Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim mengakui telah memberikan gaji tambahan kepada staf khusus menteri (SKM) melalui uang pribadi sebesar Rp15 juta-Rp20 juta.

Mulanya, jaksa penuntut umum (JPU) bertanya soal gaji tambahan kepada lima SKM mulai dari Jurist Tan, Dei Sudarmo hingga Fiona Handayani secara rutin setiap bulan.

Kemudian, Nadiem menjelaskan bahwa gaji tambahan itu diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidup para SKM. Pasalnya, menurut Nadiem, SKM ini tidak memiliki honor tambahan seperti pejabat struktural.

Di samping itu, SKM juga disebut Nadiem telah mengalami penurunan penghasilan sebanyak 80% ketika bergabung di Kemendikbud Ristek.

"Itupun mereka dengan tambahan yang saya berikan dari kantong pribadi saya, mereka masih mengalami penurunan gaji sampai dengan 40%. Dan mereka masih rela untuk bergabung untuk misi pendidikan Indonesia," ujar Nadiem di persidangan, Senin (11/5/2026).

Adapun, Nadiem tidak ingat secara spesifik soal besaran tambahan gaji SKM secara mendetail. Dia hanya menyatakan bahwa gaji tersebut berada di kisaran Rp15 juta-Rp20 juta.

"Saya tidak ingat persisnya. Mungkin kisaran antara Rp15 sampai Rp20 juta per bulan untuk semua SKM kalau tidak salah," pungkasnya.

Sekadar informasi, Nadiem Makarim bersama dengan terdakwa lainnya telah didakwa merugikan negara Rp2,1 triliun dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022.

Adapun, total terdapat 25 pihak terdiri dari perorangan dan perusahaan yang memperkaya diri dalam perkara ini, salah satu pihak itu adalah Nadiem Makarim sebesar Rp809 miliar.

Namun, hal tersebut telah dibantah oleh Nadiem Makarim. Sebab, uang ratusan miliar itu merupakan angka dari hasil aksi korporasi antara Google dan Gojek yang tidak terkait dengan pengadaan Chromebook.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Konsumsi rumah tangga Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami moderasi dengan hanya bertumbuh sebesar 4,53% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal III/2025. Angka ini tercatat turun tipis dari capaian kuartal sebelumnya yang mencapai 4,58%.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Jajang Hermawan menyatakan fenomena perlambatan konsumsi ini terkonfirmasi melalui sejumlah indikator survei konsumen Bank Indonesia yang kompak mengalami penurunan.

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di provinsi penghasil batu bara terbesar Indonesia ini tergelincir dari 146,75 pada kuartal II/2025 menjadi 142,28, sementara Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) dan Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) juga terkoreksi masing-masing dari 144,05 dan 149,44 menjadi 142,78 dan 145,67.

"Jika ditinjau berdasarkan komponennya, penyebab termoderasinya IKE ialah penurunan seluruh indeks penyusunnya, baik dari sisi penghasilan, pembelian barang tahan lama, dan ketersediaan lapangan kerja di periode laporan," kata Jajang Hermawan dalam keterangan resmi, Senin (2/2/2026).

Dari sisi penghasilan, pembelian barang tahan lama, hingga ketersediaan lapangan kerja, semuanya mencatatkan penurunan pada periode pelaporan.

Kondisi serupa terjadi pada komponen IEK, di mana proyeksi kondisi penghasilan, kondisi ekonomi, serta ketersediaan lapangan kerja enam bulan mendatang juga mengalami deteriorasi.

Akar permasalahan moderasi konsumsi rumah tangga ini, menurut Jajang, terletak pada melemahnya daya beli masyarakat.

Hal ini sejalan dengan tertahannya pertumbuhan sektor-sektor utama penopang ekonomi Kalimantan Timur yang sekaligus menjadi penyerap tenaga kerja terbesar.

Sebagai konsekuensi, kinerja sektor perdagangan pun ikut terimbas dan mengalami pelambatan signifikan.

Di sisi lain, belanja pemerintah daerah menunjukkan tren positif dengan mencatatkan pertumbuhan 0,91% secara tahunan, berbalik jauh dari kontraksi 18,64% pada kuartal sebelumnya.

Pemulihan ini ditopang oleh peningkatan belanja operasional Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya belanja barang dan jasa serta belanja bantuan sosial.

Kendati demikian, belanja modal masih terkontraksi 8,71% secara tahunan, meskipun tidak sedalam kontraksi kuartal sebelumnya yang mencapai 14,88%.

Sementara itu, belanja operasional membaik dengan kontraksi yang menyempit menjadi 6,5% dari sebelumnya 19,7%, seiring relaksasi kebijakan efisiensi belanja pemerintah yang memfasilitasi percepatan belanja melalui e-catalog dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

Menariknya, lonjakan belanja bantuan sosial meroket 94,2% secara tahunan. Jajang menyebutkan peningkatan ini didorong oleh intensifikasi penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Dari perspektif Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), belanja transfer ke daerah juga mencatatkan pembalikan signifikan, yaitu tumbuh 14,39% secara tahunan setelah terkontraksi 10,37% pada kuartal sebelumnya.

Dorongan utama berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang melesat 25,23%, kontras dengan kontraksi 11,90% pada periode sebelumnya.

Kendati demikian, belanja negara di Benua Etam secara keseluruhan masih terkontraksi 14,84%, meski membaik dibandingkan kontraksi 23,41% pada kuartal sebelumnya.

Adapun perbaikan ini didorong oleh peningkatan realisasi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa, seiring implementasi kebijakan relaksasi efisiensi anggaran pemerintah pusat.