Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan pencairan dari sekitar 200 penunggak pajak besar sampai dengan akhir 2025 hanya Rp13,1 triliun.

Nilai pencairan tunggakan itu di bawah target otoritas pajak yang awalnya Rp20 triliun khusus untuk 2025. Secara total, kewajiban terutang dari penunggak pajak besar berkekuatan hukum tetap (inkrah) itu sekitar Rp60 triliun.

"Hasilnya sampai dengan 31 Desember 2025 pencairan sebesar Rp13,1 triliun dari 124 wajib pajak," terang Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto, dikutip Senin (12/1/2026).

Untuk 2026, Bimo mengatakan pihaknya akan melanjutkan penagihan kewajiban terutang pajak dari penunggak besar itu. Caranya dengan penagihan aktif, surat paksa, penyitaan, blokir rekening, pencegahan ke luar negeri hingga penyanderaan.

Di sisi lain, terangnya, Ditjen Pajak juga akan mengejar tunggakan penerimaan negara yang masih berproses di pengadilan karena upaya hukum oleh WP terkait. Dia menyebut pihaknya akan ikut menempuh proses hukum hingga Mahkamah Agung (MA) apabila ada perlawanan dari penunggak.

"Kemudian tunggakan yang belum inkrah, proses upaya hukum, keberatan banding di pengadilan pajak serta peninjauan kembali di MA akan terus bergulir," ucapnya.

Pada pemberitaan sebelumnya, 200 penunggak pajak besar itu meliputi 91 WP yang melakukan pembayaran dan mencicil tunggakannya. Sementara itu, 59 WP ditangani oleh Ditjen Pajak dengan tindak lanjut lainnya.

Kemudian, sebanyak 27 WP dinyatakan pailit, sedangkan ada 5 WP kesulitan likuiditas atau macet dan 4 dalam pengawasan aparat penegak hukum (APH). Ada juga 5 WP yang dilakukan asset tracing, 9 dilakukan pencegahan ke luar negeri terhadap pemilik manfaatnya, serta 1 disandera.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan sejumlah langkah represif mulai dari gijzeling alias penyanderaan hingga pemidanaan terhadap wajib pajak.

Teranyar, otoritas pajak di Jawa Tengah dan Jawa Barat melancarkan upaya penindakan terhadap ketidakpatuhan WP dengan mekanisme proses hukum.

Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Barat II melalui kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Cikarang Selatan misalnya, yang melakukan penyanderaan (gijzeling) terhadap MW, komisaris sekaligus pemegang saham PT SI, Kamis (11/12/2025), di kediaman pribadinya, di Ancol, Jakarta Utara.

Tindakan ini diambil sebab MW memiliki utang pajak sebesar Rp21,1 miliar yang tidak dilunasi sejak 2021. Upaya hukum itu merupakan bagian dari upaya pemulihan penerimaan negara dan penegakan hukum perpajakan.

Kanwil DJP Jawa Barat II Dasto Ledyanto menyebut upaya paksa itu dilakukan secara profesional dan berlandaskan ketentuan hukum.

"Gijzeling selalu menjadi langkah terakhir setelah seluruh proses penagihan ditempuh. Kami menjunjung tinggi kepastian hukum, kehati-hatian, dan profesionalisme dalam setiap tindakan penegakan hukum," ujarnya dikutip dari siaran pers, Jumat (12/12/2025).

Sebelum penyanderaan, Kanwil DJP Jabar II sudah melakukan upaya penagihan mulai dari surat teguran, imbauan, pemanggilan sampai dengan surat paksa. Upaya penagihan aktif turut dilakukan meliputi pemblokiran dan penyitaan rekening, pemindahbukuan saldo sampai dengan pencegahan ke luar negeri sejak 2023-2024.

Berdasarkan data administrasi, utang pajak penanggung pajak telah tercatat sejak 2021 dan bertambah seiring terbitnya surat ketetapan pajak 2022-2023.

Untuk diketahui, upaya penyanderaan dilakukan dengan berlandaskan Undang-Undang (UU) No.19/1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana diubah dengan UU No.19/2000. Beleid itu memungkinkan gijzeling terhadap penanggung pajak dengan utang minimal Rp100 juta dan dianggap tidak beritikad baik dalam melunasinya.

Penyanderaan dilakukan oleh Juru Sita Pajak KPP Pratama Cikarang Selatan dengan izin Menteri Keuangan serta berkoordinasi dengan Bareskrim Polri dan Kanwil Pemasyarakatan Jakarta.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.137/2000, masa penyanderaan berlaku paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang enam bulan berikutnya. Melalui langkah ini, DJP berharap utang sebesar Rp21,15 miliar beserta biaya penagihan dapat segera dilunasi sehingga penerimaan negara dapat dipulihkan secara optimal.

Pemidanaan di Jawa Tengah

Adapun di Jawa Tengah, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di Direktorat Penegakan Hukum dan Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Tengah I telah menyerahkan tiga orang yang sebelumnya ditetapkan tersangka tindak pidana perpajakan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang. Mereka adalah RH, KH dan MM.

Penyerahan tersangka ini dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21. Pada berkas perkara itu, RH selaku Direktur Utama PT DPE diduga bersama-sama dengan KH dengan sengaja menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) pada masa pajak Juli sampai dengan Desember 2022.

Selain itu, MM melalu PT GBP dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Masa PPN masa pajak Agustus 2020 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atas SPT Masa PPN masa pajak Februari sampai dengan Maret 2020.

RH dan KH diduga melanggar ketentuan Pasal 39A huruf a, dan tersangka MM melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c dan d juncto Pasal 43 ayat (1) UU No.6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2/2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU.

Atas perbuatan tersangka RH dan KH tersebut diduga telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp8,5 miliar dan tersangka MM sebesar Rp2,6 miliar.

Bagi RH dan KH dapat dijatuhi hukuman pidana penjara minimal dua tahun hingga maksimal enam tahun sekaligus pidana denda dua hingga enam kali jumlah pajak dalam faktur.

Sementara itu, MM dapat dijatuhi pidana penjara enam bulan sampai dengan maksimal enam tahun dan diwajibkan membayar pidana denda dua sampai dengan empat kali jumlah pajak terutang.

Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Nurbaeti Munawaroh menjelaskan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan buah sinergi berbagai pihak aparat penegak hukum.

"Keberhasilan ini sekaligus menunjukkan keseriusan DJP dalam melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan demi terciptanya efek jera bagi pelaku dan efek gentar bagi masyarakat dan juga untuk mengamankan penerimaan negara serta memulihkan kerugian pada pendapatan negara," ungkapnya.

Nurbaeti juga menjelaskan bahwa sebetulnya baik RH, KH maupun MM telah diberikan kesempatan untuk memanfaatkan hak pengungkapan ketidakbenaran perbuatan, namun tidak dilakukan.

"Sebelum naik ke penyerahan, kami telah melakukan upaya persuasif dan memberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran, namun tidak dilakukan oleh tersangka," pungkasnya.

Bebas Karena Lunasi Pajak

Di sisi lain, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Nusa Tenggara menghentikan proses penyidikan tindak pidana perpajakan terhadap PBC, Direktur Utama PT PIR.

Sanksi dicabut setelah PBC melunasi seluruh tunggakan dan sanksi administrasi sesuai ketentuan Pasal 44B Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Perinciannya, PT PIR telah melunasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kurang bayar sebesar Rp536,64 juta dan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp1,60 miliar, sehingga total yang disetorkan ke kas negara mencapai Rp2,13 miliar. Pembayaran tersebut telah tercatat dalam sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) Direktorat Jenderal Pajak.

Penyidik pajak Kanwil DJP Nusa Tenggara yang juga Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan I Gede Wirawiweka menjelaskan langkah penghentian penyidikan ini diawali permohonan informasi besarnya kerugian pada pendapatan negara oleh PBC selaku Direktur PT PIR, kemudian diikuti jawaban resmi DJP mengenai jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.

Setelah seluruh kewajiban dilunasi, tersangka mengajukan permohonan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk kepentingan penerimaan negara kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak, yang selanjutnya diteruskan kepada Jaksa Agung.

Selanjutnya, Kanwil DJP Nusa Tenggara melakukan penelitian dan penyusunan pendapat atas permohonan tersebut, yang dituangkan dalam laporan penelitian dan Nota Dinas kepada Direktur Jenderal Pajak. Berdasarkan hasil penelitian itu, Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat permintaan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan kepada Jaksa Agung.

Jaksa Agung Republik Indonesia kemudian menerbitkan Keputusan Nomor 938 Tahun 2025 tertanggal 17 Oktober 2025 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atas nama PBC.

Kasus ini berawal dari dugaan tindak pidana perpajakan yang dilakukan PBC melalui PT PIR pada tahun 2020, yaitu dengan sengaja tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut dari lawan transaksi untuk masa pajak Maret 2020 sampai dengan Desember 2020. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang.

Penghentian penyidikan ini dilakukan dengan merujuk pada Pasal Pasal 44B UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan atas permintaan Menteri Keuangan apabila wajib pajak atau tersangka telah melunasi seluruh kerugian negara, yaitu pajak yang tidak atau kurang dibayar beserta sanksi administrasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian penyidikan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.03/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.02/2021.

“Keputusan ini menggambarkan bahwa penegakan hukum di bidang perpajakan untuk proses pidana merupakan upaya terakhir yang akan dilakukan, ultimum remedium, dan lebih mendorong wajib pajak untuk melakukan pemulihan atas kerugian negara melalui pembayaran,” jelas Wirawiweka dikutip dari siaran pers, Kamis (11/12/2025)

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I melakukan penyanderaan (gijzeling) terhadap wajib pajak berinisial SHB di Semarang yang menunggak pajak sampai Rp25,4 miliar.

Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I Nurbaeti Munawaroh mengatakan SHB punya utang pajak PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi sebesar Rp25.471.351.451.

"Kami berharap langkah ini dapat memberikan efek jera baik kepada wajib pajak bersangkutan maupun wajib pajak lain," kata Nurbaeti melalui keterangan tertulis, Kamis (20/11).

Nurbaeti memastikan penyanderaan dilakukan sesuai UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000.

DJP telah melakukan upaya persuasif sebelum penyanderaan, tetapi tidak diindahkan oleh SHB. Penyanderaan pun dilakukan oleh Jurusita Pajak Negara (JSPN) KPP Madya 2 Semarang dengan dukungan penuh dari Bareskrim Polri.

Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.

Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap wajib pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp100 juta dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.

DJP dapat melepaskan wajib pajak yang disandera apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas.

"Kami tidak punya niat zalim/tidak adil kepada siapa pun, termasuk wajib pajak. Kami hanya melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, memastikan hak negara terpenuhi, serta adil bagi negara dan wajib pajak," ucapnya.

Nurbaeti mengimbau seluruh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar, lengkap, dan tepat waktu, serta memanfaatkan fasilitas konsultasi yang tersedia pada kantor pelayanan pajak terdekat.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan mengejar 200 orang pengemplang pajak. Ia menyebut total tunggakan pajak mencapai Rp60 triliun.

Per Jumat (14/11), Purbaya baru menerima pembayaran Rp8 triliun. Ia pun mengirim surat kepada para pengemplang pajak yang belum memenuhi kewajiban.

"Itu yang 200 orang itu, ya kita kumpulkan terus, kan targetnya Rp50 triliun ya. Tapi itu kan gak bisa langsung, ada yang dicicil, segala macam. Sampai sekarang baru terkoleksi Rp8 triliun," ungkapnya dalam Media Briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (14/11).

"Sebagian masih mau bayar cicilan, sebagian lagi masih dikejar. Tapi yang Rp50 triliun itu akan kekejar pelan-pelan, baru Rp8 triliun sekarang kira-kira. Kemungkinan besar tertagih (target Rp20 triliun di 2025), mereka jangan main-main sama kita!" sambung Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan 200 penunggak pajak besar dengan nilai kewajiban Rp60 triliun untuk membayar sebesar Rp20 triliun sampai dengan akhir 2025.

Pada konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2025, Selasa (14/10/2025), Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut sampai dengan saat ini baru Rp7,2 triliun tunggakan pajak yang sudah dibayarkan oleh para penunggak pajak dimaksud.

Bimo menyebut pihaknya telah menyepakati target Rp20 triliun itu sebab di antaranya para penunggak kesulitan likuiditas untuk memenuhi kewajibannya ke negara.

"Target akhir tahun dari yang 200 pengemplang pajak ini masih diproses, tapi dari hasil rapimnas sekitar Rp20 triliun karena ada beberapa yang kesulitan likuiditas dan minta restrukturisasi utangnya diperpanjang," terangnya dikutip Rabu (15/10/2025).

Secara terperinci, dari 200 penunggak pajak besar itu, sebagian besar yakni 91 wajib pajak (WP) melakukan pembayaran dan mencicil tunggakannya. Sementara itu, 59 WP ditangani oleh Ditjen Pajak dengan tindak lanjut lainnya.

Kemudian, sebanyak 27 WP dinyatakan pailit, sedangkan ada 5 WP kesulitan likuiditas atau macet dan 4 dalam pengawasan aparat penegak hukum (APH).

"Sudah kami lakukan asset tracing 5, pencegahan terhadap beneficial owner-nya ada 9, kemudian di dalam proses penyanderaan ada 1," terang Bimo.

Sebelumnya, pada Rabu (8/10/2025), Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa penunggak pajak besar yang telah diputus inkrah telah membayar kewajiban secara bertahap. Total baru Rp7 triliun yang dibayar ke kas negara.

Dengan demikian, belakangan ini pemenuhan pembayaran tunggakan pajak baru bertambah sekitar Rp200 miliar sampai dengan data terbaru.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut ada satu dari total 200 wajib pajak yang masuk dalam kategori penunggak pajak besar dilakukan penahanan. Ada beberapa wajib pajak lain yang dalam pengawasan aparat penegak hukum hingga pailit.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut 200 penunggak pajak besar itu memiliki tunggakan yang harus disetor ke negara sebesar total Rp60 triliun. Sampai saat ini, realisasinya baru mencapai Rp7 triliun.

Bimo lalu memerinci lebih lanjut, dari 200 wajib pajak (WP) dimaksud, sebagai besar di antaranya atau sebanyak 91 WP melakukan pembayaran termasuk dengan mengangsur. Kemudian, 59 WP dilakukan dengan tindak lanjut lainnya.

Sebanyak 27 WP dinyatakan pailit, sedangkan ada 5 WP kesulitan likuiditas atau macet dan 4 dalam pengawasan aparat penegak hukum (APH).

"Sudah kami lakukan asset tracing 5, pencegahan terhadap beneficial owner-nya ada 9, kemudian di dalam proses penyanderaan ada 1," terangnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2025, Selasa (14/10/2025).

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyebut bahwa penunggak pajak besar yang telah diputus inkrah telah membayar kewajiban secara bertahap. Total baru Rp7 triliun yang dibayar ke kas negara.

"Saya harus bicara dulu dengan Dirjen Pajak saya seperti apa, tapi saya harapkan sih sebagian besar sudah masuk menjelang akhir tahun," terangnya kepada wartawan saat ditemui di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Purbaya menuturkan bahwa penerimaan pajak dari penunggak besar itu naik dari posisi 26 September 2025 lalu. Pada saat itu, dia menyebut telah menerima Rp5,1 triliun dari penunggak pajak yang perkaranya sudah inkrah di pengadilan.

Secara total, dia telah mengungkap ada 200 penunggak pajak besar yang kasusnya sudah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Nilai tagihan pajak yang belum mereka bayarkan yakni Rp60 triliun. Sebagian besar penunggak pajak itu, terang Purbaya, merupakan perusahaan perseorangan, bukan orang pribadi maupun korporasi.