Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan bahwa sumber kerentanan global saat ini tidak lagi semata berasal dari konflik terbuka, melainkan juga dari perubahan cepat yang dipicu oleh perkembangan teknologi baru dan teknologi yang sedang tumbuh (new and emerging technologies).

Dia menyampaikan bahwa ketahanan nasional kini menuntut kepekaan membaca perubahan, kecepatan beradaptasi, serta kemampuan membentuk ruang kebijakan sebelum risiko berkembang menjadi krisis.

Hal tersebut disampaikan Sugiono dalam agenda Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 pada Rabu (14/1/2026).

“Salah satu arena yang semakin menentukan ketahanan nasional adalah new and emerging technologies. Kecerdasan artificial intelligence (AI), ruang cyber, dan teknologi dual use juga telah mengubah landscape kekuatan global. Di hadapan Dewan Keamanan PBB, saya menekankan bahwa teknologi seperti kecerdasan artificial harus tetap menjadi servant of humanity, never its master,” ujarnya dalam forum itu.

Dia menilai isu teknologi bukan sekadar persoalan teknis, melainkan telah menjadi isu strategis yang menentukan arah kepentingan nasional.

Oleh karena itu, Sugiono melanjutkan diplomasi Indonesia harus hadir secara aktif untuk menjaga kepentingan nasional di ruang global yang baru serta memastikan Indonesia ikut berperan dalam menentukan aturan main internasional.

“Diplomasi harus hadir sebagai penjaga kepentingan nasional di ruang global yang baru dan memastikan Indonesia ikut menentukan rules of the game. Seluruh upaya berpangkal pada satu kebutuhan, yaitu kapasitas diplomasi yang jauh lebih siap, lebih tangguh, dan lebih profesional,” katanya.

Sugiono menekankan bahwa seluruh upaya tersebut berpangkal pada kebutuhan untuk membangun kapasitas diplomasi yang lebih siap, tangguh, dan profesional. Dalam konteks ini, penguatan infrastruktur diplomasi dinilainya sebagai sebuah keniscayaan dan bukan sekadar agenda administratif, melainkan investasi langsung bagi ketahanan nasional.

Dia mengingatkan bahwa di tengah dunia yang bergerak dalam mode bertahan (survival mode), negara yang lambat dan tidak siap berisiko terpinggirkan. Karena itu, diplomat Indonesia diposisikan sebagai penjaga dan pengarah ketahanan nasional melalui diplomasi yang adaptif dan berorientasi jangka panjang.

Penguatan infrastruktur diplomasi, lanjut Sugiono, difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, kepastian kerangka hukum, serta percepatan transformasi digital.

Selain itu, dia mengatakan bahwa kesejahteraan dan dukungan operasional bagi jajaran Kementerian Luar Negeri, baik di pusat maupun di perwakilan luar negeri, menjadi perhatian langsung pimpinan kementerian.

Dia menyebutkan bahwa perhatian tersebut mencakup penyesuaian penghasilan pegawai setempat di perwakilan, serta pemenuhan kebutuhan kesehatan dan pendidikan bagi pegawai Kementerian Luar Negeri beserta keluarganya.

Pada masa pemerintahan saat ini, Kementerian Luar Negeri juga akan menjalankan transformasi manajemen sumber daya manusia secara fundamental, termasuk dalam sistem pendidikan, pengembangan kapasitas, dan pola karier pegawai.

Untuk menjaga kesinambungan kebijakan, Kementerian Luar Negeri telah menyusun Peta Jalan Postur Diplomasi Tangguh menuju Indonesia Emas 2045 sebagai arah jangka panjang diplomasi Indonesia yang modern, adaptif, dan berdaya saing.

Penguatan tersebut, menurut Sugiono, disertai dengan komitmen terhadap integritas melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi serta birokrasi yang bersih dan melayani, guna menjaga kepercayaan publik terhadap diplomasi Indonesia.

“Penguatan ini disertai komitmen integritas melalui zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani untuk menjaga kepercayaan publik terhadap diplomasi Indonesia,” pungkas Sugiono.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia mendorong penerapan strategic trade management (STM) untukmeningkatkan kontrolterhadap ekspor sejumlah barang strategis yang memiliki fungsi ganda (dual use).

STM merupakan sistem nasional yang mengatur dan memfasilitasi perdagangan serta investasi dalam teknologi dual use serta teknologi pertahanan. Strategi ini mencakup penyusunan daftar barang-barang dual use yang bisa mendapatkan perhatian khusus, atau membutuhkan izin/sertifikasi pemerintah.

Tujuannya yakni untuk memastikan barang-barang berteknologi dan bernilai tinggi itu tidak jatuh ke kelompok berbahaya, seperti teroris. Di samping itu, penerapan STM menjadi salah satu kesepakatan perundingan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) terkait dengan tarif resiprokal.

Selaku instansi yang juga memimpin perundingan tarif, Kemenko Perekonomian juga memimpin proses penerapan STM di Indonesia, bekerja sama dengan pihak AS. Sejauh ini, hanya Indonesia dan Arab Saudi yang belum menerapkan STM di antara negara-negara G20.

"STM sedang dikebut oleh tim saya bersama AS. Di Asean hanya Indonesia dan Brunei yang belum punya STM. Di G20, Indonesia dan Arab Saudi yang belum," terang Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi kepada Bisnis, dikutip Senin (29/12/2025).

Penerapan STM pun sudah diseleraskan dengan program prioritas kementerian/lembaga terkait untuk 2026. Salah satunya yakni lembaga Indonesia National Single Window (INSW), yang dibawahi oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sementara itu, dilansir dari situs resmi Kedutaan Besar AS di Indonesia pada Juli 2025 lalu, penerapan STM akan fokus pada pengembangan sistem kontrol terhadap ekspor.

Nantinya, Kedubes AS melalui program Export Control and Border Security (EXBS) akan memberikan pendampingan kepada pemerintah Indonesia untuk menerapkan STM.

Sebagai informasi, program tersebut bertujuan untuk mencegah proliferasi senjata pemusnah massal hingga ekspor ilegal atas barang-barang yang dikategorikan strategis.

Cakupan Barang Strategis

Adapun barang-barang dual use yang dinilai strategis itu mencakup barang-barang untuk keperluan penerbangan luar angkasa, kendaraan listrik, mesin industri, pengujian kesehatan hewan, serta bahan kimia.

Kemudian, bahan khusus, elektronik dan komunikasi, peralatan berteknologi tinggi, teknologi informasi, instrumen medis, farmasi serta research and development (R&D) baru.

Pada Juli 2025 lalu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut salah satu barang strategis dual use yang masuk dalam kategori pengawasan di bawah STM adalah mineral kritis.

"Kita punya itu di critical mineral. Mereka [AS] juga ingin mengetahui komponen strategis jangan sampai jatuh kepada pihak-pihak termasuk untuk penggunaan terrorism," terang Airlangga pada konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Juli 2025 lalu.

Menurut Airlangga, STM penting bagi Indonesia maupun AS agar kedua belah pihak bisa memonitor ekspor dan impor barang-barang dual use yang bernilai strategis itu.

"Komoditas yang dianggap strategis juga bisa terhadap ekosistem untuk pesawat udara, ekosistem untuk AI, data center, kemudian ekosistem mendukung penerbangan luar angkasa," lanjut Menko Perekonomian sejak 2019 itu.