Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Hasnur Internasional Shipping Tbk. (HAIS) menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp26,1 miliar atau setara 9,95 per saham dari laba bersih tahun buku 2025.

Dalam rapat yang digelar pada Selasa (10/3/2026), pemegang saham menyepakati pembagian dividen sebesar Rp9,95 per saham, atau setara dengan 30% dari laba bersih 2025. Sepanjang tahun lalu, emiten jasa logistik dan transportasi laut tersebut membukukan laba bersih Rp87,1 miliar.

Selain pembagian dividen, pemegang saham juga menyetujui penetapan 70% laba bersih atau sekitar Rp60,9 miliar sebagai laba ditahan guna memperkuat struktur permodalan dan mendukung pengembangan usaha perseroan ke depan.

Direktur Utama Hasnur Internasional Shipping Jayanti Sari mengatakan keputusan pembagian dividen tersebut mencerminkan komitmen perseroan dalam memberikan nilai tambah kepada pemegang saham sekaligus menjaga keseimbangan antara pengembalian investasi dan penguatan fundamental bisnis.

“Tahun 2025 merupakan periode yang penuh dinamika bagi industri logistik maritim, khususnya pada segmen pengangkutan batu bara dengan armada tugboat dan barge. Fluktuasi harga batu bara global dan tantangan cuaca turut mempengaruhi aktivitas pengangkutan komoditas. Di tengah tantangan tersebut, Perseroan tetap mampu menjaga kinerja yang sehat dan disiplin dalam pengelolaan operasional maupun keuangan,” ujar Jayanti Sari dalam keterangan resmi, Rabu (11/3/2026).

Dia menambahkan perseroan akan terus memperkuat ketahanan bisnis melalui peningkatan efisiensi operasional, optimalisasi utilisasi armada, serta diversifikasi layanan logistik untuk mendukung kebutuhan transportasi laut komoditas.

Lebih lanjut, Jayanti mengatakan kinerja positif yang dipertahankan perseroan di tengah tantangan industri merupakan hasil dari sinergi dengan pelanggan, mitra bisnis, serta berbagai pemangku kepentingan.

“Ke depan, Perseroan akan terus beradaptasi terhadap dinamika industri dengan menjaga keunggulan operasional, memperluas peluang kerja sama strategis, serta memperkuat kontribusi dalam mendukung rantai pasok logistik nasional. Dukungan dari para pemegang saham dan pemangku kepentingan menjadi fondasi penting bagi kami untuk melanjutkan pertumbuhan yang berkelanjutan,” tutup Jayanti.

Bisnis.com, JAKARTA — PT RMK Energy Tbk. (RMKE) mematok target kinerja optimistis pada tahun buku 2026 dengan membidik laba bersih Rp800 miliar.

Target ambisius tersebut didorong oleh penguatan infrastruktur logistik terintegrasi, terutama operasional jalur pengangkutan khusus (hauling road) yang menjadi kunci distribusi batu bara di Sumatera Selatan.

Berdasarkan paparan perseroan, target laba bersih tersebut akan ditopang oleh proyeksi pendapatan yang mencapai Rp4,1 triliun pada 2026.

Optimisme ini muncul seiring rampungnya pembangunan hauling road yang menghubungkan area tambang langsung ke fasilitas angkutan utama, serta telah terhubung dengan tiga pelanggan baru yakni PT Wiraduta Sejahtera Langgeng (WSL), PT Duta Bara Utama (DBU), dan Menambang Muara Enim (MME).

Direktur Utama RMKE, Vincent Saputra, menjelaskan bahwa integrasi infrastruktur ini kian strategis sejalan dengan pemberlakuan larangan pengangkutan batu bara melalui jalan umum di Sumatera Selatan mulai 2026.

Kondisi regulasi tersebut secara struktural, lanjutnya, meningkatkan peran jalur hauling khusus dan moda kereta api sebagai tulang punggung distribusi, yang merupakan spesialisasi layanan perseroan.

Di samping itu, dengan posisi kas Rp250 miliar dan kinerja yang membaik, perseroan menargetkan pembagian dividen dengan rasio minimum 20%.

“Nilai dividen tahun ini kami perkirakan dapat melampaui Rp40 miliar dan akan jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu, sehingga memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham,” ujar Vincent, Kamis (8/1/2026).

Sementara itu, untuk mendukung target laba, RMKE bakal melakukan ekspansi kapasitas. RMKE berencana membangun container yard yang menggandakan kapasitas loading station dari 4 juta ton menjadi 8 juta ton per tahun.

Adapun, kapasitas pelabuhan juga akan ditingkatkan dari 20 juta ton menjadi 28 juta ton per tahun guna mengakomodasi lonjakan volume jasa logistik.

Perseroan memproyeksikan volume jasa batu bara akan meningkat signifikan dari sekitar 8 juta ton pada 2025 menjadi lebih dari 12 juta ton pada 2026.

Selain optimalisasi pelanggan yang sudah ada, RMKE juga membidik penambahan 2 hingga 3 pelanggan baru, termasuk potensi kontrak besar melalui jalur hauling yang terhubung dengan tambang PT Bukit Asam Tbk. (PTBA).

_________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) akan menutup aktivitas kapal tongkang batu bara di Sungai Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin, apabila anggaran perbaikan Jembatan Lalan belum tersedia hingga 31 Desember 2025.

Jembatan Lalan di Kecamatan Lalan ambruk setelah ditabrak tongkang pengangkut batu bara pada Agustus 2024. Perbaikan akses vital masyarakat tersebut sebelumnya ditargetkan rampung pada akhir 2025 dengan pendanaan dari pihak swasta. Namun, hingga kini pembangunan belum dilanjutkan karena kendala anggaran.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumsel, Apriyadi Mahmud, mengatakan hasil rapat memutuskan penutupan jalur pengangkutan batu bara di Sungai Lalan akan diberlakukan mulai 1 Januari 2026 jika dana belum tersedia hingga akhir Desember ini.

“Sesuai arahan gubernur, sampai 31 Desember masih ditunggu. Jika dana penyelesaian jembatan tidak tersedia, maka mulai 1 Januari dilakukan penutupan,” kata Apriyadi setelah rapat, Senin (22/12/2025).

Pemerintah daerah meminta asosiasi dan pihak terkait segera menyediakan dana perbaikan yang diperkirakan mencapai Rp35 miliar agar izin lalu lintas pengangkutan batu bara di Sungai Lalan tetap diberikan.

“Dana tersebut harus sudah tersedia di rekening agar pekerjaan konstruksi dapat dipastikan berjalan dan kontraktor bisa dibayar,” ujarnya.

Apriyadi menegaskan kebijakan penutupan tidak berlaku untuk seluruh jenis kapal. Sejumlah kapal tetap diizinkan melintas untuk kepentingan masyarakat.

“Kapal sembako, tongkang masyarakat yang mengangkut hasil bumi, serta tongkang proyek strategis nasional tetap boleh melintas,” kata Apriyadi.

Dia menambahkan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan pengawasan dan secara administratif siap menutup jalur Sungai Lalan jika syarat yang ditetapkan tidak dipenuhi.

“Batasnya 31 Desember. Setelah itu akan digelar rapat besar untuk persiapan pelaksanaan kebijakan penutupan,” tutup Apriyadi.