Bisnis.com, MALANG — Tiga Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) di Jawa Timur menyita 230 aset senilai Rp24,9 miliar milik 158 penunggak pajak dalam Pekan Sita Serentak yang digelar mulai 22 hingga 26 Juni 2026.

Total tunggakan pajak yang menjadi sasaran penagihan mencapai Rp621,2 miliar. Kegiatan ini dilaksanakan serentak oleh Kanwil DJP Jawa Timur I, II, dan III sebagai langkah tegas atas wajib pajak yang telah melampaui jatuh tempo dan telah dikenakan surat paksa, tetapi belum melunasi kewajibannya.

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kanwil DJP Jawa Timur III sekaligus Ketua Pokja Penegakan Hukum Jawa Timur, Rachmad Auladi, mengatakan Kanwil DJP Jawa Timur III berkontribusi signifikan dalam kegiatan ini dengan menyita 86 aset dari total 230 unit yang disita secara keseluruhan, dengan nilai taksiran Rp11,3 miliar dan total tunggakan yang dikejar mencapai Rp231,7 miliar.

Menurutnya, aset yang disita Kanwil DJP Jawa Timur III beragam jenisnya, meliputi rekening/giro, tanah dan bangunan, kendaraan roda dua maupun roda empat atau lebih, perhiasan, logam mulia, serta piutang usaha. Di antara aset yang disita terdapat kendaraan mewah dan properti di kawasan strategis.

”Penyitaan ini merupakan langkah lanjutan yang dilakukan oleh DJP. Sebelumnya, upaya persuasif kepada wajib pajak dilakukan. Namun, karena wajib pajak tidak kunjung melunasi utang pajaknya, maka DJP menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyitaan,” tuturnya dikutip Rabu (24/6/2026).

Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I, Max Darmawan, menegaskan langkah penyitaan ini dilakukan sebagai upaya penegakan hukum dan peningkatan kepatuhan perpajakan, sejalan dengan amanat Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Sasaran penyitaan adalah wajib pajak yang telah menerima surat teguran dan surat paksa, namun tidak menunjukkan iktikad baik untuk melunasi kewajiban perpajakannya.

Langkah tegas ini menjadi sinyal penting bagi para wajib pajak bahwa melunasi utang pajak bukan hanya kewajiban, tapi juga kontribusi nyata terhadap kemajuan dan kemandirian bangsa.

“Iktikad baik dari wajib pajak dengan melunasi utang pajaknya sangat diharapkan sehingga penyitaan aset dapat dihindari. Kesempatan melunasi utang pajak masih terbuka sehingga aset wajib pajak yang disita bisa dikembalikan sebelum nanti dilelang,” tuturnya.

Menurutnya, aset-aset yang disita merupakan hasil asset tracing oleh juru sita pajak negara (JSPN) dan dipastikan sah secara hukum. Jika hingga waktu yang ditentukan wajib pajak tidak dapat menyelesaikan atau tidak ada iktikad baik atas tunggakan pajaknya, maka aset yang telah disita akan dilanjutkan ke tahap lelang melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Juru Sita Pajak Negara memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 j.o Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Pajak yang diatur lebih lanjut dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar.

Dia menjelaskan pula, dengan adanya kegiatan pekan sita serentak ini, diharapkan dapat memberikan deterrent effect kepada para penunggak pajak untuk segera melunasi utang pajaknya dan meningkatkan kepatuhannya. Di sisi lain, DJP akan terus memberikan edukasi kepada wajib pajak dan mendorong penegakan hukum perpajakan berjalan humanis, adil, dan efektif.(K24)

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP) Kemenkeu mengklaim terdapat tambahan penerimaan penerimaan pajak dari kegiatan penertiban kawasan hutan total hampir Rp26 triliun.

Secara terperinci, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut ada tambahan penerimaan pajak sekitar Rp17,9 triliun dari penegakan hukum Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Namun, tambahan penerimaan ini belum diumumkan secara resmi.

Bimo mengatakan, sebagian wajib pajak (WP) yang ditindak oleh Satgas PKH ini termasuk di antara 200 penunggak pajak besar yang sempat diungkap oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada 2025 lalu.

"Jadi, per angka terakhir yang sudah kami sampaikan hampir Rp9 triliun. Ada tambahan sehingga sampai hampir Rp26 triliun. Nanti akan diumumkan pada saat penyerahan. Itu kan termasuk penunggak pajak yang 200 itu," terangnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (17/9/2026).

Penyerahan hasil penindakan Satgas PKH biasanya masuk ke pos penerimaan pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Apabila bentuknya aset atau lahan, biasanya diserahkan terlebih dahulu ke Kemenkeu sebelum diserahkan ke Danantara guna dioperasikan oleh BUMN Agrinas.

Pada November 2025 lalu, Bimo sempat mengungkap bahwa sebagian entitas usaha yang ditindak Satgas PKH termasuk dari 201 penunggak pajak besar.

Sampai dengan saat ini, pejabat lulusan Taruna Nusantara tersebut menyampaikan bahwa angka pencairan tunggakan pajak dari WP besar masih dinamis. Akan tetapi, target DJP tahun lalu dalam mengejar penunggak pajak besar diketahui tak mencapai target.

Hingga 31 Desember 2025, DJP hanya mampu mencairkan Rp13,1 triliun dari total kewajiban terutang Rp60 triliun. Sebelumnya, fiskus menargetkan pencairan Rp20 triliun sampai dengan akhir 2025.

Sebagai informasi, tunggakan pajak besar ini sudah memeroleh putusan pengadilan sehingga berkekuatan hukum tetap (inkracht). Secara terperinci, 200 penunggak pajak besar ini meliputi 91 WP yang melakukan pembayaran dan mencicil tunggakannya.

Selanjutnya, 59 WP ditangani dengan tindak lanjut lainnya, 27 WP dinyatakan pailit, 5 WP kesulitan likuiditas atau macet, 4 dalam pengawasan penegak hukum, 5 WP asetnya ditelusuri (asset tracing), 9 WP dicegah ke luar negeri, serta 1 WP disandera.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memblokir 84 rekening para penunggak pajak.

Pemblokiran rekening dilakukan secara serentak oleh 12 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di bawah koordinasi Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Banten pada 18-22 Mei 2026.

Kanwil DJP Banten mengatakan pemblokiran rekening dilakukan dalam rangka menagih tunggakan pajak dengan total nilai Rp330.664.197.474.

"Sebanyak 84 Wajib Pajak dilakukan tindakan penagihan melalui pemblokiran rekening yang tersebar pada 15 bank, baik bank milik negara maupun bank swasta nasional. Total tunggakan pajak mencapai Rp330,6 miliar," kata Kanwil DJP Banten melalui unggahan di akun Instagram resmi @pajakdjpbanten, Rabu (27/5).

Kanwil DJP Banten menjelaskan pemblokiran 84 rekening penunggak pajak ini sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak secara profesional, terukur dan efektif.

Melalui langkah ini, DJP berharap dapat memberikan efek jera kepada penunggak pajak sekaligus meningkatkan kesadaran seluruh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, lengkap, dan tepat waktu," imbuh Kanwil DJP Banten.

[Gambas:Instagram]

Bisnis.com, SAMARINDA — Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara memblokir ratusan rekening penunggak pajak dalam operasi serentak yang melibatkan sepuluh Kantor Pelayanan Pajak di wilayah jurisdiksi setempat.

Operasi pemblokiran yang dilaksanakan pada 29 April 2026 tersebut menargetkan 322 rekening milik 142 wajib pajak dan 180 penanggung pajak dengan total tunggakan mencapai Rp710.04 miliar.

Kepala Kanwil DJP Kaltimtara Paryan menyatakan langkah represif ini direalisasikan melalui pengajuan surat permintaan pemblokiran kepada 18 kantor pusat dan kantor daerah lembaga jasa keuangan sektor perbankan.

"Sebagai salah satu tindakan penagihan aktif, pemblokiran dilakukan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak kooperatif. Sebelumnya kami telah melakukan berbagai upaya persuasif dan memberikan edukasi, namun wajib pajak tidak memiliki iktikad baik untuk melunasi utang pajaknya sehingga kami melakukan upaya pemblokiran rekening," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (11/5/2026).

Dia menambahkan tindakan ini merupakan tahap akhir dari rangkaian upaya penagihan yang dimulai dengan pemberitahuan surat teguran dan penyampaian surat paksa oleh juru sita pajak negara. Namun, seluruh pendekatan persuasif tersebut menemui jalan buntu karena resistensi penanggung pajak untuk menyelesaikan kewajibannya.

Sebagaimana diketahui, kewenangan pemblokiran rekening tersemat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah direvisi melalui UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Prosedur teknisnya diatur secara komprehensif dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar, yang menjadikan blokir sebagai instrumen legal sebelum eksekusi penyitaan aset.

Paryan menegaskan operasi penegakan hukum ini merepresentasikan prinsip keadilan bagi wajib pajak patuh yang telah memenuhi kewajiban sesuai regulasi.

Adapun, dia berharap langkah tegas ini menciptakan efek jera yang mendorong kepatuhan sukarela di masa mendatang.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I membekukan 275 rekening milik penunggak pajak dengan total tunggakan mencapai Rp224,60 miliar.

Langkah itu dilakukan secara serentak melalui 16 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah kerja DJP Jawa Barat I.

Aksi pemblokiran rekening tersebut dipusatkan di Aula Lantai 3 Kanwil DJP Jawa Barat I, Bandung, Rabu (6/5). Sebanyak 174 wajib pajak tercatat menjadi target dalam penegakan hukum tersebut.

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (PPIP) Kanwil DJP Jawa Barat I Nandang Hidayat mengatakan pemblokiran dilakukan sebagai bagian dari proses penagihan aktif terhadap wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya.

"Kami berkomitmen untuk memperlakukan seluruh wajib pajak dengan setara, wajib pajak yang telah patuh harus dilindungi, sementara yang masih memiliki tunggakan harus diingatkan melalui mekanisme hukum yang berlaku," kata Nandang dalam keterangan resmi, Kamis (7/5).

Menurut dia, pemblokiran rekening dilakukan setelah DJP menempuh berbagai langkah persuasif dan edukatif kepada wajib pajak. Namun, sejumlah wajib pajak disebut tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi utang pajaknya.

"Sebelumnya kami telah melakukan berbagai upaya persuasif dan memberikan edukasi, namun wajib pajak tidak memiliki itikad baik untuk melunasi utang pajaknya, sehingga terpaksa dilakukan pemblokiran rekening," ujarnya.

Nandang menegaskan seluruh proses penagihan telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan, mulai dari penyampaian Surat Teguran hingga Surat Paksa sebelum pemblokiran rekening dilakukan.

Ia menjelaskan tindakan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Dalam aturan itu, pemblokiran rekening menjadi salah satu tahapan sebelum penyitaan saldo rekening untuk melunasi utang pajak.

Kanwil DJP Jawa Barat I juga mengingatkan wajib pajak untuk segera melunasi tunggakan agar tidak terkena tindakan penagihan lanjutan yang lebih berat.

Selain pemblokiran rekening, DJP menyebut penunggak pajak berpotensi dikenai penyitaan aset hingga pencegahan bepergian ke luar negeri apabila kewajiban pajaknya tetap tidak diselesaikan.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, BANDUNG – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat I mengambil langkah tegas terhadap para penunggak pajak.

Melalui 16 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di bawah naungannya, Kanwil DJP Jawa Barat I secara serentak memblokir rekening 174 wajib pajak yang tercatat memiliki total tunggakan pajak mencapai Rp224,6 miliar.

Aksi penegakan hukum ini dipusatkan di Aula Lantai 3 Kanwil DJP Jawa Barat I, Bandung, pada Rabu (6/5/2026).

Dalam kegiatan tersebut, tercatat sebanyak 275 rekening aktif diajukan untuk dibekukan guna mengamankan aset negara. Tindakan ini merupakan bagian dari prosedur penagihan aktif untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (PPIP) Kanwil DJP Jawa Barat I Nandang Hidayat menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menciptakan kepastian hukum dan iklim perpajakan yang adil.

“Kami berkomitmen untuk memperlakukan seluruh wajib pajak dengan setara, wajib pajak yang telah patuh harus dilindungi, sementara yang masih memiliki tunggakan harus diingatkan melalui mekanisme hukum yang berlaku,” ujar Nandang.

Lebih lanjut, Nandang memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Sebelumnya kami telah melakukan berbagai upaya persuasif dan memberikan edukasi, namun wajib pajak tidak memiliki itikad baik untuk melunasi utang pajaknya, sehingga terpaksa dilakukan pemblokiran rekening. Kami juga memastikan prosedur sudah berjalan dengan benar. Tahapan-tahapan penagihan telah dilakukan sesuai aturan, mulai dari penyampaian Surat Teguran hingga penyampaian surat paksa kepada wajib pajak sebelum langkah blokir ini diambil,” ungkapnya

Tindakan pemblokiran ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Pemblokiran merupakan salah satu tahapan dalam proses penagihan aktif sebelum dilakukan penyitaan saldo rekening untuk melunasi utang pajak.

Kanwil DJP Jawa Barat I senantiasa mengimbau kepada seluruh wajib pajak untuk segera melunasi tunggakan pajaknya agar terhindar dari tindakan penagihan yang lebih berat, seperti penyitaan aset, pemblokiran rekening, hingga pencegahan bepergian ke luar negeri.

Langkah ini diharapkan mampu memberikan efek jera (deterrent effect) sekaligus meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya demi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

KOMPAS.com - Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bekerja sama dengan aparat penegak hukum menagih tunggakan pajak.

Pendekatan lebih kuat dan tegas ini diharapkan meningkatkan penerimaan bagi negara yang belum disetorkan oleh wajib pajak.

"Terkait dengan outstanding tunggakan yang cukup lama, ini, kami dalam kondisi yang the most ultimate collection itu kami bekerja sama dengan Jaksa Pengacara Negara," ujar Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto dikutip dari Kontan, Rabu (8/4/2026).

Adanya aparat hukum diharapkan proses menagih tunggakan jauh lebih efektif.

Apalagi ada wajib pajak yang tak kooperatif dan memiliki beragam aset yang tak bisa dijangkau dengan mekanisme administratif biasa, maka tindakan ini dianggap perlu.

Selain out put, DJP juga membenahi sisi internalnya dengan memberhentikan pegawau karena terbukti melakukan pelanggaran serius.

Pelanggaran yang dimaksud seperti praktik korupsi dan terbukti menerima suap. Jumlah pegawai yang diberhentikan meningkat dua kali lipat dibanding tahun lalu.

Berkaca dari sana, untuk 2026 DJP ingin berbenah dengan mencegah supaya tak ada pelanggaran-pelanggaran semacam itu lagi.

"Itu bukan prestasi. Tahun 2026 ini, kami ingin mencegah. Jangan sampai ada yang dipecat lagi dan jangan sampai ada yang nakal-nakal lagi," kata Bimo.

Joki Coretax

Sementara itu sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui sistem Coretax masih mempunyai beberapa kelemahan sehingga muncul jasa joki untuk pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT).

Hal ini tentu tak dibenarkan, namun kelemahan dalam sistem Coretax memunculkan fenomena ini.

"Desainnya memang agak sulit dipakai orang biasa, sehingga muncul joki atau software interface yang menjembatani antara Coretax dengan orang-orang," ujar Purbaya dikutip dari Kompas.com, Senin (6/4/2026).

Desain Coretax juga kurang ramah bagi pengguna, hasilnya beberapa masyarakat kebingungan dalam mengaksesnya.

Pengembangan Coretax yang terlalu singkat sehingga cenderung belum matang ketika digunakan. Baru pada Maret 2026, kelemahan ini diketahui Purbaya.

"Baru tahu kurang dari sebulan bahwa ada ruang untuk orang masuk di tengah Coretax," ujarnya.

Purbaya menegaskan segera memperbaiki hal ini supaya pengisian SPT bisa dilakukan oleh yang berkepentingan.

Dengan meningkatkan aspek keamanan dan intergrasi sistem, Coretax bakal lebih mumpuni lagi digunakan.

"Ke depan kita betulkan sehingga Coretax tidak perlu pakai joki lagi," katanya.

Sementara itu, berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) per 5 April 2026, total SPT yang telah dilaporkan mencapai 10.790.147 untuk Tahun Pajak 2025.

Artikel ini pernah tayang di Kontan dengan judul "Ditjen Pajak Ungkap Cara Ampuh Percepat Penagihan Tunggakan Pajak" dan "Purbaya Akui Coretax Bermasalah, "Joki SPT" Muncul karena Sistem Sulit Diakses"

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) memblokir layanan publik untuk 29 wajib pajak (WP) sebagai upaya penagihan aktif.

Langkah pemblokiran itu berlandaskan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-27/PJ/2025 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Dan/Atau Permohonan Pembatasan Atau Pemblokiran Layanan Publik Tertentu Dalam Rangka Penagihan Pajak.

"Sejak PER-27/PJ/2025 diterbitkan sudah dilakukan pemblokiran terhadap 29 wajib pajak," terang Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto pada konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Bimo menyebut pemblokiran layanan terhadap 29 WP itu dilakukan akibat masih adanya tunggakan total sebesar Rp170 miliar. Dari total tunggakan, piutang senilai Rp52 miliar itu sudah dilunasi.

Adapun otoritas pajak mencatat bahwa terdapat 23.509 WP yang masih memiliki tunggakan pajak sampai dengan 31 Desember 2025. Mereka masih memiliki piutang pajak di atas Rp100 juta.

Dalam pasal 2 PER-27/PJ/2025, diatur bahwa pembatasan atau pemblokiran layanan publik tertentu terhadap WP penunggak pajak meliputi pemblokiran terhadap akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), pemblokiran akses kepabeanan, serta pembatasan atau pemblokiran akses layanan publik lainnya.

Kemudian, pasal 3 mengatur bahwa rekomendasi dan/atau permohonan pembatasan maupun pemblokiran layanan publik dapat diajukan terhadap WP dengan dua kriteria, yakni kepemilikan utang pajak berkekuatan hukum tetap paling sedikit Rp100 juta, serta utang pajak paling sedikit Rp100 juta berkekuatan hukum tetap yang telah dilakukan pemberitahuan surat paksa kepada penanggung pajak.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa sekitar 201 penunggak pajak besar sudah membayarkan kewajibannya senilai Rp13,44 triliun. Otoritas pajak masih mengejar pembayaran Rp6,6 triliun untuk mencapai target akhir tahun.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melalui Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu memasang target pembayaran penunggak pajak besar sampai dengan akhir 2025 senilai Rp20 triliun. Namun, total tunggakan dari 201 WP itu senilai Rp60 triliun.

Pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025), Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut pihaknya sudah menerima pembayaran Rp13,44 triliun dari penunggak pajak sampai dengan 15 Desember 2025.

"Relatif dibanding 30 November 2025 itu ada kenaikan pembayar pajak yang membayar atau mengangsur dari 109 [wajib pajak] ke 120 di posisi 15 Desember tadi," tutur Bimo, dikutip Minggu (21/12/2025).

Tidak Semua Mampu

Pada kesempatan yang sama, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengaku bahwa tidak semua wajib pajak [WP] yang memiliki tunggakan besar itu memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya secara kontan. Beberapa ada yang menyicil pembayaran pajaknya ke otoritas.

Akan tetapi, Purbaya optimistis lambat tunggakan Rp60 triliun itu akan dilunasi "Mereka tahu kami serius mengejar itu," ujarnya.

Secara terperinci, dari 200 penunggak pajak besar itu, sebagian besar yakni 91 wajib pajak (WP) melakukan pembayaran dan mencicil tunggakannya. Sementara itu, 59 WP ditangani oleh Ditjen Pajak dengan tindak lanjut lainnya.

Kemudian, sebanyak 27 WP dinyatakan pailit, sedangkan ada 5 WP kesulitan likuiditas atau macet dan 4 dalam pengawasan aparat penegak hukum (APH).

Selanjutnya, 5 WP dilakukan penelusuran aset (asset tracing), 9 WP dicegah ke luar negeri terhadap pemilik manfaatnya (beneficial ownership), serta 1 WP disandera.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan sebesar Rp 13,44 triliun dari penagihan tunggakan pajak 200 penunggak pajak besar yang memiliki kewajiban pajak terutang hingga Rp 60 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, penagihan terhadap para penunggak pajak tersebut dilakukan secara bertahap karena sebagian wajib pajak memilih skema pembayaran cicilan, sementara lainnya masih meminta waktu untuk berdiskusi.

Menurut Purbaya, meski prosesnya tidak instan, target penagihan Rp 60 triliun diyakini akan tercapai seiring dengan keseriusan pemerintah dalam mengejar kepatuhan pajak.

“Yang jelas target Rp 60 triliun pasti lambat laun akan tercapai, mereka tahu kita serius mengejar itu,” ujar Purbaya saat Konferensi Pers APBN KiTa, dikutip Sabtu (20/12/2025).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu melaporkan bahwa hingga 15 Desember 2025, capaian tersebut berasal dari 120 penunggak pajak terbesar.

Jumlah wajib pajak yang mulai membayar atau mengangsur meningkat dibandingkan posisi 30 November 2025 yang tercatat sebanyak 109 wajib pajak.

“Relatif dibandingkan 30 November 2025, itu ada kenaikan pembayar pajak yang membayar atau mengangsur dari 109 ke 120 di posisi pada 15 Desember 2025,” ujar Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Dengan realisasi itu, DJP masih harus menagih sekitar Rp 46,56 triliun dari total tunggakan Rp 60 triliun.

Sebelumnya, pada November 2025, Kemenkeu baru mengantongi sekitar Rp 8 triliun dari proses penagihan terhadap para penunggak pajak besar.

Purbaya menegaskan, proses penagihan membutuhkan waktu karena tidak seluruh wajib pajak dapat langsung melunasi kewajibannya.

Ia menambahkan, sebagian penunggak pajak menunjukkan itikad baik dengan melakukan pembayaran bertahap, sementara sebagian lainnya masih dalam tahap penagihan aktif.

Kemenkeu menargetkan hingga akhir 2025 dapat menghimpun sekitar Rp 20 triliun dari total tunggakan tersebut.

Untuk memperkuat upaya penagihan, Kemenkeu akan bekerja sama dengan Kejaksaan, Kepolisian, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta melakukan pertukaran data dengan kementerian dan lembaga terkait.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Ditjen Pajak Sudah Kumpulkan Rp 13,44 Triliun dari Penunggak Pajak Kelas Kakap

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kebijakan insentif pajak dan penghapusan sanksi administratif bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 281 Tahun 2025 dan berlaku mulai 8 April hingga 31 Desember 2025.

"Langkah ini diambil sebagai upaya meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan pajak di akhir tahun," bunyi keterangan tertulis, Minggu (23/11).

Selama masa kebijakan berlangsung, Pemprov DKI memberikan potongan pembayaran dengan ketentuan sebagai berikut:

Di samping pengurangan pokok pajak, masyarakat juga dapat memanfaatkan penghapusan denda bunga bagi yang masih memiliki tunggakan atau sedang mencicil pembayaran.

Kebijakan ini mencakup dua bentuk penghapusan sanksi, yaitu:

1. Penghapusan Bunga Angsuran

Diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 secara angsuran selama periode 8 April-31 Desember 2025.

2. Penghapusan Bunga Keterlambatan Bayar

Berlaku bagi wajib pajak yang melunasi PBB-P2 tahun pajak 2013-2024 dalam periode tersebut, serta bagi yang telah membayar pokok pajak namun masih memiliki tunggakan denda bunga, baik yang sudah maupun belum diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Dengan penghapusan sanksi ini, wajib pajak cukup melunasi pokok PBB-P2 tanpa perlu membayar denda bunga selama pembayaran dilakukan dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Pemprov DKI Jakarta berharap kebijakan ini dapat membantu masyarakat melunasi kewajiban pajaknya, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak daerah, serta mempercepat penerimaan daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di ibu kota.

Pemprov DKI juga menegaskan bahwa setiap pembayaran pajak akan digunakan untuk membiayai berbagai program publik, seperti peningkatan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pembangunan sarana pendidikan.

"Melalui kebijakan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh warga yang memiliki kewajiban PBB-P2 untuk segera memanfaatkan keringanan dan penghapusan denda sebelum 31 Desember 2025," pungkas keterangan resmi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku Kementerian Keuangan telah mengumpulkan Rp 8 triliun dari total tagihan Rp50-60 triliun kepada 200 pengemplang pajak.

Sebagian besar, kata Purbaya, masih membayar cicilan dan sisanya masih terus dikejar oleh Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan.

"Yang Rp 50 triliun itu akan terkejar pelan-pelan. Tapi baru Rp 8 triliun sekarang," katanya dalam media briefing di kantornya, Jakarta, dikutip Senin (17/11/2025).

Kendati demikian, dia yakin jajaran Kementerian Keuangan bisa mengumpulkan Rp 20 triliun hingga akhir tahun ini dari total Rp 50 triliun pajak yang dikemplang oleh 200 wajib pajak. Purbaya pun mengancam pengemplang pajak tidak main-main dengan Kementerian Keuangan.

"Kemungkinan besar tertagih, mereka jangan main-main sama kita," ujarnya.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto juga menargetkan bisa mengumpulkan Rp 20 triliun dari total Rp 60 triliun tunggakan 200 wajib pajak yang menjadi pengemplang hingga akhir 2025.

Hal ini ia ungkapkan setelah ditanya langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tentang kemampuan penagihan terhadap 200 pengemplang pajak besar itu hingga akhir tahun.

"Dari hasil Rapimnas itu mohon izin pak sekitar Rp 20 triliun, karena ada beberapa yang kesulitan likuiditas dan meminta restrukturisasi utangnya diperpanjang," kata Bimo, beberapa waktu lalu (14/10/2025).