Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha pelayaran nasional memilih menahan kenaikan tarif di tengah lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) demi menjaga stabilitas biaya logistik dan daya beli masyarakat. Di sisi lain, kenaikan biaya operasional mulai menekan arus kas perusahaan pelayaran.

Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan bahan bakar masih menjadi komponen terbesar dalam operasional kapal.

Karena itu, kenaikan harga BBM langsung berdampak terhadap biaya usaha pelayaran nasional. Mengingat, komponen tersebut mencapai 50-60% dari biaya operasional kapal

“Sehingga tentu kenaikan bahan bakar ini menambah biaya operasi dan akan menekan cash flow perusahaan,” katanya kepada Bisnis, Senin (18/5/2026).

Meski tekanan biaya meningkat, Carmelita memastikan operasional pelayaran nasional sejauh ini masih berjalan normal dan belum mengalami gangguan.

Menurutnya, kenaikan tarif bukan pilihan yang mudah bagi pelaku usaha pelayaran karena berpotensi berdampak terhadap harga barang dan daya beli masyarakat.

“Menaikkan tarif memang solusi yang gampang, tetapi bukanlah pertimbangan yang bijak dan bukan hal yang mudah dalam situasi seperti saat ini,” ujarnya.

Dia mengatakan pelayaran nasional lebih memilih mengedepankan komunikasi dengan pengguna jasa sambil mempertimbangkan efisiensi logistik nasional dan regulasi yang berlaku karena berkaitan erat dengan harga produk dan daya beli masyarakat.

Di tengah tekanan tersebut, pelaku usaha pelayaran mulai mendorong pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menjaga keberlangsungan usaha dan menahan tekanan biaya operasional.

Memei, sapaannya, mengatakan asosiasi pelaku usaha seperti INSA, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah menyampaikan perkembangan situasi industri kepada pemerintah dalam berbagai forum koordinasi.

Pihaknya pun telah mengusulkan beberapa kebijakan yang bisa diambil demi keberlanjutan dunia usaha.

Adapun sejumlah usulan yang disampaikan antara lain pemberian insentif atau penangguhan PPN dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) atas pembelian bahan bakar, penangguhan pajak penghasilan, hingga restrukturisasi pembiayaan seperti pada masa pandemi Covid-19.

Selain itu, pelaku usaha juga meminta jaminan ketersediaan BBM dan biosolar untuk menjaga kelangsungan operasional kapal dan arus kas perusahaan.

“Penjadwalan ulang pembiayaan seperti masa pandemi dahulu, serta jaminan ketersediaan BBM dan biosolar guna menahan tekanan biaya operasional dan memelihara cashflow,” katanya.