Bisnis.com, MEDAN – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membocorkan rencana memperluas cakupan perlindungan hingga ke pemegang polisasuransi.

Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis Ferdinan D Purba mengatakan Program Penjaminan Polis merupakan mandat strategis yang diberikan kepada LPS dengan tujuan memberi proteksi bagi pemegang polis asuransi yang izin perusahaan asuransinya dicabut.

"Penjaminan terhadap polis asuransi tidak hanya memberikan kepastian bagi pemegang polis, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pada industri asuransi, sekaligus mendukung pertumbuhan penetrasi asuransi di masyarakat," ujar Ferdinan di Medan, Senin (4/5/2026).

Ferdinan menyampaikan industri asuransi memiliki potensi yang besar untuk terus tumbuh di Indonesia. Per tahun 2020, rasio aset asuransi di Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada di angka 4,6%.

Kehadiran penjaminan polis asuransi yang dimandatkan kepada LPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada industri asuransi, sekaligus mendukung pertumbuhan penetrasi asuransi di masyarakat.

Dia menyinggung Amerika Utara dan Eropa yang tercatat sebagai kawasan dengan jumlah kegagalan terbesar di dunia. Namun, keduanya tetap mampu mendominasi pasar asuransi global dengan dukungan keberadaan lembaga penjamin polis.

"Jangan terkecoh dengan kasus kegagalan perusahaan asuransi, karena yang utama adalah bagaimana proteksi terhadap kepentingan pemegang polisnya," tutur Ferdinan.

Saat ini, lanjutnya, LPS sedang mempersiapkan Program Penjaminan Polis dengan skema terbaik. Dia mengakui penentuan skema merupakan tantangan tersendiri karena setiap negara memiliki keunikan profil industri dan faktor penentu yang berbeda.

Berdasarkan survei International Forum of Insurance Guarantee Scheme (IFIGS) tahun 2023, terdapat beberapa mandat penjaminan polis asuransi di setiap negara, seperti: paybox, paybox plus, loss minimizer, dan risk minimizer.

Sesuai dengan rencana amandemen Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Ferdinan menyebut desain Program Penjaminan Polis oleh LPS diusulkan untuk mendapatkan mandat yang paling komprehensif yaitu risk minimizer.

"Usulan mandat risk minimizer dalam UU P2SK tersebut diharapkan dapat berjalan dengan efektif dan benar-benar memberikan proteksi yang maksimal bagi pemegang polis," ujarnya.

Di samping penentuan skema, LPS kini juga tengah memperinci kesiapan penyelenggaraan Program Penjaminan Polis seperti terkait kepesertaan, cakupan polis yang dijamin, nominal limit penjaminan, dan skema kontribusi dari perusahaan asuransi.

Program Penjaminan Polis oleh LPS ini rencananya akan diimplementasikan secara efektif paling lambat awal Januari 2028.

Kabupaten Bandung (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memastikan kesiapannya apabila program penjaminan polis asuransi diimplementasikan pada 2027 dari semestinya pada 2028, mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Jika dipercepat 2027, LPS telah siap menerapkan,” ujar Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba dalam Temu Media LPS di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu.

Purba mengatakan berlakunya program penjaminan polis akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi, serta dapat meningkatkan premi industri asuransi.

“Keberadaan program ini bagian dari recovery and resolution framework untuk menghadapi kemungkinan gagal perusahaan asuransi. Berdasar pengalaman LPS dalam program penjaminan simpanan, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan jadi meningkat, dana pihak ketiga juga naik,” ujar Purba.

Ia menjelaskan, rata-rata pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) meningkat 15,3 persen setelah LPS beroperasi, dibandingkan sebesar 7,7 persen sebelum LPS beroperasi.

Ia mencontohkan, penerapan program penjaminan polis di Malaysia, juga mencatatkan peningkatan premi yang lebih tinggi setelah berlakunya program ini di negara tersebut.

Tiga tahun sebelum berlakunya program penjaminan polis asuransi pada 2007-2009, rata-rata pertumbuhan pendapatan premi asuransi sebesar 5,5 persen per tahun.

Setelah program penjaminan polis berlaku pada 2010, rata-rata pertumbuhan premi pada periode 2011-2013 menjadi 9,7 persen per tahun.

Melihat contoh tersebut, Purba meyakini bahwa pemberlakuan program penjaminan polis akan meningkatkan kepercayaan publik, sehingga pada gilirannya pendapatan premi asuransi akan meningkat.

Ia menjelaskan, LPS menyiapkan tiga jenis jaminan dalam program ini, diantaranya, pertama, jaminan klaim polis yaitu apabila perusahaan asuransi bermasalah maka LPS akan menjamin pembayaran klaim baik penuh maupun sebagian.

Kedua, pengalihan portofolio polis ke perusahaan sehat, polis nasabah tetap berjalan dengan manfaat yang sama.

Kemudian, ketiga, pengembalian polis yaitu apabila pengalihan tidak dapat dilakukan maka LPS akan membayar polis sesuai batas penjaminan.

Pihaknya memproyeksikan penjaminan akan mencakup nilai pertanggungan antara Rp500 juta-Rp700 juta, yang mencakup sekitar 90 persen dari rata-rata nilai polis di Indonesia.

“Skema ini akan otomatis dilakukan oleh LPS tanpa perlu pilihan dari pemegang polis,” ujar Purba.

Lebih lanjut, program akan diformalkan melalui Peraturan Pemerintah (PP), dengan ketentuan teknis seperti nilai batas penjaminan dan jenis produk yang dijamin akan ditetapkan lebih lanjut.

Tingkat penetrasi industri asuransi di Indonesia masih rendah, dibandingkan dengan negara-negara kawasan ASEAN, yang mana berada di bawah Filipina, Malaysia, Thailand dan Singapura.

Penetrasi industri asuransi Indonesia tercatat hanya sebesar 1,40 persen per akhir 2024, atau relatif tidak banyak berubah sejak sebelum krisis keuangan Asia melanda.

Sementara itu, Filipina mencapai 1,80 persen, Malaysia 3,80 persen, Thailand 5,10 persen, dan Singapura 7,40 persen pada akhir 2024, dan untuk negara-negara maju umumnya berada di level 9-10 persen.

Direktur Eksekutif Surveilans, Data, dan Pemeriksaan Asuransi LPS Suwandi menyebut beberapa variabel yang menjadi penghambat tingkat penetrasi, di antaranya maraknya sejumlah kasus yang mendera perusahaan asuransi dan berujung menggerus kepercayaan publik terhadap industri asuransi.

“Kasus-kasus yang melibatkan perusahaan asuransi memang cukup menekan penetrasi industri asuransi. Sejak 2016 hingga 2025, sudah ada 19 perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan),” ujar Suwandi.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tengah mematangkan Program Penjaminan Polis (PPP) sebagai instrumen perlindungan bagi pemegang polis sekaligus penopang stabilitas sistem keuangan nasional. Program ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap industri asuransi yang sempat terguncang akibat sejumlah kasus gagal bayar.

“Sebagai contoh, di Korea Selatan, Kanada, Inggris, dan Malaysia, penerapan PPP juga terbukti meningkatkan kepercayaan publik, mempercepat penanganan asuransi gagal, serta memperkuat stabilitas sektor asuransi,” ujar Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS, Ferdinan D. Purba, dalam acara Chief Operation Officer (COO) Summit 2025 yang digelar Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) di Bandung, Kamis (6/11/2025).

Ferdinan menjelaskan, PPP merupakan bagian dari kerangka recovery & resolution yang komprehensif untuk menghadapi skenario terburuk ketika perusahaan asuransi gagal. Program ini juga menjadi elemen penting dalam financial safety net nasional agar proses resolusi asuransi berjalan lebih efektif.

Menurut dia, PPP memiliki peran strategis yang serupa dengan Program Penjaminan Simpanan (PPS) di sektor perbankan. PPS terbukti meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, yang berdampak pada naiknya dana pihak ketiga setelah LPS beroperasi.

“Rata-rata pertumbuhan dana pihak ketiga meningkat dari 7,7 persen sebelum LPS beroperasi menjadi 15,3 persen setelah LPS beroperasi,” jelasnya.

Hal serupa juga terlihat di Malaysia, di mana setelah PPP diaktifkan, pertumbuhan pendapatan premi naik dari rata-rata 5,5 persen menjadi 9,7 persen. “Ini menunjukkan korelasi positif antara penjaminan polis dan peningkatan kinerja industri asuransi,” kata Ferdinan.

LPS menargetkan PPP dapat diaktivasi sebelum tahun 2028. Saat ini, lembaga tersebut tengah menyusun kebijakan pelaksanaan PPP dan mekanisme resolusi perusahaan asuransi, termasuk asuransi syariah.

“Apabila prasyarat dapat dicapai sesuai target waktu, perusahaan asuransi jiwa dan asuransi umum perlu bersiap untuk melakukan registrasi kepesertaan PPP pada triwulan III tahun 2026,” ujarnya.

Ia menambahkan, koordinasi antara LPS dan OJK menjadi faktor kunci, terutama dalam pertukaran data asuransi. LPS menargetkan sistem Sarana Pertukaran Informasi Terintegrasi (SAPIT) antara kedua lembaga dapat go-live pada 2025.

Desain PPP dirancang berdasarkan praktik terbaik internasional dan prinsip global. Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) disebut menjadi momentum penting memperkuat kerangka PPP di Indonesia.

Mandat LPS sebagai risk minimizer diharapkan mampu meningkatkan efektivitas fungsi penjaminan dan resolusi untuk melindungi pemegang polis sekaligus menjaga stabilitas industri. “Cakupan dan nilai maksimum penjaminan perlu dibatasi untuk meminimalkan biaya penanganan asuransi dan mencegah moral hazard,” tutur Ferdinan.

Ia menjelaskan, LPS juga tengah mengkaji produk atau lini usaha yang akan dijamin berdasarkan karakteristik produk, loss ratio, dan pangsa pasar. Dari sisi iuran, LPS mempertimbangkan opsi premi berbasis risiko sebagai insentif bagi perusahaan yang menerapkan manajemen risiko yang baik.

“Mayoritas otoritas penjamin polis di dunia masih menerapkan premi tetap atau flat, namun Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara yang mendorong pendekatan berbasis risiko di masa depan,” kata Ferdinan.

Salah satu elemen penting PPP adalah ketersediaan data polis berbasis pemegang polis, tertanggung, dan peserta, yang akan menjadi dasar bagi LPS dalam menentukan polis yang berhak mendapat penjaminan. “UU P2SK mewajibkan perusahaan asuransi menyampaikan data polis berbasis pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta kepada LPS,” ujarnya.

LPS juga memperkuat kerja sama dengan asosiasi industri untuk mempercepat implementasi PPP. Pada 18 Oktober 2025, lembaga tersebut menandatangani nota kesepahaman dengan AAJI, AAUI, AASI, dan AAMAI. Kolaborasi ini mencakup penyediaan tenaga ahli, pelatihan, edukasi publik, serta riset terkait industri asuransi.