Kupang, NTT (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai Rp1,385 triliun kepada 26.725 debitur hingga akhir Mei 2026.

"Total penyaluran KUR sampai dengan 31 Mei 2026 sebesar Rp1,385 triliun untuk 26.725 debitur, naik Rp240,84 miliar atau 21,03 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya," kata Kepala Kantor Wilayah DJPb Kemenkeu Provinsi NTT Adi Setiawan di Kupang, Jumat.

Hal itu disampaikannya berkaitan dengan dukungan APBN terhadap pelaku usaha melalui pembiayaan program KUR di Provinsi NTT.

Ia menjelaskan penyaluran KUR terbesar berada di Kota Kupang sebesar Rp175,51 miliar untuk 1.966 debitur, diikuti Kabupaten Sikka sebesar Rp104,76 miliar untuk 2.38 debitur, sedangkan yang terendah di Kabupaten Sabu Raijua sebesar Rp1,97 miliar untuk 43 debitur.

Menurut Adi, sektor perdagangan besar dan eceran masih mendominasi penyaluran KUR dengan nilai Rp655,18 miliar atau 47,27 persen dari total penyaluran. Posisi berikutnya ditempati sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar Rp277,08 miliar atau 19,99 persen.

"Dari yang saya lihat, disparitas atau perbedaan antarwilayah belum banyak berubah. Meski sempat dilakukan telaah lebih jauh, ada beberapa daerah yang progres penurunannya justru melambat," ujarnya.

Ia berharap kontribusi sektor pertanian dalam penyaluran KUR dapat terus ditingkatkan karena apabila komoditas pokok dapat dihasilkan secara mandiri di daerah, ketergantungan dan sensitivitas inflasi terhadap biaya logistik dapat dikurangi.

Adi juga menyampaikan Bank BRI masih menjadi penyalur KUR terbesar dengan realisasi Rp1,133 triliun kepada 24.753 debitur.

Adapun skema KUR mikro mendominasi penyaluran dengan nilai Rp1,001 triliun kepada 25.227 debitur.

Selain itu, penyaluran KUR Kredit Perumahan (KUR-KPP) mencapai Rp144,28 miliar yang terdiri atas demand rumah sebesar Rp68,87 miliar untuk 359 debitur dan supply rumah sebesar Rp75,42 miliar untuk 38 debitur.

"Ke depan Kanwil DJPb NTT terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga penyalur agar penyaluran KUR lebih merata dan semakin optimal," kata Adi.

Pewarta: Yoseph Boli Bataona
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) melaporkan total akumulasi penyaluran pinjaman daring (pindar). Hingga kini, total akumulasi penyaluran pinjaman melalui platform pindar telah melampaui Rp1.388 triliun dengan lebih dari 169 juta peminjam (borrower) aktif yang telah terlayani.

"Ada ketidakseimbangan narasi yang perlu dikoreksi, salah satunya tentang jutaan borrower yang berhasil tidak pernah jadi berita. Pindar adalah jembatan bagi jutaan orang tersebut, yang selama ini tidak punya rekam jejak perbankan dan kini bisa mendapatkan modal untuk tumbuh," kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Firlie Ganinduto seperti dikutip pada Sabtu (13/6/2026).

AFTECH menyebut sekitar 38% hingga 40% dari total penerima pinjaman merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memperoleh akses pembiayaan untuk pertama kalinya. Selain itu, lebih dari 90%borrower tercatat memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu sesuai perjanjian.

Menurut Firlie, industri pindar tidak hanya berfungsi sebagai penyalur pinjaman, tetapi juga menjadi pintu masuk masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan formal untuk masuk ke dalam sistem keuangan. Banyak pengguna memanfaatkan pinjaman untuk menambah modal usaha, menjaga arus kas usaha, hingga memenuhi kebutuhan pendidikan keluarga.

Untuk menjaga kepercayaan publik, AFTECH memastikan seluruh penyelenggara pindar yang menjadi anggotanya menerapkan standar tata kelola yang ketat, transparan dalam biaya dan bunga, serta memiliki mekanisme perlindungan konsumen yang jelas dan mudah diakses masyarakat.

"Kepercayaan adalah satu-satunya fondasi yang membuat industri ini bisa terus tumbuh dan relevan. AFTECH tidak hanya hadir sebagai asosiasi administratif, tetapi juga menjadi mitra aktif bagi anggota dalam membangun kepercayaan kepada pengguna, regulator, dan masyarakat luas," ujar Firlie.

Di tingkat platform, dampak pembiayaan dinilai melampaui nilai pinjaman yang disalurkan. Sementara, Direktur Utama Easycash Nucky Poedjiardjo mengatakan pihaknya melihat banyak pengguna yang awalnya meminjam untuk menambah stok usaha kecil, kemudian berkembang hingga mampu mempekerjakan karyawan dan masuk ke ekosistem perbankan formal.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Sahabat Mikro Fintek (Samir) Yonathan Gautama. Menurutnya, akses pembiayaan pertama bagi masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh sistem keuangan formal dapat memberikan efek berganda terhadap perekonomian lokal, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga peningkatan aktivitas usaha pemasok di daerah.

Saat ini AFTECH menaungi sembilan penyelenggara pindar aktif, yakni Easycash, Samir, AdaKami, Amartha, Julo, Indosaku, PinjamDuit, LumbungDana, dan Danai. Seluruh platform tersebut beroperasi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta berkomitmen menerapkan tata kelola yang bertanggung jawab.

Di 2026 ini kami sudah menyalurkan sampai dengan bulan April Rp4,2 triliun, tertingginya di KUR mikro yaitu Rp4,013 triliun

Denpasar (ANTARA) - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) melalui Regional Office Denpasar mencatat telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp4,272 triliun ke Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB) selama Januari-April 2026.

“Di 2026 ini kami sudah menyalurkan sampai dengan bulan April Rp4,2 triliun, tertingginya di KUR mikro yaitu Rp4,013 triliun,” kata Regional Micro Banking Head BRI Region Denpasar Anto Ariyanto.

Anto di Denpasar, Selasa, mengatakan penyaluran KUR dilakukan untuk mendorong UMKM di Bali Nusra semakin produktif dan berkembang, terpantau usaha paling banyak mengikuti program ini adalah sektor perdagangan besar dan eceran, serta pertanian perburuan dan kehutanan.

“Di 2026 dua sektor yang besar yaitu perdagangan besar dan eceran dengan plafonnya itu Rp1,488 triliun dengan 26.175 debitur dan sektor pertanian dengan plafond Rp1,054 triliun dengan 20.972 debitur,” ujarnya.

Lebih jauh, BUMN perbankan ini mendata bahwa dalam empat bulan pertama penyaluran KUR di Bali Nusra, pengajuan terbanyak ada di Provinsi Bali sebesar Rp2,516 triliun atau 58,90 persen, disusul NTB sebesar Rp969,19 milyar atau 22,69 persen, dan NTT sebesar Rp786,58 milyar atau sebesar 18,41 persen dari total penyaluran.

Dengan besarnya permodalan ini, BRI ingin penerima kredit optimal memanfaatkan dengan memberikan pembinaan, melalui ini maka UMKM dapat meningkatkan kapasitas usaha, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi daerah.

“Kredit itu bukan hanya sekadar untuk modalnya dia saja, tapi untuk mengembangkan usahanya, beberapa hal yang kami lakukan seperti program Desa Brilian di mana kita melakukan pembinaan UMKM, klaster agen, dan desa itu menjadi partner untuk pengembangan usaha-usaha di berbagai sektor seperti pertanian,” kata Anto.

Di tahun tim dari region 17 menargetkan masuk ke 86 desa, dan hingga saat ini sudah terkurasi 18 Desa Brilian.

Selain itu pembinaan juga dilakukan dengan mengklasterisasi usaha, Anto mengatakan ini penting karena ketika suatu jenis usaha dapat dikelompokkan dengan pelaku usaha yang sama maka mempermudah pembukaan akses dan penerima KUR dapat berkembang.

“Ini merupakan bagian dari peran BRI dalam memperkuat ekonomi berbasis UMKM di daerah, selain memperluas akses pembiayaan, kami juga mendorong peningkatan kapasitas UMKM melalui berbagai program pemberdayaan,” tuturnya.

Anto menyatakan berkomitmen terus mendampingi dan membantu pelaku UMKM di daerah, serta mengedukasi pelaku usaha untuk melek digital dengan memanfaatkan platform penjualan elektronik sehingga bisa mendorong kapasitas usahanya.

Ia juga mengingatkan bahwa mereka masih terbuka untuk UMKM yang hendak mengajukan KUR, sebab tahun 2026 ini mereka ditarget menyalurkan Rp10 triliun dan tidak menutup kesempatan apabila melampaui target.

Sebab selama tahun 2025 lalu, BRI Regional Office Denpasar juga ditarget nominal yang sama namun berhasil melakukan penyaluran KUR sebesar Rp12,151 triliun kepada 238.761 debitur.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Perseroan akan bersikap kooperatif dan mengikuti seluruh proses sesuai ketentuan yang berlaku

Jakarta (ANTARA) - Corporate Secretary PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Dhanny menyatakan, pihaknya berkomitmen untuk bersikap kooperatif dalam proses penyidikan dugaan kasus korupsi penyaluran pembiayaan di platform fintech KoinWorks.

Ia menuturkan bahwa perseroan juga akan menghormati proses penegakan hukum yang tengah dilakukan aparat.

“Perseroan akan bersikap kooperatif dan mengikuti seluruh proses sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Dhanny di Jakarta, Kamis.

Ia pun memastikan perusahaan senantiasa mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG), prudential banking, serta manajemen risiko dalam menjalankan setiap proses bisnis dan kegiatan operasional.

“Sebagai bagian dari komitmen perusahaan terhadap Good Corporate Governance, BRI terus memperkuat sistem pengawasan dan manajemen risiko di seluruh lini bisnis guna memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai regulasi dan prinsip kehati-hatian,” ujar Dhanny.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menahan tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana salah satu bank di Jakarta melalui KoinWorks, platform layanan fintech yang berfokus pada pembiayaan UMKM.

“Penahanan ini dilakukan sejak Rabu (6/5) hingga dua puluh hari ke depan di Rutan Cipinang dan Rutan Salemba,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta Dapot Dariarma dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ketiga tersangka tersebut, yakni BAA selaku Direktur Operasional PT LAT pada 2021 hingga sekarang, BH selaku Direktur Utama PT LAT periode 2015-2022 dan Komisaris PT LAT sejak 2022 hingga sekarang, serta JB selaku Direktur Utama PT LAT periode 2024 hingga sekarang.

Kejati DKI menyebut ketiga tersangka merupakan pengurus PT LAT selaku pemilik fintech KoinWorks yang diduga bekerja sama dalam mengajukan dan menyalurkan pembiayaan secara melawan hukum dari salah satu bank di Jakarta kepada sejumlah nasabah.

“Mereka memanipulasi agunan berupa invoice dan tidak melakukan penutupan asuransi, sehingga dilakukan pencairan kredit sekitar Rp600 miliar,” ucap Dapot Dariarma.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu menyatakan ketahanan siber merupakan aspek penting untuk menjaga kepercayaan investor di sektor keuangan.

Ia mengatakan, saat ini sektor keuangan semakin berkembang luas dengan kehadiran berbagai inovasi dan teknologi sehingga membutuhkan peningkatan keamanan siber.

“Kalau dalam situasi seperti ini di mana produk keuangan itu sudah begitu banyak bervariasi, dari penggunaan e-banking, penggunaan dari produk-produk non-financial institution seperti kripto, kemudian Bitcoin, kemudian fintech, itu begitu luas maka itu harus diperkuat yang namanya sistem keamanan siber,” ujarnya di Jakarta, Kamis.

Anggito menyatakan, ketahanan siber dan keamanan teknologi informasi merupakan hal yang penting untuk mendorong pendalaman sektor keuangan.

Pihaknya pun bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengevaluasi aspek tersebut secara rutin.

“Kami juga memonitor bank-bank itu masing-masing kalau ada yang kurang baik lalu kami ingatkan supaya meng-improve (sistem siber dan teknologi informasi mereka),” katanya.

Selain meningkatkan keamanan siber, Anggito menyampaikan bahwa penguatan kebijakan fiskal juga diperlukan untuk menjaga kepercayaan investor di sektor keuangan.

Salah satunya, Kemenkeu berupaya untuk menjaga tingkat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak melebihi 3 persen hingga akhir tahun.

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong peningkatan penyaluran pembiayaan ke sektor riil untuk memacu pertumbuhan perekonomian nasional.

“Kemarin Bank Indonesia juga mengumumkan bahwa cukup banyak sektor yang masih punya kesempatan untuk ekspansi,” ucap Anggito Abimanyu.

Pada konferensi pers daring pada Rabu (22/4), BI mengungkapkan kredit perbankan tumbuh sebesar 9,49 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Maret 2026, lebih tinggi dibandingkan pada Februari 2026 sebesar 9,37 persen yoy.

Berdasarkan kelompok penggunaan, peningkatan tersebut didukung oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi yang pada Maret 2026 masing-masing tumbuh sebesar 20,85 persen yoy, 4,38 persen yoy, dan 5,88 persen yoy.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan minat penyaluran kredit perbankan dinilai tetap baik, tercermin dari persyaratan pemberian kredit (lending requirement) yang masih longgar, kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM akibat masih tingginya risiko kredit pada kedua segmen tersebut.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) mencatatkan performa keuangan yang impresif pada pembukaan tahun 2026. Bank bersandi saham BMRI ini berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp15,4 triliun sepanjang kuartal I 2026, atau mengalami pertumbuhan sebesar 16,6% secara tahunan (year on year/yoy).

Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan menjelaskan, bahwa pencapaian ini didorong oleh pertumbuhan bisnis yang sehat di berbagai lini, termasuk penghimpunan dana dan penyaluran kredit . "Laba konsolidasi yang mencapai Rp15,4 triliun atau tumbuh 16,6 persen secara tahunan atau year on year," ungkap Riduan dalam konferensi pers virtual, Selasa (21/4/2026).

Hingga akhir Maret 2026, Bank Mandiri telah menyalurkan total kredit sebesar Rp1.530 triliun. Meski melakukan ekspansi, perseroan tetap mampu menjaga kualitas aset dengan sangat baik. Hal ini tercermin dari rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) bank only yang berada di level 0,98%.

Bank Mandiri Kantongi Laba Bersih Rp4,65 Triliun per Januari 2026, Naik 16,18%



Di sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh signifikan sebesar 21,1% menjadi Rp1.675 triliun. Kondisi fundamental perseroan juga terlihat kokoh dengan return on equity (ROE) di level 22,1% dan tingkat permodalan (CAR) yang solid di angka 19,7%.

Selain mencetak laba, Bank Mandiri mempertegas perannya sebagai mitra pemerintah dalam mendorong ekonomi kerakyatan. Sepanjang kuartal I 2026, perseroan telah merealisasikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp11 triliun kepada 87 ribu pelaku UMKM.

Dalam mendukung sektor perumahan, Bank Mandiri juga ikut serta dalam program pembangunan 3 juta rumah dengan menyalurkan pembiayaan untuk 2.300 hunian sepanjang tahun berjalan. Selain itu, digitalisasi layanan perseroan juga mencatat progres positif, di mana sebanyak 6.000 SPPG telah memanfaatkan layanan virtual account Bank Mandiri.

Naik 13,4%, Bank Mandiri Gelontorkan Kredit Rp1.895 Triliun di 2025



"Kinerja Bank Mandiri bukan hanya mencerminkan pertumbuhan bisnis semata tetapi merupakan hasil nyata dari fokus sinergi yang melibatkan berbagai unsur perekonomian nasional sejalan dengan komitmen kami untuk terus menjadi kontributor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," jelas Riduan.

Usulan tersebut juga sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan mendapatkan sinyal dukungan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan bahwa pihaknya kini tengah mengajukan usulan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara Indonesia) untuk mengambil alih pengelolaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

PNM merupakan anak usaha dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) yang kini menjadi anggota Danantara Indonesia.

“Saya sedang propose (mengajukan) ke Danantara, (agar) PNM kasih ke kami (Kementerian Keuangan). PNM Madani itu kasih ke kami, nanti kami akan jadikan PNM itu penyalur KUR (Kredit Usaha Rakyat),” kata Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Senin.

Ia menyatakan, pihaknya berencana untuk menjadikan PNM sebagai anak usaha di salah satu Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atau Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Ia mengungkapkan, rencana akuisisi PNM tersebut diajukan sebagai salah satu solusi untuk memperlancar penyaluran KUR.

Ia menyatakan, banyak laporan dari para pelaku UMKM yang kesulitan untuk mendapatkan layanan kredit murah tersebut.

Selain itu, ia juga menyoroti adanya kebutuhan biaya yang cukup tinggi dalam penyaluran KUR melalui perbankan.

"Kalau KUR yang (disalurkan) lewat bank-bank itu kan kami bayar bunga tuh sampai 18 persen. Uangnya hilang (terpakai untuk membayar bunga), setiap tahun sekitar Rp40 triliun,” ujar Purbaya.

Jika KUR disalurkan melalui PNM sebagai anak usaha dari salah satu SMV Kementerian Keuangan, dana senilai Rp40 triliun tersebut dapat dijadikan modal untuk mentransformasikan BUMN tersebut menjadi bank UMKM.

Purbaya berharap dapat menjadikan PNM sebagai bank besar bermodalkan Rp200 triliun dalam kurun waktu 5 tahun.

“Jadi, anggaran (yang dikeluarkan oleh) kami nggak bertambah (tetap Rp40 triliun setiap tahunnya), tapi dia (PNM) meminjamkan (anggaran tersebut) sebagai dana bergulir, dengan bunga murah. Jadi, Rp40 triliunnya nggak hilang,” jelasnya.

Selain bank khusus, Purbaya menyatakan pihaknya juga akan membangun ekosistem pengembangan UMKM terintegrasi yang dilengkapi dengan tim penasihat, tim pemasaran, fasilitas pelatihan, hingga lembaga penjamin kredit.

Ia menuturkan, usulan tersebut juga sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan mendapatkan sinyal dukungan.

Meskipun demikian, pihaknya tetap akan mematangkan rencana tersebut dan berdiskusi dengan Danantara untuk mencari jalan terbaik.

“Kalau didukung oleh Komisi XI, kami akan eksekusi (rencana pengambilalihan PNM) itu. Kami sudah lapor ke Pak Presiden, dia bilang, kalau bagus jalankan saja. Tapi, kami masih berunding dengan Danantara. Mohon dukungannya (dari Komisi XI DPR RI),” kata Purbaya.

Namun, lanjut dia, jika Danantara menyanggupi untuk membangun sendiri ekosistem pengembangan UMKM terintegrasi seperti rancangan di atas, maka Kementerian Keuangan tidak akan mengambil alih PNM.

“Nanti kami coba follow up (tindak lanjuti) seperti itu. Kalau bisa jalan (direalisasikan oleh Danantara sendiri), silakan jalan. Tapi kalau nggak, kami ambil alih (PNM). Kalau jadi diambil alih, kami nanti lapor ke sini (Komisi XI), boleh apa nggak,” imbuh Purbaya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) mencatat pertumbuhan kredit perbankan pada Februari 2026 sebesar 9,37% secara tahunan (year on year/yoy), sedikit melambat dibandingkan Januari 2026 yang mencapai 9,96% (yoy). Anggota Dewan Komisioner sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan, meski mengalami perlambatan, OJK menegaskan bahwa kinerja intermediasi perbankan masih berada dalam tren positif dengan risiko yang tetap terjaga.

Ia mengatakan total penyaluran kredit perbankan telah mencapai Rp8.559 triliun. Dari sisi penggunaan, kredit investasi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 20,72% (yoy), menunjukkan masih kuatnya ekspansi sektor produktif. Sementara itu berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh paling tinggi sebesar 14,74% (yoy).

"Kinerja intermediasi perbankan masih tetap tumbuh positif dengan profil risiko yang tetap terjaga pada Februari 2026. Kredit tumbuh sebesar 9,37 persen secara year on year menjadi sebesar Rp8.559 triliun, meningkat dibandingkan dengan posisi Januari 2026 yang tumbuh 9,96 persen," ujarnya dalam RDKB OJK secara virtual, Senin (6/4/2026).

Kredit Tahun Depan Diprediksi Tumbuh 9-11%, Perbanas: Artinya Bank Punya Uang



Adapun dari sisi kepemilikan bank, kredit yang disalurkan bank BUMN menjadi yang paling dominan dengan pertumbuhan mencapai 12,78% (yoy).

Di sisi lain, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tetap tumbuh solid sebesar 13,18% (yoy) menjadi Rp10.102 triliun, meskipun sedikit melambat dibandingkan Januari yang tumbuh 13,48% (yoy). Pertumbuhan DPK ditopang oleh giro, deposito, dan tabungan.

Likuiditas perbankan pun masih sangat memadai. Rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) tercatat sebesar 121,29%, sementara alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) sebesar 27,4%, jauh di atas ambang batas masing-masing.

Permintaan Kredit Pelaku Usaha Masih Lemas, BI: Dana Belum Cair Rp2.374,8 Triliun



Selain itu, Liquidity Coverage Ratio (LCR) berada di level 195,64%, mencerminkan kemampuan perbankan dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Kualitas kredit juga tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (NPL gross) sebesar 2,17%, serta NPL net di level 0,83%.

Dari sisi profitabilitas, industri perbankan membukukan Return on Assets (ROA) sebesar 2,37%, sementara permodalan tetap kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 25,83%.

Dian menambahkan, ketahanan perbankan yang solid ini menjadi penopang penting di tengah ketidakpastian global. Hal tersebut juga tercermin dari hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan (SBPO) OJK Triwulan I 2026 yang menunjukkan indeks tetap berada di zona optimistis.

“OJK melihat kinerja perbankan tetap solid dengan risiko yang terjaga,” pungkas Dian.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran kredit perbankan tumbuh sebesar 9,37 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp8.559 triliun pada Februari 2026.

“Pada Februari 2026, kredit tumbuh sebesar 9,37 persen (yoy),” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Maret 2026 di Jakarta, Senin.

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi mencatatkan pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 20,72 persen (yoy).

Sementara berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh paling tinggi, yaitu sebesar 14,74 persen (yoy).

Dari segi kepemilikan, kredit bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tumbuh tertinggi yakni sebesar 12,78 persen (yoy).

Di sisi lain, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 13,18 persen (yoy) menjadi Rp10.102 triliun. Giro, deposito, dan tabungan masing-masing tumbuh sebesar 18,56 persen, 13 persen, dan 8,12 persen (yoy).

OJK menyebut likuiditas industri perbankan tetap memadai yang tecermin pada rasio alat likuid/non-core deposit (AL/NCD) dan alat likuid/dana pihak ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 121,29 persen dan 27,4 persen. Keduanya masih berada di atas threshold masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.

Ketahanan likuiditas turut didukung oleh liquidity coverage ratio (LCR) yang berada pada level 195,64 persen.

Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,17 persen serta NPL net sebesar 0,83 persen.

Loan at risk (LaR) tercatat sebesar 9,24 persen. Secara umum, tingkat profitabilitas bank (ROA) sebesar 2,37 persen.

Ketahanan perbankan juga tetap kuat, tercermin dari rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) sebesar 25,83 persen.

Berdasarkan Survei Perbankan OJK (SBPO) triwulan I-2026, kinerja perbankan pun tercatat tetap solid dengan risiko yang terjaga. Indeks keyakinan perbankan juga masih berada di zona optimistis.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Secara prospek, pertumbuhan kredit masih berpeluang berada dalam kisaran target Bank Indonesia di level 8-12 persen

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menyatakan kredit perbankan berpotensi untuk tumbuh sesuai dengan target Bank Indonesia (BI), meskipun cenderung berkisar di batas bawah.

“Secara prospek, pertumbuhan kredit masih berpeluang berada dalam kisaran target Bank Indonesia di level 8-12 persen, tetapi dengan kecenderungan berada di batas bawah,” kata M Rizal Taufikurahman saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan momentum musiman selama Ramadan dan Lebaran, akselerasi belanja pemerintah, serta dukungan kebijakan likuiditas makroprudensial diharapkan dapat memberi dorongan jangka pendek bagi pertumbuhan kredit.

Namun, tanpa pemulihan yang lebih kuat di sektor riil, khususnya melalui investasi, dorongan terhadap pertumbuhan kredit akan terbatas.

“Artinya, target mungkin tercapai secara agregat, tetapi belum mencerminkan penguatan intermediasi yang berkualitas,” ujarnya.

Rizal menuturkan tantangan utama bagi sektor perbankan saat ini adalah adanya kesenjangan antara likuiditas yang cukup longgar dengan permintaan kredit yang masih lemah, di tengah peningkatan risiko kredit dan tekanan terhadap margin.

Selain itu, ia menyoroti penyaluran kredit yang masih terkonsentrasi pada sektor tertentu, sehingga belum menciptakan basis pertumbuhan yang luas.

Menurut data Bank Indonesia (BI) di Jakarta, Jumat (27/3), penyaluran kredit pada Februari 2026 tumbuh 8,9 persen year-on-year (yoy), lebih rendah dibandingkan pada Januari 2026 yang sebesar 10,2 persen yoy.

Rizal mengatakan perlambatan pertumbuhan kredit tersebut mencerminkan lemahnya transmisi antara likuiditas dan permintaan riil.

Ia menjelaskan, dari sisi permintaan, para pelaku usaha masih cenderung wait and see di tengah ketidakpastian global dan tingginya cost of capital (biaya modal), sehingga ekspansi investasi dan kebutuhan modal kerja tertahan.

Ia menyatakan, rumah tangga juga belum cukup kuat menopang permintaan kredit, tercermin dari kecenderungan konsumsi yang lebih hati-hati.

Sementara dari sisi supply, perbankan memperketat seleksi penyaluran karena meningkatnya risiko, terutama di sektor-sektor yang sensitif terhadap tekanan perekonomian global, sehingga meskipun likuiditas relatif cukup, keinginan untuk melakukan ekspansi kredit belum sepenuhnya pulih.

Ia pun menekankan pentingnya untuk memastikan likuiditas yang ada benar-benar berdampak ke sektor riil dan mendorong aktivitas ekonomi, bukan hanya tertahan di instrumen keuangan.

“Dengan demikian, perbankan perlu memperkuat kualitas intermediasi dengan memperluas pembiayaan ke sektor-sektor produktif yang lebih resilient (tangguh), meningkatkan efisiensi agar pricing kredit lebih kompetitif, dan menjaga kualitas aset,” ucap Rizal.

Senada dengan M Rizal Taufikurahman, Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky menyatakan kepada ANTARA bahwa penyaluran kredit ke depannya masih terbatas karena ketidakpastian global dan domestik yang masih tinggi.

Selain itu, perlambatan penyaluran kredit tersebut juga disebabkan karena sejumlah periode libur panjang pada triwulan I tahun ini.

“Di Februari mulai memasuki periode banyak libur sehingga hari kerja juga mulai berkurang. Kemudian, di Februari keluar warning (peringatan) MSCI serta berbagai lembaga rating (pemeringkat) yang membuat ketidakpastian meningkat,” imbuh Teuku Riefky.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menyatakan kapasitas penyaluran kredit masih longgar untuk bisa dioptimalkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, mengatakan kredit pada Desember 2025 yang tumbuh sebesar 9,69 persen (yoy) turut menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,11 persen (yoy) sepanjang 2025.

Melihat kinerja itu, BI melihat peluang ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih tinggi masih sangat terbuka. Terlebih, ketersediaan likuiditas perbankan masih cukup memadai.

“Pada Januari 2026, fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) perbankan tercatat sebesar Rp2.506,47 triliun atau 22,65 persen dari plafon kredit yang tersedia dapat terus dioptimalkan sebagai pendorong pertumbuhan lebih tinggi,” jelas Destry.

Oleh sebab itu, BI mengimbau perbankan untuk terus menyesuaikan special rate guna mendorong penurunan suku bunga kredit yang lebih cepat, sehingga intermediasi berjalan semakin kuat.

“Ke depan, intermediasi pada 2026 diprakirakan tetap solid dalam kisaran 8–12 persen (yoy), sejalan dengan pertumbuhan kredit Januari 2026 yang mencapai 9,96 persen (yoy),” tambah Destry.

Dia pun menekankan pentingnya sinergi antarotoritas dalam memperkuat kontribusi sistem keuangan nasional terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi BI, bank sentral telah memperkuat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang berbasis kinerja dan berorientasi ke depan (forward looking) guna memastikan kecukupan likuiditas dan mempercepat penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas Pemerintah.

Hingga minggu pertama Februari 2026, perbankan telah memperoleh insentif sebesar Rp427,5 triliun.

Destry juga menekankan perlunya sinergi antarlembaga dalam mendorong pertumbuhan kredit dan mempercepat penurunan suku bunga kredit perbankan.

Bauran kebijakan makroprudensial yang akomodatif, termasuk penguatan KLM berorientasi ke depan, diarahkan untuk menyediakan kecukupan likuiditas serta mengakselerasi penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas/

“Sinergi dengan Pemerintah dan otoritas terkait dalam kerangka KSSK menjadi kunci untuk membangun optimisme dan keyakinan bahwa ekonomi Indonesia dapat tumbuh lebih tinggi dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Purwokerto, Jateng (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan penyaluran kredit bank perekonomian rakyat (BPR) dan BPR syariah di wilayah Banyumas Raya, Jawa Tengah, hingga akhir Desember 2025, didominasi segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kepala Kantor OJK Purwokerto Haramain Billady di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jateng, Selasa, mengatakan berdasarkan sebaran portofolio, porsi kredit atau pembiayaan BPR/BPRS kepada UMKM di wilayah Banyumas Raya yang meliputi Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara mencapai 60 persen dari total penyaluran kredit.

"Penyaluran kredit BPR/S masih didominasi kredit produktif, khususnya kredit modal kerja dengan pangsa mencapai 54 persen. Dari sisi segmen, UMKM mendominasi dengan pangsa 60 persen," katanya.

Ia mengatakan kredit tersebut tersebar di sejumlah sektor, dengan porsi terbesar pada kategori bukan lapangan usaha, perdagangan besar dan eceran, serta sektor konstruksi.

Secara umum, kata dia, kondisi sektor jasa keuangan di wilayah Banyumas Raya tetap terjaga stabil di tengah dinamika perekonomian global.

Hingga Desember 2025, lanjut dia, kinerja perbankan secara agregat menunjukkan pertumbuhan positif pada sisi aset dan dana pihak ketiga (DPK).

"OJK mencatat aset dan DPK perbankan di wilayah tersebut tumbuh masing-masing 3,67 persen dan 4,31 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sementara itu, kredit tercatat relatif stabil dengan kontraksi tipis sebesar 0,04 persen (yoy)," katanya.

Ia mengatakan khusus BPR/BPRS, DPK tumbuh 0,47 persen (yoy), namun aset dan kredit masing-masing mengalami kontraksi 1,95 persen dan 2,73 persen (yoy).

Menurut dia, rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) BPR/BPRS tercatat 21,97 persen, dipengaruhi normalisasi kredit restrukturisasi COVID-19.

Selain sektor perbankan, kata dia, perkembangan pasar modal di wilayah Banyumas Raya juga menunjukkan peningkatan.

"Jumlah investor saham dan reksa dana hingga Desember 2025 masing-masing tumbuh 38,20 persen dan 35,87 persen (yoy), dengan kenaikan nilai transaksi mencapai Rp2,073 triliun atau naik 98,38 persen dibandingkan periode sebelumnya," katanya.

Di sektor industri keuangan nonbank (IKNB), kata dia, lembaga keuangan mikro (LKM) mencatatkan pertumbuhan aset 5,72 persen, DPK 10,41 persen, dan kredit 18,34 persen (yoy).

Menurut dia, total pembiayaan perusahaan pembiayaan mencapai Rp4,138 triliun, dengan porsi terbesar pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi serta perawatan mobil dan sepeda motor sebesar 21 persen.

"Kami akan terus memperkuat pengawasan dan sinergi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sekaligus mendorong pembiayaan produktif bagi UMKM di Banyumas Raya," kata Haramain.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026