Sejarah dunia mencatat, peradaban dunia muncul dan berkembang di sepanjang sungai-sungai besar. Sebut saja peradaban Mesir, Mesopotamia, Lembah Indus, dan peradaban China. Mereka menjadikan sungai sebagai “pembuluh vena ekonomi” bagi wilayah di sekitar daerah aliran sungai (DAS). Sungai menjadi saluran raksasa untuk mendukung kolaborasi intra-regional dan internasional.

Sungai merupakan pusat ekonomi—yaitu ruang hidup, ruang produksi, ruang pangan dan gizi. Indonesia memiliki 5.590 sungai utama dan 65.017 anak sungai dengan panjang sekitar 94.573 kilometer.

Seharusnya sungai di Indonesia menjadi salah satu penyangga utama ekonomi—khususnya, ketersediaan pangan dan gizi. Namun sampai hari, sungai belum serius ditempatkan di pusat kebijakan pangan dan gizi nasional.

Sungai semestinya dipenuhi pangan bergizi: ikan lokal, udang, tanaman air, dan beragam pangan akuatik lainnya. Bukan sebaliknya, dipenuhi oleh spesies ikan invasif, seperti sapu-sapu—yang merusak ekosistem sungai dan berdampak negatif pada ekonomi masyarakat sekitar daerah aliran sungai (DAS).

Sungai sebagai Pusat Ekonomi dan Sumber Gizi

Sungai merupakan pusat ekonomi dan bagian dari perikanan darat (inland fisheries). Sungai juga menyediakan pangan yang bernilai tinggi—mengandung protein dan mikronutrien penting bagi manusia.

Aktivitas ekonomi di sungai didominasi perikanan berskala kecil (small-scale fisheries). Basurto dan koleganya (2025), mengemukakan bahwa perikanan skala kecil—melalui pendekatan kolaboratif dan multidimensional berbasis data—diperkirakan mampu menyediakan setidaknya 40% (37,3 juta ton) dari hasil tangkapan perikanan global.

Perikanan skala kecil juga memberikan rata-rata 20% asupan pangan—yang mencakup didalamnya 6 mikronutrien utama yang esensial untuk kesehatan—bagi 2,3 miliar penduduk bumi. Satu dari 12 orang (di mana hampir setengahnya adalah perempuan), tergantung mata pencahariannya terhadap perikanan skala kecil.

Perikanan skala kecil (termasuk perikanan sungai), berkontribusi sekitar 44% dari nilai ekonomi seluruh hasil tangkapan perikanan dunia. Secara nasional dan regional, perikanan skala kecil tidak hanya berdampak pada ekonomi, namun juga pasokan gizi.

Ikan kecil di sungai (misalnya, ikan wader, nilem, dan bilih) mengandung protein berkualitas tinggi, mikronutrien penting (zat besi, kalsium, dan vitamin B12), dan asam lemak esensial. Dengan begitu, ikan kecil direkomendasikan untuk dikonsumsi oleh wanita dan anak-anak. Sungai juga menghasilkan tanaman air yang kaya akan serat (dietary fiber) yang bagus untuk pencernaan.

Hicks dan koleganya (2019) melaporkan perikanan skala kecil berperan penting dalam menyuplai mikronutrien pada populasi gizi rentan. Dengan kata lain, sungai dapat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, terutama bagi penduduk di daerah-daerah pelosok yang masih tradisional. Sungai sering menjadi sumber protein yang paling dekat dan murah bagi mereka.

Namun mewujudkan sistem pangan dan gizi berbasis sungai, itu tidak mudah dan perlu keseriusan. Di perkotaan khususnya, sungai sering hanya dipandang sebagai kanal air, tempat membuang sampah dan limbah, dan identik dengan pemukiman kumuh. Bahkan, di Jakarta misalnya, sungai identik dengan ikan sapu-sapu—populasinya meledak dan meresahkan warga.

Ikan Sapu-Sapu: Indikator Ekonomi dan Ekologi DAS yang Buruk

Meledaknya populasi ikan sapu-sapu menunjukkan indikator ekonomi dan ekologi DAS sedang tidak baik-baik saja. Indikator ekonomi, yakni kondisi ekonomi masyarakat sekitar DAS; sementara indikator ekologi, yakni ekosistem sungai—termasuk makhluk hidup yang hidup sungai, contohnya ikan sapu-sapu.

Dominasi ikan sapu-sapu mempersempit ruang hidup ikan lokal, kualitas habitat menurun, dan menyebabkan pendapatan dan ekonomi nelayan turun.

Sementara, harmonisasi antara pertumbuhan ekonomi yang baik dan pemanfaatan sumber daya DAS yang bijaksana, merupakan syarat utama untuk meningkatkan efisiensi ekologis sungai. Itu seperti dikemukakan oleh Wang dan koleganya (2024), dalam “Global river economic belts can become more sustainable by considering economic and ecological processes”.

Meledaknya populasi ikan sapu-sapu, bisa menjadi sebab dan juga bisa menjadi akibat dari kerusakan ekosistem DAS. Sehingga, pemahaman bahwa ikan sapu-sapu adalah akibat yang ditimbulkan (gejala), perlu ditingkatkan.

Ikan sapu-sapu bisa tumbuh dan berkembang pesat di sungai, khususnya sungai yang tercemar. Itu merupakan gejala lemahnya pengawasan dan penegakkan aturan terkait pengelolaan sungai.

Contohnya, Peraturan Menteri KKP Nomor 19/2020 jelas melarang impor, budidaya, peredaran, dan pelepasan spesies ikan berbahaya ke perairan. Bahkan panduan KKP telah memasukkan ikan sapu-sapu, sebagai ikan invasif yang berbahaya. Namun realitanya persoalan ikan sapu-sapu masih ada, bahkan di beberapa wilayah meledak populasinya.

Ledakan populasi ikan sapu-sapu, juga merupakan gejala bahwa persoalan sungai yang lama belum diselesaikan—yaitu: polusi dan modifikasi sungai.

Diperlukan kolaborasi dan sinergi yang serius para pihak terkait (stakeholders), untuk membuat, mengaplikasikan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan/regulasi tentang sungai.

Pemetaan kandungan gizi dan keberlimpahan tiap spesies organisme sungai juga diperlukan. Itu penting untuk estimasi potensi pangan lestari di sungai, guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat.

Selanjutnya, perlu dilakukan perlindungan ekosistem sungai untuk menjaga produktivitasnya. Khususnya, penegakan aturan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri KKP Nomor 19/2020—tentang larangan impor, budidaya, peredaran, dan pelepasan spesies ikan berbahaya, termasuk ikan sapu-sapu.

Perencanaan infrastruktur sungai yang baik juga diperlukan, untuk menjaga kelestarian ekosistem di daerah aliran sungai (DAS). Termasuk, menetapkan standar aliran dan kualitas air sungai, dan mengatur pembangunan bendungan (dam).

Kesimpulannya, ekosistem sungai harus dijaga keseimbangan, keberagaman, dan produktivitasnya. Sehingga sungai mampu menggairahkan ekonomi, dan penuh gizi (bukan sapu-sapu).

Bisnis.com, CIREBON - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Cirebon mencatat sepanjang tahun ini sebanyak 11.420 warga Kabupaten Cirebon, Jawa Barat berangkat bekerja ke luar negeri alias menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Dari jumlah itu, nilai remitansi yang masuk ke daerah mencapai sekitar Rp685 miliar, menjadi salah satu sumber perputaran uang terbesar di luar sektor industri dan perdagangan lokal Cirebon.

Kepala Disnaker Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto, menegaskan remitansi PMI bukan sekadar angka statistik, melainkan denyut ekonomi riil yang dirasakan hingga tingkat desa.

"Remitansi sebesar Rp685 miliar itu masuk langsung ke rumah tangga. Dampaknya terasa pada konsumsi, pendidikan anak, renovasi rumah, sampai modal usaha kecil. Ini menjadi penopang penting ekonomi Cirebon," kata Novi di Kabupaten Cirebon, Senin (29/12/2025).

Novi mengatakan, jika dirata-ratakan, setiap PMI menyumbang puluhan juta rupiah per tahun bagi keluarga di kampung halaman. Uang itu mengalir ke warung, pasar tradisional, jasa bangunan, hingga lembaga keuangan mikro.

Dalam konteks daerah dengan kantong-kantong kemiskinan yang masih tinggi, remitansi menjadi bantalan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat.

Meskipun begitu,tingginya minat menjadi PMI mencerminkan kesenjangan upah dan kesempatan kerja lokal.

"Fakta bahwa lebih dari sebelas ribu orang berangkat tahun ini menunjukkan peluang kerja di daerah belum sepenuhnya mampu menyerap angkatan kerja. Remitansi membantu, tapi idealnya ekonomi lokal juga kuat," ujarnya.

Data Disnaker menunjukkan mayoritas PMI Cirebon bekerja di sektor domestik, manufaktur, dan perawatan di sejumlah negara Asia dan Timur Tengah. Sektor-sektor tersebut relatif rentan terhadap fluktuasi kebijakan negara tujuan dan kondisi global.

Jika terjadi krisis atau pengetatan aturan, aliran remitansi bisa terhenti sewaktu-waktu.

Kondisi ini menuntut kebijakan yang tidak hanya mendorong penempatan PMI, tetapi juga memastikan remitansi dikelola secara produktif.

Selama ini, sebagian besar remitansi masih habis untuk konsumsi jangka pendek. Hanya sebagian kecil yang bertransformasi menjadi investasi usaha berkelanjutan.

"Kami mulai mendorong literasi keuangan bagi PMI dan keluarganya, agar remitansi tidak hanya habis untuk konsumsi, tetapi bisa menjadi modal usaha," kata Novi.

Disnaker, lanjutnya, bekerja sama dengan perbankan dan lembaga pelatihan untuk mengarahkan dana kiriman ke sektor produktif seperti UMKM, pertanian modern, dan jasa.

Di sisi lain, pemerintah daerah dinilai perlu lebih agresif menciptakan ekosistem ekonomi yang mampu menahan laju migrasi tenaga kerja.

Industri padat karya, penguatan UMKM, hingga investasi berbasis potensi lokal harus menjadi prioritas, agar bekerja ke luar negeri bukan lagi satu-satunya jalan keluar dari masalah ekonomi.