Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menyatakan hadirnya berbagai kebijakan fiskal pemerintah pusat telah memberikan dampak bagi daerah, beberapa hal perlu dikaji ulang.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan kebijakan fiskal nasional memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas pembangunan dan keharmonisan hubungan antardaerah. Namun, ada kebijakan yang perlu menjadi perhatian.

Dia mencontohkan kebijakan opsen pajak yang kini langsung diterima oleh kabupaten/kota. Menurutnya, kebijakan tersebut di satu sisi memberikan kepastian terhadap pendapatan daerah, namun di sisi lain mengurangi ruang provinsi dalam menjalankan fungsi pemerataan bagi daerah dengan kapasitas fiskal terbatas.

"Dulu melalui skema pembagian 70% dan 30%, provinsi masih memiliki ruang untuk membantu daerah yang kemampuan fiskalnya terbatas. Sekarang, daerah dengan potensi kecil akan tetap menerima dalam jumlah kecil. Ini perlu menjadi perhatian bersama agar semangat kebersamaan tetap terjaga," ucap Mahyeldi dalam keterangan resmi, Selasa (21/4/2026).

Gubernur Sumbar juga menyoroti problematika perusahaan yang beroperasi di daerah namun berkantor pusat di wilayah lain.

Menurut Mahyeldi, hal tersebut menyebabkan potensi penerimaan pajak tidak sepenuhnya bisa dinikmati oleh daerah tempat perusahaan tersebut beroperasi.

"Ini menjadi hal yang perlu dikaji bersama, agar keadilan fiskal benar-benar dirasakan oleh daerah tempat aktivitas ekonomi berlangsung," tambahnya.

Saat bertemu Komite IV DPD RI, Mahyeldi turut memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan Pemprov Sumbar dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain melalui inovasi dan digitalisasi layanan.

Dia mengatakan melalui program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Pemprov Sumbar mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan menghadirkan berbagai inovasi layanan seperti Samsat Digital Nasional (SIGNAL), Samsat Nagari, dan Samsat Drive Thru, serta penerapan kebijakan tax clearance dalam proses perizinan.

Kemudian penguatan basis data juga dilakukan melalui integrasi dengan kepolisian dan mitra terkait guna memetakan potensi pajak secara lebih akurat dan real-time.

Di sisi belanja daerah, lanjut Mahyeldi, Pemprov Sumbar melakukan penataan struktur APBD dengan mengendalikan belanja pegawai agar tetap efisien, serta mengarahkan belanja pada sektor prioritas seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, serta penguatan sektor pariwisata dan pertanian.

Dia berharap langkah tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Selain itu, peran provinsi dalam menjaga keseimbangan fiskal antar daerah juga terus diperkuat melalui penyaluran bantuan keuangan khusus, dukungan teknis bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan lintas wilayah.

Oleh karena itu, dia menaruh harapan agar pemahaman yang lebih komprehensif antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menjadi landasan dalam penyempurnaan kebijakan fiskal yang lebih adil, adaptif, dan berpihak pada penguatan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Elviana menyampaikan kunjungan ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan UU HKPD sekaligus menyerap masukan dari pemerintah daerah.

Dia juga menyoroti sejumlah kebijakan yang dinilai masih menyisakan tantangan di tingkat implementasi, di antaranya skema dana bagi hasil berbasis kinerja yang belum sepenuhnya terukur, serta perubahan komposisi pembagian pajak kendaraan bermotor yang berdampak pada penurunan penerimaan provinsi.

"Kami melihat ada kebijakan pusat yang saat dirumuskan berjalan baik, namun dalam implementasinya justru menjadi beban bagi daerah. Ini penting menjadi bahan evaluasi bersama," kata dia.

Selain itu, isu pajak air permukaan serta potensi ketimpangan fiskal antardaerah juga menjadi perhatian, termasuk dampak kebijakan terhadap relasi fiskal antara pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota.

Data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan adalah kunci. Tanpa kredibilitas data, kebijakan tidak akan tepat sasaran...,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan, data harga barang kebutuhan pokok yang akurat, objektif, dan kredibel adalah fondasi utama dalam menjaga stabilitas harga nasional, sekaligus komponen penting dalam pengendalian inflasi.

Dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pemantauan Barang Kebutuhan Pokok di Bandung, Jawa Barat, Kamis, Budi menyampaikan data harga barang kebutuhan pokok ini menjadi acuan Pemerintah dalam menentukan kebijakan tepat untuk mendukung Indonesia maju.

"Data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan adalah kunci. Tanpa kredibilitas data, kebijakan tidak akan tepat sasaran. Kita ingin seluruh proses pemantauan harga lebih terintegrasi, cepat, dan responsif," ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus mendorong standar pelaporan yang seragam, peningkatan kompetensi kontributor di daerah, serta digitalisasi sistem pencatatan harga di pasar rakyat.

Menurut Budi, kredibilitas data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) akan menentukan langkah dalam mengantisipasi gejolak harga. Karena itu, integritas dan ketepatan data menjadi tanggung jawab bersama antara pusat dan daerah.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antarinstansi, antara lain dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah.

Data SP2KP yang telah digunakan dalam 142 rapat pengendalian inflasi, terbukti menjadi navigasi utama dalam merumuskan langkah penanganan harga dan distribusi pangan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Shofwan dalam laporannya mengungkapkan, SP2KP kini telah melibatkan 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan tingkat pelaporan mencapai 93 persen.

Capaian ini menjadi bukti kuat bahwa kerja sama pusat dan daerah mampu menghasilkan data yang kredibel untuk mendukung upaya pengendalian inflasi nasional.

"Seluruh capaian tersebut juga tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan BPS, khususnya Direktorat Statistik Harga, sehingga kegiatan statistik sektoral SP2KP memperoleh predikat ‘layak’ dan telah digunakan dalam lebih dari 142 rapat koordinasi pengendalian inflasi di seluruh Indonesia," jelasnya.

Meski demikian, Iqbal menambahkan, sejumlah tantangan ke depan menjadi perhatian bersama, terutama terkait peningkatan kualitas data, penguatan (SDM) pemantau harga, dan integrasi sistem menuju satu data nasional.

Pembinaan dan verifikasi dinas perdagangan daerah akan terus diperkuat agar data benar-benar mencerminkan kondisi riil di pasar rakyat.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025