Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia mendorong penerapan strategic trade management (STM) untukmeningkatkan kontrolterhadap ekspor sejumlah barang strategis yang memiliki fungsi ganda (dual use).

STM merupakan sistem nasional yang mengatur dan memfasilitasi perdagangan serta investasi dalam teknologi dual use serta teknologi pertahanan. Strategi ini mencakup penyusunan daftar barang-barang dual use yang bisa mendapatkan perhatian khusus, atau membutuhkan izin/sertifikasi pemerintah.

Tujuannya yakni untuk memastikan barang-barang berteknologi dan bernilai tinggi itu tidak jatuh ke kelompok berbahaya, seperti teroris. Di samping itu, penerapan STM menjadi salah satu kesepakatan perundingan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) terkait dengan tarif resiprokal.

Selaku instansi yang juga memimpin perundingan tarif, Kemenko Perekonomian juga memimpin proses penerapan STM di Indonesia, bekerja sama dengan pihak AS. Sejauh ini, hanya Indonesia dan Arab Saudi yang belum menerapkan STM di antara negara-negara G20.

"STM sedang dikebut oleh tim saya bersama AS. Di Asean hanya Indonesia dan Brunei yang belum punya STM. Di G20, Indonesia dan Arab Saudi yang belum," terang Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi kepada Bisnis, dikutip Senin (29/12/2025).

Penerapan STM pun sudah diseleraskan dengan program prioritas kementerian/lembaga terkait untuk 2026. Salah satunya yakni lembaga Indonesia National Single Window (INSW), yang dibawahi oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sementara itu, dilansir dari situs resmi Kedutaan Besar AS di Indonesia pada Juli 2025 lalu, penerapan STM akan fokus pada pengembangan sistem kontrol terhadap ekspor.

Nantinya, Kedubes AS melalui program Export Control and Border Security (EXBS) akan memberikan pendampingan kepada pemerintah Indonesia untuk menerapkan STM.

Sebagai informasi, program tersebut bertujuan untuk mencegah proliferasi senjata pemusnah massal hingga ekspor ilegal atas barang-barang yang dikategorikan strategis.

Cakupan Barang Strategis

Adapun barang-barang dual use yang dinilai strategis itu mencakup barang-barang untuk keperluan penerbangan luar angkasa, kendaraan listrik, mesin industri, pengujian kesehatan hewan, serta bahan kimia.

Kemudian, bahan khusus, elektronik dan komunikasi, peralatan berteknologi tinggi, teknologi informasi, instrumen medis, farmasi serta research and development (R&D) baru.

Pada Juli 2025 lalu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut salah satu barang strategis dual use yang masuk dalam kategori pengawasan di bawah STM adalah mineral kritis.

"Kita punya itu di critical mineral. Mereka [AS] juga ingin mengetahui komponen strategis jangan sampai jatuh kepada pihak-pihak termasuk untuk penggunaan terrorism," terang Airlangga pada konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Juli 2025 lalu.

Menurut Airlangga, STM penting bagi Indonesia maupun AS agar kedua belah pihak bisa memonitor ekspor dan impor barang-barang dual use yang bernilai strategis itu.

"Komoditas yang dianggap strategis juga bisa terhadap ekosistem untuk pesawat udara, ekosistem untuk AI, data center, kemudian ekosistem mendukung penerbangan luar angkasa," lanjut Menko Perekonomian sejak 2019 itu.