Bisnis.com, PEKANBARU — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, mengingatkan soal pentingnya penguatan kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau, seiring dengan meningkatnya risiko kebakaran memasuki musim kemarau 2026.

Hal tersebut ia sampaikan saat memimpin apel kesiapsiagaan karhutla di Lapangan Utama Pertamina Hulu Rokan (PHR), Rumbai, Pekanbaru.

“Saya tegaskan, pengendalian karhutla harus mengedepankan deteksi dini dan respons cepat. Jangan menunggu api membesar. Begitu terdeteksi hotspot, harus langsung ditangani di lapangan,” ujar Hanif, dikutip Senin (27/4/2026).

Data terbaru menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Hingga 23 April 2026, jumlah titik panas (hotspot) di Riau tercatat mencapai 840 titik, dengan 318 titik berstatus kepercayaan tinggi. Angka ini meningkat enam kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Tak hanya itu, luas kebakaran juga melonjak signifikan hingga 8.555,37 hektare atau meningkat 20 kali lipat dibandingkan tahun 2025.

Kondisi ini diperparah oleh prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebut Indonesia tengah menuju fase El Niño lemah hingga moderat. Fenomena ini berpotensi memicu musim kemarau lebih panjang dan kering, terutama di wilayah Sumatra dan Kalimantan, yang meningkatkan kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran.

Menteri Hanif menekankan bahwa kesiapsiagaan harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Seluruh unsur, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, TNI/Polri, BPBD, hingga Manggala Agni dan masyarakat, diminta memperkuat patroli terpadu serta pengawasan di wilayah rawan.

Selain itu, perusahaan perkebunan dan kehutanan juga diminta memastikan kesiapan sarana prasarana pengendalian karhutla, termasuk pengelolaan tata air gambut dan pemanfaatan teknologi pemantauan hotspot.

Sementara itu, General Manager PHR Zona Rokan, Andre Wijanarko, menegaskan bahwa ancaman karhutla juga berdampak langsung terhadap operasional industri migas dan keselamatan publik.

“Penurunan visibilitas, gangguan kesehatan pekerja, serta ancaman terhadap keselamatan masyarakat sekitar adalah risiko yang wajib kami mitigasi secara komprehensif sejak fase awal,” ujarnya.

Ia menambahkan kesiapan personel fire brigade dan armada di lapangan merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam melindungi aset negara sekaligus menjaga keselamatan masyarakat.

Pemerintah juga menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik pembakaran lahan. Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas, termasuk evaluasi hingga pencabutan izin bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Dengan tren peningkatan hotspot, kerentanan lahan gambut, serta ancaman kekeringan akibat El Niño, seluruh pihak diminta meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat sinergi. Upaya pengendalian karhutla tahun ini diharapkan lebih responsif dan terkoordinasi guna mencegah terulangnya bencana kabut asap di Riau.