Bisnis.com, JAKARTA - Di bawah ini adalah daftar golongan yang mendapatkan pemutihan BPJS Kesehatan Desember 2025.

Sebagaimana diketahui, program ini disebut-sebut akan mulai dijalankan pada November 2025 sebagai bagian dari upaya pemerintah meringankan beban masyarakat kurang mampu yang sudah lama menunggak iuran BPJS Kesehatan.

Perlu diketahui, kebijakan ini bukan sekadar penghapusan utang semata. Pemerintah telah menetapkan sejumlah ketentuan agar program ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Tujuan utamanya adalah memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tetap dapat menikmati layanan kesehatan tanpa terbebani oleh tunggakan lama.

Syarat Penghapusan Tunggakan BPJS Kesehatan

1. Peserta yang beralih ke PBI

Mereka yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta mandiri dan kini telah masuk kategori PBI menjadi prioritas penerima manfaat.

Iuran bulanan mereka saat ini sudah ditanggung oleh pemerintah, sehingga tunggakan lama akan dihapus dari sistem.

2. Peserta dari kalangan tidak mampu

Ghufron menegaskan bahwa pemutihan hanya berlaku bagi peserta yang benar-benar tidak mampu, sesuai data resmi pemerintah.

3. Peserta dengan status PBPU dan BP yang diverifikasi Pemda

Program ini juga mencakup peserta dengan status Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), selama sudah terverifikasi oleh pemerintah daerah.

4. Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

Peserta harus tercatat dalam DTSEN sebagai bagian dari kelompok masyarakat miskin atau tidak mampu. Validasi data ini penting agar bantuan tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.

Bagaimana cara daftarnya? (lanjut hal 2)...

Cara Daftar Pemutihan BPJS Kesehatan

1. Periksa status kepesertaan Peserta dapat mengecek status aktif/nonaktif serta jumlah tunggakan melalui: Aplikasi Mobile JKN Website BPJS Kesehatan Call Center 165 Kantor BPJS terdekat

2. Pastikan masuk dalam kategori penerima pemutihan Jika Anda termasuk golongan tidak mampu atau sudah masuk daftar PBI, biasanya pemutihan diberikan setelah verifikasi.

3. Lakukan verifikasi data

4. Jika sesuai, maka tagihan Anda akan dibayar pemerintah.

Selain secara online, Anda juga bisa mendaftar pemutihan BPJS Kesehatan Desember 2025 secara offline dengan cara berikut.

1. Pastikan Data Kependudukan Valid.

2. Kunjungi Kantor BPJS Kesehatan Terdekat.

3. Siapkan dokumen yang diperlukan antara lain: Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotokopi, Kartu Keluarga (KK) asli dan fotokopi, Kartu BPJS Kesehatan (jika masih ada), Dokumen pendukung lain sesuai kategori (misalnya surat keterangan tidak mampu dari kelurahan untuk peserta kategori kurang mampu)

4. Silahkan Sampaikan Permohonan Registrasi Ulang.

5. Proses Verifikasi dan Penilaian.

6. Pengumuman Status Persetujuan.

7. Pembayaran Iuran Bulan Berjalan.

Bisnis.com, JAKARTA - Ada beberapa syarat pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan bulan Desember 2025 yang bisa Anda penuhi.

Sebagaimana diketahui, tidak semua orang berhak mendapatkan pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan November 2025.

Sebab, hanya beberapa orang saja yang bisa mendapatkan keringanan tersebut.

Dengan memanfaatkan program ini, maka tunggakan iuran BPJS Kesehatan masyarakat bisa dihapuskan oleh pemerintah.

Dilansir dari Antaranews, program ini disebut-sebut akan mulai dijalankan pada November 2025 sebagai bagian dari upaya pemerintah meringankan beban masyarakat kurang mampu yang sudah lama menunggak iuran BPJS Kesehatan.

Perlu diketahui, kebijakan ini bukan sekadar penghapusan utang semata. Pemerintah telah menetapkan sejumlah ketentuan agar program ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Tujuan utamanya adalah memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tetap dapat menikmati layanan kesehatan tanpa terbebani oleh tunggakan lama.

Syarat Penghapusan Tunggakan BPJS Kesehatan

1. Peserta yang beralih ke PBI

Mereka yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta mandiri dan kini telah masuk kategori PBI menjadi prioritas penerima manfaat.

Iuran bulanan mereka saat ini sudah ditanggung oleh pemerintah, sehingga tunggakan lama akan dihapus dari sistem.

Syarat lainnya lanjut halaman 2...

Syarat Lain

2. Peserta dari kalangan tidak mampu

Ghufron menegaskan bahwa pemutihan hanya berlaku bagi peserta yang benar-benar tidak mampu, sesuai data resmi pemerintah.

3. Peserta dengan status PBPU dan BP yang diverifikasi Pemda

Program ini juga mencakup peserta dengan status Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), selama sudah terverifikasi oleh pemerintah daerah.

4. Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

Peserta harus tercatat dalam DTSEN sebagai bagian dari kelompok masyarakat miskin atau tidak mampu. Validasi data ini penting agar bantuan tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.

Itulah beberapa informasi tentang pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan Desember 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat yang memiliki tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mendapatkan opsi penyelesaian kewajiban melalui dua skema yang disiapkan pemerintah melalui BPJS Kesehatan.

Skema terbaru yakni pemerintah menyiapkan program pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang direncanakan mulai berjalan pada November 2025. Kebijakan ini ditujukan untuk meringankan beban peserta berpenghasilan rendah yang sudah lama menunggak iuran. Meski demikian, skema ini masih menunggu detail teknis.

Kabar penghapusan tunggakan ini sebelumnya disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Menurutnya pemerintah tengah mempertimbangkan menghapus atau memutihkan tunggakan BPJS Kesehatan senilai Rp20 triliun. Program ini bertujuan agar masyarakat kurang mampu tetap dapat mengakses layanan kesehatan tanpa terbebani tunggakan lama.

Program pemutihan diprioritaskan bagi masyarakat yang kini terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), termasuk mantan peserta mandiri yang telah dialihkan ke skema PBI. Selain itu, peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang telah diverifikasi pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan program ini.

Pemerintah menegaskan pemutihan hanya berlaku bagi peserta yang benar-benar tidak mampu agar program tepat sasaran. Dengan penghapusan tunggakan, peserta diharapkan tetap dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan administratif

Selain pemutihan, tunggakan BPJS Kesehatan juga dapat diselesaikan melalui skema cicilan. BPJS Kesehatan telah meluncuran program cicilan New Rehab 2.0 pada Februari 2025 lalu.

Program ini memungkinkan peserta membayar tunggakan selama maksimum dua tahun dengan skema cicilan hingga 12 bulan.

Kala itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyampaikan ketentuan tersebut merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Dalam regulasi itu, peserta dapat mengaktifkan kembali kepesertaannya dengan membayar tunggakan paling banyak 24 bulan.

“Umpama orang menunggak 10 tahun, hanya bayar 2 tahun,” kata Ghufron saat peluncuran program Rehab 2.0 di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, saat itu (3/2/2025).

Ia menjelaskan peserta yang menunggak selama satu dekade cukup melunasi dua tahun iuran, dan pembayaran tunggakan tersebut dapat dicicil selama satu tahun.

Program ini tidak hanya menyasar peserta mandiri atau Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU), tetapi juga dapat dimanfaatkan peserta aktif di segmen lain seperti Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). “Tunggakan iuran yang dicicil pun lebih fleksibel, minimal satu bulan iuran serta maksimal cicilan sampai 36 kali,” ujarnya.

Rehab 2.0 merupakan kelanjutan dari program yang diluncurkan pada Januari 2022. Hingga Desember 2024, program tahap pertama telah diikuti 1,73 juta peserta, dengan 910.660 peserta dinyatakan lunas dan aktif kembali. Total iuran yang terkumpul dalam periode tersebut mencapai Rp1,69 triliun.

Ghufron menyampaikan saat ini terdapat 222,5 juta peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sementara 17 juta peserta tidak aktif karena menunggak. Tunggakan peserta hingga Desember 2024 tercatat mencapai Rp21,48 triliun dari 28,8 juta jiwa.

Cara Pendaftaran Program REHAB BPJS Kesehatan

Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat yang memiliki tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mendapatkan opsi penyelesaian kewajiban melalui dua skema yang disiapkan pemerintah melalui BPJS Kesehatan.

Skema terbaru yakni pemerintah menyiapkan program pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang direncanakan mulai berjalan pada November 2025. Kebijakan ini ditujukan untuk meringankan beban peserta berpenghasilan rendah yang sudah lama menunggak iuran. Meski demikian, skema ini masih menunggu detail teknis.

Kabar penghapusan tunggakan ini sebelumnya disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Menurutnya pemerintah tengah mempertimbangkan menghapus atau memutihkan tunggakan BPJS Kesehatan senilai Rp20 triliun. Program ini bertujuan agar masyarakat kurang mampu tetap dapat mengakses layanan kesehatan tanpa terbebani tunggakan lama.

Program pemutihan diprioritaskan bagi masyarakat yang kini terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), termasuk mantan peserta mandiri yang telah dialihkan ke skema PBI. Selain itu, peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang telah diverifikasi pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan program ini.

Pemerintah menegaskan pemutihan hanya berlaku bagi peserta yang benar-benar tidak mampu agar program tepat sasaran. Dengan penghapusan tunggakan, peserta diharapkan tetap dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan administratif

Selain pemutihan, tunggakan BPJS Kesehatan juga dapat diselesaikan melalui skema cicilan. BPJS Kesehatan telah meluncuran program cicilan New Rehab 2.0 pada Februari 2025 lalu.

Program ini memungkinkan peserta membayar tunggakan selama maksimum dua tahun dengan skema cicilan hingga 12 bulan.

Kala itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyampaikan ketentuan tersebut merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Dalam regulasi itu, peserta dapat mengaktifkan kembali kepesertaannya dengan membayar tunggakan paling banyak 24 bulan.

“Umpama orang menunggak 10 tahun, hanya bayar 2 tahun,” kata Ghufron saat peluncuran program Rehab 2.0 di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, saat itu (3/2/2025).

Ia menjelaskan peserta yang menunggak selama satu dekade cukup melunasi dua tahun iuran, dan pembayaran tunggakan tersebut dapat dicicil selama satu tahun.

Program ini tidak hanya menyasar peserta mandiri atau Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU), tetapi juga dapat dimanfaatkan peserta aktif di segmen lain seperti Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). “Tunggakan iuran yang dicicil pun lebih fleksibel, minimal satu bulan iuran serta maksimal cicilan sampai 36 kali,” ujarnya.

Rehab 2.0 merupakan kelanjutan dari program yang diluncurkan pada Januari 2022. Hingga Desember 2024, program tahap pertama telah diikuti 1,73 juta peserta, dengan 910.660 peserta dinyatakan lunas dan aktif kembali. Total iuran yang terkumpul dalam periode tersebut mencapai Rp1,69 triliun.

Ghufron menyampaikan saat ini terdapat 222,5 juta peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sementara 17 juta peserta tidak aktif karena menunggak. Tunggakan peserta hingga Desember 2024 tercatat mencapai Rp21,48 triliun dari 28,8 juta jiwa.

Cara Pendaftaran Program REHAB BPJS Kesehatan

Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat yang bermasalah dengan tunggakan iuran BPJS Kesehatan bisa sedikit bernapas lega.

Sebab, pemerintah tengah mengadakan program pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan.

Dengan memanfaatkan program ini, maka tunggakan iuran BPJS Kesehatan masyarakat bisa dihapuskan oleh pemerintah.

Dilansir dari Antaranews, program ini disebut-sebut akan mulai dijalankan pada November 2025 sebagai bagian dari upaya pemerintah meringankan beban masyarakat kurang mampu yang sudah lama menunggak iuran BPJS Kesehatan.

Perlu diketahui, kebijakan ini bukan sekadar penghapusan utang semata. Pemerintah telah menetapkan sejumlah ketentuan agar program ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Tujuan utamanya adalah memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tetap dapat menikmati layanan kesehatan tanpa terbebani oleh tunggakan lama.

Siapa yang Berhak?

Tidak semua orang berhak mengikuti program penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan ini.

Berdasarkan rancangan kebijakan yang tengah disusun, program penghapusan iuran ini hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu yang dinilai layak menerima manfaatnya.

Secara khusus, kebijakan ini ditujukan untuk masyarakat kurang mampu yang kini telah terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Syarat dan Cara Melakukannya Ada di Halaman 2...

Syarat Penghapusan Tunggakan BPJS Kesehatan November 2025

1. Peserta yang beralih ke PBI

Mereka yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta mandiri dan kini telah masuk kategori PBI menjadi prioritas penerima manfaat.

Iuran bulanan mereka saat ini sudah ditanggung oleh pemerintah, sehingga tunggakan lama akan dihapus dari sistem.

2. Peserta dari kalangan tidak mampu

Ghufron menegaskan bahwa pemutihan hanya berlaku bagi peserta yang benar-benar tidak mampu, sesuai data resmi pemerintah.

3. Peserta dengan status PBPU dan BP yang diverifikasi Pemda

Program ini juga mencakup peserta dengan status Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), selama sudah terverifikasi oleh pemerintah daerah.

4. Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

Peserta harus tercatat dalam DTSEN sebagai bagian dari kelompok masyarakat miskin atau tidak mampu. Validasi data ini penting agar bantuan tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.

Itulah beberapa informasi tentang pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan November 2025.