Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha pelayaran nasional memilih menahan kenaikan tarif di tengah lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) demi menjaga stabilitas biaya logistik dan daya beli masyarakat. Di sisi lain, kenaikan biaya operasional mulai menekan arus kas perusahaan pelayaran.

Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan bahan bakar masih menjadi komponen terbesar dalam operasional kapal.

Karena itu, kenaikan harga BBM langsung berdampak terhadap biaya usaha pelayaran nasional. Mengingat, komponen tersebut mencapai 50-60% dari biaya operasional kapal

“Sehingga tentu kenaikan bahan bakar ini menambah biaya operasi dan akan menekan cash flow perusahaan,” katanya kepada Bisnis, Senin (18/5/2026).

Meski tekanan biaya meningkat, Carmelita memastikan operasional pelayaran nasional sejauh ini masih berjalan normal dan belum mengalami gangguan.

Menurutnya, kenaikan tarif bukan pilihan yang mudah bagi pelaku usaha pelayaran karena berpotensi berdampak terhadap harga barang dan daya beli masyarakat.

“Menaikkan tarif memang solusi yang gampang, tetapi bukanlah pertimbangan yang bijak dan bukan hal yang mudah dalam situasi seperti saat ini,” ujarnya.

Dia mengatakan pelayaran nasional lebih memilih mengedepankan komunikasi dengan pengguna jasa sambil mempertimbangkan efisiensi logistik nasional dan regulasi yang berlaku karena berkaitan erat dengan harga produk dan daya beli masyarakat.

Di tengah tekanan tersebut, pelaku usaha pelayaran mulai mendorong pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menjaga keberlangsungan usaha dan menahan tekanan biaya operasional.

Memei, sapaannya, mengatakan asosiasi pelaku usaha seperti INSA, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah menyampaikan perkembangan situasi industri kepada pemerintah dalam berbagai forum koordinasi.

Pihaknya pun telah mengusulkan beberapa kebijakan yang bisa diambil demi keberlanjutan dunia usaha.

Adapun sejumlah usulan yang disampaikan antara lain pemberian insentif atau penangguhan PPN dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) atas pembelian bahan bakar, penangguhan pajak penghasilan, hingga restrukturisasi pembiayaan seperti pada masa pandemi Covid-19.

Selain itu, pelaku usaha juga meminta jaminan ketersediaan BBM dan biosolar untuk menjaga kelangsungan operasional kapal dan arus kas perusahaan.

“Penjadwalan ulang pembiayaan seperti masa pandemi dahulu, serta jaminan ketersediaan BBM dan biosolar guna menahan tekanan biaya operasional dan memelihara cashflow,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengantisipasi serbuan truk di sejumlah pelabuhan setelah masa pembatasan angkutan barang resmi berakhir pada Minggu (29/3/2026) pukul 24.00 WIB.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyampaikan pihaknya telah menyiapkan beberapa langkah strategis, salah satunya melalui pola buffer zone dan delaying system pada pelabuhan penyeberangan.

“Kami berupaya untuk tidak membiarkan truk menumpuk langsung di area gerbang pelabuhan dengan mengoptimalisasi buffer zone [kantong parkir] dan rest area,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Senin (30/3/2026).

Nantinya, truk akan ditahan sementara di buffer zone yang telah ditentukan (seperti di KM 43 dan KM 68 untuk arah Merak), jika kondisi di pelabuhan sudah mencapai ambang batas tertentu.

Kemenhub juga melakukan penyaringan (screening) tiket untuk memastikan tidak ada truk yang mendekat ke pelabuhan tanpa memiliki tiket kapal yang sudah terpesan (melalui sistem Ferizy).

Langkah lainnya, yakni melalui manajemen operasional kapal dan dermaga agar tidak terjadi penumpukan atau antrean panjang di area pelabuhan. Pemerintah juga berkoordinasi dengan operator penyeberangan untuk menyiagakan kapal-kapal dengan kapasitas muat yang besar guna mempercepat pengosongan area parkir pelabuhan.

“Kami bersama stakeholder akan berupaya melakukan penambahan frekuensi dan kapasitas kapal,” tambahnya.

Selain itu, Kemenhub turut menerapkan pola percepatan port time yang diharapkan dapat mempersingkat waktu proses bongkar muat di dermaga agar sirkulasi kendaraan lebih dinamis. Jika terjadi kondisi sangat padat, dapat dilakukan pola TBB (tiba-bongkar-berangkat) untuk mempercepat proses bongkar muat kapal

Langkah ketiga, yakni pengaturan arus lalu lintas (lalin) di jalur akses melalui disreksi Kepolisian (rekayasa lalu lintas) dan memprioritaskan komoditas pokok (sembako dan energi) sehingga tidak terhambat oleh penumpukan angkutan barang umum lainnya.

Adapun, langkah-langkah tersebut telah disiapkan apabila nantinya v-ratio mendekati angka kritis.

Mengambil contoh pada rute penyeberangan Ketapang–Gilimanuk, pemantauan pada Senin, 30 Maret 2026 pukul 14.00 WIB menunjukkan ekor antrean kendaraan mencapai sekitar 5,8 km dari akses masuk Pelabuhan Ketapang, dengan dominasi kendaraan kecil, truk sedang, truk besar, serta bus besar yang terus bergerak menuju pelabuhan.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bersama operator kapal lainnya mengoperasikan total 34 kapal. Sebanyak 22 kapal di antaranya menerapkan pola TBB di Dermaga 3, MB 4, LCM, dan Bulusan, serta didukung 4 kapal perbantuan guna mempercepat rotasi dan menjaga ritme layanan tetap stabil.

General Manager ASDP Cabang Ketapang, Arief Eko, menjelaskan bahwa percepatan layanan di dermaga diperkuat dengan pengaturan arus kendaraan sejak di sisi darat.

“Kami mengendalikan ritme kendaraan melalui buffer zone, sehingga kedatangan ke pelabuhan tetap terukur dan tidak menumpuk,” jelasnya dalam keterangan resmi, Senin (30/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga memperkuat keandalan distribusi energi nasional melalui digitalisasi sistem monitoring armada kapal berbasis teknologi Smartship.

Sistem Smartship merupakan sensor berbasis Internet of Things (IoT) yang dipasang pada kapal untuk mengirimkan data operasional secara berkelanjutan ke pusat pengawasan.

Melalui sistem tersebut, perusahaan dapat memantau berbagai parameter operasional kapal, mulai dari posisi dan rute pelayaran, kondisi cuaca, hingga indikator operasional seperti slow speed yang berpengaruh terhadap efisiensi pelayaran.

Saat ini, sebanyak 70 kapal milik Pertamina Patra Niaga telah terintegrasi dalam sistem tersebut, sehingga memungkinkan pemantauan operasional kapal secara real-time dari pusat monitoring di darat.

Direktur Armada Logistik PT Pertamina Patra Niaga Arif Yunianto mengatakan digitalisasi monitoring armada menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional sekaligus menjaga keandalan distribusi energi ke berbagai wilayah Indonesia.

“Pemanfaatan sistem monitoring terintegrasi memungkinkan kami memantau pergerakan kapal, kondisi operasional, hingga faktor eksternal seperti cuaca secara real-time. Hal ini membantu memastikan armada dapat beroperasi lebih efisien sekaligus menjaga kelancaran distribusi energi nasional,” ujar Arif dalam keterangan tertulis, Selasa (17/3/2025).

Dari total 70 kapal yang telah terintegrasi, sebanyak 22 kapal di antaranya telah dilengkapi teknologi monitoring yang lebih canggih sehingga mampu memantau data operasional secara lebih komprehensif, mulai dari navigasi kapal, performa mesin, hingga aktivitas kargo dan bunker.

“Ke depan, kami akan terus menambah jumlah kapal yang dilengkapi teknologi tersebut,” tambahnya.

Selain meningkatkan visibilitas operasional, data yang dihasilkan dari sistem monitoring juga dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan preventive maintenance, sehingga potensi gangguan operasional dapat diidentifikasi dan diantisipasi lebih dini.

Bisnis.com, JAKARTA – ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyampaikan telah menyiagakan 28-33 kapal per 24 jam untuk melayani pemudik yang menyeberang dari Jawa menuju Sumatera melalui lintasan Merak–Bakauheni.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan penyiagaan puluhan kapal itu dilakukan untuk memaksimalkan layanan penyeberangan selama periode mudik Lebaran.

"Dalam mendukung kelancaran operasional selama periode Angkutan Lebaran, jumlah operasional armada kapal disesuaikan dengan tingkat kepadatan arus, yakni berkisar 28 hingga 33 kapal per 24 jam yang siap melayani pengguna jasa," ujar Heru dalam keterangan tertulis, Minggu (15/3/2026).

Dia menambahkan, perusahaan juga telah melakukan berbagai langkah antisipatif sejak dini guna mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama mudik Lebaran.

Misalnya, menerapkan pola operasional Tiba–Bongkar–Berangkat (TBB) guna mempercepat proses pelayanan di pelabuhan sehingga pergerakan kapal menjadi lebih efisien.

Selanjutnya, ASDP juga meningkatkan fasilitas layanan di pelabuhan seperti layanancustomer service 24 jam, penambahan garbarata Express II di lintasan Merak–Bakauheni, penambahan toilet portable, serta penguatan penerangan dan sistem kelistrikan di area pelabuhan.

Selain itu, ASDP juga menghadirkan shuttle bus listrik di kawasan pelabuhan Merak dan Bakauheni guna mempermudah mobilitas pengguna jasa, khususnya kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.

“Kami terus melakukan berbagai persiapan mulai dari penguatan operasional hingga optimalisasi fasilitas pelabuhan guna memastikan perjalanan masyarakat dapat berlangsung tertib dan lancar,” pungkasnya.

Sementara itu, Corporate Secretary ASDP, Windy Andale mengemukakan bahwa perusahaan juga berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat konektivitas transportasi menuju pelabuhan.

Sejak 13–16 Maret, total ada 20 unit angkutan umum secara gratis yang melayani beberapa rute penghubung, yaitu Stasiun Cilegon–Stasiun Kerenceng (2 unit), Stasiun Kerenceng–Stasiun Merak (1 unit), Stasiun Cilegon–Stasiun Merak (9 unit), Stasiun Merak–Stasiun Cilegon (7 unit), serta Stasiun Merak–Stasiun Kerenceng (1 unit).

"ASDP bersama mitra transportasi dan pemangku kepentingan di lapangan juga terus melakukan koordinasi guna memastikan ketersediaan kendaraan penghubung dapat dioptimalkan, terutama pada jam-jam kedatangan kereta dengan volume penumpang yang lebih tinggi," tutur Windy.