kebiri," ujar Abdullah di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Dia menilai, hukuman kebiri sangat layak dipertimbangkan. Apalagi, kata dia, rekam jejak pelaku memiliki pola kekerasan berulang.

Sebelum diringkus polisi atas sangkaan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penganiayaan berat, mantan istri pelaku ternyata juga mengaku pernah menjadi korban kekerasan brutal yang bersangkutan.

"Fakta bahwa pelaku diduga pernah melakukan kekerasan terhadap mantan istrinya menunjukkan pola perilaku yang berbahaya. Hukuman kebiri tidak saja sebagai bentuk penghukuman, tetapi juga upaya melindungi masyarakat, khususnya kaum perempuan, dari potensi ancaman pelaku di masa mendatang," katanya.

Kendati demikian, Abdullah mendesak pihak kepolisian untuk segera membuka posko pengaduan khusus di lapangan. Langkah ini dinilai penting untuk memfasilitasi jika ada korban lain yang selama ini bungkam karena trauma atau takut melapor.

"Langkah ini penting untuk menelusuri bagaimana pola kekerasan pelaku secara menyeluruh. Jika memang ada korban lain yang selama ini belum berani bersuara, negara harus hadir memberikan perlindungan penuh, baik secara hukum maupun pendampingan psikologis," pungkasnya.

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Syamsu Rizal mengecam keras tindakan penganiayaan yang dialami seorang WNI berprofesi asisten rumah tangga berinisial YY di Malaysia. Ia meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI untuk melobi agar para pelaku dapat dihukum maksimal oleh otoritas Malaysia.

Deng Ical, sapaan akrabnya, meminta agar para pelaku dijatuhi hukuman berat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Malaysia. Pasalnya, tindakan pelaku dinilai tidak manusiawi dan tak dapat ditoleransi.

"Kami mengutuk keras tindakan kekerasan yang dialami saudari YY. Perbuatan tersebut merupakan tindakan tidak manusiawi dan tidak dapat ditoleransi. Para pelaku harus mendapatkan hukuman yang setimpal agar memberikan efek jera dan menjadi pelajaran bagi siapa pun yang melakukan kekerasan terhadap pekerja migran,” kata Deng Ical dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2026).

Selain itu, Deng Ical juga meminta, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) harus terus mengawal proses hukum yang sedang berjalan dan melakukan langkah-langkah diplomasi untuk memastikan keadilan bagi korban.

“Saya meminta Kementerian Luar Negeri bersama perwakilan Indonesia di Malaysia untuk melakukan diplomasi dan lobi secara maksimal agar proses hukum berjalan transparan dan para pelaku dihukum berat sesuai aturan yang berlaku di Malaysia,” ujarnya.

Deng Ical juga menekankan pentingnya pendampingan hukum yang optimal bagi korban. Ia berharap tim kuasa hukum yang mendampingi YY dapat menghadirkan bukti-bukti yang kuat di persidangan sehingga dapat meyakinkan majelis hakim mengenai tingkat kejahatan yang dilakukan para pelaku.

“Para pengacara yang mendampingi korban harus bekerja keras mengungkap seluruh fakta dan bukti yang ada. Dengan bukti yang kuat, hakim akan memiliki dasar yang kokoh untuk menjatuhkan hukuman berat kepada para pelaku,” tegasnya.

Selain itu, Deng Ical meminta pemerintah terus meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri, termasuk memastikan adanya mekanisme pengaduan dan pendampingan yang cepat ketika PMI menghadapi masalah hukum maupun tindak kekerasan.

“Keselamatan dan perlindungan pekerja migran harus menjadi prioritas. Negara harus hadir untuk memastikan seluruh warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri mendapatkan perlindungan dan keadilan,” tegasnya.

Sekedar informasi, kasus penganiayaan terhadap PMI menjadi perhatian publik setelah video kekerasan terhadap korban beredar luas di media sosial.

Dalam video yang beredar pada Minggu (14/6/2026), tampak seorang wanita yang diduga korban duduk di sofa sambil menerima pukulan bertubi-tubi dari seorang pria berkaus biru. Korban terlihat mengerang kesakitan dan tidak melakukan perlawanan.

Diketahui, Kepolisian Malaysia telah menangkap empat orang yang diduga terlibat dalam aksi penganiayaan terhadap YY.

JAKARTA - Polisi menetapkan pasangan suami istri RM dan ER, pemilik Wedding Organizer (WO) di Jakarta Timur sebagai tersangka. Keduanya menipu puluhan calon pengantin hingga mengakibatkan kerugian Rp2,6 miliar.

“Sudah jadi tersangka," kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Alfian Nurrizal, Minggu (31/5/2026).

Keduanya langsung ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Timur. Keduanya dijerat dengan Pasal 492 KUHP dan atau Pasal 486 KUHP.

Pelaku tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal WO sesuai perjanjian dengan korban. "Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, setelah menerima pembayaran dari para korban, pelaku tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian dan keberadaannya tidak diketahui oleh para korban sehingga menimbulkan banyak laporan dan keluhan," ungkapnya.

"Saat ini penyidik masih mendalami motif, aktivitas pelaku selama tidak dapat dihubungi, serta ada atau tidaknya upaya untuk menghindari proses hukum sebelum akhirnya berhasil diamankan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur," tambahnya.

Polisi menyebutkan total ada 56 calon pasangan pengantin yang menjadi korban pemilik Wedding Organizer (WO) di Jakarta Timur. Diperkirakan korban mengalami kerugian mencapai Rp2,6 miliar.

Ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61 persen pada triwulan I-2026

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa bidang ekonomi terjadi pada Selasa (5/5), mulai dari Ekonomi RI tumbuh 5,61 persen pada kuartal I 2026, hingga BPS sebut jumlah pengangguran turun jadi 7,24 juta orang.

Berikut sajian berita bidang ekonomi yang dirangkum LKBN ANTARA untuk disimak kembali pada Rabu:

BPS: Ekonomi RI tumbuh 5,61 persen pada kuartal I 2026

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia tumbuh 5,61 persen (year-on-year/yoy) pada triwulan I 2026 dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp3.447,7 triliun, dan atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat Rp6.187,2 triliun.

"Ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61 persen pada triwulan I-2026," kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

Penyaluran KUR ke usaha mikro capai Rp70 triliun hingga Mei 2026

Menteri Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada sektor usaha mikro mencapai sekitar Rp70 triliun hingga 3 Mei 2026 dari total realisasi penyaluran KUR sebesar Rp96 triliun.

“Dari total alokasi KUR yang mencapai Rp96 triliun per tanggal 3 Mei 2026, sekitar Rp70 triliun disalurkan ke sektor usaha mikro,” ujar Maman dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

Menkeu: Pemerintah siapkan insentif mobil dan motor listrik

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan mempersiapkan insentif kendaraan listrik (EV), dengan rincian masing-masing 100 ribu unit mobil dan 100 ribu motor listrik tahun ini.

“100 ribu pertama, kalau habis, kita kasih lagi (insentifnya). Nanti skemanya Pak Menteri Perindustrian (Agus Gumiwang Kartasasmita) akan menjelaskan seperti apa, Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto) juga akan memberikan seperti apa (skemanya). Motor listrik juga sama, 100 ribu pertama akan kita kasih,” kata Menkeu Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

Pendapatan negara Rp574,9 T, APBN defisit 0,93 persen pada kuartal I

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan pendapatan negara terhimpun sebesar Rp574,9 triliun dan belanja negara terserap Rp815 triliun, sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencetak defisit Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB per 31 Maret 2026.

“Defisit mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen dari PDB,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2026 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

BPS sebut jumlah pengangguran turun jadi 7,24 juta orang

Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,24 juta orang pada Februari 2026, dari total angkatan kerja sebanyak 154,91 juta orang.

Angka tersebut menurun sekitar 35 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kesenjangan antara angkatan kerja yang berstatus antara pekerja penuh waktu dan paruh waktu (freelance) terus berlanjut di kuartal I-2026. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan penambahan angka pekerja penuh waktu sekaligus terjadinya peningkatan pekerja freelance .

Secara akumulasi, total angkatan kerja yang masuk usia produktif per Februari 2026 sebanyak 154,91 juta orang. Dari jumlah itu, sekira 147,67 juta orang telah mendapatkan pekerjaan. Namun tidak semuanya mendapatkan kepastian pekerjaan secara penuh waktu.

"Jika dirinci, maka penduduk yang bekerja ini terdiri atas pekerja penuh sebanyak 98,59 juta orang atau bertambah 2,11 juta orang), pekerja paruh waktu sebanyak 38,35 juta orang atau meningkat 0,73 juta orang, dan setengah pengangguran sebanyak 10,73 juta orang atau jumlahnya menurun sebanyak 940.000 orang," kata Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Amalia merincikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat turun. TPAK pada Februari 2026 sebesar 70,56% atau turun tipis dibandingkan Februari 2025 yang mencapai 70,60%. Jika dibedakan menurut jenis kelamin TPAK Laki-laki mencapai 84,57% atau meningkat dibanding Februari 2025. Sementara, TPAK Perempuan sebesar 56,41% atau menurun dibanding Februari 2025.

Sampai Februari 2026, tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah pertanian, perdagangan besar dan eceran dan industri.

Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 sebesar 4,68%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Februari 2025 atau turun sebesar 0,08 persen basis poin.

Penurunan TPT terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan, serta baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.Buruh Masih Hidup di Era VOC, PDIP: Karena UU Ketenagakerjaan Belum Disahkan

"Di sisi lain, angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja menjadi pengangguran , yaitu sebanyak 7,24 juta orang, di mana jumlah yang menganggur ini mengalami penurunan sebesar 35.000 orang dibandingkan Februari 2025," kata Amalia.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno ikut merespons isu nama seorang hakim di Pengadilan Negeri (PN) Tais Bengkulu masuk ke dalam struktur organisasi Yayasan Penitipan Anak (daycare) Little Aresha yang tersangkut dugaan penganiayaan terhadap anak-anak. Pratikno memastikan bahwa kasus ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian.

“Sekarang sudah ditangani, proses hukum di polisi,” tegasnya kepada awak media di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Pratikno kembali menegaskan bahwa proses hukum kasus dugaan penganiayaan terhadap anak-anak di Daycare Little Aresha sudah berjalan. Bahkan, dirinya telah telah berkomunikasi dengan Kapolda DI Yogyakarta.

“Prosesnya udah berjalan. Saya sudah komunikasi dengan pak Kapolda,” tegasnya.

Seperti yang dilihat dari laman resmi Mahkamah, Juru Bicara Pengadilan Negeri Tais Rohmat mengungkapkan bahwa hakim Rafid Ihsan Lubis yang masuk ke dalam struktur menjadi Ketua Dewan Pembina Yayasan Penitipan Anak (daycare) Little Aresha di Yogyakarta masuk ke struktur yayasan itu pada 2021 untuk sekadar memberikan bantuan hukum.

Rohmat menjelaskan bahwa pada suatu kesempatan, dua orang pendiri yayasan meminta pertolongannya untuk keperluan pembentukan badan hukum yayasan penitipan anak tersebut.

“Di suatu kesempatan, Saudara Nga Liem dan Ibu Diah menyampaikan bahwa memiliki suatu usaha penitipan anak yang sudah berjalan namun belum berbentuk badan hukum,” ujar Rohmat saat membacakan klarifikasi Rafid.

Rohmat menyebut Rafid Ihsan Lubis sempat memberikan bantuan pemberian dokumen identitas pribadinya. Namun yang bersangkutan mengakui telah meminta agar namanya dihapus dalam struktur ketika yayasan sudah berbentuk badan hukum.

“Yang bersangkutan juga menyampaikan permintaan agar ketika badan hukum sudah berdiri, maka nama yang bersangkutan dihapus dari struktur kepengurusan, terlebih saat itu yang bersangkutan sedang mengikuti tes CPNS dan setelahnya dinyatakan lulus CPNS,” imbuhnya.

Rafid juga mengaku, selama ini, tidak pernah menerima imbalan ataupun turut serta dalam permodalan, operasional, dan pengambilan keputusan apapun terkait yayasan tersebut. Bahkan ia mengaku tidak pernah mengetahui dan diinformasikan dalam pendirian akta notaris yayasan, juga tidak pernah memberi kuasa kepada siapapun atas tindakan hukum pendirian yayasan itu.

“Bahwa dalam proses pendirian yayasan tersebut, yang bersangkutan tidak tahu dan tidak pernah diberi tahu atas terbitnya akta notaris, yang bersangkutan tidak pernah menghadap dan menandatangani akta notaris tersebut. Yang bersangkutan juga tidak ada memberikan kuasa kepada siapapun atas tindakan hukum tersebut,” tutur Rohmat.

Dalam klarifikasinya, Rafid juga mengakui kelalaiannya pada tahun 2021 dengan meminjamkan dokumen identitas pribadinya. Untuk ia menyampaikan permohonan maaf baik kepada para korban, keluarga korban, maupun kepada institusi Mahkamah Agung.

“Yang bersangkutan juga menyampaikan penyesalan yang mendalam dan situasi ini merupakan pembelajaran bagi yang bersangkutan pribadi,” pungkasnya.

JAKARTA - Daycare Little Aresha di Kota Yogyakarta dipastikan tidak mengantongi izin operasional. Tempat penitipan anak tersebut menjadi sorotan setelah 53 anak menjadi korban kekerasan fisik dan verbal. Polisi telah menetapkan 13 tersangka dalam kasus tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta, Retnaningtyas, mengatakan lembaga tersebut tidak terdaftar di instansi terkait. Retnaningtyas menyebut pihaknya saat ini tengah mendata anak dan orang tua untuk memastikan pendampingan berjalan optimal.

“Tidak berizin, baik di Dinas Pendidikan maupun Dinas Perizinan. Kami sekarang sedang mendata seluruh anak dan orang tua untuk memberikan pendampingan psikologis dan bantuan hukum melalui UPTD PPA,” ujar Retnaningtyas, Minggu (26/4/2026).

itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) menyatakan dukungan penuh terhadap proses hukum yang berjalan.

Kepala DP3AP2 DIY, Erlina Hidayati Sumardi, mengatakan pihaknya mendorong agar seluruh pihak yang terlibat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan secara transparan, profesional, dan berkeadilan. Ia juga menyampaikan empati kepada korban dan keluarga terdampak.

“Kami menyampaikan simpati dan empati yang tulus kepada anak-anak yang menjadi korban serta kepada keluarga yang terdampak. Anak adalah amanah yang harus dijaga bersama,” kata Erlina.

Lihat video: Dari 103 Anak di Daycare, 53 Positif Alami Kekerasan di Daycare Little Aresha



Sebagai bagian dari upaya perlindungan, DP3AP2 DIY bersama sejumlah pihak memberikan pendampingan psikososial kepada anak-anak korban serta dukungan kepada keluarga melalui layanan terpadu. Selain itu, koordinasi dengan instansi terkait terus dilakukan untuk memastikan pemulihan korban berjalan optimal dan berkelanjutan.

Pemprov DIY juga melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan dan perizinan lembaga pengasuhan anak, termasuk daycare, guna memastikan standar perlindungan anak terpenuhi. Upaya edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya memilih layanan pengasuhan yang aman dan terverifikasi juga ditingkatkan.

“Kami akan semakin memperkuat mekanisme pengaduan dan respons cepat terhadap dugaan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” tuturnya.

Hingga saat ini, area depan Little Aresha telah dipasangi garis polisi dan operasional dihentikan sepenuhnya. Polisi dijadwalkan akan merilis perkembangan kasus secara lengkap pada Senin, 27 April 2026 besok.

Polresta Yogyakarta mencatat jumlah total anak yang pernah dititipkan mencapai 103 anak, dengan 53 diantaranya terverifikasi mengalami kekerasan fisik dan verbal. Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Eva Guna Pandia, mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan mantan karyawan yang menyaksikan langsung praktik pengasuhan tidak manusiawi.

“Awalnya dari karyawannya itu melihat bahwa perlakuan terhadap bayi atau anak yang dititip itu kurang manusiawi. Ia merasa tidak sesuai hati nurani karena melihat ada yang dianiaya dan ditelantarkan, akhirnya memilih mengundurkan diri dan melapor,” jelas Kombes Pol Eva Guna Pandia.

Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian, menambahkan korban didominasi bayi hingga balita dengan rentang usia sangat rentan, mulai 0 hingga 3 bulan sampai di bawah 2 tahun. Ia menyebut dugaan kekerasan ini telah berlangsung lama, seiring masa kerja pengasuh yang lebih dari satu tahun, dan saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan maraton terhadap para terlapor.

Selain dugaan kekerasan, kondisi penampungan anak juga dinilai tidak layak. Dalam temuan polisi, tiga kamar berukuran sekitar 3x3 meter diisi hingga 20 anak per kamar.

“Jadi ada tiga kamar ukuran sekitar 3x3 meter persegi, tetapi diisi 20 anak untuk satu kamar. Ini sudah mengarah pada tindakan diskriminatif. Anak-anak ditelantarkan begitu saja, ada yang diikat kakinya, tangannya, bahkan ada yang muntah namun dibiarkan tanpa ada upaya pembersihan,” ujar Kompol Rizky Adrian.

Temuan medis menunjukkan pola luka pada tubuh korban, seperti kulit melepuh, bekas cubitan, cakaran, luka pada punggung, hingga luka di bagian bibir. Mayoritas anak juga terkonfirmasi menderita pneumonia atau infeksi paru-paru.

DEPOK - Anggota TNI berpangkat Peltu EY diduga menjadi korban penganiayaan setelah menegur ibu yang melakukan dugaan kekerasan pada anak di Stasiun Depok Baru. Korban dianiaya oleh suaminya dan temannya.

"Korban TNI AD. Awalnya menegur seorang ibu karena memukul anaknya, korban mengalami luka memar (di badan)," ujar Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi, Minggu (26/4/2026).

Peristiwa itu terjadi pada Jumat, 24 April 2026 pukul 19.00 WIB di Stasiun Depok Baru. Korban awalnya menegur seorang ibu yang memukul anaknya di kawasan stasiun tersebut.

Namun, suaminya justru tidak terima istrinya ditegur hingga akhirnya terjadilah pengeroyokan korban. Berdasarkan rekaman CCTV dan hasil penyelidikan, diduga ada 3 orang yang melakukan pengeroyokan.

"Karena tidak terima terjadilah pengeroyokan yang dilakukan suaminya dengan teman-temannya," ucap Made.

Polisi telah menangkap 2 orang yang diduga melakukan pengeroyokan. Saat ini, keduanya diperiksa lebih lanjut di Polres Metro Depok.

"Sudah 2 orang diamankan, salah satunya itu (suaminya) karena dia paling aktif (melakukan dugaan penganiayaan korban). Masih pendalaman lebih lanjut, semoga bisa terungkap semua pelaku," katanya.

YOGYAKARTA - Kasus dugaan penganiayaan anak yang terjadi di Daycare Little Aresha, Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta mendapat perhatian dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Politikus NasDem itu pun meminta Kapolda DIY memberi atensi penuh terhadap kasus ini, terlebih diduga daycare tersebut dikelola oleh penegak hukum.

“Ini benar-benar kebiadaban yang tidak bisa dimaafkan. Saya minta Kapolda DI Yogyakarta memberikan atensi penuh atas kasus ini dan mengamankan semua pihak yang terlibat, dari pimpinan hingga miss-miss-nya yang diduga kuat pelaku penganiayaan pada anak-anak yang diamanahkan pada mereka,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Sabtu (25/4/2026).

“Selain itu, info yang beredar juga pimpinan yayasannya adalah seorang hakim aktif. Kalau benar, saya minta Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung agar pecat ybs dan polisi juga lanjut pidanakan. Pokoknya tidak ada kata maaf,” sambungnya.

Lebih lanjut, Sahroni pun meminta kepolisian melalui Unit PPA-nya, untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap operasional daycare di setiap wilayah. “Penting juga bagi kepolisian lewat unit PPA untuk lebih meningkatkan pengawasannya atas daycare yang kini banyak menjamur, terutama terkait izin,” imbuhnya.

“Hal ini karena seperti kita ketahui, daycare Little Aresha ini tidak memiliki izin. Penggerebekan yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta bekerjasama dengan dinas-dinas terkait sudah sangat baik, dan kita harapkan kinerja seperti ini terus ditingkatkan,” pungkas Sahroni.

Diketahui, terjadi lagi, dugaan kasus penganiayaan anak yang terjadi di daycare Little Aresha, Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Diketahui pula bahwa tempat penitipan anak tersebut tidak mengantongi izin operasional.

Kasat Reskrim Polresta Jogja Kompol Riski Adrian pada Sabtu (25/4/2026), menyebut pihaknya menduga ada oknum pengelola daycare yang melakukan penganiayaan terhadap anak-anak. Saat ini, pihak kepolisian tengah menyelidiki kasus tersebut.

JAKARTA - Di balik citra pertumbuhan ekonomi yang pesat selama beberapa dekade terakhir, China kini menghadapi tantangan baru yang berpusat pada generasi mudanya.

A. Jathindra, direktur think-tank Trinco Centre for Strategic Studies (TCSS), mengatakan bahwa tekanan ekonomi yang meningkat di China mulai mengubah dinamika sosial dan ekonomi di negara tersebut.

“Selama lebih dari 40 tahun, China dikenal dengan transformasi ekonomi yang cepat, ditandai dengan pertumbuhan industri, urbanisasi, dan munculnya kelas menengah,” sebut Jathindra, dikutip dari Eurasia Review, Sabtu (11/4/2026).

“Namun di balik capaian tersebut, generasi muda China kini menghadapi ketidakpastian yang semakin besar,” sambungnya.

Ekonom Gao Shanwen menjadi sorotan setelah menyebut kondisi generasi muda China sebagai “lifeless” dalam sebuah forum investor. “China kini dipenuhi orang tua yang bersemangat, generasi muda yang lesu, dan kelompok usia menengah yang putus asa,” ujarnya.

Di berbagai kota besar seperti Beijing dan Chengdu, generasi muda dilaporkan menghadapi kombinasi tekanan berupa daya beli yang menurun, prospek pekerjaan yang tidak pasti, serta ketergantungan pada kebijakan subsidi pemerintah untuk mendorong konsumsi.

Pemerintah China dalam beberapa tahun terakhir meluncurkan berbagai program subsidi untuk meningkatkan belanja masyarakat, termasuk insentif untuk mengganti peralatan rumah tangga dan perangkat elektronik. Pada 2026, pemerintah mengalokasikan sekitar 62,5 miliar yuan untuk program tersebut.

Dalam skema ini, konsumen dapat memperoleh potongan harga hingga 15 persen untuk sejumlah produk seperti televisi, lemari es, dan pendingin udara, serta subsidi untuk perangkat digital seperti ponsel dan tablet.

Namun, menurut laporan tersebut, kebijakan ini mencerminkan masalah yang lebih mendasar, yakni melemahnya daya beli masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Subsidi dinilai tidak lagi sekadar insentif, melainkan menjadi alat struktural untuk menopang permintaan domestik.

Masalah lain yang menjadi sorotan adalah tingginya tingkat pengangguran di kalangan muda. Meski tingkat pengangguran perkotaan secara umum berada di kisaran 5 persen, angka untuk kelompok usia muda jauh lebih tinggi.

Proyeksi Bank Dunia dan OECD

Bank Dunia memperkirakan tingkat pengangguran usia muda mencapai sekitar 17,7 persen pada 2025. Sementara data resmi menunjukkan angka sekitar 16,9 persen untuk kelompok usia 16 hingga 24 tahun.

Fenomena ini terlihat dari meningkatnya jumlah lulusan perguruan tinggi yang kesulitan mendapatkan pekerjaan sesuai bidangnya. Sebagian di antaranya beralih ke pekerjaan informal atau berpenghasilan rendah.

Setiap tahun, lebih dari 12 juta lulusan baru memasuki pasar kerja di China, memperketat persaingan dan memperbesar tekanan terhadap pasar tenaga kerja.

Dampak dari kondisi ini juga terlihat pada sektor konsumsi. Pertumbuhan penjualan ritel dinilai masih bergantung pada program stimulus pemerintah dan belum mencerminkan peningkatan kepercayaan konsumen secara berkelanjutan.

Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi China melambat dari sekitar 5 persen pada 2025 menjadi sekitar 4,4 persen pada 2026.

Sektor properti, yang sebelumnya menjadi penopang utama kekayaan rumah tangga, juga mengalami pelemahan. Penurunan harga properti dan investasi disebut turut mengurangi kemampuan belanja masyarakat.

Di tengah kondisi ini, muncul pula perdebatan terkait akurasi data pertumbuhan ekonomi China. Beberapa pengamat menilai angka resmi cenderung optimistis, meskipun tidak secara langsung dimanipulasi oleh pemerintah pusat.

“Jika perkiraan saya benar, pertumbuhan ekonomi China mungkin berada di kisaran 3 hingga 4 persen dalam beberapa tahun ke depan,” kata Gao.

Kehati-hatian Generasi Muda

Tekanan ekonomi tersebut juga berdampak pada kondisi psikologis generasi muda. Di media sosial China, istilah seperti “lying flat” dan “involution” semakin populer untuk menggambarkan sikap menarik diri dari kompetisi dan frustrasi terhadap terbatasnya peluang.

Istilah “lying flat” bahkan sempat menjadi viral setelah seorang pengguna internet membagikan pengalamannya hidup dengan pengeluaran minimal selama dua tahun tanpa pekerjaan.

Meski demikian, pemerintah China terus menekankan pentingnya stabilitas jangka panjang dan pertumbuhan berbasis inovasi, termasuk di sektor teknologi, kecerdasan buatan, dan manufaktur maju.

Namun, laporan tersebut mencatat bahwa bagi banyak generasi muda, narasi tersebut belum cukup menjawab kebutuhan mendasar, seperti pekerjaan yang stabil dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup tanpa bergantung pada subsidi.

Laporan tersebut menyimpulkan bahwa tantangan terbesar China ke depan mungkin bukan lagi pada sektor produksi atau ekspor, melainkan pada melemahnya kepercayaan generasi mudanya terhadap masa depan.

Jika tren ini berlanjut, perubahan sikap generasi muda dari optimisme menjadi kehati-hatian dinilai dapat membawa dampak jangka panjang terhadap arah ekonomi dan sosial China.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengungkapkan kronologi dugaan tindak pidana pemerasan dan pengancaman oleh pegawai KPK gadungan. Sahroni diperas Rp300 juta oleh KPK gadungan tersebut.

“Jadi kronologinya, ada seorang ibu-ibu datang ke DPR dan meminta bertemu saya. Kemudian saya temui dan dia mengaku utusan dari pimpinan KPK dan di situ dia meminta uang senilai Rp300 juta untuk dukungan pimpinan KPK," ujar Sahroni dalam keterangan tertulisnya kepada SindoNews, Jumat (10/4/2026).

Sahroni pun langsung cek ke KPK. Hasilnya, KPK menyangkal ada utusan tersebut. KPK kemudian melakukan kordinasi dengan Polda Metro Jaya

“Dan setelahnya saya melapor terkait kasus ini ke Polda Metro Jaya. Saya kemudian bekerja sama dengan Polda Metro Jaya dan KPK untuk menangkap orang ini dengan memberikan uang tersebut di rumahnya,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ahmad Sahroni melaporkan peristiwa pengancaman dan pemerasan yang dialaminya. Laporan telah dilayangkan pada Kamis (9/4/2026).

"Kami menerima laporan pada Kamis, 9 April malam 2026 sekira pukul 22.00 dari salah satu anggota DPR RI berinisial AS. Laporan tersebut tentang pengancaman dan pemerasan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Jumat (10/4/2026).