BALI - Bea Cukai Ngurah Rai dan Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Bali gagalkan peredaran 937 narkotika sintetis jenis mephedrone. Ratusan narkoba tersebut diduga akan diedarkan di wilayah Bali.

Plh Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai Iwan Kurniawan menegaskan keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan hasil sinergi yang kuat antara pihaknya dan kepolisian dalam menghadapi ancaman peredaran gelap narkotika.

"Kolaborasi menjadi kunci dalam mendeteksi dan menggagalkan upaya penyelundupan narkotika yang memanfaatkan jalur transportasi internasional. Sinergi ini akan terus kami perkuat untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika," ujar Iwan, Rabu (1/7/2026).

Iwan menjelaskan pemusnahan barang bukti dilakukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan sekaligus memastikan seluruh proses penanganan perkara berlangsung secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, langkah tersebut merupakan wujud komitmen aparat dalam menjaga integritas proses penegakan hukum.

Melalui kerja sama antara Bea Cukai dan Polda Bali, upaya pemberantasan narkotika diharapkan semakin efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku, memperkuat pengawasan terhadap jalur masuk barang dari luar negeri, serta meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman peredaran gelap narkotika.

Lihat video: Polda Bali Tangkap 1 dari 9 Geng Rusia Perampok WN Ukraina di Bali



Hadir dalam konferensi pers Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil Bea Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, Heri Purwanto, serta Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai Iwan Kurniawan.

Setelah konferensi pers, barang bukti hasil pengungkapan perkara langsung dimusnahkan sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan.

JAKARTA - Memasuki hari operasional penyelenggaraan ibadah haji ke-69, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mencatat sekitar 90% jemaah haji beserta petugas telah kembali ke Tanah Air. Meski sebagian besar jemaah telah tiba, seluruh petugas haji tetap memberikan layanan penuh hingga kepulangan kloter terakhir.

Juru Bicara Kemenhaj Maria Assegaff, mengatakan hingga hari ke-25 masa pemulangan, operasional kepulangan berjalan sesuai jadwal berkat sinergi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji.

"Hingga hari operasional haji ke-69, sekitar 90% jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba kembali di Tanah Air. Namun, bagi kami pelayanan belum selesai. Seluruh petugas tetap siaga mengawal proses kepulangan hingga jemaah terakhir tiba dengan aman dan dapat kembali berkumpul bersama keluarganya," ujar Maria Assegaff, dikutip Senin (29/6/2026).

Berdasarkan data operasional, sebanyak 267 kloter telah diberangkatkan melalui Bandara Jeddah dengan total 103.687 jemaah dan 1.066 petugas, sehingga total kepulangan Gelombang I mencapai 104.753 orang. Sementara itu, melalui Bandara Madinah telah diberangkatkan 212 kloter yang membawa 81.315 jemaah dan 848 petugas, sehingga total kepulangan Gelombang II mencapai 82.163 orang.

Hingga saat ini, sebanyak 472 kloter telah tiba di Indonesia dengan 182.435 jemaah dan 1.887 petugas, atau total 184.322 orang yang telah kembali ke Tanah Air.

Maria menegaskan Kemenhaj terus memastikan setiap tahapan kepulangan berjalan optimal, mulai dari keberangkatan dari Arab Saudi, kedatangan di debarkasi, hingga koordinasi dengan pemerintah daerah agar jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah asal dengan aman dan nyaman. Perhatian khusus juga terus diberikan kepada jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas, dan jemaah berisiko tinggi yang memerlukan pendampingan.

Lihat video: Update Terkini Pergerakan Jemaah Haji Indonesia Jelang Kepulangan



Kemenhaj juga mengimbau jemaah yang masih berada di Arab Saudi agar menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Tanah Air. Jemaah diharapkan beristirahat yang cukup, mengonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, serta menggunakan masker saat berada di tempat ramai apabila diperlukan.

Selain itu, jemaah diminta mematuhi ketentuan barang bawaan penerbangan dengan tidak memasukkan air zamzam ke dalam koper bagasi maupun koper kabin. Air zamzam bagi jemaah haji Indonesia telah disiapkan dan akan didistribusikan kepada setiap jemaah setibanya di embarkasi di Indonesia.

"Apabila petugas keamanan bandara menemukan air zamzam di dalam bagasi atau kabin, air tersebut akan dikeluarkan sesuai ketentuan keselamatan penerbangan," katanya.

Kemenhaj, kata Maria, mengajak seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan hingga tiba di Tanah Air dan mematuhi seluruh ketentuan penerbangan agar proses kepulangan berjalan lancar. Air zamzam akan diterima melalui mekanisme resmi di embarkasi, sehingga tidak perlu dibawa di dalam koper.

"Kami juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji yang terus memberikan pelayanan tanpa mengenal lelah hingga fase akhir operasional. Komitmen kami adalah memastikan setiap jemaah pulang dengan selamat, sehat, dan mendapatkan pelayanan terbaik sampai kepulangan kloter terakhir. Semoga seluruh jemaah memperoleh haji yang mabrur," ucapnya.

Jadi, transaksi itu terindikasi adanya penyalahgunaan

Kota Padang (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menyurati atau memberikan sanksi tertulis terhadap 20 hingga 25 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang diduga menyelewengkan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi

"Sepanjang 2026 Pertamina Sumbagut sudah mengirimkan surat pembinaan kepada 23 hingga 25 SPBU yang tersebar di Sumbar," kata Sales Area Manager (SAM) Retail Sumbar Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Fakhri Rizal Hasibuan di Kota Padang, Rabu.

Pada umumnya, puluhan SPBU yang mendapatkan sanksi atau teguran tersebut dikarenakan menyalurkan BBM tidak sesuai peruntukannya. Sebagai contoh, operator tetap melayani kendaraan yang sama untuk mengisi BBM yang dilakukan berulang-ulang.

"Jadi, transaksi itu terindikasi adanya penyalahgunaan," ujar dia.

Fakhri menegaskan surat pembinaan tersebut merupakan sikap tegas perusahaan minyak milik negara itu terhadap pengelola atau pemilik SPBU yang diduga menyalahi aturan pendistribusian BBM bersubsidi.

Selain menegur atau menyurati pengelola, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut juga meminta pemilik SPBU untuk melakukan pembinaan langsung terhadap pekerja terutama operator guna mencegah kecurangan penyaluran.

Pada kesempatan itu, ia mengatakan Pertamina terus berupaya mengoptimalkan digitalisasi berupa kode respons cepat, atau kode batang agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Penerapan digitalisasi yang sudah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir ini diharapkan menjadi solusi konkret jangka panjang.

Tidak hanya itu, untuk mengoptimalkan pengawasan, setiap kamera pengintai atau closed circuit television yang dipasang di SPBU kini terintegrasi secara online ke Pertamina.

"Jadi secara periodik kami juga menganalisa transaksi-transaksi yang terindikasi anomali untuk dicek langsung ke CCTV. Jadi sistemnya pembuktian terbalik," ujar dia.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mendorong sektor ritel memperkuat inovasi dan kolaborasi penyelamatan pangan nasional agar redistribusi pangan layak konsumsi semakin luas serta mendukung sistem pangan yang berkelanjutan.

Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas Nita Yulianis mengatakan keterlibatan sektor ritel menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem penyelamatan pangan yang berkelanjutan melalui sinergi berbagai pemangku kepentingan.

"Ritel memiliki peran penting dalam membangun ekosistem penyelamatan pangan yang berkelanjutan," kata Nita sebagaimana keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menurut Nita, sektor ritel memiliki peran strategis dalam memperluas redistribusi pangan yang masih layak dan aman dikonsumsi melalui kerja sama dengan bank pangan serta penggiat penyelamatan pangan.

Ia menyampaikan hal tersebut dalam forum bisnis yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas untuk memperkuat kolaborasi penanganan sisa pangan di sektor ritel secara berkelanjutan.

Forum bertajuk "Transformasi Ritel Berkelanjutan: Memperkuat Inovasi dan Kolaborasi terhadap Risiko dan Peluang Penanganan Sisa Pangan di Sektor Ritel" dinilai penting memperkuat ketahanan pangan nasional.

Nita menilai posisi ritel sebagai penghubung antara produsen dan konsumen menjadikannya salah satu aktor penting dalam membangun sistem pangan yang lebih efisien, inklusif, dan berkelanjutan.

Pemerintah terus mendorong penguatan sinergi dan kolaborasi, edukasi kepada masyarakat, serta pendataan dan pelaporan kegiatan penyelamatan pangan secara lebih terstruktur untuk mengurangi sisa pangan nasional.

"Selain itu, ritel juga dapat menjadi sarana edukasi bagi konsumen untuk lebih bijak dalam mengelola pangan dan mengurangi sisa pangan," ucap Nita.

Menurut Nita, keterlibatan dunia usaha dalam penyelamatan pangan menunjukkan tren yang semakin positif.

Berdasarkan data Platform Stop Boros Pangan Badan Pangan Nasional per 18 Juni 2026, sektor ritel telah berkontribusi sebesar 8,8 persen dari total mitra penyelamatan pangan yang terdaftar.

Capaian tersebut menunjukkan semakin besarnya perhatian pelaku usaha terhadap upaya penyelamatan pangan.

Bapanas menilai kolaborasi yang lebih luas dengan bank pangan dan organisasi penyelamatan pangan dapat memperbesar manfaat redistribusi pangan bagi masyarakat.

Nita juga mengajak Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo) memperkuat keterlibatan anggotanya dalam berbagai program penyelamatan pangan karena kontribusi sektor ritel dinilai mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung target pembangunan berkelanjutan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Aprindo Dasep Suryanto menilai pengurangan sisa pangan perlu menjadi bagian dari strategi bisnis perusahaan yang dijalankan secara konsisten dan terukur.

Menurut Dasep, terdapat tiga langkah utama yang dapat dilakukan pelaku ritel, yakni membangun komitmen perusahaan, melakukan pengukuran dan menetapkan target pengurangan sisa pangan, serta menjalankan rencana aksi yang konkret dan berkelanjutan.

"Pengurangan sisa pangan dapat dimulai dari komitmen perusahaan yang kuat, dilanjutkan dengan pengukuran yang jelas, dan diwujudkan melalui aksi nyata yang berkelanjutan,” kata Dasep.

Wakil Ketua Umum Bidang Environmental, Social and Governance (ESG) dan Retail Transformation Aprindo Yuvlinda Susanta menambahkan penyelamatan pangan telah menjadi bagian penting dari strategi bisnis berkelanjutan.

Langkah tersebut dinilai dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan sekaligus membantu sektor ritel lebih siap menghadapi perkembangan regulasi di masa mendatang.

Kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah, sektor ritel, bank pangan, komunitas, akademisi, dan media diharapkan mampu memperluas redistribusi pangan layak konsumsi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Selain mendukung pengurangan sisa pangan, langkah tersebut juga memperkuat ketahanan pangan dan mendorong terwujudnya sistem pangan yang lebih berkelanjutan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat memusnahkan 44.028.306 batang rokok ilegal hasil penindakan yang berstatus barang milik negara (BMMN). Nilai barang yang dimusnahkan mencapai Rp65,18 miliar dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp32,95 miliar.

“Pencegahan melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan selalu menjadi langkah yang lebih baik dibandingkan penindakan,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama dalam keterangannya, Rabu (24/6/2026).

Djaka mengatakan rokok ilegal yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan periode Juli 2025 hingga Mei 2026, baik dari operasi mandiri Bea Cukai maupun hasil sinergi pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) di bidang penegakan hukum.

Pemusnahan secara simbolis dilakukan di Lapang Alun-alun Kabupaten Garut. Selanjutnya, seluruh barang dimusnahkan di fasilitas PT Mukti Mandiri Lestari di Purwakarta dengan cara dihancurkan dan dibakar hingga tidak dapat digunakan kembali.

Sepanjang periode 1 Januari hingga 31 Mei 2026, Kanwil Bea Cukai Jawa Barat bersama unit vertikal di bawahnya mencatat 1.594 penindakan dengan jumlah barang hasil penindakan mencapai 49,05 juta batang rokok ilegal. Nilai barang hasil penindakan tersebut diperkirakan mencapai Rp72,93 miliar.

Selain penindakan administratif, Bea Cukai Jawa Barat juga melakukan satu penyidikan tindak pidana cukai yang telah dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke kejaksaan. Dalam periode yang sama, Bea Cukai Jawa Barat turut menyelesaikan 28 perkara melalui mekanisme ultimum remedium yang menghasilkan penerimaan negara sekitar Rp1,1 miliar.

Djaka menegaskan pemberantasan rokok ilegal membutuhkan dukungan seluruh pihak, termasuk masyarakat, agar tidak membeli, menjual, maupun mengedarkan produk ilegal tersebut. Ia juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran di bidang cukai.

Menurut Djaka, pemusnahan secara terbuka merupakan bentuk transparansi pemerintah dalam pemberantasan rokok ilegal. Bea Cukai juga mengapresiasi dukungan aparat penegak hukum, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam menjaga iklim industri legal dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan membongkar sindikat besar peredaran pakaian bekasimpor ilegal (balepress) jaringan antar-pulau. Dalam operasi penindakan terintegrasi yang digelar di Jakarta dan Kalimantan Barat, petugas mengamankan puluhan peti kemas serta menyegel gudang penimbunan dengan taksiran nilai ekonomi barang selundupan mencapai Rp37,496 miliar.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, bahwa hingga Senin (22/6/2026) pukul 17.00 WIB, tim penyidik di lapangan telah merampungkan pemeriksaan fisik terhadap 19 dari total 43 kontainer yang ditahan. Dari paruh pemeriksaan tersebut, petugas menemukan sebanyak 2.067 bale komoditas tekstil ilegal.

"Dari pemeriksaan tersebut, petugas menemukan sebanyak 2.067 bale yang berisi berbagai jenis pakaian, aksesori pakaian, dan tas dalam kondisi bekas. Sementara itu 24 peti kemas lainnya masih dalam proses pemeriksaan mendalam," kata Purbaya dalam konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Selasa (23/6/2026).

Berdasarkan kalkulasi awal, jika seluruh 43 peti kemas selesai diperiksa, akumulasi muatan diperkirakan menembus 4.687 bale dengan rata-rata 109 bale per kontainer. Mengacu pada harga pasar modal senilai Rp8 juta per bale, total valuasi barang ilegal di Jakarta saja menyentuh Rp37,496 miliar.

Sementara operasi pengembangan di Kalimantan Barat berhasil menyita tambahan 2.060 bale pakaian bekas senilai Rp16,48 miliar. Purbaya menegaskan, bahwa penindakan ini merupakan langkah konkret negara dalam membentengi ekosistem industri tekstil dalam negeri sekaligus melindungi kesehatan masyarakat dari potensi paparan bakteri barang bekas luar negeri.

"Bea Cukai akan terus memperkuat pengawasan terhadap masuk dan peredaran barang impor ilegal, termasuk pakaian bekas. Penindakan ini merupakan bentuk nyata komitmen kami dalam melindungi industri dalam negeri, menjaga iklim usaha yang sehat, serta memastikan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha," tegas Purbaya.

Pengungkapan megakasus ini bermula dari analisis intelijen pada Rabu (10/6/2026) terkait rute pelayaran kapal motor KM Eden Mas yang bertolak dari Pelabuhan Dwikora, Pontianak, menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Manifest kapal mencatat angkutan total 268 kontainer, yang terdiri atas 222 peti kemas kosong dan 46 peti kemas bermuatan dengan deklarasi isi berupa mi instan, kargo umum, serta barang pindahan.

Saat kapal bersandar pada Senin (15/6/2026), Tim Gabungan Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai langsung melakukan pemindaian (scanning) lewat x-ray terhadap 46 kontainer berkapasitas isi tersebut. Hasil pemindaian menunjukkan 43 kontainer memiliki citra kepadatan barang yang identik dengan selundupan balepress.

Menindaklanjuti temuan tersebut, pada Selasa (16/6/2026) Bea Cukai menerbitkan Nota Hasil Intelijen (NHI) untuk menyegel dan memindahkan seluruh kontainer ke lapangan Tempat Penimbunan Sementara (TPS) CDC Banda guna pemeriksaan total.

Keberhasilan di Jakarta langsung direspons oleh Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat (Kalbagbar) untuk melacak hulu pengiriman. Pada Jumat (19/6/2026), tim gabungan menggerebek sebuah kompleks pergudangan di Jalan Extra Joss, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Di lokasi tersebut, petugas memergoki empat unit truk yang tengah membongkar 264 bale pakaian bekas ilegal.

Perburuan meluas hingga Minggu (21/6/2026), di mana petugas kembali menemukan dan menyegel gudang penimbunan kedua di wilayah Mempawah yang menyimpan 2.060 bale pakaian bekas siap edar. Secara hukum, kedua kasus penyelundupan ini diduga kuat melanggar Pasal 103 huruf d juncto Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan juncto Pasal 55 KUHP.

Bea Cukai: Buku Ilmu Pengetahuan Bebas Bea Masuk dan Pajak Impor



Aturan ekspor-impor nasional melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 sendiri telah menetapkan baju bekas sebagai komoditas terlarang, sehingga potensi kerugian negara tidak dihitung dari sektor bea masuk melainkan dari kerusakan immaterial industri domestik.

"Keberhasilan mengamankan 43 kontainer di Tanjung Priok serta mengungkap lokasi penimbunan di Kalimantan Barat merupakan hasil dari ketajaman analisis intelijen dan sinergi yang erat antara Bea Cukai, BAIS TNI, Kejaksaan, serta Korwas Penyidik Polri. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam memutus rantai peredaran barang impor ilegal dari hulu hingga hilir," kata Purbaya.

DJBC memastikan proses hukum akan dikawal transparan hingga ke tingkat peradilan. Saat ini, tim penyidik tengah melakukan pengejaran intensif terhadap aktor intelektual, pemilik barang, serta pemilik jaringan gudang di Kalimantan Barat maupun Jakarta.

"Kami sedang menelusuri dan mengejar pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab, termasuk pemilik gudang yang menjadi lokasi penimbunan di Kalimantan Barat dan pihak yang terkait dengan kepemilikan 43 kontainer di Jakarta. Penegakan hukum akan dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu sesuai ketentuan yang berlaku," tutup Purbaya.

JAKARTA - Petugas Lapas Narkotika Jakarta dan Rutan Kelas I Jakarta Pusat (Salemba) menggagalkan empat upaya penyelundupan narkoba dalam satu hari, Senin (15/6/2026). Modus yang digunakan beragam, mulai dari menyembunyikan barang terlarang di organ intim, botol obat batuk, hingga kunciran rambut.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan DKI Jakarta, Wachid Wibowo, mengatakan dua kasus diungkap petugas Lapas Narkotika Jakarta melalui pemeriksaan ketat di Pintu Pengamanan Utama (P2U). Petugas mengamankan pelaku yang membawa dua paket berisi barang diduga narkotika dengan berat total 8,72 gram.

Dalam waktu yang hampir bersamaan, petugas kembali menemukan dua paket berisi barang diduga narkotika dengan berat total 20,30 gram. "Dari hasil pemeriksaan awal, kedua pelaku menggunakan modus yang sama, yakni menyembunyikan paket diduga narkotika di bagian organ intim untuk mengelabui petugas," ujar Wachid dalam keterangannya, Selasa (16/6/2026).

Pada hari yang sama, petugas Rutan Salemba juga menggagalkan dua upaya penyelundupan narkoba lainnya dengan modus berbeda. Seorang perempuan berinisial NA (42) kedapatan menyelundupkan cairan etomidate yang dimasukkan ke dalam botol obat batuk.

"Kecurigaan petugas muncul setelah menemukan isi botol tidak sesuai dan mengeluarkan aroma yang tidak wajar," lanjut Wachid.

Tak lama kemudian, petugas kembali mengamankan seorang perempuan berinisial MU (39) yang diduga hendak menyelundupkan sabu seberat 40,1 gram yang disembunyikan di dalam kunciran rambut.

"Seluruh pelaku beserta barang bukti telah diamankan dan diserahkan kepada aparat kepolisian untuk proses hukum serta pengembangan lebih lanjut," lanjut dia.

Wachid menegaskan keberhasilan pengungkapan empat kasus penyelundupan dalam satu malam menunjukkan komitmen jajaran pemasyarakatan dalam menjaga lapas dan rutan tetap bersih dari peredaran narkoba.

"Keberhasilan petugas menggagalkan empat upaya penyelundupan narkoba dalam waktu yang hampir bersamaan merupakan bukti bahwa sistem pengamanan, deteksi dini, dan pengawasan di seluruh UPT Pemasyarakatan DKI Jakarta berjalan dengan baik. Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh petugas yang tetap siaga, profesional, dan berintegritas dalam menjalankan tugas," ujar Wachid.

JAKARTA - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan ekosistem yang transparan jadi kunci untuk memberantas kartel haji. Sebab kartel tersebut bisa memperburuk penyelenggaraan haji di Indonesia.

“Saya beberapa kali menyebut adanya praktik kartel haji. Sebagian orang mungkin merasa istilah itu terlalu keras,” kata Dahnil dikutip, Minggu (14/6/2026).

Dahnil menggunakan istilah kartel haji karena di sekitar ekosistem haji tumbuh praktik-praktik yang menjadikan jemaah bukan lagi sebagai subjek pelayanan, melainkan objek ekonomi. Bahkan, dalam beberapa kasus, praktik ini sudah menjadi komoditas.

Istilah kartel haji menggambarkan sebuah kenyataan bahwa dalam waktu lama terdapat kelompok-kelompok yang menikmati keuntungan dari tata kelola tidak transparan, dari informasi yang tidak terbuka, dan dari ketergantungan jemaah yang terus dipelihara.

Yang membuat persoalan semakin rumit, kata Dahnil, adalah karena sebagian pelakunya justru berasal dari lingkungan yang memahami agama. Untuk memberantas itu, pemerintah butuh mereformasi penyelenggaraan haji agar lebih baik ke depan.

“Saya selalu mengatakan bahwa reformasi haji tidak cukup hanya berbicara tentang akomodasi hotel, transportasi, katering, atau tenda. Reformasi yang paling penting adalah membersihkan tata kelola haji dari praktik rente yang menjadikan jemaah sebagai objek keuntungan, jemaah sebagai komoditas,” kata Dahnil.

Lihat video: Aturan Baru Haji Khusus 2026: Penegakan Istito'ah Hingga Wajib BPJS!



Menurutnya, pemerintah butuh ekosistem yang transparan untuk membenahi ibadah haji semakin baik tahun ke tahun. Butuh sistem yang membuat setiap transaksi dapat ditelusuri. “Kita membutuhkan tata kelola yang membuat tidak ada lagi ruang gelap untuk memperdagangkan ketidaktahuan jemaah,” katanya.

Butuh pula pembimbing ibadah yang benar-benar membimbing, bukan memanfaatkan. Termasuk, perlu menumbuhkan lembaga yang hidup dari pelayanan, bukan dari kebergantungan pada jemaah.

Menurutnya, mayoritas pembimbing ibadah, ulama, ustaz, hingga kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) di Indonesia bekerja dengan penuh keikhlasan. Dahnil mengaku menyaksikan para pembimbing haji ini bekerja penuh komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah.

Mereka telah berjasa mendampingi jutaan jemaah selama bertahun-tahun. Karena itu, upaya membersihkan praktik rente sesungguhnya juga untuk menjaga kehormatan mereka.

“Jangan sampai segelintir oknum merusak kepercayaan masyarakat terhadap begitu banyak pembimbing yang bekerja dengan amanah,” kata dia.

Dahnil berkomitmen Kementerian Haji dan Umrah akan terus membenahi tata kelola ibadah haji. Bukan karena ingin berhadapan dengan siapa pun, tetapi karena ingin memastikan seluruh ekosistem haji kembali kepada tujuan awalnya, yakni melayani umat.

Menurutnya, jemaah haji bukan pelanggan. Jemaah haji juga bukan pasar, bukan komoditas. “Penyelenggaraan haji tidak ditentukan oleh seberapa besar keuntungan yang bisa dihasilkan dari jutaan jemaah, melainkan oleh seberapa baik kita menjaga kehormatan mereka sebagai tamu-tamu Allah,” katanya.

KALBAR - Satgas Pamtas RI–Malaysia Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu dengan barang bukti 21,4 kilogram. Upaya penyelundupan itu ditemukan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kalimantan Barat.

Dansatgas Pamtas RI–Malaysia Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad, Letkol Arh Andy Qomarudin menjelaskan penggagalan penyelundupan itu berawal dari kegiatan patroli personel Pos Kotis Gabma Entikong. Saat itu, personel mencurigai adanya WNA berinisial MO yang melintas menggunakan tas terkunci gembok.

Setelah diperiksa lebih lanjut, ditemukan 20 paket sabu yang disembunyikan dalam kemasan teh berwarna hijau dengan total berat mencapai 21,4 kilogram.

"Pelaku diduga menggunakan modus kombinasi jalur resmi dan jalur ilegal untuk menyelundupkan narkotika ke wilayah Indonesia," ujar Andy dalam keterangan resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Dispenad), Sabtu (13/6/2026).

Seluruh barang bukti beserta pelaku telah diamankan untuk proses hukum lebih lanjut dan diserahkan kepada instansi terkait.

Lihat video: TNI AL Gagalkan Penyelundupan Narkoba di Selat Durian, Kepulauan Riau



Adapun hingga pertengahan Juni 2026, Satgas telah berhasil mengamankan berbagai jenis narkotika, di antaranya sabu seberat 167 kilogram, ganja 12 kilogram, ekstasi sebanyak 1.700 butir, serta 199 cartridge liquid pod yang mengandung zat narkotika.

Andy menilai prestasi ini menjadi bukti nyata dedikasi prajurit TNI AD dalam mendukung pemberantasan peredaran narkoba sekaligus melindungi generasi bangsa dari ancaman penyalahgunaan narkotika.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggagalkan peredaran 8.262.000 batang rokok ilegal yang diangkut menggunakan dua truk dalam operasi terpisah di jalur Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni. Dari penindakan tersebut, negara berhasil menyelamatkan potensi kerugian penerimaan sebesar Rp7,9 miliar.

"Dari kedua penindakan tersebut, Bea Cukai berhasil mengamankan total 8.262.000 batang rokok ilegal. Seluruhnya diperkirakan memiliki nilai mencapai Rp12,68 miliar, dengan potensi kerugian negara yang berhasil dicegah sebesar Rp7,9 miliar, mencakup nilai cukai, pajak rokok, dan Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPN HT)," ujar Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama dalam jumpa pers di Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Jumat (12/6/2026).

Djaka menjelaskan penindakan bermula dari informasi mengenai dugaan pengiriman rokok ilegal yang akan melintasi wilayah pengawasan Bea Cukai Merak. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas bersama Kantor Wilayah Bea Cukai Banten melakukan patroli darat di kawasan Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni.

Dalam operasi pertama, petugas menghentikan sebuah truk Colt Diesel yang dikemudikan JFR dengan kernet berinisial JER. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 182 karton rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) merek OK Bold tanpa pita cukai dengan total mencapai 2.912.000 batang.

Tak lama berselang, petugas kembali menghentikan sebuah truk Hino Fuso yang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni. Dari pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut, petugas menemukan 535 karton rokok jenis sigaret putih mesin (SPM) merek Double Happiness tanpa pita cukai yang disembunyikan di balik muatan pakan ternak. Jumlah barang bukti yang diamankan mencapai 5.350.000 batang rokok.

Saat ini, Kantor Wilayah Bea Cukai Banten bersama Bea Cukai Merak telah meningkatkan kasus tersebut ke tahap penyidikan dan menetapkan JFR sebagai tersangka. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, yang bersangkutan diduga terlibat dalam sedikitnya lima kali pengiriman rokok ilegal dari wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah menuju Sumatra.

Djaka mengatakan penyidik tidak akan berhenti pada penetapan sopir sebagai tersangka, melainkan akan menelusuri pihak-pihak yang diduga menjadi pemilik maupun penerima manfaat utama dari jaringan distribusi rokok ilegal tersebut.

"Pastinya dengan kami secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, kami akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi, kami memerlukan proses pendalaman lebih lanjut," ujarnya.

Atas kasus tersebut, para pelaku diduga melanggar Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Bea Cukai menegaskan akan terus memperkuat pengawasan di jalur-jalur distribusi yang rawan dimanfaatkan untuk penyelundupan barang kena cukai ilegal guna melindungi penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha yang sehat.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggagalkan peredaran 8.944.800 batang rokok ilegal tanpa pita cukai yang diduga berasal dari pabrikan di Jawa Timur dengan jenama "SS Special". Penindakan tersebut berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp8,66 miliar dari sektor cukai dan perpajakan hasil tembakau.

"Saat ini perkara telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Bea Cukai bekerja sama dengan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan pelaku berinisial PY telah ditetapkan sebagai tersangka," kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Djaka menjelaskan, pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan pengiriman rokok ilegal menggunakan truk yang melintas di wilayah pengawasan Bea Cukai Jakarta. Setelah dilakukan analisis dan pendalaman, Bea Cukai Jakarta bersama Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Metro Jaya melakukan operasi penindakan di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta pada awal Juni 2026.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 8.000.800 batang rokok ilegal merek SS tanpa pita cukai yang diangkut menggunakan truk. Seluruh barang kemudian diamankan dan dibawa ke Kantor Bea Cukai Jakarta untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan tersangka PY, rokok ilegal tersebut dikirim atas perintah seseorang berinisial HH yang diduga bertindak sebagai pengendali barang di Pamekasan, Jawa Timur. Barang itu rencananya dikirim ke sebuah gudang di kawasan Taman Baru, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten.

Tim gabungan kemudian melakukan pengembangan kasus bersama Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Dari hasil penggeledahan gudang tersebut, petugas kembali menemukan 944.000 batang rokok ilegal merek SS dan 41 tanpa pita cukai yang diduga milik seseorang berinisial AS.

Menurut Djaka, penyidikan masih terus dikembangkan untuk menelusuri pihak-pihak lain yang terlibat, termasuk pemilik barang dan produsen rokok ilegal di Jawa Timur. Bea Cukai menegaskan akan terus memperkuat pengawasan guna menekan peredaran barang kena cukai ilegal yang merugikan negara.

"Bea Cukai menghimbau kepada produsen-produsen yang masih tetap memproduksi rokok ilegal, kami tidak akan tinggal diam. Ini merupakan amanat bagi Bea Cukai untuk mengawal penerimaan negara," ujar Djaka.

Secara keseluruhan, nilai barang hasil penindakan diperkirakan mencapai Rp13,28 miliar. Adapun potensi penerimaan negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp8,66 miliar, terdiri atas potensi cukai Rp6,67 miliar, pajak rokok Rp667,28 juta, serta Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPN HT) sebesar Rp1,32 miliar.

Kami menemukan masih adanya kerugian industri dalam negeri akibat impor tersebut

Jakarta (ANTARA) - Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) pada Selasa (9/6), memulai penyelidikan peninjauan kembali (interim review) terhadap besaran pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) untuk produk impor canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan yang disepuh atau dilapisi dengan timah (tinplate), asal Tiongkok.

Produk yang dimaksud masuk dalam klasifikasi Harmonized System (HS) 7210.12.10 dan 7210.12.90 berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022.

“Berdasarkan hasil kajian atas kecukupan dan ketepatan bukti awal, KADI menemukan adanya peningkatan impor dari Tiongkok, baik secara absolut maupun relatif. Kami menemukan masih adanya kerugian industri dalam negeri akibat impor tersebut," kata Ketua KADI Frida Adiati dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Frida menyampaikan, inisiasi penyelidikan tersebut merupakan tindak lanjut dari permohonan PT Latinusa Tbk yang mewakili industri dalam negeri.

Penyelidikan akan dilakukan dalam kurun waktu 12 bulan, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Sejak 2024, impor produk tinplate dari Tiongkok telah dikenakan BMAD melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2024.

Dalam implementasinya, sepanjang periode 1 Januari-31 Desember 2025, tercatat total impor tinplate Indonesia sebanyak 117.036 ton atau naik 7 persen dari periode yang sama di tahun sebelumnya.

Dari total impor tinplate tersebut pada 2025, sebanyak 59.378 ton berasal dari Tiongkok atau naik 43 persen dari periode sebelumnya.

KADI telah menginformasikan dimulainya penyelidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk industri dalam negeri, importir yang diketahui, serta eksportir dan produsen dari Tiongkok yang terdapat dalam PMK. Selain itu, informasi ini juga disampaikan kepada perwakilan pemerintah Tiongkok di Indonesia dan Kedutaan Besar RI di Tiongkok.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026