Bisnis.com, MEDAN – PT Bank Sumut (Perseroda) terus memperluas jangkauan implementasi QRESTO (Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization) untuk kemudahan pembayaran pajak hotel, restoran, dan kafe (horeka) di Sumatra Utara.

Setelah Medan, pada Jumat (28/6/2026) pemisahan pembayaran pajak horeka dengan QRESTO yang digagas Bank Sumut resmi diimplementasikan di Kabupaten Deli Serdang.

Direktur Teknologi Informasi dan Operasional Bank Sumut Sandhy Sofian mengatakan Deli Serdang menjadi kabupaten pertama yang menerapkan QRESTO di Indonesia. Memanfaatkan perluasan penggunaan QRIS, pembayaran tagihan makanan dan pajak restoran dengan QRESTO pun terpisah otomatis. Pajak restoran langsung masuk ke kas daerah dan menambah pundi-pundi pendapatan asli daerah (PAD) saat transaksi dilakukan pelanggan.

“Agenda ini bukan sekadar peluncuran sebuah sistem pembayaran digital. Kita sedang meluncurkan cara baru dalam mengelola pendapatan asli daerah melalui proses yang lebih modern, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Sandhy, dikutip Minggu (28/6/2026).

Dijelaskan Sandhy, kehadiran QRESTO yang dibidani Bank Sumut berawal dari kebutuhan untuk menjawab tantangan yang selama ini dihadapi oleh pemerintah daerah (pemda) dan pelaku usaha.

Sebagaimana diketahui, peningkatan PAD terutama dari sektor pajak menjadi salah satu tugas utama pemda agar pembangunan daerah terus berlanjut, di samping juga berupaya meningkatkan kepatuhan pajak pelaku usaha tanpa menambah beban administrasi maupun mengubah kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi menggunakan QRIS.

Sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang dimiliki oleh pemerintah daerah di Sumatra Utara, lanjutnya, Bank Sumut berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi digital yang memberi manfaat nyata bagi pemerintah daerah, dunia usaha, maupun masyarakat. Dengan menggunakan QRESTO, proses yang sebelumnya mengandalkan pencatatan dan pelaporan manual dari sisi pelaku usaha kini berjalan secara otomatis.

“Sebelumnya, pelaku usaha harus menghitung secara manual dulu baru disetorkan. Sehingga paling tidak hari ke-10 setelah pelaporan pajak usahanya masuk ke kas daerah. QRESTO menjadi solusi dengan sistem pemisahan otomatis. Ini juga bisa mencegah kekurangan maupun kelebihan pembayaran pajak secara operasional,” jelas Shandy.

Adapun cara kerja QRESTO, seluruh nilai transaksi yang dibayarkan pelanggan ke merchant melalui QRIS Bank Sumut akan masuk terlebih dahulu ke rekening pelaku usaha.

Selanjutnya, sistem Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Bank Sumut secara otomatis autodebet dan menyetorkan bagian pajak yang menjadi hak pemerintah daerah. Seluruh proses yang berlangsung secara real time diklaim dapat meminimalkan kesalahan pencatatan sekaligus meningkatkan transparansi.

Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan menyambut baik kolaborasi antara Bank Indonesia, Bank Sumut, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha untuk mengoptimalkan PAD.

Asri mengatakan selain memberikan kemudahan kepada masyarakat, digitalisasi transaksi pemerintah ini berpotensi menekan kebocoran penerimaan daerah khususnya dari sektor pajak dan retribusi.

"Sistem ini membantu pemerintah memastikan penerimaan pajak menjadi lebih optimal dan transparan karena pajak merupakan sumber utama pembangunan daerah. Pajak horeka sendiri share nya terbesar, mencapai 6,46% dari penerimaan pajak jenis lainnya di Deli Serdang sehingga pengelolaannya harus semakin akuntabel," ujar Asri.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Utara Ameriza M Moesa mengapresiasi sinergi yang dibangun Bank Sumut bersama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam menghadirkan QRESTO.

Menurutnya, inovasi tersebut menjadi salah satu contoh implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah yang mampu memperkuat ekosistem pembayaran digital sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak.

“Kami tentu berharap digitalisasi pembayaran di lingkungan pemda akan meningkatkan pendapatan asli daerah karena tata kelolanya akan semakin baik. Dan kami terus mendorong penerapannya diperluas ke sektor penerimaan daerah lain. Mudah-mudahan seluruh pihak mendapatkan manfaat dari digitalisasi ini,” ujar Ameriza.

(240)

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menyatakan hadirnya berbagai kebijakan fiskal pemerintah pusat telah memberikan dampak bagi daerah, beberapa hal perlu dikaji ulang.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan kebijakan fiskal nasional memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas pembangunan dan keharmonisan hubungan antardaerah. Namun, ada kebijakan yang perlu menjadi perhatian.

Dia mencontohkan kebijakan opsen pajak yang kini langsung diterima oleh kabupaten/kota. Menurutnya, kebijakan tersebut di satu sisi memberikan kepastian terhadap pendapatan daerah, namun di sisi lain mengurangi ruang provinsi dalam menjalankan fungsi pemerataan bagi daerah dengan kapasitas fiskal terbatas.

"Dulu melalui skema pembagian 70% dan 30%, provinsi masih memiliki ruang untuk membantu daerah yang kemampuan fiskalnya terbatas. Sekarang, daerah dengan potensi kecil akan tetap menerima dalam jumlah kecil. Ini perlu menjadi perhatian bersama agar semangat kebersamaan tetap terjaga," ucap Mahyeldi dalam keterangan resmi, Selasa (21/4/2026).

Gubernur Sumbar juga menyoroti problematika perusahaan yang beroperasi di daerah namun berkantor pusat di wilayah lain.

Menurut Mahyeldi, hal tersebut menyebabkan potensi penerimaan pajak tidak sepenuhnya bisa dinikmati oleh daerah tempat perusahaan tersebut beroperasi.

"Ini menjadi hal yang perlu dikaji bersama, agar keadilan fiskal benar-benar dirasakan oleh daerah tempat aktivitas ekonomi berlangsung," tambahnya.

Saat bertemu Komite IV DPD RI, Mahyeldi turut memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan Pemprov Sumbar dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain melalui inovasi dan digitalisasi layanan.

Dia mengatakan melalui program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Pemprov Sumbar mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan menghadirkan berbagai inovasi layanan seperti Samsat Digital Nasional (SIGNAL), Samsat Nagari, dan Samsat Drive Thru, serta penerapan kebijakan tax clearance dalam proses perizinan.

Kemudian penguatan basis data juga dilakukan melalui integrasi dengan kepolisian dan mitra terkait guna memetakan potensi pajak secara lebih akurat dan real-time.

Di sisi belanja daerah, lanjut Mahyeldi, Pemprov Sumbar melakukan penataan struktur APBD dengan mengendalikan belanja pegawai agar tetap efisien, serta mengarahkan belanja pada sektor prioritas seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, serta penguatan sektor pariwisata dan pertanian.

Dia berharap langkah tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Selain itu, peran provinsi dalam menjaga keseimbangan fiskal antar daerah juga terus diperkuat melalui penyaluran bantuan keuangan khusus, dukungan teknis bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan lintas wilayah.

Oleh karena itu, dia menaruh harapan agar pemahaman yang lebih komprehensif antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menjadi landasan dalam penyempurnaan kebijakan fiskal yang lebih adil, adaptif, dan berpihak pada penguatan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Elviana menyampaikan kunjungan ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan UU HKPD sekaligus menyerap masukan dari pemerintah daerah.

Dia juga menyoroti sejumlah kebijakan yang dinilai masih menyisakan tantangan di tingkat implementasi, di antaranya skema dana bagi hasil berbasis kinerja yang belum sepenuhnya terukur, serta perubahan komposisi pembagian pajak kendaraan bermotor yang berdampak pada penurunan penerimaan provinsi.

"Kami melihat ada kebijakan pusat yang saat dirumuskan berjalan baik, namun dalam implementasinya justru menjadi beban bagi daerah. Ini penting menjadi bahan evaluasi bersama," kata dia.

Selain itu, isu pajak air permukaan serta potensi ketimpangan fiskal antardaerah juga menjadi perhatian, termasuk dampak kebijakan terhadap relasi fiskal antara pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota.

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Kabupaten Jembrana mulai melakukan pungutan retribusi secara digital di Pelabuhan Gilimanuk untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Digitalisasi dilakukan dengan memasang gate e-retribusi atau retribusi elektronik di Gilimanuk. Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna menjelaskan penerapan gate e-retribusi tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan pendapatan daerah melalui sistem pembayaran retribusi yang lebih transparan, akuntabel, dan real-time, sekaligus untuk memitigasi potensi kebocoran serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan menjadikan Pelabuhan Gilimanuk sebagai role model digitalisasi terintegrasi, Wakil Bupati Jembrana menegaskan bahwa transformasi digital tidak semata-mata merupakan penerapan teknologi, melainkan juga mencerminkan perubahan budaya kerja menuju pelayanan publik yang lebih modern, cepat, dan inovatif, dengan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sebagai motor penggerak.

"Digitalisasi bukan sekadar adopsi teknologi, melainkan perubahan budaya kerja. Kami bergeser dari manual ke digital, dari asumsi ke data, dan dari rutinitas menuju inovasi. Fokus kita adalah memperluas Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) guna mengoptimalkan PAD dan menutup celah kebocoran anggaran melalui sistem non-tunai yang terintegrasi," jelas Ipat dikutip Kamis (26/2/2026).

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Ronald D. Parluhutan menjelaskan bahwa sinergi antara Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Jembrana telah terbukti efektif dalam menjaga stabilitas harga dan mengakselerasi digitalisasi.

Menurutnya, inflasi yang terkendali akan berdampak langsung pada penguatan daya beli masyarakat. "Digitalisasi diharapkan dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat transparansi tata kelola, serta meningkatkan efisiensi birokrasi," kata Ronald.

Pemerintah Kabupaten Jembrana juga berhasil meraih skor 100% pada Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Capaian ini didorong oleh optimalisasi kanal pembayaran digital pada penerimaan retribusi daerah.

Menurut Bank Indonesia Jembrana masih memiliki peluang besar untuk memperluas aktivitas ekonomi melalui penguatan layanan digital, terutama menyasar para wisatawan yang masuk dari Pulau Jawa.

Bisnis.com, SURABAYA — Terdapat 501 Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia atau 91,8%, telah memiliki ekosistem digital yang memadai, baik regulasi, kanal, kesiapan, dan ketersediaan sistem, serta dukungan Bank Pembangunan Daerah pada semester I/2025.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kemenko Bidang Perekonomian, Ferry Irawan,menjelaskan bahwa dukungan kebijakanPercepatan dan Perluasan Digital Daerah (P2DD) mendorong perkembangan ekosistem digital secara signifikan.

Sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Satgas P2DD memetakan beberapa rencana strategis ke depan.

"Elektronifikasi terutama di sektor infrastruktur IT perbankan menjadi peluang peningkatan pelayanan masyarakat," ungkapnya dalam keterangan resminya, Rabu (3/12/2025).

Pernyatannya disampaikan pada Rapat Koordinasi Pusat – Daerah (Rakorpusda) Percepatan dan Perluasan Digital Daerah (P2DD) di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Rakorpusda dilaksanakan dengan mengelaborasi arahan Rakornas P2DD 2025 di antaranya peningkatan local tax ratio melalui berbagai upaya optimalisasi pendapatan seperti peningkatan literasi, insentif dan kualitas layanan publik serta perbaikan basis data tanpa meningkatkan beban masyarakat, percepatan realisasi dan peningkatan ketepatan belanja APBD, penguatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), pengarusutamaan kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETPD), serta penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Menurutnya, elaborasi juga dilakukan melalui best practice kebijakan P2DD berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Satgas P2DD termasuk dari hasil championships P2DD 2025, serta inovasi yang dapat diaplikasi Pemda dalam memperkuat ekosistem digital dan mengefektifkan kebijakan P2DD.

Sementara itu, setelah beberapa waktu lalu Bank Jatim sukses meraih platinum rank dalam ajang Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025, kini Bank Jatim kembali mendapat penghargaan sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) Terbaik tahun 2025 secara nasional dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia karena dinilai sangat mendukung kebijakan P2DD.

Bertempat di Ballroom Hotel Kempinski, penghargaan diterima langsung oleh Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo dalam acara Rapat Koordinasi Pusat–Daerah (Rakorpusda) Percepatan dan Perluasan Digital Daerah (P2DD), Senin (1/12/2025).

Direktur Utama Bank Jatim, Winardi Legowo, mengatakan saat ini perkembangan teknologi sudah sangat pesat dan terus berkembang cepat.

Melihat hal tersebut, Bank Jatim dituntut mau tidak mau harus dapat mengikuti kemajuan teknologi di bidang perbankan guna memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, desa, hingga pemerintah kabupaten.

Sebagai bank daerah yang memiliki peran sentral dalam perekonomian Jawa Timur, kata dia, Bank Jatim menyadari betul pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

"Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh nasabah, shareholder, hingga stakeholder karena atas kepercayaannya Bank Jatim dapat meraih penghargaan ini. Kami berkomitmen akan terus melakukan berbagai langkah nyata untuk percepatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah demi mendukung tata kelola dan pengintegrasian sistem pengelolaan keuangan daerah, mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital di masyarakat, serta mewujudkan keuangan inklusif serta meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional," tegasnya.