Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan musim kemarau tahun ini berpotensi lebih panjang akibat pengaruh fenomena iklim El Nino.

Keyakinan tersebut ditopang oleh surplus produksi beras, tingginya stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP), serta langkah mitigasi yang telah disiapkan sejak dini.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan pemerintah telah memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), terutama stok beras yang dikelola Perum Bulog, sekaligus memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan selama musim kemarau.

Menurutnya, hingga saat ini kondisi cuaca belum memberikan dampak signifikan terhadap pertanaman sehingga target peningkatan produksi pangan masih dapat dicapai. Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan BMKG dan mendorong petani menyesuaikan pola tanam sesuai perkembangan kondisi iklim.

"Terkait dengan cuaca selama ini masih cukup normal sehingga belum berpengaruh terhadap pertanaman. Jadi peningkatan produksi tetap dapat tercapai. Kita selalu koordinasi dengan BMKG dan sudah menyosialisasikan pola tanam sesuai anjuran pemerintah," ujar Sarwo dalam keterangan resmi, dikutip Senin (29/6/2026).

Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Bapanas, produksi beras nasional sepanjang Januari hingga Juni 2026 diperkirakan mencapai 19,2 juta ton, lebih tinggi dibandingkan kebutuhan konsumsi sebesar 15,4 juta ton. Dengan demikian, pada semester pertama tahun ini diperkirakan terjadi surplus sekitar 3,7 juta ton.

Surplus tersebut sebagian besar telah dikonversi menjadi Cadangan Beras Pemerintah melalui penyerapan gabah dan beras oleh Bulog. Hingga 26 Juni 2026, Bulog telah menyerap setara beras sekitar 3,2 juta ton dari petani.

Di sisi lain, realisasi penyaluran CBP melalui berbagai program pemerintah telah mencapai sekitar 1,07 juta ton. Meski demikian, stok beras yang tersimpan di gudang Bulog masih mencapai sekitar 5,17 juta ton atau menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah.

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah belajar dari pengalaman menghadapi El Niño pada 2023 sehingga berbagai langkah antisipasi telah dilakukan lebih awal, terutama melalui penguatan stok pangan nasional.

"Kami memang sudah siapkan jauh hari sebelumnya menghadapi El Nino. Dulu pengalaman kita tahun 2023, Alhamdulillah kita lolos. Stok beras kita tertinggi sepanjang sejarah. Insyaallah aman sampai Desember, bahkan sampai Mei tahun depan pun cukup," kata Amran.

Bapanas memperkirakan neraca sampai akhir 2026 masih mencatat stok beras nasional sekitar 16,24 juta ton. Angka tersebut berasal dari stok awal tahun sebesar 12,54 juta ton ditambah proyeksi produksi sepanjang tahun sebesar 34,76 juta ton, kemudian dikurangi kebutuhan konsumsi sekitar 31,1 juta ton.

Dengan proyeksi tersebut, persediaan beras nasional diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan konsumsi hingga sekitar lima bulan pada 2027 sebelum kembali diperkuat oleh panen raya yang diperkirakan berlangsung pada Maret hingga April tahun depan.

Optimisme pemerintah tersebut muncul di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap potensi El Nino yang diperkirakan memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah wilayah.

Pemerintah menilai keberhasilan menjaga produksi, memperkuat cadangan pangan, dan memastikan distribusi tetap berjalan akan menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sepanjang semester II/2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan musim kemarau 2026 berpotensi berlangsung lebih panjang dan lebih kering dibandingkan kondisi normal seiring meningkatnya peluang El Nino yang diperkirakan bertahan hingga awal 2027.

Berdasarkan Prediksi Musim Kemarau Tahun 2026 di Indonesia Pemutakhiran Juni 2026, BMKG memprediksi puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia akan terjadi pada Agustus 2026. Pada periode tersebut, sebanyak 369 zona musim (ZOM) atau sekitar 48,84% luas daratan Indonesia diperkirakan memasuki puncak kemarau.

Kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini agar dampaknya terhadap ketersediaan air, kesehatan masyarakat, serta berbagai sektor ekonomi dapat diminimalkan.

Adapun, wilayah yang diperkirakan mengalami puncak kemarau pada Agustus meliputi:

• Sumatra bagian tengah

• Sebagian besar Pulau Jawa

• Bali

• Nusa Tenggara Barat

• Sebagian Nusa Tenggara Timur

• Sebagian besar Kalimantan

• Sebagian Sulawesi

• Sebagian Maluku dan Maluku Utara

• Sebagian besar Papua.

Sebelumnya, puncak kemarau pada Juli diperkirakan terjadi di 83 ZOM atau sekitar 12,26% luas daratan Indonesia, meliputi sebagian Sumatra, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, serta sebagian Papua.

Selanjutnya, pada September, sebanyak 169 ZOM atau sekitar 25,41% luas daratan diperkirakan mencapai puncak kemarau, terutama di Bangka Belitung, sebagian besar Sumatra Selatan, Lampung, sebagian Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Pegunungan.

BMKG menyebutkan, hingga akhir Mei 2026, sebanyak 200 ZOM atau sekitar 11,83% luas daratan Indonesia telah memasuki musim kemarau.

Jumlah tersebut diperkirakan terus bertambah menjadi 198 ZOM atau sekitar 31,60% luas daratan pada Juni, serta 66 ZOM atau sekitar 7,28% wilayah pada Juli.

BMKG juga memperkirakan awal musim kemarau tahun ini datang lebih cepat dibandingkan kondisi normal di 308 ZOM yang mencakup sekitar 39,77% luas daratan Indonesia.

Selain itu, sebanyak 482 ZOM atau sekitar 56,18% luas daratan diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal sehingga berpotensi lebih kering dibandingkan kondisi klimatologisnya.

Menurut BMKG, sebagian besar musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung selama 10 hingga 21 dasarian. Durasi tersebut diproyeksikan lebih panjang dari kondisi normal di 437 ZOM atau sekitar 48,77% luas daratan Indonesia.

BMKG juga memperbarui proyeksi perkembangan El Niño. Berdasarkan pemantauan hingga pertengahan Mei 2026, indeks ENSO telah melewati ambang fase netral selama lima dasarian.

Peluang terbentuknya El Niño lemah diperkirakan mencapai 100%, sementara peluang El Niño dengan intensitas moderat sebesar 98% dan kategori kuat mencapai 62%.

BMKG memperkirakan pengaruh El Niño terhadap Indonesia akan berlangsung bersamaan dengan musim kemarau hingga sekitar pertengahan Oktober 2026, sehingga meningkatkan potensi kekeringan di sejumlah wilayah.

Karena itu, BMKG mengimbau pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan melakukan langkah antisipasi sejak dini, terutama dalam menjaga ketersediaan air, mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan, serta mengantisipasi dampaknya terhadap sektor pertanian dan kebutuhan masyarakat.

NTB - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan terjadinya krisis air bersih di Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal ini ribuan Kepala Keluarga (KK) terdampak.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyatakan, krisis air bersih terjadi lantaran minimnya intensitas hujan di sana.

"Krisis air bersih terjadi di Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, akibat intensitas hujan yang sangat rendah dalam beberapa waktu terakhir," kata Muhari, Senin (29/6/2026).

Muhari merincikan, hal itu terjadi di Kelurahan Tanjung, Paruga, dan Pane di Kecamatan Rasanae Barat; Kelurahan Sambinae, Panggi, Manggemaci, dan Monggonao di Kecamatan Mpunda; Kelurahan Rontu di Kecamatan Raba; serta Kelurahan Melayu di Kecamatan Asakota.

"Kejadian ini berdampak pada sekitar 1.129 kepala keluarga," ujarnya.

Lihat video: Sebab Terjadinya Kemarau Basah di Indonesia, Kepala BMKG Beri Penjelasan



Menurut Muhari, belum laporan terkait adanya korban jiwa maupun kerugian materiil akibat kejadian tersebut. Sebagai upaya penanganan, BPBD Kota Bima segera melakukan asesmen dan koordinasi lintas instansi serta telah melaksanakan pendistribusian bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak sebanyak 70.000 liter.

Bisnis.com, PEKANBARU — Hamparan gambut yang membentang di lebih dari separuh wilayah Riau menghadapi ancaman serius seiring dengan meningkatnya peluang terjadinya El Nino pada 2026.

Di tengah potensi kemarau yang lebih panjang dan kering, ekosistem gambut di daerah ini dinilai belum siap menghadapi tekanan yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penurunan muka tanah (subsiden), hingga peningkatan emisi karbon.

Kekhawatiran itu muncul setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi peluang El Nino pada 2026 terus meningkat. Dalam pemutakhiran musim kemarau Juni 2026, BMKG menyebut indeks El Nino-Southern Oscillation (ENSO) telah keluar dari fase netral. Peluang terjadinya El Nino lemah mencapai 100%, El Nino moderat 98%, dan El Nino kuat 62%.

BMKG juga memperkirakan sekitar 56,18% wilayah Indonesia akan mengalami musim kemarau yang lebih kering dibandingkan kondisi normal. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026 mendatang.

Kepala Pusat Unggulan Iptek Gambut dan Kebencanaan (PUI GK) Universitas Riau, Sigit Sutikno, menjelaskan El Nino merupakan anomali iklim yang menyebabkan curah hujan di Indonesia berkurang karena massa hujan bergeser ke Samudra Pasifik. Akibatnya, musim kemarau yang umumnya berlangsung sekitar enam bulan dapat memanjang hingga sembilan bulan.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ancaman serius bagi gambut Riau yang didominasi tipe ombrogen, yakni gambut yang sepenuhnya bergantung pada air hujan untuk menjaga kelembapannya. Ketika hujan berkurang, cadangan air di dalam gambut ikut menurun sehingga daya tahannya terhadap kekeringan makin melemah.

"Ketika hujannya itu jadi berkurang, tentu suplai air juga berkurang. Dampaknya sangat buruk bagi gambut. Kalau gambut mengering, paling tidak ada tiga risiko besar, yaitu kebakaran, ambles atau subsiden, serta peningkatan emisi karbon," ujarnya.

Sutikno mengatakan kondisi gambut Riau saat ini belum cukup siap menghadapi skenario kemarau panjang. Penyebabnya bukan semata karena El Nino, tetapi juga perubahan bentang alam akibat konversi lahan menjadi perkebunan yang disertai pembangunan kanal. Kanal-kanal tersebut mempercepat aliran air keluar menuju sungai maupun laut sehingga kemampuan gambut menyimpan air terus menurun.

Padahal, kata dia, ketika musim hujan tiba, air seharusnya dipertahankan selama mungkin agar dapat menjadi cadangan ketika kemarau berlangsung lebih lama. Salah satu upaya yang diperlukan adalah membangun sekat kanal sehingga air tidak langsung terbuang keluar dari kawasan gambut.

"Menampungnya dengan kita membuat sekat kanal supaya air tidak langsung mengalir habis ke sungai atau laut," katanya.

Ia menegaskan kesiapsiagaan menghadapi El Nino seharusnya dilakukan jauh sebelum musim kemarau tiba. Upaya mitigasi tidak bisa menunggu hingga kondisi gambut mulai mengering.

"Kalau ditanya apakah gambut kita siap menghadapi El Nino, jawabannya tidak. Kalau ingin melakukan mitigasi, seharusnya dimulai sejak awal tahun," tegasnya.

Kerentanan Beragam

Meski demikian, Sutikno menilai tingkat kerentanan gambut di Riau tidak bisa disamaratakan. Ada kawasan yang masih relatif terjaga, ada yang kritis, hingga sangat kritis.

Wilayah dengan kondisi paling rentan berada di pulau-pulau gambut pesisir, seperti Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, Pulau Padang, Pulau Rangsang, Pulau Tebing Tinggi, dan Pulau Mendol. Dibandingkan hamparan gambut di daratan Sumatra, luas kawasan gambut di pulau-pulau tersebut jauh lebih kecil sehingga kapasitasnya menyimpan air juga lebih terbatas.

Ia mengibaratkan gambut sebagai reservoir atau penampung air alami di bawah permukaan tanah. Makin kecil luas kawasan gambut, makin sedikit air yang dapat disimpan. Kondisi itu diperparah dengan keberadaan kanal yang mengalirkan air ke berbagai arah hingga akhirnya bermuara ke laut, sehingga pulau-pulau gambut lebih cepat kehilangan cadangan air.

Karakter tersebut, menurut Sutikno, membuat pulau-pulau gambut menjadi lokasi yang paling sering mengalami karhutla. Selain cepat mengering, akses menuju lokasi kebakaran juga relatif sulit sehingga proses pemadaman membutuhkan waktu lebih lama.

Karena itu, ia menilai kawasan gambut pesisir semestinya menjadi prioritas utama dalam strategi pencegahan karhutla di Riau. Apalagi, berdasarkan analisis terhadap data kebakaran selama dua dekade terakhir, puncak kebakaran di pulau-pulau gambut hampir selalu terjadi pada Februari hingga Maret.

"Dalam dua puluh tahun terakhir, pulau gambut mengalami kebakaran paling parah pada Februari dan Maret. Ini seharusnya menjadi panduan bagi pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan pada periode tersebut," ujarnya.

Selain pulau gambut, kawasan gambut di daratan Sumatra yang telah dikonversi menjadi perkebunan maupun hutan tanaman industri dan disertai kanalisasi juga masuk kategori kritis, terutama apabila tata kelola airnya tidak berjalan dengan baik. Sebaliknya, kawasan gambut yang masih terjaga, seperti area konservasi di Semenanjung Kampar dan sejumlah kawasan cagar biosfer, dinilai memiliki kemampuan menyimpan air yang jauh lebih baik sehingga relatif lebih tahan menghadapi kemarau panjang.

"Kalau kawasan gambutnya masih terjaga, justru lebih sering menghadapi banjir daripada kekeringan. Kawasan seperti itu tidak terlalu khawatir menghadapi El Nino yang panjang," kata Sutikno.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan ketersediaan pangan nasional tetap terjaga menghadapi potensi musim kemarau dan El Nino melalui penguatan cadangan pangan pemerintah (CPP) serta produksi yang masih stabil.

"Pemerintah telah melakukan langkah-langkah antisipatif sejak dini. Kesiapan stok pangan Indonesia berada di status yang cukup kuat," kata Sekretaris Utama (Sestama) Bapanas Sarwo Edhy dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Bapanas memastikan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga ketahanan pangan nasional menghadapi potensi musim kemarau dan fenomena El Nino. Kesiapan tersebut didukung oleh kondisi produksi yang masih terjaga serta ketersediaan CPP yang dinilai memadai.

Upaya tersebut menjadi penting di tengah mulai munculnya dampak El Nino di Papua Nugini sebagaimana dilaporkan sejumlah lembaga internasional.

Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia akan berlangsung pada Juli hingga September 2026 dengan peluang terjadinya El Nino.

Pemerintah telah memperkuat stok cadangan pangan pemerintah (CPP), terutama stok beras. Termasuk pula stok cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) yang dikelola masing-masing pemerintah daerah.

"Memang ada prediksi El Nino dan musim kering, sehingga kita sudah antisipasi daerah-daerah yang defisit itu untuk persiapan, baik dari produksi maupun stok. Pemerintah mempunyai CPP dan CPPD, yang dikelola di pemerintah pusat dan di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota," terang Sarwo.

Ia juga mengatakan efek El Nino belum begitu kuat dirasakan di Indonesia. Progres pertanaman pangan masih bertumbuh baik. Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog semakin tinggi dari hasil penyerapan panen petani lokal yang kini tercatat di atas 5 juta ton.

"Terkait dengan cuaca selama ini masih cukup normal, sehingga belum berpengaruh terhadap pertanaman. Jadi peningkatan produksi tetap dapat tercapai," bebernya.

Sarwo mengaku pihaknya juga selalu berkoordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) berkaitan dengan perubahan cuaca.

"Dan kita juga sudah sosialisasi ke para petani untuk melakukan pola tanam sesuai dengan anjuran dari pemerintah," beber dia.

Ia menyebutkan hingga Juni 2026, berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan yang diolah Bapanas, total produksi beras pada semester pertama tahun ini diperkirakan mencapai 19,2 juta ton, lebih tinggi dibandingkan kebutuhan konsumsi nasional periode Januari–Juni yang diproyeksikan sebesar 15,4 juta ton.

Proyeksi surplus produksi terhadap konsumsi beras sebanyak 3,7 juta ton tersebut pun sebagian besar telah dikonversi menjadi stok CBP melalui serapan Bulog.

"Dari awal tahun sampai 26 Juni, Bulog telah melaksanakan penyerapan setara beras sebanyak 3,2 juta ton," katanya lagi.

Selanjutnya, realisasi penyaluran CBP ke masyarakat sampai 26 Juni telah menyentuh angka total 1,07 juta ton melalui berbagai program. Sementara total stok beras pemerintah yang disimpan Bulog masih ada di angka yang cukup besar, yakni 5,17 juta ton.

Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengaku optimistis stok beras Indonesia mencukupi sampai Mei tahun 2027. Indonesia sudah bersiap jauh hari untuk menghadapi El Nino di tahun ini.

"Dulu pengalaman kita (El Nino) tahun 2023. Alhamdulillah kita lolos. Stok beras kita tertinggi sepanjang sejarah. Insya Allah aman, katakanlah sampai Desember. (Bahkan) beras kita sudah sampai Mei pun cukup. Jadi tidak masalah," ucap Amran.

Optimisme tersebut selaras dengan Proyeksi Neraca Pangan untuk beras yang sudah diperbarui awal Juni ini. Neraca akhir tahun beras Indonesia diestimasikan masih akan terdapat stok 16,24 juta ton. Ini berasal dari stok awal tahun 2026 di 12,54 juta ton ditambah proyeksi produksi setahun 34,76 juta ton lalu dikurangi kebutuhan konsumsi setahun 31,1 juta ton.

Dengan proyeksi neraca akhir tahun beras sebesar 16,24 juta ton tersebut dinilai masih mampu untuk penuhi kebutuhan konsumsi nasional sekitar 5 bulan lamanya di tahun 2027 mendatang. Namun tidak hanya itu karena pada bulan Maret dan April stok beras nasional akan semakin meningkat karena telah memasuki musim panen raya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026

NTB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima diminta segera memberikan perhatian serius terhadap persoalan krisis air bersih yang dialami masyarakat Desa Bajo dan sejumlah desa lainnya di Bima.

Anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid mengatakan, berdasarkan laporan masyarakat yang diterima, krisis air bersih saat ini dirasakan oleh warga di Dusun Ndanondere dan Dusun Rasabou, Desa Bajo. Tercatat sebanyak 153 kepala keluarga di Dusun Ndanondere dan 146 kepala keluarga di Dusun Rasabou terdampak secara langsung.

“Dari data dan informasi yang kami himpun dari masyarakat, kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama dan berdampak langsung terhadap kebutuhan dasar ratusan kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya pada ketersediaan air bersih. Ini bukan sekadar gangguan layanan, tetapi menyangkut hak dasar warga. Kita harus bertindak cepat,” ujarnya, Kamis (25/6/2026).

Dengan total 299 kepala keluarga atau sekitar 779 jiwa terdampak di dua dusun tersebut saja, persoalan ini tidak lagi dapat dianggap sebagai masalah biasa, melainkan harus menjadi prioritas penanganan pemerintah daerah. Jumlah tersebut belum mencakup wilayah-wilayah lain di Bima yang juga berpotensi mengalami gangguan akses air bersih.

Senator Mirah menyampaikan akses terhadap air bersih merupakan hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh negara. Karena itu, pemerintah daerah harus hadir dengan langkah-langkah konkret untuk memastikan kebutuhan air bersih warga dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

“Air bersih bukan sekadar kebutuhan sehari-hari, tetapi merupakan kebutuhan dasar yang sangat menentukan kualitas hidup masyarakat. Ketika ratusan warga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, maka pemerintah harus segera turun tangan dan menghadirkan solusi yang nyata,” ujar Mirah.

Lihat video: Akibat Erupsi Lewotobi, 5 Desa di Wilayah Sikka, NTT, Alami Krisis Air Bersih



Menurut informasi dari masyarakat, kata Mirah, salah satu persoalan utama yang menyebabkan terganggunya distribusi air bersih adalah kondisi mesin pompa air yang sering mengalami kerusakan. Minimnya perawatan serta kurangnya perhatian terhadap infrastruktur penyediaan air menyebabkan pelayanan air bersih kepada masyarakat menjadi tidak optimal.

Kondisi ini menjadi semakin krusial karena struktur akses air minum masyarakat Kabupaten Bima masih sangat bergantung pada infrastruktur pompa. Berdasarkan data BPS, pada 2024 sebanyak 58,86% rumah tangga di Kabupaten Bima menggunakan sumur bor/pompa sebagai sumber air minum utama, sementara rumah tangga yang menggunakan air leding hanya 0,42%. Artinya, ketika mesin pompa rusak, dampaknya dapat langsung dirasakan oleh banyak keluarga.

Mirah menilai persoalan ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan infrastruktur air bersih di wilayah tersebut. Pemerintah daerah tidak hanya perlu memperbaiki kerusakan yang terjadi, tetapi juga harus menyiapkan sistem pemeliharaan yang berkelanjutan agar masalah yang sama tidak terus berulang setiap tahun.

“Kita tidak bisa terus-menerus hanya memperbaiki ketika rusak. Yang dibutuhkan masyarakat adalah sistem yang mampu menjamin keberlangsungan pelayanan air bersih dalam jangka panjang. Karena itu, perawatan berkala, peningkatan kapasitas infrastruktur, dan penganggaran yang memadai harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.

Selain perbaikan fasilitas yang sudah ada, Mirah juga mendorong Pemerintah Kabupaten Bima untuk melakukan pemetaan kebutuhan air bersih secara menyeluruh di daerah-daerah yang rawan mengalami kekeringan maupun gangguan distribusi air. Langkah tersebut penting agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Mirah berharap instansi terkait segera melakukan pengecekan langsung ke Desa Bajo guna memastikan kondisi infrastruktur yang ada serta menyusun langkah percepatan penanganan. Menurutnya, semakin lama persoalan ini dibiarkan, semakin besar pula dampak sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat.

“Sebanyak 779 warga di Desa Bajo menunggu kehadiran pemerintah. Daerah-daerah lain di Bima juga perlu segera dipetakan agar persoalan serupa tidak meluas. Jangan sampai masyarakat harus berjuang sendiri untuk mendapatkan hak dasar mereka. Saya berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat, terukur, dan berkelanjutan untuk mengatasi krisis air bersih yang dialami masyarakat,” ucapnya.

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kejadian kekeringan masih mendominasi di sejumlah daerah seiring meningkatnya wilayah yang memasuki musim kemarau.

BNPB merangkum pada periode Rabu, (24/6), pukul 07.00 WIB, hingga Kamis, (25/6), pukul 07.00 WIB juga tercatat kejadian tanah longsor, banjir rob, gempa bumi, serta kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari melaporkan keringan melanda Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, berdampak pada 42 kepala keluarga atau 125 jiwa di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro.

"BPBD Kabupaten Boyolali telah menyalurkan bantuan air bersih yang dilaporkan tersalurkan secara merata, aman, dan tertib kepada seluruh warga yang membutuhkan," ujar Aam sapaan Abdul Muhari, Kamis (25/6/2026).

Sementara itu, tanah longsor terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada Senin, 22 Juni 2026, sekitar pukul 04.00 WITA, yang berdampak pada 10 kepala keluarga atau 39 jiwa yang mengungsi serta 25 kepala keluarga atau 87 jiwa berisiko terdampak bencana tanah longsor di Desa Oinlasi, Kecamatan Kie.

Pemerintah daerah bersama BPBD telah membangun tenda pengungsian, menyalurkan sembako, serta memberikan layanan pemeriksaan kesehatan dari Puskesmas Kie kepada para pengungsi.

Selain itu, kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, pada Rabu, 24 Juni 2026, sekitar pukul 11.30 WIT, yang menghanguskan sekitar 50 hektare lahan di Kampung Mekar Sari, Distrik Bomberay. Tim gabungan berhasil mengendalikan api pada pukul 17.00 WIT di hari yang sama dan hingga kini kondisi di lokasi dilaporkan kondusif dengan pemantauan yang terus dilakukan.

Lihat video: Kemarau Panjang, Masyarakat Kuningan Kekeringan dan Krisis Air Bersih



Aam mengatakan BNPB juga terus memantau perkembangan sejumlah kejadian bencana yang masih dalam penanganan. Di Provinsi Jawa Barat, kekeringan yang mulai terjadi pada Selasa 9 Juni 2026, melanda Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor.

"Di Kabupaten Bekasi, bencana ini berdampak pada 2.172 kepala keluarga atau 5.425 jiwa, dengan status siaga darurat yang telah ditetapkan sejak 10 Juni hingga 30 September 2026," kata Aam.

Aam pun mengungkapkan BPBD Kabupaten Bekasi telah mendistribusikan 5.000 liter air bersih kepada 30 kepala keluarga atau 85 jiwa di Desa Ridogalih, Kecamatan Cibarusah, dengan total akumulasi distribusi mencapai 130.000 liter.

Selanjutnya, bencana kekeringan di Kabupaten Bogor berdampak pada 1.141 kepala keluarga atau 4.092 jiwa, dengan status siaga darurat yang juga berlaku sejak 10 Juni hingga 30 September 2026. BPBD Kabupaten Bogor terus menyalurkan bantuan air bersih, termasuk 5.000 liter yang telah didistribusikan ke wilayah Kecamatan Nanggung.

Di Provinsi Jawa Tengah, sejumlah kejadian kekeringan dan banjir rob turut menjadi perhatian. Banjir rob di Kabupaten Pati yang berdampak pada 127 kepala keluarga dengan 73 unit rumah terdampak, berdasarkan data mutakhir Rabu, (24/6), menunjukkan kondisi yang berangsur surut, dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih, pendidikan, dan layanan kesehatan yang masih dapat terpenuhi dengan baik.

"Kekeringan di Kabupaten Banjarnegara yang terjadi pada periode Juni 2026 berdampak pada 339 kepala keluarga atau 2.069 jiwa, dengan status siaga darurat yang telah ditetapkan sejak 22 Juni hingga 19 September 2026, dan BPBD setempat telah mendistribusikan 6.000 liter air bersih," katanya.

Kekeringan juga melanda Kabupaten Klaten pada periode Juni 2026 dengan dampak mencapai 2.161 kepala keluarga atau 6.859 jiwa, di mana distribusi air bersih hingga 24 Juni 2026 telah mencapai 121 tangki atau setara dengan 605.000 liter air.

Selain itu, kekeringan di Kabupaten Cilacap yang terjadi sejak (9/6)berdampak pada 667 kepala keluarga atau 2.386 jiwa, dengan BPBD setempat yang telah menyalurkan 25.000 liter air bersih kepada 523 kepala keluarga atau 1.932 jiwa di Kecamatan Adipala, Patimuan, Kampung Laut, dan Gandrungmangu.

Di luar Jawa, Aam juga melaporkan sejumlah bencana juga terus dipantau. Kekeringan di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang terjadi pada Selasa, (23/6), berdampak pada 4.245 kepala keluarga atau 12.008 jiwa, dengan distribusi air bersih hingga 24 Juni 2026 yang telah menjangkau empat desa dan sembilan dusun dengan total volume 450.000 liter.

Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah yang mulai terjadi pada Kamis, (15/1), masih menjadi perhatian dengan total luas lahan terbakar sejak 1 Januari hingga 24 Juni 2026 mencapai 457,22 hektare, bertambah 0,44 hektare dibandingkan laporan sebelumnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan status siaga darurat sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026.

BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung di sejumlah wilayah Indonesia. Pemerintah daerah diharapkan terus memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat terdampak serta memperkuat langkah mitigasi untuk mengurangi risiko bencana.

"Masyarakat juga diimbau untuk menggunakan air secara bijak, serta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan potensi kebakaran hutan dan lahan maupun kondisi yang dapat memicu terjadinya bencana," imbaunya.

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan memasuki pertengahan Juni 2026, atmosfer di wilayah Indonesia menunjukkan kondisi yang semakin kering, terutama di wilayah bagian selatan. Hal ini menandai musim kemarau yang meluas di wilayah Indonesia.

"Berdasarkan hasil monitoring Hari Tanpa Hujan berturut-turut, sebagian besar wilayah Indonesia bagian selatan, seperti Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, telah mengalami periode tanpa hujan dalam kategori menengah (11-20 hari) hingga sangat panjang (31-60 hari)," tulis BMKG lewat laman resminya, Rabu (17/6/2026).

Kondisi ini, jelas BMKG, sejalan dengan perkembangan musim, di mana sebanyak 33,3% wilayah Zona Musim atau 233 ZOM di Indonesia telah memasuki Musim Kemarau.

BMKG pun menjelaskan bahwa situasi tersebut menunjukkan bahwa pengurangan curah hujan mulai meluas dan perlu menjadi perhatian, terutama pada wilayah-wilayah yang memiliki kerentanan terhadap kekeringan meteorologis, penurunan ketersediaan air, serta peningkatan potensi suhu udara yang terasa lebih panas pada siang hari dan lebih dingin pada malam hingga pagi hari.

"Meskipun kondisi kering semakin mendominasi sebagian wilayah Indonesia bagian selatan, beberapa wilayah di Indonesia bagian utara masih mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sangat lebat," jelasnya.

Sementara itu, BMKG mencatat pada periode 11–14 Juni 2026, hujan lebat hingga sangat lebat tercatat di beberapa wilayah, seperti Sumatera Barat (139 mm/hari), Papua (94 mm/hari), Riau (89 mm/hari), Sulawesi Utara (79 mm/hari), Kalimantan Barat (77 mm/hari), dan Sulawesi Barat (63 mm/hari).

Lihat video: Kementan Siapkan Program Pompanisasi, Bantu Petani Hadapi Musim Kemarau



"Kondisi ini dipengaruhi oleh aktivitas Gelombang Rossby Ekuatorial yang terpantau aktif di sebagian wilayah Sumatra, Sulawesi, dan Papua, serta Gelombang Kelvin di sebagian wilayah Sumatra," jelas BMKG.

Selain itu, BMKG membeberkan bahwa adanya sirkulasi siklonik di Samudera Hindia sebelah barat Sumatera dan di sekitar Selat Makassar turut mendukung terbentuknya daerah konvergensi dan belokan angin, terutama di sebagian wilayah Sumatra dan sekitarnya. "Pengaruh gelombang atmosfer dan dinamika regional tersebut memicu pertumbuhan awan hujan yang cukup signifikan."

Dengan demikian, ungkap BMKG, meskipun sudah memasuki musim kemarau, potensi hujan masih tetap perlu diwaspadai, terutama di wilayah-wilayah yang dipengaruhi oleh aktivitas gelombang atmosfer, konvergensi, dan belokan angin.

Jumlah wilayah yang mengalami musim kemarau diprediksi mengalami peningkatan pada Dasarian III Juni 2026, dengan sifat hujan musim kemarau yang cenderung dibawah normal pada sebagian besar wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

Kondisi ini didukung oleh indikator El-Niño Southern Oscillation (ENSO) yang diprediksi menunjukkan kecenderungan fase hangat dengan intensitas moderate di Samudra Pasifik tropis bagian tengah hingga timur, ditandai dengan indeks Niño 3.4 sebesar +0,81 dan Southern-Oscillation Index (SOI) sebesar -24,3.

"Kondisi tersebut mendukung pengurangan potensi hujan di sebagian wilayah Indonesia. Meski demikian, hujan masih tetap berpeluang terjadi karena dinamika atmosfer regional dan faktor lokal masih dapat mendukung pembentukan awan hujan di sejumlah wilayah," papar BMKG.

Untuk periode sepekan mendatang, BMKG mengungkapkan bahwa Madden-Jullian Oscillation (MJO) diperkirakan masih berada pada fase 1 atau di wilayah Western Hemisphere-Africa, sehingga pengaruh langsungnya terhadap Indonesia relatif tidak dominan.

Meski demikian, Gelombang Kelvin diperkirakan bergerak melintasi sebagian Lampung, Samudra Hindia barat Lampung, Pulau Jawa, Laut Jawa, Selat Makasar bagian selatan, Kalimantan Tengah bagian selatan dan Kalimantan Selatan. Selain Itu, Gelombang Rossby Ekuatorial berpotensi aktif di Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Laut Maluku, Maluku Utara dan Laut Halmahera.

Di sisi lain, pola siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia barat Sumatra Barat, Selat Makassar, perairan barat Papua Barat Daya, Teluk Cendrawasih, dan Samudra Pasifik utara Papua, yang dapat memicu terbentuknya pola perlambatan dan pertemuan angin. "Kondisi-kondisi ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah tersebut," jelas BMKG.

Selain faktor atmosfer regional, potensi pertumbuhan awan konvektif juga didukung oleh kondisi atmosfer yang masih cukup labil di beberapa wilayah.

Labilitas udara tersebut dapat memperkuat proses konveksi lokal, terutama di Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Banten, sebagian besar Kalimantan, Sulawesi barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua.

"Dengan adanya kombinasi antara aktivitas gelombang atmosfer, sirkulasi siklonik, serta dukungan labilitas udara lokal, peluang terjadinya hujan masih cukup signifikan di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya bagian utara, dalam beberapa hari ke depan," pungkasnya.

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat lima daerah di Indonesia mengalami kategori Hari Tanpa Hujan (HTH) Sangat Panjang hingga awal Juni 2026. Berdasarkan pemantauan BMKG, Kabupaten Probolinggo di Jawa Timur menjadi wilayah dengan periode tanpa hujan terlama, yakni mencapai 42 hari. Disusul Kabupaten Bima di Nusa Tenggara Barat (NTB) selama 40 hari.

Sementara itu, Kabupaten Purworejo di Jawa Tengah dan Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masing-masing mencatat 39 hari tanpa hujan. Adapun Kabupaten Merauke di Papua Selatan mengalami 32 hari tanpa hujan.

"Hingga awal Juni ini, sekitar 33,3% Zona Musim di Indonesia (233 ZOM) mengalami musim kemarau," tulis BMKG dalam keterangannya, dikutip Minggu (14/6/2026).

BMKG melaporkan wilayah yang sedang mengalami musim kemarau meliputi sebagian Aceh, sebagian Sumatera Utara, sebagian Riau, Bengkulu, Sumatera Barat, Jambi, sebagian Sumatera Selatan, Kep. Riau, Lampung, Banten bagian utara.

"Selanjutnya, sebagian Jakarta, sebagian Jawa Barat, sebagian besar Jawa Tengah, sebagian besar Jawa Timur, sebagian Bali, sebagian besar NTB, sebagian besar NTT, sebagian Kalimantan Tengah, sebagian kecil Sulawesi Selatan, sebagian Maluku, dan sebagian kecil Papua Selatan," papar BMKG.

BMKG pun mengimbau masyarakat di daerah yang mulai mengalami kekeringan untuk menghemat penggunaan air dan menjaga ketersediaan sumber daya air. Sementara bagi wilayah yang masih sering diguyur hujan, masyarakat diingatkan untuk menjaga kebersihan saluran drainase dan selokan agar aliran air tetap lancar dan risiko genangan dapat diminimalkan.

"Bagi wilayah kering, yuk tetap hemat air. Untuk wilayah yang sering hujan, pastikan selokan bersih agar aliran air lancar," imbau BMKG.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian besar wilayah di Indonesia akan mengalami puncak musim kemarau pada Agustus 2026. Musim kemarau tahun ini diramal bakal lebih kering dan panjang seiring dengan berkembangnya fenomena iklim El Nino.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, memaparkan puncak kemarau pada Juli mencakup 83 Zona Musim (ZOM) atau 12,26% luas daratan Indonesia. Sebanyak 369 ZOM atau 48,84% luas daratan akan mengalami puncak kemarau pada Agustus dan 169 ZOM (25,41% luas daratan) pada September.

“Wilayah yang diprediksi mengalami puncak kemarau pada Juli 2026 meliputi sebagian Sumatra, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian Tengah, dan Papua bagian timur,” papar Faisal dalam konferensi pers di Gedung MHEWS BMKG, Jakarta (10/6/2026).

Adapun wilayah yang mengalami puncak musim kemarau pada Agustus 2026 meliputi Sumatra bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku dan Maluku Utara, serta sebagian besar Pulau Papua.

Sebanyak 169 ZOM yang memasuki puncak kemarau pada September 2026 meliputi Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Sumatra Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku, dan Papua Pegunungan bagian tengah.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menambahkan bahwa pemantauan BMKG per akhir Mei 2026 menunjukkan bahwa 200 ZOM atau 11,83% luas daratan Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Wilayah yang telah mengalami kemarau di antaranya sebagian Sumatra, sebagian Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara, Kalimantan Tengah bagian timur, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, dan sebagian Papua.

Lebih lanjut, 198 ZOM yang mencakup 31,60% luas daratan diprediksi mengalami kemarau pada Juni, meliputi, sebagian besar Sumatra, Kalimantan Barat, sebagian besar Banten, DKI Jakarta bagian selatan, Jawa Tengah bagian tengah dan barat, sebagian kecil Jawa Timur, Kalimantan Barat bagian selatan, sebagian besar Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan bagian tengah, sebagian besar Kalimantan Timur, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, sebagian Papua Barat, dan Papua bagian timur.

Sementara itu, 66 ZOM yang mencakup 7,28% wilayah Indonesia akan memasuki kemarau mulai Juli, di antaranya adalah Jambi bagian barat, sebagian Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan bagian timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, dan sebagian Maluku.

Ardhasena mengungkapkan musim kemarau di Indonesia pada 2026 ini diprediksi lebih kering dan lebih panjang dibandingkan dengan rata-rata normalnya. Kondisi ini memerlukan penyesuaian ekstra mengingat adanya peluang El Nino.

BMKG memprediksi fenomena El Nino akan terus bertahan hingga awal 2027. Peluang intensitas fenomena ini menyentuh kategori moderat mencapai 98%, sementara peluang mencapai kategori kuat sebesar 62%.

“Untuk wilayah Indonesia dengan gambar kecoklatan itu kita terpengaruh [El Nino] untuk menekan curah hujan jadi kondisinya secara umum lebih kering pada bulan Juni hingga Januari. Namun perlu dicatat nanti bahwa sekitar bulan Oktober akhir kita sudah memasuki musim hujan,” papar Ardhasena.

Dalam menghadapi puncak musim kemarau, BMKG merekomendasikan pelaku sektor pangan untuk menyesuaikan jadwal tanam dan memilih varietas tanaman yang membutuhkan lebih sedikit air, lebih tahan kekeringan, serta memiliki siklus tanam yang lebih pendek. Sementara sektor sumber daya air dapat melakukan revitalisasi waduk, memperbaiki jaringan distribusi air, serta memastikan ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat.

BMKG turut mengimbau pelaku sektor energi untuk memastikan kapasitas air bendungan untuk operasional PLTA. Kemudian, pemerintah daerah diharapkan menyiapkan mekanisme respons cepat untuk antisipasi memburuknya kualitas udara yang berpotensi memicu ISPA.

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia terjadi pada Agustus 2026. Kondisi ini harus mulai diantisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk memastikan ketersediaan air, kondisi kesehatan, serta kebutuhan multisektor yang terdampak dapat terkendali.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani memaparkan bahwa puncak kemarau di setiap wilayah Indonesia memiliki waktu yang berbeda-beda. Tercatat, puncak kemarau pada Juli mencakup 83 Zona Musim (ZOM) atau 12,26 persen luas daratan Indonesia. Sedangkan, puncak kemarau terjadi di 369 ZOM (48,84 persen luas daratan) pada Agustus dan 169 ZOM (25,41 persen luas daratan) pada September.

"Wilayah yang diprediksi mengalami puncak kemarau pada Juli 2026 meliputi sebagian Sumatera, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian Tengah, dan Papua bagian timur," papar Faisal dikutip dari keterangannya, Kamis (11/6/2026).

Lalu pada bulan Agustus 2026, puncak musim kemarau terjadi di Sumatera bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku dan Maluku Utara, serta sebagian besar Pulau Papua.

Sebanyak 169 ZOM (25,41 persen luas daratan) memasuki puncak kemarau pada September 2026, meliputi Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Sumatera Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku, dan Papua Pegunungan bagian tengah.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menambahkan, berdasarkan pemantauan BMKG hingga akhir Mei 2026, sebanyak 200 ZOM (11,83 persen luas daratan) sudah memasuki musim kemarau. Wilayah yang telah mengalami kemarau di antaranya sebagian Sumatera, sebagian Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara, Kalimantan Tengah bagian timur, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, dan sebagian Papua.

Lebih lanjut, 198 ZOM (31,60 persen luas daratan) wilayah diprediksi mengalami kemarau pada Juni, meliputi, sebagian besar Sumatera, Kalimantan Barat, sebagian besar Banten, DKI Jakarta bagian selatan, Jawa Tengah bagian tengah dan barat, sebagian kecil Jawa Timur, Kalimantan Barat bagian selatan, sebagian besar Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan bagian tengah, sebagian besar Kalimantan Timur, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, sebagian Papua Barat, dan Papua bagian timur.

Sementara itu, 66 ZOM yang mencakup 7,28 persen wilayah Indonesia akan memasuki kemarau mulai Juli, di antaranya, Jambi bagian barat, sebagian Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan bagian timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, dan sebagian Maluku.

Ardhasena mengungkapkan, musim kemarau di Indonesia pada tahun 2026 ini diprediksi lebih kering dan lebih panjang dibanding rata-rata normalnya. Kondisi ini memerlukan penyesuaian ekstra mengingat adanya peluang El Nino.

"BMKG memprediksi fenomena El Nino akan terus bertahan hingga awal tahun 2027 dengan peluang intensitas mencapai kategori moderat sebesar 98 persen dan kategori kuat sebesar 62 persen, namun demikian dampaknya untuk wilayah Indonesia ketika bertemu periode musim kemarau hingga pertengahan bulan Oktober," imbuh Ardhasena.

Faisal pun kembali mengingatkan, informasi pemutakhiran prediksi iklim ini diharapkan dapat menjadi referensi terkini bagi para pemangku kepentingan dalam menyusun langkah antisipasi lanjutan dan penguatan strategi adaptasi, khususnya pada sektor-sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim.

"BMKG secara aktif berkomunikasi, berkoordinasi, serta melakukan pendampingan kepada pemangku kepentingan di tingkat daerah, seperti pemerintah daerah (pemda), Forkopimda, BPBD, dan semua pihak yang membutuhkan informasi yang lebih detail dan bagaimana cara memitigasi serta beradaptasi terkait dengan kondisi iklim yang terjadi saat ini."

Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Kabupaten Sumedang mulai meningkatkan kewaspadaan guna memitigasi potensi bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) memasuki musim kemarau tahun ini.

Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak musim kemarau 2026 diprediksi akan berlangsung pada periode Juli hingga September.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menegaskan pentingnya akurasi informasi prakiraan cuaca sebagai basis pendukung berbagai sektor strategis, mulai dari ketahanan pangan di sektor pertanian hingga langkah mitigasi bencana oleh instansi terkait.

“Mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terutama menghadapi musim kemarau dengan potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), bencana kekeringan. Bila bencana terjadi untuk melaporkan pada BPBD Telepon/WA 08112065733 atau pemerintah terdekat,” kata Bupati Dony Ahmad Munir, Rabu (10/6/2026).

Kewaspadaan tersebut menyusul adanya laporan insiden kebakaran lahan yang terjadi di Gintung Lempeng, Desa Cibeureum Kulon, Kecamatan Cimalaka, pada Selasa (9/6/2026) sekitar pukul 12.00 WIB. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang mencatat kobaran api dipicu oleh kondisi cuaca kering dan embusan angin kencang.

Kepala BPBD Sumedang Bambang Rianto menjelaskan kronologi kejadian tersebut berawal dari laporan warga yang melihat titik api di area galian. “Pertama kali masyarakat melihat api di pinggir jalan beton galian Cibeureum, adanya angin mengakibatkan kebakaran lahan semakin meluas. Luas lahan yang terbakar dengan panjang 20 meter dan lebar 3 meter,” jelas Bambang.

Meskipun personel BPBD telah berhasil memadamkan api dan melokalisasi area agar tidak meluas ke pemukiman, Bambang tetap mengimbau masyarakat untuk proaktif melakukan pencegahan dini. Pihaknya menekankan beberapa poin krusial guna menekan risiko Karhutla di wilayah Sumedang.

Masyarakat diminta untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, menghentikan kebiasaan membuang puntung rokok sembarangan, serta memastikan api unggun telah padam sepenuhnya sebelum meninggalkan lokasi hutan atau lahan terbuka.

“Segera lapor ke BPBD jika terjadi kebakaran hutan dan lahan 081 120 65733,” pungkasnya.